STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA SECARA TERENCANA, TERPADU, TERKOORDINASI DAN MENYELURUH GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (Studi Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Barat)
Abstract
ABSTRAK
Berkaitan dengan sebagian Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat memiliki potensi bencana dengan Indeks Rawan Bencana tinggi atau sebagai kawasan rawan bencana, maka Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi ancaman bencana alam yang setiap saat dapat mengancam dan mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kedepan, guna meminimalkan risiko terhadap ancaman kejadian bencana, perlu disikapi dengan meningkatkan kapasitas dalam penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintah maupun masyarakat. Sebagaimana halnya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dipadukan dengan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis serta komitmen yang kuat dari semua pihak. Tesis ini berupaya untuk mengkaji Faktor faktor apa yang menyebabkan strategi penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh belum optimal dilaksanakan guna memberikan peelindungan masyarakat; dan tindakan apa yang harus dilakukan agar penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan guna memberikan perlindungan masyarakat.
Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Penelitian ini juga didukung dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library reseach) dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Kalimantan Barat telah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan mengedepankan kesejahteraan umum. Pemerintah daerah dalam upaya menunjang penanggulangan bencana daerah di Kalimantan Barat menjadikan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah sebagai salah satu sasaran pokok pembangunan daerah. BPBD Kalimantan Barat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Kalimantan Barat menjalankan fungsi koordinasi dan fungsi komando melaui tindakan-tindakan yang cepat, tepat dan prioritas. BPBD Kalimantan Barat untuk dapat menajalankan tugas dan fungsinya dalam beberapa hal harus mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan kebijaksanaan dan kepentingan umum atas hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kendala utama penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Kalimantan Barat bermuara pada masalah terbatasnya dana penanggulangan bencana daerah dan masalah birokrasi. Dana penanggulangan bencana yang dialokasikan APBD Kalimantan Barat sangatlah terbatas dan penggunaan dana dari pusat harus melalui jalur birokrasi yang panjang. Birokrasi di tingkat pemerintah daerah juga belum semuanya sadar atas situasi dan kondisi dalam penanggulangan bencana yang harus cepat dan mendesak.
Kata kunci: Penanggulangan Bencana, Perlindungan Masyarakat, Strategi
ABSTRACT
With regard to some districts/cities in West Kalimantan having the potential for disasters with a high Disaster Hazard Index or as disaster-prone areas, the Province of West Kalimantan has the potential threat of natural disasters which at any time can threaten and affect the social and economic life of the community. In the future, in order to minimize the risk of the threat of disaster events, it is necessary to respond by increasing the capacity in handling and reducing disaster risk, both at the government and community levels. As is the case for realizing sustainable development, it needs to be combined with efforts to manage and reduce disaster risk in a comprehensive and systematic manner as well as a strong commitment from all parties. This thesis seeks to examine what factors have caused the planned, integrated, coordinated and comprehensive disaster management strategy to not be optimally implemented in order to provide community protection; and what actions must be taken so that disaster management is planned, integrated, coordinated and comprehensive in accordance with the established strategy to provide community protection.
The type of research used in compiling this research is field research, namely research conducted directly in the field. This research is also supported by using a type of library research (library research) by using library materials as the main data source,
The results of the study indicate that the implementation of regional disaster management in West Kalimantan has been carried out based on the laws and regulations that regulate it and prioritize the general welfare. Local governments in their efforts to support regional disaster management in West Kalimantan make regional disaster management one of the main targets of regional development. The West Kalimantan Regional Disaster Management Agency in implementing regional disaster management in West Kalimantan carries out the coordination function and command function through quick, precise and priority actions. In order to be able to carry out its duties and functions, the West Kalimantan Regional Disaster Management Agency must take action based on considerations of policy and public interest on matters that have not been regulated in laws and regulations. The main obstacle in implementing regional disaster management in West Kalimantan is the problem of limited funds for regional disaster management and bureaucratic problems. Disaster management funds allocated by the West Kalimantan Regional Budget are very limited and the use of funds from the center must go through a long bureaucratic path. The bureaucracy at the local government level is also not yet fully aware of the situation and conditions in disaster management which must be fast and urgent.
Keywords: Disaster Management, Community Protection, Strategy
References
Abu Azka Ibn Ibas, Bencana Alam dan Kesiapsiagaan Kita, Quadra : Bandung, 2010
Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal. Kencana. Jakarta
Agus Dwiyanto, dkk.,Reformasi; Tata Pemerintah dan Otonomi Daerah, Cetakan Pertama Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2003
Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: PSH FH UII, 2001
Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
Faisal H. Basri, Otonomi Atau Federalisme, Cetakan Pertama Jakarta: Sinar Harapan, 2000
H.M. Busrizalti, Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya. Cetakan Pertama Yogyakarta: Total Media, 2013
Ibrahim Johni, 2005, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media Publishing
Lawrence M. Friedman. 2013. Sistem Hukum. Nusa Media. Bandung
Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 2003, Hukum Sebagai Suatu Sistem, CV. Mandar Maju, Bandung
M. Laica Marzuki, berjalan-jalan di Ranah Hukum, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sekjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
Moh Mahfud MD., Politik Hukum di Indonesia, Cetakan Kelima (Jakarta: Rajawali Pers, 2012
Ni’matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2014
Ni’matul Huda, Otonomi Daerah, Yogyakarta: Bahan Perkuliahan Otonomi Daerah Program Pascasarjana FH UII, 2008
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
Riduan Syahrabi, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara Yogyakarta: Liberty, 2009
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2010
Syahda Guruh Langkah Samudra, Menimbang Otonomi VS Federal (Mengembangkan Waca Federalisme dan Otonomi Luas Menuju Masyarakat Madani Indonesia), Cetakan Pertama, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000
Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
Victor M. Situmorang, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010