ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI DALAM REKRUTMEN UNTUK MENUNJANG REFORMASI BIROKRASI STUDI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK
Abstract
Untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang sesuai pada Konsep Reformasi Birokrasi yang diharapkan bagaimana seorang Aparatur Sipil Negara pada dasarnya adalah sebagai pemberi pelayanan yang baik bagi masyarkat maka sudah seharusnya dalam Manajemen Rekrutmen Aparatur Sipil Negara berpegang pada prinsip Sistem Merit yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dimana Sistem Merit sendiri sebagai landasan keberhasilannya Manajemen Rekrutmen yang baik karena dalam penerapannya berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Dimana dengan berpegang pada prinsip ini diharapkan seorang pemberi pelayanan bagi masyarakat dapat melayani secara merata tanpa adanya membeda-bedakan siapa yang harus diberikan pelayanan. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Untuk Teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi data dan wawancara pada instansi terkait. Adapun untuk teknik analisis data penulis menggunakan teknik kualitatif berbentuk deskriptif dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu. Dalam proses rekrutmen pada dasarnya setiap peraturan dari hieraki yang tertinggi hingga terendah saling berkaitan dan menyempurnakan, namun ada tidaknya pengadaan rekrutmen setiap tahunnya dikembalikan lagi kepada keputusan pemerintah pusat terkait yaitu Menteri PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara. Proses rekrutmen PPPK tenaga pendidik (guru) mengikuti tahap dan syarat yang berlaku pada umumnya, namun ada beberapa klasifikasi yang harus dipenuhi dalam proses pelamaran antara lain terdaftar pada sistem dapodik pusat 2-3 tahun, pendidikan minimal S1 (Strata-1) Harus Linier. Mengenai status pegawai honorer pada tahun 2023 yang akan datang tidak ada yang bisa memastikan mengikuti aturan mana yang diberlakukan kemudian
Kata Kunci : Reformasi Birokrasi, Rekrutmen, Aparatur Sipil Negara
References
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Thoha, Miftah, Perspektif Perilaku Birokrasi. Jakarta: Rajawali Press. 1991. Thoha Miftah, Agus Dharma, Menyoal Birokrasi Publik. Jakarta: Balai Pustaka.
Edi Siswadi, Birokrasi Masa Depan Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Prima. Bandung: Mutiara Press. 2012.
Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2017.
Aan Komariah, Djam’an Satori, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Haeli, Widyaiswara Ahli Pertama, Materi Diklat Manajemen Aparatur Sipil Negara. Nusa Tenggara Barat: BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2018
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah
Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Peraturan Wali Kota Nomor 2.1 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan/Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota
Jurnal
Ajib Rakhmawanto, “Prespektif Pemberian Formasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Anggaran Pemerintah Daerahâ€. e-Journal BKN, Civil Service VOL 12, No.2. November 2018
Elga Septhinna, Abdul Hakim, Andy Fefta Wijaya, “Proses Rekrutmen Sumber Daya Aparatur Dinas Pendidikan (Studi Kasus Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 2, No.1. 2013
Siregar, Syahminan, “Peranan Badan Kepegawaian Daerah dalam Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Padang Lawasâ€. Universitas Medan Area. November 2015
Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y., “Metodelogi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukumâ€. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(1). Vol. 2, No.1. Februari 2021
Meray Hendrik Mezak, â€Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukumâ€. Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. V, No.3. Maret 2006
Ivanovich Agusta, “Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif 1â€. Academia. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor 27. 2003
Ratinah, “Prosedur Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarindaâ€. e-jurnal Administrasi Negara. Vol. 3, No.1. 2015
Saiful Bahri, “Prosedur Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipilâ€. Jurnal Humanis. Vol. 3, No.2. September 2017
Henny Juliani, “Diskresi Dalam Rekrutmen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Setelah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjaâ€. Administrative Law & Governance Journal. Vol. 2, No.2. Juni 2019
Internet
DetikFinance, Rekrutmen CPNS Dibuka Lagi, Bagaimana Nasib Honorer?.
Available From: Rekrutmen CPNS Dibuka Lagi, Bagaimana Nasib Honorer?
(detik.com)
Kamikamu, Proses Penyusunan Formasi Aparatur Sipil Negara. Available From: https://pns.kamikamu.co.id/proses-penyusunan-formasi-aparatur-sipil-
negara/
