TELAAH AUDIT REFOCUSING APBD KALBAR DALAM UPAYA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 (Studi Pada Inspektorat Kalimantan Barat)
Abstract
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis Audit Refocusing APBD Kalbar di Inspektorat Kalimantan Barat. Peneltian ini dilatarbelakangi oleh adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan tingkat ekonomi nasional. Pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (INPRES) No. 4 tahun 2020. Untuk menjamin kegiatan refocusing berjalan dengan baik maka pentingnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, penelitian ini bertujuan (1) Bagaimana proses audit refocusing APBD Kalbar selama adanya pandemi Covid-19; (2)Apakah kendala yang dihadapi saat proses audit refocusing APBD Kalbar selama pandemi covid-19; (3) Bagaimana cara pihak Inspektorat Kalbar dalam mengatasi permasalahan pada proses audit refocusing APBD Kalbar. Hasil penelitian menunjukan proses audit refocusing APBD yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kendala yang dihadapi oleh pihak pemeriksa yaitu pembatasan kegiatan ke lapangan, kurangnya tanggapan auditi dalam penyampaian data. Dalam menghadapi kendala tersebut pihak Inspektorat melakukan koordinasi kepada pihak auditi untuk mempercepat pengumpulan data, melakukan rapat koordinasi kepada Inspektur terkait peningkatan fasilitas dalam kegiatan pengawasan, dan tetap melaksanankan pengawasan serta pembinaan terhadap SKPD dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
References
Hermawan, I. (2019). Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif & Mixed Methode. Karawang.
Rai, I. G. (2008). Audit Kinerja Pada Sektor Publik. Jakarta.
Sugiyono, P. D. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods). Yogyakarta
Instruksi Presiden (INPRES) No. 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. Keppres No 12 Tahun 2020. ( https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/12TAHUN2020Kpres.pdf)
Keuangan Nomor KMK 177/KMK.07/2020. (https://kemenkeu.go.id/media/15007/faqpmkkeputusan-bersama-mendagri-119-dan- menkeu-177.pdf).
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 124 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020
PERMENDAGRI No. 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kelola Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pasal 1
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah menetapkan Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Ardinata, F. (2017). Analisis APBD Kabupaten dan Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-1014. (skripsi yang tidak dipublikasi). Universitas Tanjungpura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pontianak
Nabilla. (2022). Analisis Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2020 Pasca Refocusing Anggaran Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 Di Kota Bukittinggi. Universitas Andalas, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Padang.
Crebas, L. (2021). Analisis Akuntabilitas Penerapan Refocusing Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dan Kinerja Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Wabah Covid-19. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Yogyakarta.
Alexandro, A. B., Wasistiono, S., & Kusworo. (2020, Januari). Analisis Kemampuan Auditor Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dalam Pelaksanaan Audit Terhadap Proyek APBD Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Suatu Studi pada Inspektorat TT). Jurnal Pemerintah Daerah di Indonesia, Vol. 12, No. 1, 179–188.
Fau, J. F., & Wau, M. (2022, April). Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran Penanggulangan Covid -19 di Kabupaten Nias Selatan. Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer, Vol. 6 No. 2, 187-191.
Gagola, L. S., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill", Vol. 8, N0. 1, 108-117.
Khairunnisa, A. T., & Purnomowati, R. D. (2022). Refocusing Pengelolaan APBD Kabupaten Sarolangun Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020. Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4 No. 1, 191-200.
Lestari, E. B. (2021). Implementasi Kebijakan Refocusing Dan Realokasi APBD Tahun Anggaran 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Jurnal Pemerintah Daerah Di Indonesia, Vol. 13 No. 3, 593-606.
Masyitah, T., & Malau, H. (2021). Pelaksanaan Pengawasaan Inspektorat Terhadap Distribusi Bantuan Covid-19 di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 5, No. 2, 4291-4296.
Nurcholis, A. A. (2022). Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021 Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. Institut Pemerintah Dalam Negeri.
Rabbani, D. R. (2020, Desember). Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi APBD (Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19. Jurnal Legislatif, Vol. 4 No. 1, 59-78.
Sanjaya, N. (2020, Desember). Kebijakan Penganggaran Daerah Di Masa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Pada Pemerintah Provinsi Banten). Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 17 No. 2, 273-290.
Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020, Juni). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Vol. 3 No. 2, 156-167.
Sopanah, & Haikal, M. F. (2021). Refocusing Anggaran Di Masa Pandemi Covid-19.
Conference on Economic and Business Innovation, Vol. 1 No. 1. e.
Kemenkeu. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Retrieved from https://www.kemenkeu.go.id/home
Covid-19. Peta Sebaran Covid-19. Retrieved from https://covid19.go.id/id/peta-sebaran
