PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK KORBAN PERETASAN KARTU KREDIT.
Abstract
Peretasan Kartu Kredit (Carding) merupakan kejahatan di sektor perbankan yakni bocornya informasi mengenai data pribadi melalui kartu kredit yang merupakan rahasia bank baik karena kelalaian seseorang maupun murni tindak kejahatan. Carding dilakukan oleh oknum-oknum yang memiliki keahlian khusus di bidang teknologi. Maka dari itu diperlukan adanya perlindungan hukum yang maksimal terhadap nasbah bank korban carding serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kejahatan carding.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan yang lengkap, rinci dan sistematis tentang perlindungan hukum terhadap nasabah bank korban peretasan kartu kredit yang dikatakan belum maksimal. Kemudian, akan dijelaskan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kejahatan peretasan kartu kredit. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang didukung oleh penambahan data wawancara dan di analisis dengan metode deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah korban kejahatan peretasan kartu kredit tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maupun Peraturan lain. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemberian edukasi dan informasi yang jelas kepada nasabah pengguna kartu kredit serta adanya hambatan dari pihak perbankan maupun aparat penegak hukum dalam mengungkap pelaku carding. Maka upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kejahatan peretasan kartu kredit antara lain meningkatkan sistem pelayanan dari perbankan, meningkatkan sistem keamanan dan autentifikasi, serta meningkatkan fasilitas dan kemampuan aparat penegak hukum untuk mengungkap pelaku carding.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Nasabah, Peretasan Kartu Kredit (Carding)
References
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Ahmad Ramli. 2007. Cyber Law dan HAKI dalam System Hukum Indonesia, Bandung: Rafika Aditama.
Aryya Dwisatya. 2013. Carding for Beginner, Jakarta: Elex Media Komputindo.
Cahyo Handoko. 2017. “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Carding Sebagai Salah Satu Bentuk Cybercrimeâ€. Tesis. Magister Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Etty Mulyati. 2016. Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia. Bandung : Refika Aditama.
Hanitijo Ronny Seomitra. 1990. Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Hermansyah., 2014. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta : Kencana.
Indrawan. 2020. “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Carding Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islamâ€. Skripsi. Ilmu Hukum. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
Merry Magdalena. dan Wigrantoro Roes Setyadi. 2007. Cyberlaw, Tidak Perlu Takut?. Yogyakarta : ANDI.
Muhammad Djumhana. 2003. Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Munir Fuady. 2006. Hukum Perkreditan Kontemporer, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
─────, 1999. Hukum Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, Vol.2, Bandung : Citra Aditya Bakti.
Pardede, Marulak. 1998. Penelitian Hukum Tentang Aspekaspek Hukum Likuidasi Perbankan. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.
Peter Mahmud Marzuki. 2009. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Philippus M. Hadjon. 2009. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya : Bina Ilmu.
Rahmadi Usman. 2001. Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press.
Suharsimi Arikunto. 2010. Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT Ranika Cipta.
Yohanes Alex Candra. 2018. “Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Korban Carding (Studi Putusan 891/Pdt.G/2010/PN.Sby)â€. Skripsi. Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara.
Yusuf Sofie. 1999. Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Jurnal
Bambang Hartono. 2013. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding.â€, Jurnal Hukum, Volume 8, Nomor 2.
Bunga Ayu Lestari. dkk. 2016. Minat Kepemilikan Kartu Kredit (Studi Kasus Kota Bogor)â€, Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen, Volume 3, Nomor 1.
Dodo Zaenal Abidin. 2015. “Kejahatan Dalam Teknologi Informasi Dan Komunikasiâ€, Jurnal Ilmiah Media Processor, Volume 10, Nomor 2 .
Sumadi Hendy. 2015. “Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesiaâ€, Jurnal Wawasan Hukum, Volume. 33, Nomor 2.
Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK)
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13 tahun 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.
Surat Edaran Bank Indoensia Nomor 16/16/DKSP/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
Website
Danto.com blogspot.co.id/2014/05/kasus-kasus-carding-yang-pernah-terjadi.html.
http://www.viva.co.id/digital/digilife/660036-bocahsmp-pemalang-bobol-kartu-kredit
