Vol. 12 No. 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN

Published: 2016-04-17

IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (2) PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK DIKAITKAN DENGAN LARANGAN PARKIR DI BADAN JALAN ATAU BAHU JALAN BAGI KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) PRIBADI

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN AGUNG PRASETYO, SH A.21212012
- PDF ()
- PDF ()
TANGGUNG JAWAB KPU TERHADAP PELAKSANAAN HAK PILIH WARGA NEGARA PADA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKY

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN ALOYSIUS DING, SH. A.21212007
- PDF ()
PRAKTEK PENGAMBILALIHAN TANAH OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN BARAT "STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DAYAK IBAN DUSUN PAREH DESA SEMUNYING JAYA KECAMATAN JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG"

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN DUNASTA A.21211094
- PDF ()
KOORDINASI DAN PENGAWASAN PENYIDIK POLRI TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI POLDA KALIMANTAN BARAT

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN DWI BUDI MURTIONO,S.Ik A.21212004
- PDF ()
PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN STRUKTURAL

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN ERA HENDRA BISMI, S.Sos A.2021131051
- PDF ()
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUBU RAYA DALAM MENGAKOMODIR ASPIRASI MASYARAKAT DI DAERAH PEMILIHANNYA

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN ERA HERLINA, SH A.21212045
- PDF ()
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN OLEH HAKIM DALAM PENETAPAN TERSANGKA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA (Studi Kasus Putusan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Komjen Pol Budi Gunawan Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN FETY RAHMAH WARDANI, SH.. A.2021131025
- PDF ()
PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA DAN DENDA TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PUNGUTAN LIAR (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak)

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN HARJANTO, SH A.21212022
- PDF ()
PERAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI AIR TERKAIT DENGAN PEMBERIAN IZIN TRAYEK/IZIN OPERASIONAL BAGI KAPAL PEDALAMAN LINTAS KABUPATEN/KOTA.

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN JASMAN,S.St.Pi A.202113010
- PDF ()
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGGUNAKAN SENJATA API ILLEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL DIKALIMANTAN BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN LAURENSIUS, SH A.21212041
- PDF ()
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2011-2012

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN LEONARDO AGUSTONO HS, SH. A.202113092
- PDF ()
ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN HAK ATAS TANAH KARENA CACAT ADMINISTRASI BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN OLEH KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KA

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN PUJI LESTARI, SH. A.2021131012
- PDF ()
ANALISIS EFEKTIVITAS PERAN PANITIA PEMERIKSAAN TANAH B DALAM UPAYA MENCEGAH SENGKETA PERTANAHAN DALAM PEMBERIAN HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN SIGIT ARIBOWO, SH A.2021131013
- PDF ()
MODEL IMPLEMENTASI INFORMED CONSENT PEMBERIAN SUSU FORMULA PADA BAYI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK(SUATU PERSPEKTIF HUKUM)

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN SURHAINI,S.Km A.2021131067
- PDF ()
ANALISA KINERJA KOMISI I (SATU) BIDANG HUKUM PEMERINTAHAN DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA DALAM MENUJU PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERBASIS TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Priode 2009-2014)

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, SH A.2021131060
- PDF ()
EKSISTENSI NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 56 AYAT (2), PASAL 57 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 DAN PASAL 18,20,30 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2014 (STUDI DI KABUPATEN BENGKAYANG)

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN THEODORA LYDIA MIATA,SH A.21212053
- PDF ()
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN KETAPANG YANG MELANGGAR PASAL 90 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN UMI KALSUM, SH A. 2021131042
- PDF ()
KEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENANGGANAN PELANGGARAN LALU-LINTAS (Studi Di Kalimantan Barat)

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN WAHYU JATI WIBOWO, SH., S.Ik. A.2021131085
- PDF ()
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1951 JO UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003.

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN M. AMIN, SH, A2021131019
- PDF ()
KAJIAN DOKTRINAL TERHADAP PENERAPAN HUKUM PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM PADA PENGADILANTINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN ELIAS SILALAHI, SH.. A.21212055
- PDF ()
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK JALANAN OLEH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN YULIANA EKAWATI, A. SH, A.2021131094
- PDF ()

Vol. 12 No. 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN

IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (2) PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK DIKAITKAN DENGAN LARANGAN PARKIR DI BADAN JALAN ATAU BAHU JALAN BAGI KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) PRIBADI

TANGGUNG JAWAB KPU TERHADAP PELAKSANAAN HAK PILIH WARGA NEGARA PADA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKY

PRAKTEK PENGAMBILALIHAN TANAH OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN BARAT "STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DAYAK IBAN DUSUN PAREH DESA SEMUNYING JAYA KECAMATAN JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG"

KOORDINASI DAN PENGAWASAN PENYIDIK POLRI TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI POLDA KALIMANTAN BARAT

PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN STRUKTURAL

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUBU RAYA DALAM MENGAKOMODIR ASPIRASI MASYARAKAT DI DAERAH PEMILIHANNYA

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN OLEH HAKIM DALAM PENETAPAN TERSANGKA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA (Studi Kasus Putusan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Komjen Pol Budi Gunawan Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)

PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA DAN DENDA TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PUNGUTAN LIAR (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak)

PERAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI AIR TERKAIT DENGAN PEMBERIAN IZIN TRAYEK/IZIN OPERASIONAL BAGI KAPAL PEDALAMAN LINTAS KABUPATEN/KOTA.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGGUNAKAN SENJATA API ILLEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL DIKALIMANTAN BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2011-2012

ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN HAK ATAS TANAH KARENA CACAT ADMINISTRASI BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN OLEH KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KA

ANALISIS EFEKTIVITAS PERAN PANITIA PEMERIKSAAN TANAH B DALAM UPAYA MENCEGAH SENGKETA PERTANAHAN DALAM PEMBERIAN HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MODEL IMPLEMENTASI INFORMED CONSENT PEMBERIAN SUSU FORMULA PADA BAYI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK(SUATU PERSPEKTIF HUKUM)

ANALISA KINERJA KOMISI I (SATU) BIDANG HUKUM PEMERINTAHAN DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA DALAM MENUJU PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERBASIS TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Priode 2009-2014)

EKSISTENSI NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 56 AYAT (2), PASAL 57 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 DAN PASAL 18,20,30 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2014 (STUDI DI KABUPATEN BENGKAYANG)

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN KETAPANG YANG MELANGGAR PASAL 90 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

KEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENANGGANAN PELANGGARAN LALU-LINTAS (Studi Di Kalimantan Barat)

PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1951 JO UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003.

KAJIAN DOKTRINAL TERHADAP PENERAPAN HUKUM PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM PADA PENGADILANTINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK JALANAN OLEH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Developed By

Subscription

Information