PELAKSANAAN INPRES NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DIKOTA PONTIANAK
Abstract
Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government diKota Pontianak dengan permasalahan Pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 diKota Pontianak. Selain itu, penulis juga ingin menganalisis apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan E-Government diKota Pontianak. Serta bagaimana upaya Pemerintah Kota Pontianak mengatasi hambatan dalam mengimplementasikan E-Government. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan E-Government yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak belum efektif. Karena aplikasi Simyandu yang dikeluarkan DPMTKPTSP dan aplikasi E- Lawar yang dikeluarkan DISHUBKOMINFO masih kekurangan sosialisasi, sehingga masih banyak masyarakat Kota Pontianak yang belum mengetahui adanya aplikasi tersebut.
Rekomendasi yang dapat penulis berikan adalah lebih digiatkan kembali sosialisasi oleh aparatur Dinas terkait sehingga masyarakat dapat mengetahui kegunaan, manfaat dan mempunyai hasrat untuk menggunakan aplikasi tersebut dengan tujuan memajukan Kota Pontianak.
Kata Kunci: Inpres Nomor 3 Tahun 2003, Pelaksanaan, E-Government,
References
BUKU-BUKU
Ali Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
Arikunto Surhasini, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka
Cipta, Jakarta.
Hanitijo, Soemitro, Roni, 1999, Metodelogi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta
HR, Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo, Jakarta. Indrajit Richardus Eko, 2005, Electronic Government Konsep Pelayanan Publik
Berbasis Internet dan Teknologi Informasi, Andi Publisher, Jakarta.
, 2005, Electronic Government in Action, Andi Publisher, Jakarta.
Kristiadi J.B, 2006, Administrasi dan Manajemen Pembangunan, Jakarta.
Kurniawan Agung, 2005, Transformasi Pelayanan Publik, Pembaruan
Yogyakarta.
Kurniawan Teguh, 2006, Hambatan dan Tantangan dalam Mewujudkan Good
Government di Indonesia
Lawrence Neuman W, 2007, Basics of Social Research - Qualitative and
Quantitative Approaches, Second Edition, Pearson Education, Inc.
Mahdud Mohammad, 2012, Politik Hukum di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Muhammad Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung.
Moenir H.A.S, 1992, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta.
, 1997, Manajemen Pelayanan Umum, Bumi Aksara, Jakarta.
Nadya, Ana Abrar, 2008, Kebijakan Komunikasi: Konsep, Hakekat, dan Praktek, Gava Media,Yogyakarta.
Nazir, Moh, 2003, Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta.
, 2005, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta. Setyawan, Dharma Salam, 2004, Manajemen Pemerintahan Indonesia,
Djambatan, Jakarta.
Sedarmayanti, 2004, Good Governance, Cetakan kedua, Mandar Maju, Bandung.
Shiddiq Muhammad, 2003, Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum,
Pradnya Paramita, Jakarta.
Sinambela Lijan Poltak, 1992, Ilmu dan Budaya, Perkembangan Ilmu
Administrasi Negara, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
, dkk, 2006, Reformasi Pelayanan Publik, Bumi Aksara, Jakarta.
Soekanto Soerjono, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sukriono Didik, 2013, Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi, Setara Press, Malang.
Uno, Hamzah B, Nina Lamatenggo, 2010, Teknologi Komunikasi dan Informasi
Pembelajaran, Bumi Aksara, Jakarta.
Widarta, 2001, Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
WEBSITE
wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_elektronik Diakses pada tanggal 12/12/2017. https://news.detik.com/berita/318916/pemerintah-susun-program-pendidikan--
pelayanan-kesehatan-gratis Diakses pada tanggal 21/08/2017.
