Vol. 8 No. 2 (2012): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN

Published: 2015-09-17

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN KORPORASI (Studi Pembaruan Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Korporasi)

Jurnal Mahasiswa S2 ALFIAN WAHYU PRATAMA
- pdf
TINDAK PIDANA DALAM MASA PEMBIAYAAN PERJANJIAN LEASING DITINJAU DARI PASAL 372 DAN PASAL 378 KUHP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA (Studi Kasus di Wilayah Polsekta Pontianak Selatan)

Jurnal Mahasiswa S2 ANUAR SYARIFUDIN
- pdf
- PDF ()
SINKRONISASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DENGAN UNDANG-UNDANG YANG TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN (Studi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan)

Jurnal Mahasiswa S2 AMANDA
- pdf
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN TENTANG KEABSAHAN TINDAKAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEHUTANAN (Studi Kasus Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Pontianak dan Bengkayang)

Jurnal Mahasiswa S2 ARRI DJAMI
- pdf
MEWUJUDKAN PELAYANAN KAMTIBMAS YANG PRIMA MELALUI STRATEGI PENCEGAHAN, PENANGKALAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN UNTUK MENOPANG PEMBANGUNAN DAERAH YANG KONDUSIF (Studi Di Kabupaten Ketapang)

Jurnal Mahasiswa S2 BADYA WIJAYA
- pdf
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi di Pengadilan Negeri Pontianak)

Jurnal Mahasiswa S2 DJODI M. BUTAR-BUTAR
- pdf
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEMBERI JAMINAN FIDUSIA YANG KARENA KESENGAJAANNYA MELAHIRKAN PERJANJIAN FIDUSIA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PASAL 35 UNDANG-UNDANG NO 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA (Studi Kasus PT Sinar Mas Multi Finance)

Jurnal Mahasiswa S2 DAVID KURNIAWAN LINGGA
- pdf
IMPLEMENTASI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERDAGANGAN DAN TATALAKSANA IMPOR BARANG DI KAWASAN PERBATASAN INDONESIA "“ MALAYSIA KHUSUSNYA ENTIKONG "“ SERAWAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERJANJIAN INTERNASIONAL

Jurnal Mahasiswa S2 FENY NOVIANTI FRATIWI
- pdf
EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENUNJANG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Jurnal Mahasiswa S2 FITRIA
- pdf
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PEMEGANG POLIS SEBAGAI ANGGOTA PERTANGGUNGAN PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 PONTIANAK

Jurnal Mahasiswa S2 FROCKY FALDIO
- pdf
PENANGGULANGAN PEREDARAN GULA ILLEGAL DI LUAR KAWASAN PERBATASAN KALIMANTAN BARAT DENGAN SARAWAK OLEH KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

Jurnal Mahasiswa S2 HENI AGUS SUNANDAR
- pdf
PENGHITUNGAN DAN PENENTUAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HUBUNGANNYA DENGAN HUKUMAN PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Tinjauan terhadap 109 Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010 - 2011 di Wilayah Pengad

Jurnal Mahasiswa S2 HERNOLD F. MAKAWIMBANG
- pdf
ANALISIS KRITIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PASAL 273 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Jurnal Mahasiswa S2 MOHAMMAD RONI MUSTOFA
- pdf
PENERAPAN UNSUR PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN MERKURI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN2007 (StudiTerhadapPutusanMajelis Hakim Pengadi

Jurnal Mahasiswa S2 MOSYAN NIMITCH
- pdf
PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KEGIATAN INDUSTRI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR (Studi Di Kabupaten Ketapang)

Jurnal Mahasiswa S2 MUHAMMAD SUBHI
- pdf
ANALISIS PELAKSANAAN WAJIB LATIHAN KERJA SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA YANG TIDAK DIBAYARKAN OLEH ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (STUDY PADA KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG)

Jurnal Mahasiswa S2 MUHAMMAD
- pdf
EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Jurnal Mahasiswa S2 MUNGKI HADIPRATIKTO
- pdf
PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK PROFESI POLRI TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Pada Polresta Pontianak)

Jurnal Mahasiswa S2 NGATYA
- pdf
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 351 AYAT (1) DAN AYAT (2) KUHP JO PASAL 352 MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH POLRESTA PONTIANAK

Jurnal Mahasiswa S2 PUJI PRAYITNO
- pdf
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI SECARA ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANGNOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAKDAN GAS BUMI (Studi Kasus Di Kota Pontianak)

Jurnal Mahasiswa S2 RACHMAT TRI HARYADI
- pdf
PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 (Studi Kasus Di Polres Bengkayang Ditinjau dari Persfektif Pluralisme Hukum)

Jurnal Mahasiswa S2 REJA A. SIMANJUNTAK
- pdf
KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008

Jurnal Mahasiswa S2 RUMONDANG
- pdf
UPAYA NON PENAL TERHADAP PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM YANG BERPONTESI ANARKIS (Study Kasus Pada Polresta Pontianak)

Jurnal Mahasiswa S2 SAIFUL ALAM, SH
- pdf
PELAKSANAAN ASAS PERADILAN CEPAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Terhadap Penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak)

Jurnal Mahasiswa S2 SAWARDI
- pdf
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEHUTANAN BERDASARKAN PASAL 50 AYAT (3) HURUF f DAN h UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (Studi Kasus Di Wilayah Polresta Pontianak)

Jurnal Mahasiswa S2 SUPRIYADI
- pdf
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI WILAYAH KOTA PONTIANAK

Jurnal Mahasiswa S2 TEMMMANGNGANRO MACHMUD
- pdf
PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN BARAT (INDONESIA) "“ SARAWAK (MALAYSIA) (Studi Terhadap Peranan Badan Narkotika Nasional)

Jurnal Mahasiswa S2 Drs. YULIZAR GAFAR
- pdf
ANALISIS HUBUNGAN HUKUM DAN AKSES DALAM TRANSAKSI MELALUI MEDIA INTERNET

Jurnal Mahasiswa S2 ZAKARIA
- pdf
- PDF ()
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ATAU KONFLIK PERTANAHAN

Jurnal Mahasiswa S2 ZALMI YULIS
- pdf
APLIKASI PASAL 56 AYAT (1) KUHAP SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRESTA PONTIANAK)

Jurnal Mahasiswa S2 MUHAMMAD MUSA SURIN
- pdf
PELAKSANAAN LELANG KAPAL PERIKANAN HASIL RAMPASAN TINDAK PIDANA PERIKANAN UNTUK NEGARA (Studi Di Wilayah Kejaksaan Negeri Pontianak)

Jurnal Mahasiswa S2 KASIANUS KIMIN, S.PI.
- pdf
Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Tentang Bentuk Penahanan Pada Sidang Pengadilan Tipikor)

Jurnal Mahasiswa S2 ABDUL SELAMAT NAZAR
- pdf

Vol. 8 No. 2 (2012): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN KORPORASI (Studi Pembaruan Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Korporasi)

TINDAK PIDANA DALAM MASA PEMBIAYAAN PERJANJIAN LEASING DITINJAU DARI PASAL 372 DAN PASAL 378 KUHP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA (Studi Kasus di Wilayah Polsekta Pontianak Selatan)

SINKRONISASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DENGAN UNDANG-UNDANG YANG TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN (Studi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN TENTANG KEABSAHAN TINDAKAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEHUTANAN (Studi Kasus Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Pontianak dan Bengkayang)

MEWUJUDKAN PELAYANAN KAMTIBMAS YANG PRIMA MELALUI STRATEGI PENCEGAHAN, PENANGKALAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN UNTUK MENOPANG PEMBANGUNAN DAERAH YANG KONDUSIF (Studi Di Kabupaten Ketapang)

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi di Pengadilan Negeri Pontianak)

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEMBERI JAMINAN FIDUSIA YANG KARENA KESENGAJAANNYA MELAHIRKAN PERJANJIAN FIDUSIA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PASAL 35 UNDANG-UNDANG NO 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA (Studi Kasus PT Sinar Mas Multi Finance)

IMPLEMENTASI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERDAGANGAN DAN TATALAKSANA IMPOR BARANG DI KAWASAN PERBATASAN INDONESIA "“ MALAYSIA KHUSUSNYA ENTIKONG "“ SERAWAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERJANJIAN INTERNASIONAL

EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENUNJANG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PEMEGANG POLIS SEBAGAI ANGGOTA PERTANGGUNGAN PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 PONTIANAK

PENANGGULANGAN PEREDARAN GULA ILLEGAL DI LUAR KAWASAN PERBATASAN KALIMANTAN BARAT DENGAN SARAWAK OLEH KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

PENGHITUNGAN DAN PENENTUAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HUBUNGANNYA DENGAN HUKUMAN PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Tinjauan terhadap 109 Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010 - 2011 di Wilayah Pengad

ANALISIS KRITIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PASAL 273 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

PENERAPAN UNSUR PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN MERKURI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN2007 (StudiTerhadapPutusanMajelis Hakim Pengadi

PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KEGIATAN INDUSTRI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR (Studi Di Kabupaten Ketapang)

ANALISIS PELAKSANAAN WAJIB LATIHAN KERJA SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA YANG TIDAK DIBAYARKAN OLEH ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (STUDY PADA KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG)

EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK PROFESI POLRI TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Pada Polresta Pontianak)

PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 351 AYAT (1) DAN AYAT (2) KUHP JO PASAL 352 MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH POLRESTA PONTIANAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI SECARA ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANGNOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAKDAN GAS BUMI (Studi Kasus Di Kota Pontianak)

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 (Studi Kasus Di Polres Bengkayang Ditinjau dari Persfektif Pluralisme Hukum)

KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008

UPAYA NON PENAL TERHADAP PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM YANG BERPONTESI ANARKIS (Study Kasus Pada Polresta Pontianak)

PELAKSANAAN ASAS PERADILAN CEPAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Terhadap Penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak)

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEHUTANAN BERDASARKAN PASAL 50 AYAT (3) HURUF f DAN h UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (Studi Kasus Di Wilayah Polresta Pontianak)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI WILAYAH KOTA PONTIANAK

PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN BARAT (INDONESIA) "“ SARAWAK (MALAYSIA) (Studi Terhadap Peranan Badan Narkotika Nasional)

ANALISIS HUBUNGAN HUKUM DAN AKSES DALAM TRANSAKSI MELALUI MEDIA INTERNET

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ATAU KONFLIK PERTANAHAN

APLIKASI PASAL 56 AYAT (1) KUHAP SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRESTA PONTIANAK)

PELAKSANAAN LELANG KAPAL PERIKANAN HASIL RAMPASAN TINDAK PIDANA PERIKANAN UNTUK NEGARA (Studi Di Wilayah Kejaksaan Negeri Pontianak)

Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Tentang Bentuk Penahanan Pada Sidang Pengadilan Tipikor)

Developed By

Subscription

Information