STRATEGI PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ATAS NAMA PERUSAHAAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH
DOI:
https://doi.org/10.26418/nestor.v3i1.88101Abstract
Abstract
This study aims to discuss and analyze strategies and efforts in collecting Motor Vehicle Tax on behalf of companies in Kapuas Hulu Regency can run according to the predetermined targets and the factors that influence it. This study is normative legal with its objects in the form of legal principles, legal systematics, vertical and horizontal synchronization levels, but also pays attention to empirical reality. The data sources used are secondary data in the form of literature, regulations and documents related to the research object and primary data in the form of interview results. The results of the study indicate that the strategies and efforts in collecting Motor Vehicle Tax on behalf of companies in Kapuas Hulu Regency are carried out by: implementing a fine elimination policy, implementing data collection of company tax arrears, conducting socialization to companies, conducting direct tax collection and conducting motor vehicle raids. The influencing factors are: lack of socialization and coordination between agencies and minimal supporting facilities and infrastructure.
Keywords: Companies; Motor vehicle tax; Regional income
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis strategi dan upaya dalam penagihan Pajak Kendaraan Bermotor atas nama perusahaan di Kabupaten Kapuas Hulu dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan serta faktor yang mempengaruhinya.
Penelitian ini bersifat hukum normatif dengan obyeknya berupa asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, namun juga memperhatikan realitas empirik. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa literatur, peraturan dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian serta data primer berupa hasil wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dan upaya dalam penagihan Pajak Kendaraan Bermotor atas nama perusahaan di Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan dengan: memberlakukan kebijakan penghapusan denda, melaksanakan pendataan tunggakan pajak perusahaan, melakukan sosialisasi terhadap perusahaan, melakukan penagihan pajak secara langsung serta melakukan razia kendaraan bermotor. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah: kurangnya sosialisasi dan koordinasi antar instansi serta minimnya sarana dan prasaran pendukung.
Kata kunci: Pajak kendaraan bermotor; Pendapatan daerah; Perusahaan
References
Adiyanta, F.C.S., 2019, “Karakteristik Responsif Peraturan Daerah Tentang Pajak-Pajak Daerah Sebagai Representasi dan Partisipasi Kehendak Publikâ€, Administrative Law & Governance Journal, 2 (2).
Astomo, P., Farhanuddin, 2018, “Politik Hukum Pajak Daerah di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Baratâ€, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 20 (3).
Bintary, A.A., 2020, “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018â€, Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 1 (2).
Cendana, M., Pradana, B.L., 2021, “Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah DKI Jakartaâ€, Jurnal Bina Akuntansi, 8 (1).
Cong, J., Agoes, S., 2019, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotorâ€, Jurnal Multiparadigma Akuntansi, 1 (2).
Ilanoputri, S.A., 2020, “Pelayanan Yang Diterima Oleh Masyarakat Sebagai Pembayar Pajak Berdasarkan Penerapan Beban Pajak Daerah Yang Diatur Dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerahâ€, Cepalo, 4 (2).
Ismail, I., Syahbandir, M., 2016, “Peranan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pidieâ€, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 18 (2).
Kurniawan, P.C., Azmi, F., 2019, “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur No 44 Tahun 2017: Studi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengahâ€, Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia (JATI), 2 (1).
Sadewa, V.B., 2022, “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Samsat Pasuruanâ€, Jurnal Kawruh Abiyasa, 2 (2).
Satriadi, 2017, “Tingkat Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Tanjungpinangâ€, An-Nisbah, 3 (2).
Sriningsih, S., Wibisono, L.T.A., 2020, “Mekanisme Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengenaan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPTB-UPPD Lombok Baratâ€, Jurnal Aplikasi Perpajakan, 1 (1).
Sundary, R.I., 2018, "Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah", Jurnal Aktualita, 1 (1).
