Skip to main content
Skip to main navigation menu
Skip to site footer
Open Menu
Jurnal Fatwa Hukum
Current
Archives
About
About the Journal
Submissions
Editorial Team
Privacy Statement
Contact
Search
Login
Home
/
Archives
/
Vol. 4 No. 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Vol. 4 No. 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Published:
2021-06-22
Articles
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA KARYAWAN KONTRAK DENGAN PIHAK PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CABANG PEMBANTU DIPONEGORO KOTA PONTIANAK
ISMAH SURAISYA NIM. A1012141011
PDF
PDF
UPAYA HUKUM KREDITUR DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN PERJANJIAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PT. BANK MANDIRI (PERSERO) CABANG TANJUNGPURA PONTIANAK
MUHAMMAD ANDI ANUGRAH NIM. A1012161037
PDF
PDF
STUDI KOMPARATIF TENTANG POLIGAMI DALAM
BURHANUDIN NIM. A1011171179
PDF
PDF
TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DI KELURAHAN SUNGAI JAWI DALAM KECAMATAN PONTIANAK BARAT
MAULIDA ANANDA NIM. A1012161028
PDF
PDF
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR PADA PELAYANAN PROGRAM SETRIFIKASI TANAH PRONA DI WILAYAH DESA BINJAI HILIR KABUPATEN SINTANG BERDASARKAN SOSIOLOGI KRIMINAL
MURDIUS NIM. A1011151119
PDF
PDF
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ABORSI DI TINGKAT PENYIDIKAN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA
YUNI PRISTIWANINGSIH NIM. A1011171063
PDF
PDF
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA APOTEK MENGENAI PEMENUHAN HAK KONSUMEN SWAMEDIKASI ATAS INFORMASI OBAT DI PONTIANAK SELATAN
MEGA ALVIONITA SILALAHI NIM. A1011171078
PDF
PDF
PELAKSANAAN PASAL 15 AYAT (2) HURUF A PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NO.2 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN (STUDI DIKECAMATAN KAPUAS, KABUPATEN SANGGAU)
AHMAD RIZAL NIM. A1011171268
PDF
PDF
TANGGUNG JAWAB HUKUM YANG DILAKUKAN KONSUMEN ATAS TERJADINYA PEMBATALAN PESANAN TERHADAP DRIVER GOJEK DI KOTA PONTIANAK
YOPI FEBRYANTO NIM. A1012171117
PDF
PDF
PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN PASAL 72 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TERHADAP BANGUNAN LIAR DI KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG
TRY APRIYADI NIM. A1011151006
PDF
PDF
STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ACARA JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH AGUNG DENGAN HUKUM ACARA JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH KONSTITUSI
YANTI NIM. A1011161050
PDF
PDF
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PASAL 69 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UUPPLH) MENGENAI KEARIPAN LOKAL UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KABUT ASAP
LASMI NIM. A1011141029
PDF
PDF
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN HAKIM No.36/PDT.P/2020/PN.JKT.PST TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN
RANO GILBERT AUGUSTO NIM. A1011171232
PDF
PDF
STUDI VIKTIMOLOGI TERHADAP PERILAKU "BULLYING" REMAJA DI KOTA PONTIANAK (STUDI KASUS AUDREY)
RAHAYU TRI UTARI NIM. A1012131104
PDF
PDF
ANALISIS YURIDIS JUAL BELI ANTARA WARGA NEGARA ASING DENGAN PT. SUMATERA BULKERS TERHADAP OBJEK TANAH NEGARA (Studi Kasus Perkara No.10/Pdt.G/2018/PN.Sbs)
MUHAMMAD IQBAL NIM. A1012141121
PDF
PDF
KAJIAN HUKUM TERHADAP BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN (STUDI KASUS BPSK KABUPATEN SINTANG)
MUHAMMAD KHAERUSSHOLEH NIM. A1011161135
PDF
PDF
PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT DAYAK JANGKANG DI DESA JANGKANG BENUA KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU
OKTA VIANA NIM. A1012161138
PDF
PDF
TANGGUNG JAWAB PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA DRONE DENGAN PEMILIK DHAMARA RENTAL DI PUTUSSIBAU
SEPTIAN SATRIA PRATAMA NIM. A1011161011
PDF
PDF
PERLINDUNGAN HAK PENUMPANG PENGGUNA JASA LAYANAN ANGKUTAN BIS UMUM TRAYEK SAMBAS-PONTIANAK
AULIA TUNNISA NIM. A1011171028
PDF
PDF
UPAYA PEMILIK RUMAH KOS NAINGGOLAN TERHADAP PENYEWA YANG TERLAMBAT MELAKSANAKAN KEWAJIBAN MEMBAYAR SEWA DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
ANDRICO TRUEMEN ARITONANG NIM. A1012141196
PDF
PDF
AKIBAT HUKUM ALIH DEBITUR KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) KEPADA PIHAK KETIGA SECARA DIBAWAH TANGAN STUDI PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA PONTIANAK
M.T.ADRIANTO NIM. A1011171062
PDF
PDF
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WANITA YANG MENGGUNAKAN RAMBUT SAMBUNG
ALMA ANNISA IMANDA NIM. A1011171133
PDF
PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAJINAN BIDAI DI KABUPATEN BENGKAYANG DALAM RANGKA PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
FLORENTINA SELPIANTI NIM. A1011171072
PDF
PDF
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN REKLAMASI LAHAN TAMBANG DITINJAU DARI UU NO 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN MEMPAWAH.
HENRICHO SINAGA NIM A1011171165
PDF
PDF
PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG SEWA KOST OLEH MAHASISWA STUDI LAPANGAN DENGAN PENGELOLA RUSUN DI RUSUNAWA PUTRA UNIVERSITAS TANJUNG PURA PONTIANAK
OSCAR LARICI NIM. A01112260
PDF
PDF
PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESTINASI WISATA DANAU HO"™CE DI KABUPATEN KUBU RAYA BERDASARKAN UU NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN
RELIN MEGRINA ANGGIA NIM. A1011161246
PDF
PDF
TANGGUNG JAWAB NEGARA IRAN ATAS PENEMBAKAN PESAWAT UKRAINA AIRLINES PS-752 DITINJAU DARI KONVENSI CHICAGO 1944
MEISARAH BERLIANTI SINAGA NIM. A1011131325
PDF
PDF
PERAN PEMERINTAH DALAM RANGKA MELINDUNGI HAK PETANI SWADAYA TERKAIT PENGATURAN PENETAPAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT (Studi Di Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang)
KORNELIUS PERIYADI NIM. A1012171110
PDF
PDF
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEMASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PONTIANAK
VALENTINA SISCA NIM. A1011161282
PDF
PDF
EFEKTIVITAS PENGAWASAN BARANG ILLEGAL YANG BEREDAR BERDASARKAN PASAL 11 HURUF (A) PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN/ATAU JASA(Studi Peredaran Baja Tulangan Beton Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia Di Kota Pontianak)
ANGGA WIBAWA NIM. A1012131045
PDF
PDF
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK MENOLAK GUGATAN PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 101/PDT.G/2019/PN PTK)
VIVI SHEREN ANGELINA TOBING NIM. A1011171096
PDF
PDF
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 573 K/PDT/2017 TENTANG SENGKETA HARTA WARISAN
SOLAGRATIA MOZA TESSALONIKA SIMANJUNTAK NIM. A1011171097
PDF
PDF
HAK WARIS ANAK KANDUNG YANG SUDAH DI ANGKAT OLEH ORANG LAIN UNTUK MENDAPATKAN HAK WARIS ATAS WARISAN ORANG TUA KANDUNGNYA BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM
RENDY MAULIDIN ARIEFKI NIM. A1011171106
PDF
PDF
PENERAPAN PASAL 10 PERATURAN BUPATI NATUNA PROPINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR. 13 TAHUN 2020, TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (Di Lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)
RAMA PRASTYA NIM. A1012141161
PDF
PDF
ANALISIS PENGGUNAAN PERTAMINI DIGITAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
SISCHA PUSPARINI NIM. A1011171061
PDF
PDF
ANALISIS KEWENANGAN ABSOLUD PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI SENGKETA TATA USAHA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
BOBY VALIANDRA NIM. A11112094
PDF
PDF
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN ALIH FUNGSI MANGROVE DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DESA KUALA KARANG KABUPATEN KUBU RAYA
ARIA DWI NOVIYANTO NIM. A1011171033
PDF
PDF
WANPRESTASI PEMBERI GADAI DALAM PERJANJIAN GADAI MOBIL PADA PENERIMA GADAI DI KOTA PONTIANAK
GIANDI SAPUTRA NIM. A1012141059
PDF
PDF
PELAKSANAAN PASAL 46 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA TEKALONG KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KORNELIUS KEVIN NIM. A1011171201
PDF
PDF
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA DUMP TRUK ANTARA PENYEWA DENGAN PEMILIK DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK
JULBETRIL NIM. A1012131235
PDF
PDF
ANALISIS TERHADAP PEMISAHAN DAKWAAN BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN ASAS SAMENLOOP STUDI PUTUSAN (No.136/Pid.Sus/2019/PN.Ptk dan 137/Pid.B/2019/PN.Ptk)
SONIA FITRIWATI NIM. A1011171032
PDF
PDF
KEWAJIBAN PENGUSAHA PT. SEHATI WISATA INDONESIA DALAM MENETAPKAN WAKTU KERJA BAGI PEKERJA
DENNYS ALDINO NIM. A11109133
PDF
PDF
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKU TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN OLEHPERUSAHAAN EKSPEDISI
SARRA AZURA ASHRIE NIM. A1011171197
PDF
PDF
TANGGUNGJAWAB PRODUSEN ROKOK TERHADAP BAHAYA ROKOK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
WIDIA ANGGELA NIM. A1011171183
PDF
PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK KORBAN PERETASAN KARTU KREDIT.
URAY LUTHYA AVINA NIM. A1011171146
PDF
PDF
PENERAPAN SANKSI ADAT NANGAK GURU TERHADAP PERKAWINAN SUMANKG LABANT ANTARA KEPONAKAN DENGAN BIBI PADA MASYARAKAT DAYAK NTUKA DI DUSUN TANJUNG MELATI KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU
SISKA YESIANA NIM. A1012161169
PDF
PDF
WANPRESTASI PEMBELI DALAM KEWAJIBAN PEMBAYARAN BIAYA CETAK TERHADAP PENGUSAHA CV. KANAKA PRINTING DI KOTA PONTIANAK
KEKE AYUDHA NIM. A1012171014
PDF
PDF
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDISTRIBUSIAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS SUBSIDI 3 KILOGRAM DI KABUPATEN SANGGAU KALIMANTAN BARAT.
ROYNALD CHRISTIAN CHI NIM. A1011171111
PDF
PDF
EKSISTENSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 21 TAHUN 2020, TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya)
SELAMAT SANTOSO NIM. A1012161136
PDF
PDF
ASPEK HUKUM PERDAGANGAN LINTAS BATAS DIPERBATASAN TEMAJUK KABUPATEN SAMBAS DAN TELOK MELANO SERAWAK
M ARIF SYAIFUL RAHMAN NIM. A1011171134
PDF
PDF
KEWAJIBAN PENJUAL ECER MEMBAYAR TAGIHAN KEPADA DISTRIBUTOR CV. LANGGENG
ANA SARI NIM. A1012161107
PDF
PDF
TANGGUNG JAWAB PENYEWA MEMPERBAIKI KERUSAKAN RUMAH DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA DI KOMPLEK MEMPAWAH PERMAI KABUPATEN MEMPAWAH
KURNIADI NIM. A1011151229
PDF
PDF
PERBUATAN MELAWAN HUKUM JURU PARKIR DALAM MEMUNGUT BIAYA PARKIR MOBIL DI JALAN IMAM BONJOL MELEBIHI KETENTUAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011 PASAL 34 AYAT 1 HURUF C TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TARIF PARKIR KENDARAAN BERMOBIL DI KOTA PONTIANAK
MUHAMMAD MABRUR RAMADHAN NIM. A1011151156
PDF
PDF
WANPRESTASI PENERIMA TERHADAP PEMBERI DALAM PERJANJIAN PENITIPAN UANG UNTUK PEMBELIAN KULIT SAPI GARAMAN DI KOTA PONTIANAK
ANGGI DWI AMANDA NIM. A1012171118
PDF
PDF
KEDUDUKAN ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
MUHAMMAD RAMZY PARUZA NIM. A1012141020
PDF
PDF
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP GARAM BERYODIUM YANG BEREDAR DI KOTA PONTIANAK
NOVIA SARIDEWI NIM. A1012171071
PDF
PDF
PENAMAAN JERUK TEBAS DI KABUPATEN SAMBAS YANG DIAKUI SEBAGAI JERUK PONTIANAK DALAM PERSPEKTIF INDIKASI GEOGRAFIS
WIRDA LESTARI NIM. A1011171100
PDF
PDF
URGENSI PEMANFAATAN PSIKOLOGI FORENSIK DI TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLRESTA PONTIANAK
YUNI ALFIONITA NIM. A1011171189
PDF
PDF
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PENCIPTA ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA FOTOGRAFI DI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM.
TEDDY SANJAYA NIM. A1011161003
PDF
PDF
AKIBAT TIDAK HADIRNYA SAKSI PADA TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
FLINDO M M B MANGATUR R NIM. A11112178
PDF
PDF
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PT TEJA KUSUMA JAYA DALAM MEMBANGUN FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN BERSUBSIDI KOMPLEKS SERDAM RAYA RESIDENCE DI KABUPATEN KUBU RAYA
HILLERY ELSERA HUTABARAT NIM. A1011141245
PDF
PDF
HAMBATAN YANG DIHADAPI PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA PONTIANAK
GERADUS NIM. A01112194
PDF
PDF
ANALISIS TERHADAP GANTI KERUGIAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN TERMINAL KIJING PELABUHAN PONTIANAK DI KECAMATAN SUNGAI KUNYIT
SYARIFAH ANISA ERSHA PUTRI NIM. A1011161097
PDF
PDF
PERAN SERTA MASYARAKAT DESA DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT PASAL 80 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA AGAK KECAMATAN SEBANGKI KABUPATEN LANDAK)
M A R S E L U S NIM. A1012161211
PDF
PDF
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN DIHADAPAN KEPALA DESA (STUDI KASUS DI DESA KAWAT KECAMATAN TAYAN HILIR KABUPATEN SANGGAU)
PRONIKA MERLI NIM. A1011171008
PDF
PDF
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG DIPEKERJAKAN OLEH ORANG TUA KANDUNG DI KOTA PONTIANAK
MOHD. ARIEF DWI PRAYOGO NIM. A1012161228
PDF
PDF
PENEGAKAN HUKUM ADAT BEBULING PADA MASYARAKAT DAYAK TAMAN SIBAU SAAT KEMATIAN DI DESA SIBAU HILIR KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KAPUAS HULU
VALENTA APRIYANI ROSYAN NIM. A1011131160
PDF
PDF
PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS IIB SUNGAI RAYA
YISKA JANUARIA LOMBU NIM. A1011171021
PDF
PDF
PELAKSANAAN FUNGSI INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN PEMANFAATAN DANA BOS PADA SEKOLAH DASAR DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PASAL 8 HURUF B PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK
MA’RUF ALFIQRI NIM. A1012171120
PDF
PDF
PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI OBAT ANTIBIOTIK MELALUI JUAL BELI ONLINE DI APOTEK
NUR AMALIA NIM. A1011171186
PDF
PDF
ANALISIS TERHADAP PERKAWINAN ISTRI YANG SUAMINYA MAFQUD MENURUT HUKUM ISLAM
NORMAN NIM. A1011171071
PDF
PDF
ANALISA HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA WANPRESTASI JUAL BELI TANAH DENGAN PENGIKATAN JUAL BELI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 80/PDT.G/2016/PN.PTK)
N U R L A I L A NIM. A1012171181
PDF
PDF
PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT UNTUK MENGOSONGKAN TANAH PUTUSAN NO.148/PDT.G/2018/PN.PTK
YEDIDA RAHAYU NIM. A1012171124
PDF
PDF
PENERAPAN ASAS SEDERHANA, AMAN, TERJANGKAU, MUTAKHIR, DAN TERBUKA DALAM PENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN PASAL 2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUBU RAYA)
SITI AKBARI FITRIANTY NIM. A1011171006
PDF
PDF
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER GOJEK YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT ORDER FIKTIF PADA LAYANAN GOFOOD
BRIGITA TARRY ANGGRAENI NIM. A1011161152
PDF
PDF
PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR PESAWAT TERBANG DALAM KECELAKAAN PESAWAT TERBANG BERDASARKAN HUKUM UDARA INTERNASIONAL
FREDY ALITON NIM. A1011161247
PDF
PDF
PENERAPAN UPACARA ADAT MANGUPA UPAH DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK MANDAILING DI KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
RISDA YANTI NAULI NASUTION NIM. A1011171101
PDF
PDF
PENERAPAN BATAS KEWAJARAN DALAM PEMBUATAN AKTA PERHARI OLEH NOTARIS DI KOTA PONTIANAK
MARDINA RISTI SINAMBELA NIM. A1012171034
PDF
PDF
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK TIDAK MENERIMA GUGATAN NAFKAH ANAK DENGAN ALASAN GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 120/PDT.G/2017/PN.PTK DIKUATKAN PUTUSAN NO. 10/PDT/2018/PT PTK)
MARTHA VINA EKANANDA PANJAITAN NIM. A1011171149
PDF
PDF
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 76/Pdt.G/PN SKW MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA (ATAS PERMOHONAN LELANG EKSEKUSI JAMINAN)
MUHAMMAD NUR HISYAM BUDIARTO NIM. A1012171119
PDF
PDF
EKSISTENSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000
HAIRUNNISA RAMADHANTY NIM. A1011171208
PDF
PDF
PELAKSANAAN PASAL 265 UNDANG "“ UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Di Kota Pontianak)
WAHYU WIJAKSANA NIM. A1012151095
PDF
PDF
Subscription
Login to access subscriber-only resources.
Information
For Readers
For Authors
For Librarians