PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA HIBAH SAHAM YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR RUPS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 10/PDT.G.S/2023/PN Pdg)

Abstract

Abtsract This study aims to know, analyze, and examine 2 (two) things, first, the regulation of the responsibility of Notaries who are not careful in making Stock Grant Deeds that are not in accordance with RUPS procedures based on Decision Number 10/PDT. G.S/2023/PN Pdg. Second, the legal sanction of the Notary for losses arising from his carelessness in making the Share Grant Deed that is not in accordance with the procedure and causes losses based on Decision Number 10/PDT. G.S/2023/PN Pdg. The method used is a normative legal research method which is carried out by researching literature materials, using a statute approach The approach used in this study is a legal approach, a concept approach, and a case study approach. Data collection techniques with literature studies. The data analysis technique used in this study is legal interpretation. Based on the results of the research and discussion, a conclusion was obtained. First, the arrangement of accountability for Notary Haryanti S.H requires the form of responsibility that can be given, namely the form of administrative responsibility. The provision of administrative responsibility is in the form of a reprimand or warning, which is carried out orally or in writing by the Regional Supervisory Council of the Indonesian Notary Association. Second, the legal sanctions that can be given to Notary Haryanti S.H are administrative sanctions. Notary Haryanti S.H cannot be sued civilly on the basis of committing an unlawful act (onrechtmatige daad) as stipulated in Article 1365 of the Civil Code because Notary Haryanti S.H has met the requirements for formal truth. In terms of criminal sanctions, Notary Haryanti S.H does not meet the aspects as a Notary who commits a criminal act. The imposition of criminal sanctions against Notary Haryanti S.H cannot be carried out. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, serta mengkaji 2 (dua) hal, pertama, pengaturan mengenai tanggung jawab Notaris yang tidak hati - hati dalam membuat Akta Hibah Saham yang tidak sesuai prosedur RUPS berdasarkan Putusan Nomor 10/PDT.G.S/2023/PN Pdg. Kedua, sanksi hukum Notaris atas kerugian yang timbul akibat ketidak hati - hatiannya membuat Akta Hibah Saham yang tidak sesuai prosedur dan menyebabkan kerugian berdasarkan Putusan Nomor 10/PDT.G.S/2023/PN Pdg. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, dengan menggunakan pendekatan perundang - undangan (statute approach). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang "“ undang, pendekatan konsep, dan pendekatan studi kasus. Teknik Pengumpulan data dengan studi pustaka. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Interpretasi hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan. Pertama, pengaturan pertanggungjawaban terhadap Notaris Haryanti S.H menghasillkan bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan, yaitu bentuk tanggung jawab administratif. Pemberian pertanggungjawaban administratif tersebut adalah dalam bentuk teguran atau peringatan, yang dilakukan secara lisan atau tertulis oleh Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia. Kedua, sanksi hukum yang dapat diberikan untuk Notaris Haryanti S.H adalah sanksi administratif. Notaris Haryanti S.H tidak dapat digugat secara perdata atas dasar melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata karena Notaris Haryanti S.H sudah memenuhi syarat kebenaran formiil. Secara sanksi pidana, Notaris haryanti S.H tidak memenuhi aspek "“ aspek sebagai Notaris yang melakukan suatu tindak pidana. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris Haryanti S.H tidak dapat dilakukan.