Vol. 11 No. 2 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN

Published: 2015-09-17

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM HAL PENCANTUMAN PRODUK HALAL OLEH PELAKU USAHA ( STUDI PADA PRODUSEN PANGAN DALAM KEMASAN DI KOTA PONTIANAK )

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN YULI DIAN ISKANDAR, SH. A.21211022
- PDF ()
PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PETANI JERUK DIHUBUNGKAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN SUDARWIN, SE. A.21211081
- PDF ()
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN AMDAL." (Studi Kasus di Kota Pontianak)

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN SRI SULASMINI, SH. A.21212072
- PDF ()
RENTANG WAKTU PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 1998 (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PONTIANAK TAHUN

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN MARHABAN, SH. A.21212063
- PDF ()
ANALISA HUKUM DALAM MENERAPKAN PERATURAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ANTARA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (Studi di Kota Singkawang)

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN MUHAMMAD WALID, S.SIT. A.21211093
- PDF ()
Tanggung Jawab Instansi Terkait Terhadap Peredaran Obat Impor Tradisional Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen (Studi Terhadap Obat Yang Tidak Terdaftar Di Kota Pontianak)

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN CHENDI WULAN SARI, SH. A.21209039
- PDF ()
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMEKARAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH (Studi Pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir)

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN ERWIN SAPUTRA, SE. A.21211080
- PDF ()
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DENGAN TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Kabupaten Sambas).

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN Ir, ARIFIDIAR. A.21211084
- PDF ()
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI SEMPARUK (KIS) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2009 DALAM MENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN SAMBAS.

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN IVANDR, SE. A.21208090
- PDF ()
PENERAPAN KETENTUAN RESTITUSI KASUS TPPO DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN AGUS HASANUDIN, SH. A.21211010
- PDF ()
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN GULA OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES SANGGAU

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN Drs. JAMAL AHMAD YANI A.21212070
- PDF ()
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL PERIKANAN ASING DI KALIMANTAN BARAT

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN MUSLANI, S.St.Pi. A.21212008
- PDF ()
REVITALISASI PASAR TRADISIONAL DIKAITKAN DENGAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG PASCA RENOVASI PASAR (Studi pada Pasar Mawar Kota Pontianak).

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN IVAN HARWIN UTAMA, SH. A.21212019
- PDF ()
EVALUASI KEWENANGAN PPNS KEHUTANAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DI BALAI KSDA KALIMANTAN BARAT

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN DAVID MUHAMMAD, S.Sos. A.21211047
- PDF ()
PENGARUH SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP KEDISIPLINAN WARGA UNTUK MELAPORKAN PERISTIWA PENTING DAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN KEPADA INSTANSI PELAKSANA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPE

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN LUH MADE ARI SRI UTAMI NINGSIH BANDEM, SH. A.21212002
- PDF ()
PERWUJUDAN ASAS KEPERCAYAAN DALAM PENGATURAN KEGIATAN USAHA BANK (Studi Terhadap Ketentuan Setoran Lunas Bayar Maju Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pontianak)

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN HERMANSYAH,SE. A 21212010
- PDF ()
HIRARKHISITAS KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI DENGAN PERATURAN DAERAH DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN TESANO. SH. A.21211006
- PDF ()

Vol. 11 No. 2 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM HAL PENCANTUMAN PRODUK HALAL OLEH PELAKU USAHA ( STUDI PADA PRODUSEN PANGAN DALAM KEMASAN DI KOTA PONTIANAK )

PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PETANI JERUK DIHUBUNGKAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN AMDAL." (Studi Kasus di Kota Pontianak)

RENTANG WAKTU PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 1998 (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PONTIANAK TAHUN

ANALISA HUKUM DALAM MENERAPKAN PERATURAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ANTARA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (Studi di Kota Singkawang)

Tanggung Jawab Instansi Terkait Terhadap Peredaran Obat Impor Tradisional Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen (Studi Terhadap Obat Yang Tidak Terdaftar Di Kota Pontianak)

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMEKARAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH (Studi Pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir)

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DENGAN TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Kabupaten Sambas).

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI SEMPARUK (KIS) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2009 DALAM MENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN SAMBAS.

PENERAPAN KETENTUAN RESTITUSI KASUS TPPO DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN GULA OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES SANGGAU

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL PERIKANAN ASING DI KALIMANTAN BARAT

REVITALISASI PASAR TRADISIONAL DIKAITKAN DENGAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG PASCA RENOVASI PASAR (Studi pada Pasar Mawar Kota Pontianak).

EVALUASI KEWENANGAN PPNS KEHUTANAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DI BALAI KSDA KALIMANTAN BARAT

PENGARUH SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP KEDISIPLINAN WARGA UNTUK MELAPORKAN PERISTIWA PENTING DAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN KEPADA INSTANSI PELAKSANA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPE

PERWUJUDAN ASAS KEPERCAYAAN DALAM PENGATURAN KEGIATAN USAHA BANK (Studi Terhadap Ketentuan Setoran Lunas Bayar Maju Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pontianak)

HIRARKHISITAS KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI DENGAN PERATURAN DAERAH DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011

Developed By

Subscription

Information