PELAKSANAAN PENGAWASAN PERIZINAN INVESTASI ASING DI BIDANG USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN BARAT
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan perizinan investasi asing di bidang usaha perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat yang di terbitkan oleh Dinas terkait yaitu Dalam pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, badan yang berperan dalam semua hal yang berkaitan dengan penananaman modal ialah Badan Koordinasi Penanaman Modal (Pusat) yang ada di Jakarta, dan di Provinsi Kalimantan Barat sendiri ialah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengawasan perizinan yang dilakukan oleh dinas terkait terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Barat. Teknik analisis yang di pakai adalah kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi kepustakaan, observasi, wawancara dan penelusuran data secara online.
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Provinsi Kalimantan Barat tidak selaras dengan peraturan yang berlaku. Pemberian izin usaha kepada investor asing di Kalimantan Barat seharusnya sesuai dengan Peraturan Daerah No.2 tahun 2011 tentang Penanaman Modal Mekanisme pengawasan izin usaha perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat harus sesuai dengan prosedur Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan NonPerizinan dan Permentan No. 98/Permentan/PT.140/9/2013.
Kata Kunci : Pengawasan, Perizinan , Investasi Asing
References
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Amiruddin & H. Zainal Asikin,2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada),Jakarta
Ana Rokhmatussa’diyah dan Suratman,2009,Hukum Investasi dan Pasar Modal, Sinar Garafika,Jakarta
Dhaniswara K.Harjono, Hukum Penanaman Modal, Raja Grafindo Persada, Jakarta
David Kairupan,Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia, 2013,kencana, Jakarta
Eduardus Tandelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio,2001,Djambatan, Jakarta
H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum,2011,Sinar Grafika,Jakarta
Ida Bagus Rachmadi Supanca, Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, 2006, Ghalia Indonesia, Jakarta
Jogiyanto, Teori Portofolio dan Investasi (edisi 3), 2008, BPFE, Yogyakarta
Koesadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan,2008,UGM Pers,Jogja
Lusiana, Usaha Penanaman Modal di Indonesia,2002,Ed. Pertama, Cet. Pertama, Rajawali pers, Jakarta
Maruli Pardamean, Sukses Membuka Kebun Dan Pabrik Kelapa Sawit, CV. Mandar Maju, Bandung
Munir Fuady, Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa,2000,Citra Aditya Bakti, Bandung
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
Soekanto, Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.
Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase; Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum,2000, Ghalia Indonesia, Jakarta
Winardi, Kepemimpinan dalam manajemen ,2000, Rineka Cipta, Jakarta
Zamani , Manajemen,Badan Penerbit IPWI,1998, Jakarta
Peraturan perUndang-undangan:
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-undang nomor 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan
Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.13 Tahun 2009
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.7 Tahun 2018
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No.2 Tahun 2011
Internet:
http://www.bkpm.go.id diunduh pada tanggal 15 Agustus 2019
https:Pontianak.tribunnews.com/2019 diunduh pada tanggal 15 desember 2019
http://djgbierz.blogspot.com/2011/01/investasi-langsung.html pada tanggal 28 Desember 2019 pukul 12.59 WIB
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I : Surat Keterangan Penelitian
Lampiran II : Pedoman Wawancara untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu Provinsi Kalimantan Barat
Lampiran III : Pedoman Wawancara untuk Perusahaan Asing Kelapa Sawit Di Kubu Raya
Lampiran IV : Surat Izin Melakukan Penelitian
