Vol. 1 No. 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum

Articles

• PERBUATAN MELAWAN HUKUM WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA SUNGAI ANA KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

  RICKI VETRA NIM. A11112123

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ANTARA PEKERJADENGAN PENGUSAHA PT. NEW KALBAR PROCESSORS KABUPATEN KUBU RAYA

  MONA NOVIANTI NIM. A1011131314

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN GANTI RUGI KEHILANGAN BARANG BAGASI PESAWAT OLEH PENGUSAHA PT. SRIWIJAYA AIR DI BANDAR UDARA SUPADIO PONTIANAK

  ANJESTY LEONA NEDA NIM. A1012141090

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH OLEH PEMEGANG HAKNYA DI DESA NANGA KALIS KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU

  ANDIS SUCI AULIA NIM. A1011141138

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PEMBORONG DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN RUMAH DI KELURAHAN SIANTAN HULU KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK (Studi Kasus Perjanjian Pemborongan Antara Ferry Aditya Dan Aryadi)

  ALBERTINA EKTIE NIM. A1011141052

  • PDF
  • PDF

• KONTRIBUSI PAD YANG BERSUMBER DARI BUMD BERDASARKAN PERDA KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PDAM TIRTA KHATULISTIWA

  ARI SAUT CHRISMAN BUTAR BUTAR NIM. A1012131077

  • PDF
  • PDF

• KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARATINDAK PIDANA UMUM

  SAULIAN SIMAMORA NIM. A1011141079

  • PDF
  • PDF

• REFORMULASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI INDONESIA

  JULIANA NIM. A11109175

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENYEWA ATAS PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN RUMAH KOST YANG DISEWANYA PADA RUMAH KOST HIJAU DI JALAN SEPAKAT II AHMAD YANI BLOK H NOMOR 90 KELURAHAN BANSIR DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

  RONY BINSAR JAPETI SIAGIAN NIM. A1011141268

  • PDF
  • PDF

• PERBANDINGAN KONSEP NEGARA ANTARA SISTEM KHILAFAH VERSI HIZBUT TAHRIR DENGAN SISTEM DEMOKRASI PANCASILA

  AGUNG SALAKSATHAMA NIM. A01111117

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PT.TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR TERHADAP PENGGUNA JASA YANG MENGALAMI KERUSAKAN BARANG YANG DI KIRIM DI KOTA POTIANAK

  RIFKIYANDA DWITAMA NIM. A1011131290

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PEMILIK CLUB BASKET TENAGA BARU DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA GEDUNG DAN LAPANGAN PADA PENGELOLA GEDUNG OLAHRAGA PERBASI KOTA PONTIANAK

  MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT NIM. A1011131297

  • PDF
  • PDF

• PENGAWASAN KETENTUAN PASAL 29 JO PASAL 34 PERDA KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP PENERTIBAN PUNGUTAN JURU PARKIR TIDAK SESUAI TARIF ATAS KENDARAAN RODA DUA (Studi Di Jalan Gajah Mada Kota Pontianak)

  EFFRI KANITA NIM. A11108086

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB INSTRUKTUR FITNESS PADA MEMBER FITNESS YANG MENGALAMI KECELAKAAN DALAM LATIHAN DI PLANET FIT KOTA PONTIANAK

  RESTU JAYA NIM. A1011141273

  • PDF
  • PDF

• STUDI KOMPARATIF HUKUM WARIS ADAT BATAK MANDAILING DENGAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK KEWARISAN ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN.

  TIA RACHMADANI HARAHAP NIM. A1011141206

  • PDF
  • PDF

• REKONSTRUKSI HUKUM TERHADAP SERTIPIKAT GANDA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ADMINISTRASI PERTANAHAN

  IRWANSYAH NIM. A1012131157

  • PDF
  • PDF

• STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG NOMOR : 0037/PDT.P/2016/PA.BKY DALAM KAITANNYA DENGAN PENOLAKAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH

  MUHAMMAD NUR IQBAL NIM. A1011141205

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 36 JO PASAL 276 UNDANG-UNDANG NO MOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK YANG TIDAK SINGGAH DI TERMINAL (Studi di Terminal Antar Kota Batulayang Pontianak)

  S U R Y A D I NIM. A1012151073

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL BERDASARKAN PASAL 58 AYAT (2) PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERKAIT KEWENANGAN MENERBITKAN KEPUTUSAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Kasus Di Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya)

  SYAHRIL NIM. A1012131070

  • PDF
  • PDF

• KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH ADAT DENGAN TANAH YANG BERSTATUS HAK MILIK

  SHELLIA JUNISHA KELANA NIM. A1012141034

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PEYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH PADA PEMILIK DI KOMPLEK SURYA KENCANA I KECAMATAN PONTIANAK BARAT

  YA’ NURIMANSYAH NIM. A1012131125

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN KOSMETIK YANG MENYESATKAN DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999

  ANISA NIM. A01110185

  • PDF
  • PDF

• PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT INVESTASI BIASA DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT. BANK KALIMANTAN BARAT CABANG FLAMBOYAN

  ABDUL MALIK AZIZ NIM. A1011141117

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PENYEWA DALAM PEMBAYARAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT MUSIK FULL BAND DAN SOUND SYSTEM PADA PEMILIK JB STUDIO DI KOTA PONTIANAK

  ALEXIS EKA CHANDRA M NIM. A1011131034

  • PDF
  • PDF

• PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN BAGI ETNIS TIONGHOA (STUDY KASUS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK)

  FANNY FENTIE YUNINGSIH NIM. A1012131179

  • PDF
  • PDF

• KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA OLEH ANGGOTA POLRI DI WILAYAH HUKUM KOTA PONTIANAK DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI

  RIZKI NURAKHMAD NIM. A11111078

  • PDF
  • PDF

• STRATEGI POLRI DALAM MENANGGULANGI PENYELUNDUPAN MAKANAN DI DAERAH ENTIKONG

  TERESA DWI OCTAVIA NIM. A1011131012

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DENGAN BERAKHIRNYA HAK GUNA BANGUNAN YANG MENJADI OBYEK HAK TANGGUNGAN

  RIFQI JIYAD NIM. A1011131223

  • PDF
  • PDF

• PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN LAHAN MASYARAKAT DI KAWASAN PT SATRIA MANUNGGAL SEJAHTERA DI DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN PINOH UTARA KABUPATEN MELAWI

  WAHYUDI NIM. A01111132

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS PENGARUH RINGANNYA PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ( Studi Kasus Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Ptk )

  HENDRIKUS SUYATNO NIM. A1011141061

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN BALIK NAMA SERTIFIKAT HAK MILIK DALAM JUAL BELI TANAH DI KOTA PONTIANAK (Studi Kasus Kantor Notaris Joko Sabastian, SH., M.Kn

  AYU VALERY PRATIWI NIM. A1012131087

  • PDF
  • PDF

• PENENTUAN HARGA TANAH DAN BANGUNAN PADA AKTA JUAL BELI SESUAI DENGAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT)

  DIEKY ADE KURNIAWAN NIM. A1012131089

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP LAPORAN PENGRUSAKAN TANAMAN DI ATAS TANAH (Studi tentang perkara No. B / 1156 /XI /2016 / Reskrim)

  LILIS SOFIANA NIM. A11109205

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI CV. BERKA TERHADAP PEMILIK RUMAH DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PERBAIKAN BAGIAN ATAP RUMAH PERORANGAN DI KELURAHAN DALAM BUGIS KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

  DEKA INDO ASTRA PUTRA NIM. A11110005

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 87 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERKAIT DENGAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PASIR KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KABUPATEN MEMPAWAH

  EDI SUSANTO NIM. A1012141136

  • PDF
  • PDF

• REFORMULASI TERHADAP PRINSIP PEMBUKTIAN BERDASARKAN 2 (DUA) ALAT BUKTI PADA PERKARA PENCABULAN/PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA PONTIANAK (Studi di Polresta Pontianak Kota)

  TAGOR P TAMBUNAN NIM. A1012131110

  • PDF
  • PDF

• URGENSI PEMBENTUKAN KEPOLISIAN RESORT (POLRES) TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM DAN PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KUBU RAYA

  FENNY WULANDARI NIM. A11112079

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 94 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DESA DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA (Studi Kasus Di Desa Semerangkai Kabupaten Sanggau)

  DEATHASYA RIZKI KUSUMAH NIM. A1011141057

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENYEWA ATAS KERUSAKAN KAMERA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA PADA PEMILIK RENTAL WHYRENT DI KOTA PONTIANAK

  DINO ALDONI NIM. A1011131189

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA PADA TAHAP PENYIDIKAN DI KOTA PONTIANAK

  YULIANA NIM. A1011141008

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PENYEDIA JASA CUCI SEPATU MOJOO STORE PADA PENGGGUNA JASA DI KELURAHAN SUNGAI BANGKONG KECAMATAN PONTIANAK KOTA

  FIRMAN MARIZKA NIM. A01112290

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA PANCUR AJI DALAM MENDISTRIBUSIKAN AIR BERSIH PADA PELANGGAN DI DESA BALAI KARANGAN 4 KECAMATAN SEKAYAM KABUPATEN SANGGAU

  KHAIRIDA RANI NIM. A1011141219

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI JUSTITIA FUTSAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MEDALI PADA LILO SPORT DI KOTA PONTIANAK

  MALOPO NIM. A1011131292

  • PDF
  • PDF

• PERANAN POLRI DALAM MEWUJUDKAN PEMOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS) SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA KRIMINALITAS (Studi Kasus Di Polsek Pontianak Selatan)

  YUSRI DWI ASYHARI NIM. A11112201

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 13 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

  DIMAS WINARDI KURNIAWAN NIM. A01112163

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 77 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PONTIANAK ( Studi Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak )

  MOHAMAD ARIF WISMOYO NIM. A1011141091

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 30 TAHUN 2013

  SITI JULEHA NIM. A1011141192

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERS YANG MELANGGAR KODE ETIK JURNALISTIK (ASAS PRADUGA TAK BERSALAH) DALAM PEMBERITAAN TERSANGKA TINDAK PIDANA

  DEWI SRI HANDAYANI NIM. A1011131097

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KALIMANTAN BARAT

  PARULIAN TANJUNG NIM. A11110007

  • PDF
  • PDF

• PEMBAYARAN ADAT PELANGKAH DALAM PEKAWINAN PADA MASYARAKAT DAYAK SELIBONG DESA NYIN KECAMATAN JELIMPO KABUPATEN LANDAK

  ELLIANUS EDO NIM. A1012131049

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYEWA ATAS KERUSAKAN MOBIL YANG DI SEWA PADA PEMILIK RENTAL CV FADZRUL DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA DI KOTA PONTIANAK

  MUHAMMAD FADZAL MUDZAQQI NIM. A1012131025

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PT. ASURANSI BUMI PUTERA TERHADAP TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI KECELAKAAN PENERBANGAN DI KOTA PONTIANAK

  BINSAR PANDAPOTAN TOGATOROP NIM. A1011131096

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH DI DESA BALAI SEBUT KECAMATAN JANGKANG MENDAFTARKAN TANAHNYA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SANGGAU

  LIVINOELLA ERIANI NIM. A1011131080

  • PDF
  • PDF

• FUNGSI DAKTILOSKOPI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIWILAYAH POLRESTA PONTIANAK

  WEGIE DENANDA NIM. A1011131052

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI LUAR PENGADILAN (NON LIGITASI) BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA BPN RI NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN (Studi Sengketa Batas di Kantor BPN/ATR Kabupaten Kubu Raya)

  GEBRI MURTIANDA NIM. A11111247

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN KESELAMATAN KAPAL PADA PELAYARAN PERAIRAN PEDALAMAN ( STUDI KASUS PELAYARAN PERAIRAN PEDALAMAN DARI KABUPATEN KAYONG UTARA KE KOTA PONTIANAK )

  HENDRA NIM. A01111103

  • PDF
  • PDF

• PERAN PENYIDIK SUBDIT 2 DITRESKRIMSUS POLDA KALBAR DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI BIDANG KESUSILAAN BERDASARKAN PASAL 27AYAT (1) UNDANG "“UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

  FREDDY HASIHOLAN SIREGAR NIM. A11110042

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PEMINJAM DALAM PENGEMBALIAN BUKU PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

  RIODEDE YOSUA PANGARIBUAN NIM. A01110080

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA TAKSI PT. DHAFIN TRANSPORT PADA PENUMPANG ATAS KEHILANGAN BARANG BAWAAN RUTE PONTIANAK - SAMBAS

  YULIANI NIM. A1011131293

  • PDF
  • PDF

• EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGA BINAAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PONTIANAK DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN PEMASYARAKATAN

  EFFRY HERIYANTO NIM. A01108018

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU YANG MENGIKUT SERTAKAN ANAK PADA WAKTU KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF 2014 DI PONTIANAK BERDASARKAN DENGAN TAHUN 2012

  HERI KASWARI NIM. A11111155

  • PDF
  • PDF

• KENDALA PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PRODUSEN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN MEMPAWAH

  ROBERTO ANTONIUS GULTOM NIM. A1012131197

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI PERDAGANGAN BERJANGKA VALUTA ASING DI INTERNET BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

  FRANSISKUS LEANDRY VACO NIM. A1011131105

  • PDF
  • PDF

• UPAYA PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI PADA KREDIT UNION KHATULISTIWA BAKTI KANTOR PELAYANAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA

  PAULUS SAMSIUS SAKANDAR NIM. A1012131175

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PENGIRIMAN PAKET DI PT. POS INDONESIA (PERSERO) KOTA PONTIANAK

  IKA APRILIANDA NIM. A1011141242

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI KOSMETIK SECARA ON-LINE YANG TIDAK TERDAFTAR DI BPPOM

  SUCI LARASHATI NIM. A1012131129

  • PDF
  • PDF

• HAMBATAN PENYIDIK DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PONTIANAK KOTA

  ESKI NIM. A01112265

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENYEWA AKIBAT KERUSAKAN MOBIL SEWAAN PADA CV. AGUNG RADEFA DI PONTIANAK

  TEODORUS NIM. A1012131200

  • PDF
  • PDF

• TUNTUTAN PENGEMBALIAN BARANG HANTARAN OLEH CALON MEMPELAI PRIA TERHADAP CALON MEMPELAI WANITA (Studi Kasus di Kota Singkawang)

  NASTYA DWIHARTANTY NIM. A1011141178

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI PERMENHUT NO. P.30/MENHUT-II/2012 TENTANG PENATA USAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK DILOKASI KELOMPOK TANI USAHA TANI DESA GUNUNG TAMANG KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

  LASIMIN NIM. A11111186

  • PDF
  • PDF

• PERANAN KRIMINALISTIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)

  MUDA TRIMUZAKI NIM. A1011141286

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 69 AYAT (1) HURUF "H" UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 32 TAHUN 2009 TENTANG LARANGAN MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA DI BAKAR (STUDI KASUS DI KABUPATEN KUBU RAYA)

  PARAMITA ROSANDI NIM. A11112157

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS HUKUM TERHADAP KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA (Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)

  JULIANTO TRI PRABOWO NIM. A01111134

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAANPERCERAIAN ANTARASUAMIISTRI MASYARAKAT ADAT DAYAK KEBAHANTDI DESA NUSA KENYIKAP KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MELAWI

  ELISA NIM. A1012131006

  • PDF
  • PDF

• PERBUATAN MELAWAN HUKUM NOTARIS YANG MEMBUAT AKTA TANPA DIBACAKAN DIHADAPAN PARA PIHAK YANG MENGHADAP DI KABUPATEN KUBU RAYA

  DAVID ACHMAD AFANDY NIM. A1012131139

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG SEWA PAKAIAN PENGANTIN OLEH PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KEPADA PIHAK SALON FAJAR DI KOTA PONTIANAK

  SRI INDRAWATI NIM. A11110047

  • PDF
  • PDF

• PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH MELALUI MEDIASI OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK (Studi Kasus Di Kecamatan Pontianak Tenggara Dan Pontianak Utara)

  EDIO GOETOMO NIM. A1012131091

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN INPRES NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DIKOTA PONTIANAK

  WILDAN ADAM MAULANA NIM. A1012141113

  • PDF
  • PDF

• STUDI PERBANDINGAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF KEADILAN

  PRAJA FIRMANSYAH NIM. A1012141010

  • PDF
  • PDF

• URGENSI PENDAFTARAN PERWAKAFAN TANAH MILIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI DESA PAL IX KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

  MUHAMMAD FAJRI HAZDAN NIM. A11107260

  • PDF
  • PDF

• PERAN DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK DALAM MEMBINA DAN MENGAWASI RUMAH MAKAN DALAM ASPEK PERSYARATAN HYGIENE SANITASI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN

  SUSILAWATI NIM. A01112024

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI INSTAGRAM YANG DITINJAU DARI KEABSAHAN JUAL BELI TERHADAP OBJEK PERJANJIAN

  DESTIA RUSMAYANTI PUTRI NIM. A1012141225

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE YANG MENGGUNAKAN REKENING BERSAMA

  HERAL GERALDY NIM. A1012141197

  • PDF
  • PDF

• EKSISTENSI BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN) DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MD3 TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN DPR

  KEVIN DWITAMA JAUHARIE NIM. A01111034

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG MENDIRIKAN BANGUNAN DIATAS PARIT BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 31 HURUF (b) PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN UMUM (Studi di Desa Arang Limbung Kabupaten Kubu Raya)

  GOREGRIUS RIYATNO NIM. A01111145

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 16 AYAT (2) C PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN PENGENDALIAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI WARUNG KAKI LIMA, TERMINAL, KIOS-KIOS KECIL DI KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI

  IGHA BONITA NIM. A1012141199

  • PDF
  • PDF

• KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ORANG TUA YANG MEMBIARKAN ANAK DIBAWAH UMUR MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KOTA PONTIANAK

  MELLY KARTILAH NIM. A1011131083

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA PERBAIKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA OLEH BENGKEL APUI DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA

  GUSTI TAZRI RIO SAPUTRA NIM. A11110078

  • PDF
  • PDF

• KEBIJAKAN FORMULASI HAK BIOLOGISWARGA BINAAN DILIHAT DARI PERPEKTIF HAM

  RAGIL DARMAWAN NIM. A1011131017

  • PDF
  • PDF

• KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA KEKAYAAN DESA UNTUK MENEINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PASAL 77 AYAT (2) JO PP NO 47 TAHUN 2015 PASAL 110 AYAT (1) ( STUDI DI DESA PULAU KUMBANG, KECAMATAN SIMPANG HILIR, KABUPATEN KAYONG UTARA )

  FIGAR ASWIN NIM. A1011131078

  • PDF
  • PDF

• UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA PONTIANAK DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA PONTIANAK.

  DIDIK SUNARTO LEO NIM. A01112154

  • PDF
  • PDF

• PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2014 DI KOTA PONTIANAK

  KUKUH WIRADO NIM. A1011141043

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM BENGKAYANG

  MAMAN KURNIAWAN NIM. A01112344

  • PDF
  • PDF

• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 68/PID.SUS -TPK/2016/PN.PTK )

  NOFIA UTAMI NIM. A1011141202

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA RODA 4 YANG TIDAK MENGUNAKAN SABUK PENGAMAN SESUAI DENGAN UNDANG -UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 PASAL 57 AYAT 3 DI KOTA PONTIANAK

  ARIO ROBERTO SI RINGO RINGO NIM. A1012141130

  • PDF
  • PDF

• PENGAWASAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PASAL 55 HURUF C UU No 6 TAHUN 2014 DI DESA SUNGAI SEGAK KECAMATAN SEBANGKI KABUPATEN LANDAK

  MUHAMMAD MUKIP NIM. A1012131219

  • PDF
  • PDF

• HAMBATAN PEMBUATAN LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN OLEH PEMBIMING KEMASYARAKATAN PADA TAHAP PENYIDIKAN ANAK DI BAPAS PONTIANAK

  ASTRID HALLEINA LIBERTYKA SALZACH NIM. A01111199

  • PDF
  • PDF

• KETAATAN MASYARAKAT DALAM MENTAATI LARANGAN PADA SAAT UPACARA ADAT ANTAR AJONG DI DESA TANAH HITAM KECAMATAN PALOH KABUPATEN SAMBAS

  MAWAN NIM. A1011141103

  • PDF
  • PDF

• PERSEPSI DAN SIKAP ISTRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH SUAMI DI KABUPATEN SAMBAS

  RIDHO ANUGRAH NIM. A01111085

  • PDF
  • PDF

• PUTUSAN HAKIM MILITER TERHADAP ANGGOTA MILITER DI PENGADILAN MILITER 105 PONTIANAK YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA

  SUPRIANTO NIM. A1011131195

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS OPTIMALISASI FUNGSI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Desa Sungai Raya Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya)

  RIDHO PRAYOGO NIM. A1012131002

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH PADA PEMILIK DI DESA SUNGAI RAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

  DEDI NIM. A1011131259

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI ANGGOTA DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM BAITUL MAAL WAT-TAMWILAL-MUDARRIS DI KOTA PONTIANAK

  FITRA PURBOWISESA NIM. A01109006

  • PDF
  • PDF

• EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI TUJUAN PIDANA DAN PEMIDANAAN

  ROLLIS SAGALA NIM. A1011131020

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KERUPUK MENTAH PADA PENGUSAHA PD. FEDRI JULIA PRATAMA DI KOTA PONTIANAK

  JESSICA ENY MARSELLA NIM. A1011141171

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PT. ANZON AUTO PLAZA ATAS KERUSAKAN YANG DISEBABKAN KESALAHAN PERBAIKAN MOBIL MILIK PELANGGAN DI KOTA PONTIANAK

  BAYU HERMAWAN NIM. A11110040

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI DEVELOPER CV. KINGDOM JAYA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN MATERIAL PADA PEMILIK TOKO BANGUNAN CV. SEJAHTERA PONTIANAK

  DILA ANNISA NIM. A1011141169

  • PDF
  • PDF

• PERANAN SIPIR DALAM PENGAWASAN KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM OLEH WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PONTIANAK

  DICKY ANWAR RIZALDI NIM. A1011141126

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA TRANSMART CARREFOURTERHADAP PEMILIK MAKANAN KEMASAN YANG RUSAK AKIBAT KELALAIAN PRAMUNIAGA BAGIAN PENITIPAN BARANG DI KABUPATEN KUBU RAYA.

  DEDI BARYANSAH NIM. A1011141131

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN PASAL 49 DAN PASAL 50 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 133 TAHUN 2015 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN KUBU RAYA

  HASANI NIM. A11110120

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2008 PASAL 9 AYAT (1) HURUF "D" ANGKA 7 TENTANG SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI DEPOT AIR ISI ULANG DI KOTA PONTIANAK

  RAMADHAN ARIS. N NIM. A11112121

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA PERBAIKAN MOBIL PADA BENGKEL INDEPENDEN MOTOR DI KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN BENUA KAYONG KABUPATEN KETAPANG

  AULIA RAKHMAN NIM. A01111204

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI TINGKAT PENYIDIK DI KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK

  SUHERI NIM. A01109206

  • PDF
  • PDF

• KONSTRUKSI HUKUM DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TERHADAP TINDAK PIDANA CONTEMPT OF COURT DI INDONESIA

  SHELA SHINTYA NIM. A1011141252

  • PDF
  • PDF

• EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN PENYU BERDASARKAN PASAL 21 AYAT (2) HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM JO. PERATURAN PEMERINTAH NO 7 TAHUN 1999 TENTANG PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA (STUDI DI KECAMATAN PALOH KABUPATEN SAMBAS)

  AHMAD YUSUF NIM. A1011141038

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS ANAK DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK DI KOTA PONTIANAK

  DENNY ALBAR NIM. A1011141037

  • PDF
  • PDF

• PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE)

  ROSIYANTI NIM. A1011131140

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI (CINEMATOGRAPHY) INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN INDONESIA SELAKU ANGGOTA KONVENSI BERNE 1886 TENTANG PERLINDUNGAN KARYA SENI DAN SASTRA (BERNE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS)

  DYAH SRI UTAMI NIM. A1011131134

  • PDF
  • PDF

• FAKTOR-FAKTOR BELUM MAKSIMALNYA PENYIDIK KEPOLISIAN KOTA PONTIANAK DALAM MENANGANI LAPORAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA PONTIANAK (STUDI DI POLRESTA PONTIANAK KOTA)

  BAGGAS MAULANA NIM. A1011141122

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DI LAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ( Studi Kasus Putusan Nomor 300/PID.B/2013/PN.Mpw)

  SIDIK MUHAMMAD NIM. A1011141013

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MEUBEL ANTARA PENGUSAHA CV. KASIM JATI FURNITURE DENGAN DISTRIBUTOR SEBAGAI PEMBELI MEUBEL DI KOTA PONTIANAK

  OCKY ADRIANTO NIM. A01110126

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PERJANJIAN PELAKU USAHA PENGIRIMAN BARANG MELALUI DARAT TERHADAP RUSAKNYA PAKET MAKANAN

  GABY ALFRISTA DELVIA NIM. A1012141005

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN OBAT TANPA RESEP DOKTER YANG DILAKUKAN OLEH PEDAGANG ECERAN OBAT TANPA KEAHLIAN KEFARMASIAN DI KOTA PONTIANAK

  RANGGA YANDHIKA SUKMA PUTRA NIM. A11110214

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 14 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN (STUDI PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN KOTA PONTIANAK)

  SUWANDAPRASETYO NIM. A11111248

  • PDF
  • PDF

• IMPLIKASI SISTEM KEPARTAIAN MULTIPARTAI TERHADAP HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTARA PRESIDEN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (Suatu Perspektif Hukum Tata Negara)

  VIKTOR GENESIUS NIM. A11112282

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PENYALURAN ZAKAT FITRAH OLEH BAZ PONDOK PESANTREN DARUL KHAIRAT KOTA PONTIANAK

  MUDAET NIM. A01112207

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SINTANG SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI PRESIDEN NO.1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

  MUHAMMAD ADI SURYO NIM. A01110129

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MENGANIAYA PENGUNJUK RASA ATAU DEMONSTRAN DI KOTA PONTIANAK

  JUNIOR SINAGA NIM. A11109033

  • PDF
  • PDF