Vol. 3 No. 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum

Articles

• PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) TERHADAP PENGUNGSI BERDASARKAN KONVENSI 1951 DAN PROTOKOL 1967 TENTANG STATUS PENGUNGSI (STUDI TERHADAP EXECUTIVE ORDER 13780: PROTECTING THE NATION FROM FOREIGN TERRORIST ENTRY INTO THE UNITED STATES TERKAIT DENGAN PENGUNGSI YANG TERHALANG MASUK KE AMERIKA SERIKAT)

  MENTARI RACHMANIAZ RIZKI NIM. A1011161218

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB NEGARA PELUNCUR ATAS KEGIATAN KEANTARIKSAAN OLEH ENTITAS NONPEMERINTAH DITINJAU DARI HUKUM ANTARIKSA INTERNASIONAL DAN NASIONAL

  MUHAMMAD YODI RINALDI NIM. A1012161159

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL ANGKRINGAN YANG TIDAK MENDAPATKAN BAYARAN TIDAK SESUAI DARI KONSUMEN STUDI PADA PENJUAL ANGKRINGAN DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA)

  AURELLIA ANARCHA NIM. A1012161013

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK PERAWATAN WAJAH YANG TIDAK TERDAFTAR DI BBPOM PONTIANAK

  VYRA AULIA NIM. A1011161177

  • PDF
  • PDF

• PERANAN PATROLI BERSEPEDA SABHARA POLRESTA PONTIANAK DALAM MENGURANGI ANGKA KRIMINALITAS DI KOTA PONTIANAK

  MIFTAH DUTA PRASAJA NIM. A11105211

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

  FEDRY DWI SAPUTRA NIM. A1011161023

• PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 23/PID.SUS-ANAK/2018/PN PTK

  RATIH AMELIA SULISTYOWATI DANGIN NIM. A1011151087

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN HARGA BARANG DENGAN PECAHAN NOMINAL YANG SUDAH TIDAK BEREDAR DI INDONESIA

  DINA SEPTIANI NIM. A1012151197

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN ANTARA PELANGGAN DENGAN PEMILIK BENGKEL SERVICE MOBIL DI PONTIANAK

  LARAS KURNIASIH NIM. A1012151006

  • PDF
  • PDF

• PERBUATAN MELAWAN HUKUM PT. PLN (PERSERO) DALAM HAL MEMINDAHKAN TIANG LISTRIK DI BADAN JALAN KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK

  AJI SURYA PRIYAMBODHO NIM. A1012141044

  • PDF
  • PDF

• HAMBATAN PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI POLDA KALBAR

  HERYANTO NIM. A1011151243

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENGGUNAKAN FORMALIN SEBAGAI PENGAWET DALAM PRODUK TAHU DI PONTIANAK BERDASARKAN PASAL 136 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

  DANIEL HUTAPEA NIM. A1011131268

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENYEWA TERHADAP PEMILIK UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA BARANG PECAH BELAH DI DESA DURIAN KECAMATAN SAMBAS

  DINDA NUR AWALIYAH NIM. A1011161060

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL (StudiKasus E-Commerce Melalui Sosial Media Instagram)

  IMAM RIFAI NIM. A1012161048

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERADAP PENCIPTA LAGU DAN MUSIK BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014

  LEONARDO JULIO PESSY NIM. A1011151107

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PEMBAYARAN SIMPANAN WAJIB BAGI ANGGOTA CREDIT UNION (CU) MUARE PESISIR CABANG SIANTAN.

  PANDI SADONO SIMANJUNTAK NIM. A01112292

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PESERTA MEMBAYAR IURAN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI KELURAHAN SUNGAI JAWI DALAM KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK

  THEA REFOULIA TAGAS NIM. A1011161091

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PEKERJA OUTSOURCING PADA SEKTOR KETENAGAKERJAAN BONGKAR MUAT DI KOTA PONTIANAK (Studi Di Pelabuhan Bongkar Muat)

  M. THESAR ADYAKSA NIM. A1012161176

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK PERAWATAN WAJAH YANG TIDAK TERDAFTAR DI BBPOM PONTIANAK

  VYRA AULIA NIM. A1011161177

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN PIHAK PT. AGRONUSA INVESTAMA PAHAUMAN UNIT PABRIK KELAPA SAWIT KABUPATEN LANDAK DALAM MENDAFTARKAN PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DALAM PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN.

  LUAD BACKMON BERKAT PARULIAN SINAGA NIM. A1012131258

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS TIDAK DIBERIKANNYA STRUK BELANJA OLEH KASIR MINIMARKET

  WIDYA YOLANDA NIM. A1012151116

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ANGKUTAN SUNGAI YANG MELEBIHI DAYA ANGKUT PADA PERAIRAN SUNGAI DI KALIMANTAN BARAT

  WIDI ARIANTI NIM. A1011161147

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PENGAWASAN PERIZINAN INVESTASI ASING DI BIDANG USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN BARAT

  NUR AFNI ZUBAIDAH NIM. A1011161181

  • PDF
  • PDF

• ANALISA YURIDIS PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI KEDUA KALI PERKARA TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 154 PK/TUN/2016)

  ARIA NUGRAHA NIM. A1011151058

  • PDF
  • PDF

• Faktor Penyebab Perusahaan Jasa Konstruksi Tidak Memilih Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase (Studi Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Di Kota Pontianak)

  MUHAMAD SATRIA PUTRA NIM. A1011161033

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN FUNGSI PERBANKAN SEBAGAI LEMBAGA PENYEDIA JASA PENUKARAN MATA UANG ASING DAN PERUSAHAAN MONEY CHANGER DI KOTA PONTIANAK

  VANIA GOEWIN NIM. A1011161165

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (Study Di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak)

  YUDI KURNIAWAN NIM. A1012151041

  • PDF
  • PDF

• PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI PROSES PEMBINAAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NO. 03 TAHUN 2018 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS DAN CUTI BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PONTIANAK

  R. TAUFAN SUGIARTO NIM. A11112007

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN PENGUSAHA MOBIL PENUMPANG UNTUK MEMILIKI IZIN USAHA ANGKUTAN DAN IZIN TRAYEK DI KABUPATEN KETAPANG

  BEREGITA ROSIANA MUNTHE NIM. A1011161015

  • PDF
  • PDF

• AKIBAT HUKUM DARI PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH SECARA DI BAWAH TANGAN DI DESA KUALA SECAPAH KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KABUPATEN MEMPAWAH

  NOPAL RISKI NIM. A1012151080

  • PDF
  • PDF

• ANALISA YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP TERDAKWA TIDAK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM BERDASARKAN PASAL 56 AYAT 1 DAN AYAT 2 KUHAP ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH NOMOR 158/PID.SUS/2017/PN.MPW )

  ALWI HARYADI NIM. A1012141185

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PEMILIK BUS PENUMPANG BERDASARKAN CARTER MENURUT WAKTU (STUDI KASUS PT. BANYUKE TRANSPORT)

  YUNILA GRAFILLA GENA NIM. A1011161087

  • PDF
  • PDF

• KAJIAN HUKUM ISLAM TENTANG HUKUM PEMAKAIAN PARFUM YANG MENGANDUNG ALKOHOL DI KOTA PONTIANAK

  MUHAMMAD KAHFI AULIA NIM. A1011161137

  • PDF
  • PDF

• PERSAINGAN USAHA JASA ANGKUTAN OJEK ONLINE DI KOTA PONTIANAK

  ARIF NURHAKIM NIM. A1011161062

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN SEMBOYAN ADAT DAYAK MATI BEPATI HIDUP BEPAMPAS MUA MALU BEKESUPAN DI KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

  SAMUEL NIM. A1012161237

  • PDF
  • PDF

• DUALISME KEWENANGAN ANTARA KEPOLISIAN DAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN BARANG BUKTI PADA TINGKAT PENYIDIKAN

  ANDREAS AGASSY NIM. A1012131152

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SANGGAU (STUDI DI KABUPATEN SANGGAU)

  LUSIA HERAWATI NIM. A1011161260

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PT. TELKOM TBK ATAS TERJADINYA KELALAIAN SALES OUTSOURCING DALAM MENETAPKAN BIAYA TAGIHAN TETAP TANPA PERSETUJUAN PELANGGAN DI KOTA PONTIANAK

  ILHAM RINALDI NIM. A1012131254

  • PDF
  • PDF

• PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM YANG MELEWATI BATAS MAKSIMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Putusan Perkara Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw)

  ERNA NIM. A1011161109

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL JO. INSTRUKSI PRESIDEN RI NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) (Studi Pada Sekolah Menegah Atas Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak)

  DHIMAS RIZA HUTAMA NIM. A11111140

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRANSPORTASI ONLNE YANG BELUM BISA BEROPERASI DIKAWASA BANDAR UDARA SUPADIO PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTRI PERHUBUNGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG ANGKUTAN SEWA KHUSUS

  BERRY SASONGKO NIM. A1011161002

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PENGUSAHA PT. PUTRA LIRIK DOMAS DALAM PERJANJIAN KERJA DENGAN PENGANGKUT TANDAN BUAH KELAPA SAWIT DI KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS

  DOMITILA PATRICA SARERA NIM. A1011151123

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN OLEH HAKIM DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TINGKAT KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SAMBAS).

  YOSHI NIM. A1011161130

  • PDF
  • PDF

• STUDI PERBANDINGAN PENYADAPAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 PERUBAHAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK TERKAIT PENGATURAN PENYADAPAN

  GABRIELA YOHANA TOGA TOROP NIM. A1011161030

  • PDF
  • PDF

• PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI OLEH PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM RANGKA MENGIKUTI PROGRAM KELUARGA BERENCANA

  RINANDA ELVIONITA HINANTI NIM. A1011161115

  • PDF
  • PDF

• EKSISTENSI JAKSA PENGACARA NEGARA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA PADA BUMN WILAYAH PONTIANAK

  MUHAMMAD FIQRY ILMY NIM. A1012151068

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN UPACARA ADAT GAWAI RAA MASYARAKAT ADAT DAYAK TAMAN DI DESA SAYUT KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU

  OKTAVIANUS RANANGAMAS SAEN NIM. A1012131142

  • PDF
  • PDF

• KENDALA PENYELESAIAN PERKARA ANAK MELALUI DIVERSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR PUT.NO.1/PIDSUS-ANAK/2015 PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH )

  TIA JULIASARI NIM. A11112076

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 53 AYAT (1) Jo PASAL 49 AYAT (2)HURUF B UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UJI BERKALA TERHADAP ANGKUTAN UMUM (OPLET) DI KOTA PONTIANAK

  S R I O N O NIM. A1012151113

  • PDF
  • PDF

• TRANSPARANSI PENGGUNAAN ANGGARAN PEMERINTAH DESA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PENYELEWENGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI DI KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG)

  SIMON FETRUS NIM. A1012151023

  • PDF
  • PDF

• EKSISTENSI JAKSA PENGACARA NEGARA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA PADA BUMN WILAYAH PONTIANAK

  MUHAMMAD FIQRY ILMY NIM. A1012151068

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 120 TAHUN 2017 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG)

  ANNISA NIM. A1011161077

  • PDF
  • PDF

• PENANGKAPAN IKAN OLEH NELAYAN DENGAN ALAT TANGKAP PUKAT HELA (TRAWL) YANG DI LARANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 (Studi Kasus Pada Nelayan Di Sungai Kakap Kalimantan Barat).

  ARLINGGA DWIASRI NIM. A1011151089

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR III/Pid.Sus/2017/Pn.Sag

  MONICA SILVIA NIM. A1011151063

  • PDF
  • PDF

• STUDI KOMPARATIF PEMBAGIAN WARISAN UNTUK DUDA DAN JANDA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

  GELORA WENDYNA DOLOKSARIBU NIM. A1011161195

  • PDF
  • PDF

• PENOLAKAN KLAIM ASURANSI DALAM PROGRAM BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN (BPAN) PADA MASYARAKAT NELAYAN DI KABUPATEN KUBURAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT (STUDI PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA PONTIANAK)

  AURIEL FEBBY ANANDA NIM. A1011161049

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MEMBERIKAN KONSULTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN (KAJIAN HUKUM TERHADAP BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KABUPATEN KETAPANG)

  ANGELA WYNNE TAMMY NIM. A1011161059

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DAMRI TERHADAP PENUMPANG PONTIANAK-SINTANG YANG ARMADANYA MENGALAMI MOGOK DI DALAM PERJALANAN

  ANISYA INES SAFITRI NIP. A1011161283

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN JUAL BELI HASIL KEBUN SAWIT ANTARA PENGUSAHA PT. MULTI PERKASA SEJAHTERA DENGAN PETANI DI KABUPATEN LANDAK

  STEPHANUS CAROL RAYMUNDUS NIM. A1012141120

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan : Nomor:97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.)

  MUHAMMAD DZULQARNAIN WIRAPUTRA NIM. A1011161066

  • PDF
  • PDF

• PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP JATUHNYA SPACE DERBIS KE NEGARA KOLONG

  DESTYA FITRAH NURHIDAYAH NIM. A1012141019

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN TERHADAP PENGGUNA JASA TRANSPORTASI ONLINE (GOJEK) DALAM MENGGUNAKAN FITUR GOSEND PADA APLIKASI GOJEK DI PONTIANAK

  STELLA BILLY PUTRI APRILLINCA NIM. A1011161251

  • PDF
  • PDF

• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYIDIK KEPOLISIAN YANG BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP TERSANGKA ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 628/Pid.B/2012/Pn.Smda)

  SITI MARYAM NIM. A1011161047

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PT. GLOBAL JET EXPRESS PONTIANAK MEMBERIKAN GANTI RUGI BARANG YANG RUSAK DALAM PENGIRIMAN DI PONTIANAK

  ASTRI SISKA OKTAVINESSA MANURUNG NIM. A1011161183

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI JUAL BELI KEBUN PLASMA OLEH WARGA TANPA SEPENGETAHUAN PERUSAHAAN INTI P.T. KEBUN GANDA PRIMA DI DUSUN SEKUMPAI DESA SEBULUH KECAMATAN KEMBAYAN

  MUHAMMAD ALI UFRON NIM. A1011141269

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN KHIYAR DALAM JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR SUDIRMAN KOTA PONTIANAK

  LUTFIA NIM. A1011141290

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENCABUT HAK POLITIK NARAPIDANA KORUPSI

  ARE FAHMI ERWANDI PUTRA NIM. A1011141174

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 21 HURUF G PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 17 TAHUN 2002 MENGENAI WAJIB LAPOR PEMILIK RUMAH KOST (STUDI KASUS DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA)

  NURUL ASTRI NIM. A1011161067

  • PDF
  • PDF

• CYBERBULLYING TERHADAP REMAJA DITINJAU DARI SUDUT PANDANG KRIMINOLOGI (Studi di POLDA Kalimantan Barat).

  PARARAH DESTIMAWAKNG RARAH NIM. A1011161220

  • PDF
  • PDF

• FAKTOR PENYEBAB PELAKU MELAKUKAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DALAM MEDIA SOSIAL TINJAUAN KRIMINOLOGIS

  DAVID NIM. A1011131094

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PEMBAYARAN UPAH MINIMUM KEPADA PEKERJA TETAP OLEH PENGUSAHA TOKO PAKAIAN BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 1385/DISNAKERTRANS/2019 DI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020

  STEVEN BURY SAE PUDABA NIM. A1012161105

  • PDF
  • PDF

• EKSISTENSI ANGKUTAN PERKOTAAN DI KOTA PONTIANAK

  NADYA ANANDA MARIO NIM. A1012161168

  • PDF
  • PDF

• URGENSI PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

  EMISAH NIM. A1011141059

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PEMASANGAN TANDA BATAS TANAH OLEH PEMILIK TANAH DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK

  RACHMADI NIM. A1011161197

  • PDF
  • PDF

• HAMBATAN PELAKSANAAN PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS (Studi Kasus Perkara No : PDS-01/SMBAS/10/2018)

  JHON DEPA NIM. A11112174

  • PDF
  • PDF

• TIDAK ADA NYA PENERAPAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF (K) KUHAP TERHADAP KASUS KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi No.48/Pid.Sus.TPK/2017/PN.PTK)

  THERESIA LOLA RUTH BR TUMANGGOR NIM. A1012151216

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNGJAWAB PEMILIK GRAND NARITA HOTEL SANGGAU MEMBERIKAN GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN BARANG MILIK PENGINAP

  MUHAMMAD RAZIS NIM. A01112082

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI KONVENSI PEREMPUAN TERHADAP KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA DAN MASYARAKAT DI INDONESIA

  RADEN LITA PUTRI .L NIM. A01110161

  • PDF
  • PDF

• FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN DI JALAN RAYA WILAYAH KOTA PONTIANAK

  MADELIN SANEA NIM. A1011161035

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL HAK MILIK ATAS TANAH ANTARA MASYARAKAT DENGAN PERUSAHAAN PT. AGRO SEJAHTERA MANUNGGAL DI KECAMATAN KENDAWANGAN

  GUSTI WIRA RIZALDY NIM. A1012161225

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL HAK MILIK ATAS TANAH ANTARA MASYARAKAT DENGAN PERUSAHAAN PT. AGRO SEJAHTERA MANUNGGAL DI KECAMATAN KENDAWANGAN

  SHANGRI RITH WALANDE NIM. A1011161229

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PEMILIK USAHA PERTAMBANGAN EMAS TIDAK BERIZIN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN DI DESA SUNGAI KAWAT KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

  ANSELMUS IPA NIM. A1012151215

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2010 PASAL 10 AYAT (1) HURUF E TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PONTIANAK TERHADAP PASIEN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN (Studi Kasus Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pontianak Selatan Kota Pontianak )

  SAMSUL NIM. A1011141009

  • PDF
  • PDF

• KONSEP PENYELESAIAN OUTSTANDING BOUNDARY PROBLEM ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI BATU AUM

  DEO ANDREAN NIM. A1011151014

  • PDF
  • PDF

• KAJIAN YURIDIS TERHADAP KONTRAK BAKU PEMBIAYAAN MULTIGUNA NUSANTARA SURYA CIPTADANA (NSC) FINANCE DI KOTA PONTIANAK.

  VIXTOR ANGGA BARAGE NIM. A1012141039

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB DIREKTUR KLUB FUTSAL KANCIL BUDI BANGUN KONSTRUKSI DALAM PERJANJIAN KERJA DENGAN PEMAIN FUTSAL KOTA PONTIANAK

  DWI INDHARMAWAN SITUMORANG NIM. A1011141114

  • PDF
  • PDF

• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KERUSUHAN TERKAIT PENETAPAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DIKECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK TAHUN 2010

  MARCHEL ANDERSEN PATTYRANIE NIM. A1012141094

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA OLEH APARAT KEPOLISIAN DI LINGKUNGAN POLDA KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN PERKAP NO 1 TAHUN 2009 MENGENAI KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN

  RINE OLIVIA GISKA NIM. A1011131112

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PT. TRI STAR MELAWI TERHADAP KERUSAKAN PENGIRIMAN BARANG MILIK PENGGUNA JASA RUTE PONTIANAK-MELAWI

  ARI DAPOT PARULIAN PANGGABEAN NIM. A1011141115

  • PDF
  • PDF

• PENYELESAIAN BATAS MARITIM INDONESIA DAN PALAU MENYANGKUT ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) BERDASARKAN UNCLOS 1982

  ADETYA HERLINA NIM. A1012151221

  • PDF
  • PDF

• PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN2014 PASAL 62 HURUF (a) TENTANG DESA (Studi Di Desa Tanggung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau)

  ANDREAS ARDI NIM. A01110184

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB KASIR AKIBAT KURANGNYA PENERIMAAN PEMBAYARAN DI SUPERMARKET GARUDA MITRA PONTIANAK BARAT

  NOVICA NIM. A1011151135

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN MENURUT ADAT MASYARAKAT MADURA DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

  SYAMSUL ARIFIN NIM. A01112196

  • PDF
  • PDF

• PENERTIBAN BANGUNAN DI ATAS PARIT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG KETERTIBAN UMUM (STUDI DI KECAMATAN TELUK KERAMAT)

  SUMARNI NIM. A1011161114

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

  SHINTA DEWI NIM. A11111218

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN PENGELOLA TAMAN KANAK-KANAK AL-MADANI PONTIANAK UNTUK MENYETOR UANG SUMBANGAN GEDUNG PADA PENGURUS YAYASAN AL-MADANI SYARIF ABDURRAHMAN PONTIANAK

  NURJANNAH NIM. A11110136

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI PASAL 34 KONVENSI HAK ANAK OLEH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DALAM HAL EKSPLOITASI SEKS DAN PENYALAHGUNAAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA PONTIANAK.

  FEBTY ARDIANINGSIH NIM. A1011151137

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PEMBELI TERHADAP PENGUSAHA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI NUGET DI DESA PAL SEMBILAN KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

  SANGGAROSA DINDA YURISTYA NIM. A1012151117

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN RAHASIA DAGANG RUMAH MAKAN AYAM GORENG KREMES KHAS SOLO 2 DI KOTA PONTIANAK

  AGUS MARDIANTO NIM. A1012131135

  • PDF
  • PDF

• UPAYA HUKUM KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS PENGAMBILAN BARANG YANG TELAH DIJAMINKAN DENGAN LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBT COLLECTOR

  AHMAD SATRIO NIM. A11111238

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 3 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (STUDI DI DESA TEBAS KUALA)

  AZA RIFALDI NIM. A1011131308

  • PDF
  • PDF

• PENGAKUAN TERHADAP HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT (SRUDI MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK RIBUN DESA GUNAM KABUPATEN SANGGAU)

  NIA VALENTYA PANJAITAN NIM. A1011161254

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN SUAMI-ISTERI DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

  ONY AKBAR ANSARI NIM. A1011131275

  • PDF
  • PDF

• UPAYA PT.FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TERHADAP NASABAH WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI KUALA DUA KECAMATAN SUNGAI RAYA.

  SAPARUDDIN NIM. A01112156

  • PDF
  • PDF