Vol. 4 No. 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum

Articles

• ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KANTOR WILAYAH ATR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN BARAT

  ENDANG LASMIYARNI NIM. A1012161094

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN MAKAN PENJAGAAN DAN PENGAWALAN POLISI SEKTOR JAJARAN POLRESTA PONTIANAK KOTA

  ESTER VERONIKA MANURUNG NIM. A1012161152

  • PDF
  • PDF

• PENYELESAIAN KASUS SERTIFIKAT TANAH GANDA MELALUI MEDIASI OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU

  REBECA TIUR PARDEDE NIM. A1011161284

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS HUKUM TERHADAP PEREDARAN MAKANAN TANPA IZIN EDAR BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

  KHATRINA MS NABABAN NIM. A1012171202

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMBELIAN PASIR DI PANGKALAN KECAMATAN TAYAN HILIR

  ARISTO ROBBY JULIANTINO NIM. A1012151020

  • PDF
  • PDF

• PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT TIONGHOA DI DESA PULAU TAYAN UTARA KECAMATAN TAYAN HILIR KABUPATEN SANGGAU

  ANGGIE HERMAWAN NIM. A1011161264

  • PDF
  • PDF

• DAMPAK NEGATIF PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA PONTIANAK DITINJAU DARI KRIMINOLOGI

  NINDI MAUDYA NIM. A1011171126

  • PDF
  • PDF

• PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) HAKIM PENGADILAN NEGERI SINTANG TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (STUDI KASUS NO. 252/PID.B/LH/2019/PN STG)

  JOI ANDRONI MANALU NIM. A1011171112

  • PDF
  • PDF

• ANALISA HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI SALAH SATU DASAR MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 0074/Pdt.G/2016/PA.Tnk )

  NANDA CARVATHIA PASALDA NIM. A1011171181

  • PDF
  • PDF

• DAMPAK PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP TUJUAN PERKAWINAN YANG SAKINAH MAWADAH WARAHMAH DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK

  ADE WULANNOVIA SALIPUTRI NIM. A1011161149

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN OLEH PENGADILAN AGAMA PONTIANAK (STUDI PENETAPAN PA PTK NO. 0336/PDT.P/2016/PA.PTK)

  NAMEGAH DIFITRI PURBA NIM. A1011161223

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN ASESMEN PADA TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN BERSAMA TENTANG PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITAS DI KOTA PONTIANAK

  YULIANUS FESTER NIM. A1011161144

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI PASAL 24 AYAT (3) HURUF (D)PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2013 TENTANG JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Jalan Sungai Raya Dan Jalan Penghubung Di Kecamatan Sungai Raya )

  PANCA SUHARDIYATMO NIM. A1012151154

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI DI KOTA SINGKAWANG

  VERA PANGHESTIKA NIM. A1011161153

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TENTANG PEYELESAIAN TATA CARA GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019

  YUZA ANDRE PRATAMA PUTRA NIM. A1011151099

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK USIA 0 s/d 2 TAHUN YANG BERADA DI DALAM LAPAS KARENA IBUNYA MENJALANI HUKUMAN DI LAPAS PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

  HILDA APRILITA PRATIWI NIM. A1012151031

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI NASABAH DALAM PERJANJIAN PEGADAIAN EMAS PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) UNIT PEMBANTU CABANG SEKADAU

  SHARLEY CLAUDIA HANDAYANI NIM. A1011161148

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYELUDUPAN MOBIL MEWAH MELALUI PINTU PERBATASAN ENTIKONG DI KALIMANTAN BARAT

  MUHAMMAD FAHRURROZI RAMANDA JANUARDI NIM. A1011171162

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH

  JINANI RAGIBI NIM. A1011151019

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI KOTAPONTIANAK

  MUHAMMAD AGUSTIAN NIM. A1012161220

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN ATAS PEREDARAN OBAT PALSU

  ANDRE PRATAMA NIM. A1011161288

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN OBAT DARI SALES FARMASI DI KOTA PONTIANAK

  ANITA NIM. A1012161002

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DAMPAK COVID-19 DI KELURAHAN BATU LAYANG KECAMATAN PONTIANAK UTARA

  BUSRI NIM. A1012171137

  • PDF
  • PDF

• AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKANNYA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI (EKSEKUSI) OLEH TERGUGAT (PUTUSAN NOMOR:08/Pdt.G.S/2017/PN PTK) PENGADILAN NEGERI KELAS I-A PONTIANAK

  MUHAMMAD BAHREZI NIM. A1012171091

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN BANK UNTUK MEMBERITAHUKAN KENAIKAN SUKU BUNGA KEPADA DEBITUR BERDASARKAN PASAL 7 PERJANJIAN KREDIT (Studi Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Pontianak)

  NADIYA OCTHAVINA NIM. A1012171038

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA DI DESA SUNGAI RAYA DALAM KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

  RIZKI NUR ANNISA NIM. A1012171097

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN SAMBAS

  FITRIYADI NIM. A1011151235

  • PDF
  • PDF

• ANALISA YURIDIS TANGGUNG JAWAB PEMILIK TANAH TERHADAP PEMBAGIAN FEE PENJUALAN TANAH DI KOTA PONTIANAK

  RENNY NURWANDA NIM. A1012161015

  • PDF
  • PDF

• FAKTOR TIDAK DIAJUKANNYA PRA PERADILAN OLEH KORBAN SALAH TANGKAP DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PONTIANAK

  VIVI NOVIANTI NIM. A1011151191

  • PDF
  • PDF

• UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI DI KOTA PONTIANAK

  DWI RAHMA DINI NIM. A1011161166

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TELUR PUYUH DI KELURAHAN SIANTAN HULU KECAMATAN POTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK

  ADE ALWAN ADIANTO NIM. A1012161059

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS PENIMBUNAN MASKER YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM PELAKU USAHA PADA PENYEBARAN PANDEMI COVID-19

  ANGELICA SEBAYANG NIM. A1011171115

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN SEDARAH (INCEST) MENURUT HUKUM ISLAM

  DIVA LUTHFIYAH NIM. A1011171164

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN KLAUSULA KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) DALAM SUATU PERJANJIAN BISNIS

  JOVINKA DWI SARASWATI NIM. A1011171123

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS HAK MEWARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 46/PUU-VIII/2010

  FITRI FEBRIANTI NIM. A1011141276

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH OLEH ORANG TUA KEPADA ANAK MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DI DESA GALING KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS

  DWI YANA NIM. A1011161102

  • PDF
  • PDF

• PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK TOKO ONLINE NINO OLSHOP DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM DROPSHIP TERHADAP PEMBELI DI KOTA PONTIANAK

  YUNITA MARTA PUTRI NIM. A1011161211

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PT. WAHANA PATRA SELAKU PIHAK PENGANGKUT TERHADAP STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UNTUK UMUM (SPBU) ATAS TERJADINYA KEKURANGAN KUANTITAS BAHAN BAKAR PERTALITE (Studi Kasus Di Kabupaten Kubu Raya)

  ROIS MANTO SIBARANI NIM. A1012141117

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PT. PERTAMINA (PERSERO) CABANG PONTIANAK TERHADAP POLDA KALBAR ATAS TERJADINYA KETERLAMBATAN DALAM PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR POLRI

  DAVID MAURITS HASIHOLAN NIM. A1012141118

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI KEPALA ROMBONGAN TERHADAP PENGUSAHA PT. FAJAR SAUDARA LESTARI DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA DI DESA BATU AMPAR KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA

  WAHYU IMANUEL NIM. A1012141071

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL) DI KABUPATEN KUBU RAYA DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI

  ERWIN HUTAMA ARYADI NIM. A1012151026

  • PDF
  • PDF

• DISIPLIN PEGAWAI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II A PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-16.KP.05.02 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI PEMASYARAKATAN JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

  BAMBANG HERWANTO NIM. A1012161055

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS KEBIJAKAN TARIF BAYAR BAWAH (TBB) DAN TARIF BAYAR ATAS (TBA) DALAM ANGKUTAN UDARA

  SELVI MARYANTI SARMAULI NIM. A1011171093

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI AHLI WARIS YANG MAFQUD MENURUT HUKUM WARIS ISLAM

  YANUARNI FITRI NIM. A1011171118

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN KORUPSI ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KETAPANG DITINJAU DARI SUDUT PANDANG TEORI ANOMIE

  DIKI APRIYANDHA NIM. A1011171050

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA MELALUI E-VOTING BERDASARKAN PASAL 46 AYAT (1) PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH (Studi di Kecamatan Sadaniang)

  HILARIUS MARTUA HAMONANGAN NIM. A1012171007

  • PDF
  • PDF

• KEDUDUKAN GOJEK, GREB. DAN MAXXIM, SEBAGAI MODA TRANSORTASI ON-LINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009, TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN JO. PP NOMOR 74 TAHUN 2014 DI KOTA PONTIANAK

  TEGUH SETYAWAN NIM. A1012151100

  • PDF
  • PDF

• KAJIAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI PASAL 4 AYAT (3) PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG MEKANISME PENCEGAHAAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN /ATAU LAHAN DALAM HUBUNGAN DENGAN PASAL 69 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

  FLAVIANUS JHONATAN TARIU NIM. A1011151212

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN HUKUM MENGENAI DAMPAK PERUBAHAN TARIF JASA OJEK ONLINE DARI KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 348 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA JASA PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN DENGAN APLIKASI

  BELLA NOVIOLITA NIM. A1012171003

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNGJAWAB PT. BCA INSURANCE PONTIANAK TERHADAP TERTANGGUNG ATAS KETERLAMBATAN PROSES KLAIM ASURANSI KECELAKAAN TOTAL LOSS ONLY (TLO) KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (Studi Di Kota Pontianak)

  ARIS SETYAWANTO NIM. A1012171186

  • PDF
  • PDF

• PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERKAIT DENGAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN ENTIKONG

  FIONA TIARA DEWI NIM. A1012171023

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS HUKUMAN KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN

  MUHAMMAD ISNU FAHRURROZI NIM. A1011161040

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN BAPAK ATAS BIAYA NAFKAH ANAK BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PONTIANAK NOMOR 802/PDT.G/2011/PA.PTK

  ADJIE SAPUTRA NIM. A1011161281

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PEMILIK DANESWARA HOMESTAY DALAM PEMBAYARAN RENOVASI MUSHOLLA PADA CV. RIKA PRATAMA ABADI DI KOTA PONTIANAK

  MUHAMMAD DENDY HARMINGGA NIM. A1012141053

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN KOPERASI KONSUMEN PONTA SEJAHTERA BERSAMA DALAM PENGEMBALIAN PREMI SEBELUM JATUH TEMPO PADA PEMINJAM DI KOTA PONTIANAK

  GERALDY HERDIAN PINTABAR NIM. A1011141187

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI FUNGSI BEA MATERAI DALAM SURAT PERJANJIAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN

  ELSA IBRANI NIM. A1012171146

  • PDF
  • PDF

• GUGAT CERAI YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI DI PENGADILAN AGAMA KETAPANG

  TONI HERMAWAN NIM. A1011161125

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PEMELIHARAAN PATOK BATAS TANAH SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI DESA LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

  DINDO ALRIKAZ FEBTA NIM. A1011141224

  • PDF
  • PDF

• PEMBATALAN PERKAWINAN SEJENIS AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR : 5253/PDT.G/2017/PA.JR

  VIVIN DWI RESTIANA NIM. A1011161286

  • PDF
  • PDF

• KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHAKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

  RICKY NIM. A1011171060

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK BERKAITAN DENGAN PERPINDAHAN ANAK PIDANA YANG SUDAH DEWASA DI LPKA KLAS IIB SUNGAI RAYA

  CECEP DWI MAULANA NIM. A1012131092

  • PDF
  • PDF

• KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DI INDONESIA

  ROMAN NIM. A1011171009

  • PDF
  • PDF

• KEKERASAN SEKSUAL DALAM KELUARGA DI KOTA PONTIANAK

  MUHAMMAD FIKRI HAYKAL PUTRA NIM. A1011161100

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM MENCEGAH IMPOR PAKAIAN BEKAS DI KOTA PONTIANAK

  TIYA RAHMIZA NIM. A1011161253

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH KAVLING DENGAN PENJUAL DI DESA PARIT BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

  HUSNANI GEMALASARI NIM. A1011131334

  • PDF
  • PDF

• STUDI KOMPARASI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI ANTARA INDONESIA DAN JERMAN

  CHATRINE SABENDI PUTRI NIM. A1011171131

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP NOTIFIKASI UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE ATAS PERUBAHAN STATUS INDONESIA MENJADI NEGARA MAJU MENURUT HUKUM PERDAGANAGN INTERNASIONAL

  DJODHI HENSA SAUJANA NIM. A1012171130

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PEMBERIAN UPAH MINIMUM KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 PADA PEKERJA TOKO VAPE 89 KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK

  ARIEF MUNANDAR SIMAMORA NIM. A1011161129

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PELANGGAN YANG MERUSAK METER AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA KHATULISTIWA KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK

  JUNO DANUARTA NIM. A1011161182

  • PDF
  • PDF

• IMPLIKASI ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XII/2015 DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN

  WINDY WIJAYA KUSUMA NIM. A1011161225

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PEMILIK CV. RODA EXPRESS TERHADAP KERUSAKAN BARANG KIRIMAN PENGGUNA JASA DI KOTA PONTIANAK

  LISA ANGGRAINI NIM. A1012171229

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS PENGARUH INVESTOR-STATE DISPUTE SETTLEMENT (ISDS) DALAM ASEAN-KOREA INVESTMENT AGREEMENT TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA ASING DI DALLAM PENGADILAN NASIONAL INDONESIA

  ANISA AZZAULFA NIM. A1011161057

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD DALAM PELAKSANAAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK DI WILAYAH PERBATASAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN ENTIKONG, KALIMANTAN BARAT)

  PRYANKA DHEASARI PUTRI DARMANTO NIM. A1011151130

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB DEVELOPER TERHADAP KONSUMEN PROPERTY YANG TERKENA PERATURAN PEMERINTAH NO 06/PRT/M TAHUN 2017 (Studi Pada Kasus Penyelesaian Antara Pihak Developer Dengan Konsumen)

  ADAM RAMADHAN NIM. A1012151110

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI DEKLARASI INISIATIF HEART OF BORNEO (HoB) ANTARA PEMERINTAH BRUNEI DARUSSALAM, REPUBLIK INDONESIA, DAN MALAYSIA DI KALIMANTAN BARAT

  DANELLA ZULKARNAIN NIM. A1011131190

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKTA YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS TERHADAP PIHAK KETIGA

  FIDELLA SULLYATI NIM. A1012171064

  • PDF
  • PDF

• PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KONVENSIONAL DAN JUAL BELI ONLINE MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

  TOMMY ABDUL GHANY NIM. A11112243

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL BAHAN PANGAN POKOK DIATAS HARGA ECERAN TERTINGGI DI KOTA PONTIANAK

  SETIO AJI WICAKSONO NIM. A1011161187

  • PDF
  • PDF

• PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN BAN SEPEDA MOTOR YANG TIDAK MEMENUHI SNI DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76/M-IND/PER/9/2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAN SECARA WAJIB

  INDAH SAFITRI NIM. A1012171005

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MELAYU DI DESA MUJAN KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

  NOPI HAYATI NIM. A1011171015

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO PADA PT. (PERSERO) BANK RAKYAT INDONESIA TBK. UNIT SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

  DICKY KUSUMA SAKTI NIM. A11112184

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGEDAR SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DI KOTA PONTIANAK

  IRZAM ADIWIBOWO NIM. A1011161082

  • PDF
  • PDF

• KESERASIAN PRINSIP HUKUM PERANG ISLAM DENGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

  RADIFAN ANHARI NIM. A1012171062

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

  DWI RATNA AGUSLIANTI NIM. A1012171047

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MELAYU KELURAHAN MENYUMBUNG TENGAH KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

  DIDY ALFANDI NIM. A1011161289

  • PDF
  • PDF

• TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DALAM PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

  RIAN PRIBADI NIM. A01111157

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN PERUSAHAAN MELAPORKAN TENAGA KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1981 TENTANG WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR)

  ADITYA GILANG SAPUTRA NIM. A1012171168

  • PDF
  • PDF

• STUDI KASUS TENTANG PUTUSAN PENGADILAN DALAM KASUS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERKARA NOMOR : 1/Pdt.G/2018/Pn. PTK

  RENALDI CHANDRA PURNAMA NIM. A1011151086

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS TENTANG EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

  M. YAYA MALMALA FARHANI NIM. A1011161226

  • PDF
  • PDF

• PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH SECARA HUKUM ADAT DAYAK BAKATI SARA ANTARA PEMILIK TANAH DAN TANAH YANG BERBATASAN DI DESA PISAK KECAMATAN TUJUH BELAS KABUPATEN BENGKAYANG

  JULPIANTI NIM. A1012161139

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN SANKSI ADAT BABAHOK (BERZINAH) TERHADAP PASANGAN YANG BUKAN SUAMI ITRI MENURUT HUKUM ADAT DAYAK KOMAN DIDESA CENAYAN KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU

  EFIFANIA AYUN SUNDARI NIM. A1012161161

  • PDF
  • PDF

• LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS FOR CHANGES IN GOODS PRICES BASED ON CONSUMER PROTECTION LAWS (CASE STUDY IN ALFAMART OF NORTH PONTIANAK DISTRICT)

  RAHMAH NIM. A1011141010

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN TEMBAK DI TEMPAT YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR OLEH OKNUM UNIT JATANRAS SATUAN RESERSE KRIMINAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENANGKAPAN DI POLRES KOTA PONTIANAK

  FATHURACHMAN WIRATAMA NIM. A1012151021

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI PASAL 14 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAKAN PIDANA TERKAIT PENGAWASAN PENYIDIKAN (Studi Di Polresta Pontianak Kota)

  DIANA ELDRINA NIM. A1012131100

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PDAM KOTA PONTIANAK DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA KATULISTIWA JO. UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

  FAJAR ANUGRAH WIBOWO NIM. A01107092

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN TERA/ TERA ULANG OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT). METROLOGI LEGAL KOTA PONTIANAK DI PASAR KEMUNING DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEBENARAN TIMBANGAN BUKAN OTOMATIS (TIMBANGAN PEGAS)

  SYAMSUDIN NIM. A1012171083

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN PEMILIK STASIUN PENGISI BAHAN BAKAR UMUM DI KOTA PONTIANAK UNTUK MELAKUKAN TERA/TERA ULANG POMPA UKUR BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB UKUR

  JUMI’AN NIM. A1012171081

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN KENDARAAN PRIBADI SEBAGAI JASA ANGKUTAN UMUM PONTIANAK-SAMBAS

  AZRUL SAPUTRA NIM. A1011171038

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN NOMOR 43/PK/PDT.SUS-PAILIT/2019 YANG MEMBATALKAN PERDAMAIAN HOMOLOGASI PT KERTAS LECES

  UMI FITRIAWATI NIM. A1011171132

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT BERDASARKAN UNDANG "“ UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 BAGI PEKERJA OLEH PENGUSAHA KAFE TUKANG KOPI SUNGAI RAYA DALAM KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK

  MUSLIKHIN NIM. A1012141191

  • PDF
  • PDF

• ANALISA HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN INVESTASI BODONG DI KOTA MEMPAWAH

  HORAS ABADI KLINTON NIM. A1011161037

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SANGGAU NOMOR 15/PDT.G/2018/PN SAG TENTANG HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR

  KEZIA TUNJAR NIM. A1011161250

  • PDF
  • PDF