TANGGUNG JAWAB DEVELOPER TERHADAP KONSUMEN PROPERTY YANG TERKENA PERATURAN PEMERINTAH NO 06/PRT/M TAHUN 2017 (Studi Pada Kasus Penyelesaian Antara Pihak Developer Dengan Konsumen)
Abstract
Judul dari skripsi ini adalah Tanggung Jawab Developer Terhadap konsumen property yang terkena peraturan pemerintah baru No 06/ PRT / M / 2017 dalam kasus penyelesaian antara pihak developer dengan konsumen terhadap kepemilikan rumah. Menurut pasal 1 Angka 2 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu perumahan merupakan kumpulan rumah sebagian bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil pemenuhan rumah yang layak huni.makna rumah sendiri adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni. Dan pada pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 juga disebutkan bahwa pengembang (developer) dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak membangun sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana dan utilitas umum yang diperjanjikan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah tanggung jawab awal merupakan kewajiban yang mengikat bagi developer dan untuk mengetahui dapatkah peraturan yang berubah ubah dapat dijadikan alat bukti untuk mengajukan gugatan apabila fasilitas umum dan spesifikasai bangunan tidak sesuai dengan isi aturan yang terbaru dan janji awal pihak developer.
Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah melalui metode kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, dan menggunakan metode wawancara yaitu melakukan Tanya jawab dengan informan,dalam hal ini dari pihak pengembang melalui pemborongnya dan dari warga masyarakat perumahan pesona yasmin.
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa aturan baru dan fasilitas umum yg meliputi sarana dan prasarana suatu pemukiman merupakan prestasi yang mengikat bagi developer karena spesifikasi bangunan yg telah diatur dalam aturan baru merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi developer agar ijin membangun perumahan dapat dikeluarkan, juga karna telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu juga perjanjian pendahuluan jual beli dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah kepastian akan tersedianya fasilitas umum.peraturan yg terbaru juga dapat dijadikan dasar hukum yang sah untuk mengajukan gugatan karena peraturan tersebut dianggap sebagai pedoman dalam melaksakan proyek pembangunan dan didalam nya terdapat juga janji-janji yang bersifat harus dipenuhi oleh pihak developer.
Kata Kunci : Developer, Property, Perumahan
References
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir Muhammad,1991,Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bhakti,Bandung ,hal 85
Abdulkadir Muhammad, 2002, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung,
Abdulkadir Muhammad, 2003 , Hukum perjanjian di Indonesia , PT. Rineka Cipta, Jakarta , hal 98.
Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta
C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil,2002, Modul Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka , Jakarta
Herlien Budiono, 2011,“Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatanâ€. Citra Aditya Bakti, Bandung,
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005 ,Perikatan yang lahir dari Undang-Undang, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, Hal. 5
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2008, Cetakan ke-I, Wipres, Jakarta,
Mariam Darus Badrulzaman , 2006, KUHPErdata, Alumni, Bandung:
Mariam Darus Badrulzaman et.al,2001, Kompilasi Hukum Perikatan (Dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio ,2009,kitab Undang-Undang Hukum Perdata , PT Pradnya Paramita,Jakarta, h.323
R. Subekti, 2008 , Hukum Perjanjian, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, , Hal 1
R. Sugandhi, 1980. K.U.H.P Dengan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya
R.Subekti dan Tjitrosudibio,2002, kitab Undang-Undang Hukum Perdata ,pradya paramitha, jakarta
R.wirjono prodjodikoro,2013, Asas asas Hukum perjanjian,mandar maju, bandung hal 3
Rosa Agustina.dkk,2012 Hukum Perikatan, Pustaka Larasan :Denpasar, Bali
Salim. H. S, 2003 ,Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta,
Simons, Leerboek II, hal.120, di dalam buku P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta
Soedjono Dirdjosisworo, S, 1976, Kapita Selekta Kriminologi, Tribisana Karya, Bandung,
Soerjono Soekanto, 1983,Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.Raja Grafindo Persada, Jakarta
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,2001, Hukum Perutangan Bagian B, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Subekti, 1995 , Aneka perjanjian, cetakan kesepuluh, PT.Citra Aditya Bhakti, bandung ,
Sugiyono,2014 ,metode penelitian pendidikan pendeketan kuantitatif,kualitatif,dan R&D, Bandung,Alfabeta hal 5
Sutikno Mertokusumo,1991, mengenal hukum suatu pengantar,liberti, hal 79
Terjemahan R. Subekti & R. Tjitrosudibio, 2005 , Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), PT. Pradnya Paramita, Jakarta,
Wirjono Prodjodikoro, 1999, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Sumur Bandung, Hal 11
Wirjono Prodjodikoro,2000 Azas-azas Hukum Perjanjian, Penerbit Mandar Maju, (selanjutnya disebut Wirjono Prodjodikoro II), Bandung.
Undang-Undang :
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6/PRT/M/2017
Web :
Https://jogloabang.com
www.kompas
