PELAKSANAAN KEWAJIBAN NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DASAR BERDASARKAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (STUDI DI KOTA SINGKAWANG)

Abstract

Indonesia as a party to the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) is bound to implement these provisions based on the international obligations contained therein, including concerning the fulfillment of the right to basic education. This paper is the result of research on how the implementation of the obligation to fulfill the right to basic education, especially in Singkawang City, is based on the ICESC. This research is empirical normative legal research using primary data and secondary data. The data obtained through interviews and library research were then analyzed qualitatively. From the research results, it was found that the implementation of the fulfillment of the right to basic education based on the ICESCR in Singkawang City has been gradually fulfilled. Technical factors, geographical factors, and factors implementing the provisions of laws and regulations that are not yet synchronized and complete are the determining factors for the fulfillment of basic education rights in Singkawang City.

Indonesia sebagai pihak pada International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) terikat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kewajiban-kewajiban internasional yang terkandung di dalamnya, termasuk dalam kaitannya dengan pemenuhan hak atas pendidikan dasar. Tulisan ini merupakan hasil penelitian terhadap bagaimana pelaksanaan kewajiban pemenuhan hak atas pendidikan dasar, khususnya di Kota Singkawang berdasarkan ICESC. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder.  Data yang diperoleh melalui wawancara dan melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian  didapatkan hasil bahwa pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan dasar berdasarkan ICESCR di Kota Singkawang telah secara bertahap dipenuhi. Faktor teknis, faktor geografis dan faktor implementasi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang belum sinkron dan komplit menjadi faktor-faktor penentu pemenuhan hak pendidikan dasar di Kota Singkawang.