PELAKSANAAN PASAL 46 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA TEKALONG KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa pelaksanaan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang BPD di Desa Tekalong Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu belum efektif. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Desa dari aspek pembangunan dapat berjalan dengan baik.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan denga populasi Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat yang ada di Desa Tekalong. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, wawancara, pengamatan, dan penyebaran kuisioner yang di tujukan guna mengetahui keadaan langsung yang ada di lapangan.
Hasil akhir dari penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan pengawasan Kinerja Kepala Desa yang dilakukan oleh BPD belum berjalan dengan efektif sesuai dengan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang BPD. Pengawasan hanyak dilaksanakan pada tahap perencanaan kegiatan Pemerintah Desa, sedangkan tahap pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman BPD terkait mekanisme pelaksanaan pengawasan, lemahnya koordinasi, serta sarana atau fasilitas yang tidak memadai. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut ialah dengan pelatihan dan peningkatan anggota BPD, melakukan koordinasi yang aktif serta pengadaan sarana atau fasilitas untuk mendukung pelaksanaan pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat dengan maksimal dilaksanakan.
Kata Kunci : BPD, Pelaksanaan, Pengawasan, Kepala Desa
References
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim, et.Al. 2000, Sistem Pengendalian Manajemen, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta
Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Ateng Syafrudin, 1993, Pengaturan Koordinasi Pemerintah di Daerah, Citra Aditya Bakti, Bandung
Bayu Surianingrat, 1981, Pemerintahan dan Administrasi Desa, Jakarta, Aksara Baru
Diana Halim Koencoro, 2004, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Bogor
E. Mulyasa, 2011, Manajemen Berbasis Sekolah, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
Eddie B. Handono, 2005, Kumpulan Modul APBDes Partisipatif: Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa, FPPD, Yogyakarta
H.A.W. Widjaja, 2003, Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta
H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
Handoko, T. Hani, 2003, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, BPFE, Yogjakarta
Hani Handoko, 1999, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, PT. Rafika Aditam, Jakarta
Hanif Nurcholis, 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta, Erlangga
Hasibuan, Malayu, 2007, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta
Hasibuan, Malayu, 2008, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. Edisi Revisi. Cetakan Ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta
Idul Rishan, 2013, Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan, Genta Press, Yogyakarta
Juliansyah, 2010, Metodologi Penelitian, Kencana, Jakarta
Jum Anggraini, 2012, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta
Kontjacaningrat, 1964, Masyarakat Desa di Indonesia Masa Kini, Jakarta, Jajasan Badan Penertbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Kontjacaningrat, 1980, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, Cetakan Ketiga
M. Haddin Muhjad, 2015, Hukum Lingkungan, Genta Publishing, Yogyakarta
M. Laica Marzuki, 2006, Berjalan-jalan di Rumah Hukum, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
Makmur, 2011, Efektivitas Kebijakan Pengawasan, PT. Refika Aditama, Bandung
Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 2008, Sejarah Nasional Indonesia II Zaman Kuno, Jakarta, Balai Pustaka
Moekijat, 1994, Koordinasi (Suatu Tinjauan Teori), Mandar Maju, Bandung
Ndraha, Taliziduhu, 2003, Keybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru), Rineka Cipta, Jakarta
Nurcholis Hanif, 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta
Pusat Dapertemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta
Ronny Hanitidjo Soemitro, 1985, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta
Saparin, 2009, Tata Pemerintahan & Administrasi Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta
Setyowati, 2013, Organisasi dan Kepemimpinan Modern, Graha Ilmu, Yogyakarta
Siagian, Sondang. P, 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama), Binapura Aksara, Jakarta
Situmorang, Juhir, 1994, Manajemen Sumber Daya Manusia, Pustaka Setia, Bandung
Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, CV, Ramadja Karya, Bandung
Soerjono Soekanto, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung
Soerjono Soekanto, 1993, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum, CV. Rajawali, Jakarta
Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Soetandyo Wignjosoebroto, 1994, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional Dinamika Sosial- Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia (1840-1990), Jakarta, Raja Grafindo Persada
Suadi, Amran, 2014, Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia, Raja Gafindo Persada, Jakarta
Suhartono, 2000, Politik Lokal Parlemen Desa, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta
Sujamto, 1983, Beberapa pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur
Sujamto, 1994, Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
Surarto, 2002, Dasar-Dasar Organisasi, Gajahmada University, Yogyakarta
Sutoro Eko, Masa Lalu ..., Op. Cit
Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi..., Op. Cit
Ulber Silalahi, 2011, Asas-Asas Managemen, PT. Refika Aditama, Bandung
Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, 2003, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, PT. Rineka Cipta, Jakarta
W.J.S. Poerwadarminta, 2007, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
Zainudin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2105 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
Internet :
Iffa Rohmah, 2016, Penegakkan Hukum, http://pustakakaryaifa.blogspot.com
https://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja
Artikel :
Mashuri Maschab, 2013, Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, Yogyakarta, PolGov, Research Centre For Politics and Government, Department of Politics and Government, FISIPOL UGM
Mengenai Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia, dapat dilihat dalam Muh. Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Djilid I, Jakarta: Jajasan Prapantja, 1959
Umar Sune, Kinerja Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa.., Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Vol 11, No. 3, 2019
