Vol. 5 No. 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum

Articles

• TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PEMESAN SEPATU SECOND SECARA ONLINE DIKOTA PONTIANAK

  DIMAS RAMADHANI NIM. A1011161193

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGELOLAAN AIR BERSIH DIDESA TEMAHAR KECAMATAN JELIMPO KABUPATEN LANDAK

  ANGEL FEBIOLA NIM. A1012181157

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP BISNIS USAHA TANAMAN KRATOM DI KABUPATEN KAPUAS HULU

  NOVENTUS YOGI MASSUKA NIM. A1012171121

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG PESAWAT AKIBAT TERJADINYA PANDEMI COVID 19 DI KALIMANTAN BARAT

  SHAVIRA RIZQA YUDI CHAIRUNNISA NIM. A1012181123

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PERKEBUNAN SAWIT BERKAITAN DENGAN PEMBAYARAN UPAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (STUDI PADA PT. KALIMANTAN STEEL KABUPATEN KUBU RAYA)

  PUTRI UTAMI NIM. A1012181208

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN KONTRAK PEMELIHARAAN RUMAH DINAS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DI KOTA PONTIANAK

  SYARIF RABBIE FAHLEFI NIM. A1012181013

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN ASAS PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA BERDASARKAN SEMA NOMOR 2 TAHUN 2014 DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

  MUHAMMAD RHALIBY NIM. A1011141132

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PERAN PIHAK KETIGA TERHADAP PENGAMBILALIHAN JAMINAN FIDUSIA MILIK KOSUMEN DI KOTA PONTIANAK

  AISARULLAH NIM. A1012181119

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB PT HEROES ADHIMULYA TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGIRIMAN BAHAN BAKAR MINYAK(BBM) SOLAR NON SUBSIDI BERDASARKAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PONTIANAK

  DIMAS ANGGA PUTRA DEZA NIM. A1012181050

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMBAGIAN HASIL USAHA PADA KOPERASI UNIT DESA MITRA MANDIRI SEJAHTERA DESA DABONG KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA

  MUHAMMAD JABAR NIM. A1012181090

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN NASABAH DALAM MELAKSANAKAN PERJANJIAN PEGADAIAN MULIA UNTUK PEMBELIAN EMAS BATANGAN PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SUNGAI RAYA

  RIZKY ALFIQQA NIM. A1012171122

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PIHAK PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK KEPADA PELANGGAN DALAM MEMBERIKAN KOMPENSASI JAMINAN TINGKAT LAYANAN (SERVICE LEVEL GUARANTEE) INDIHOME DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT

  ISTI KOMALA ISMAIL NIM. A1011171243

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN PENCATATAN PERKAWINAN BAGI PASANGAN YANG MELAKSANAKAN PERKAWINAN ADAT DAYAK BAKATI DI DESA RODAYA KECAMATAN LEDO KABUPATEN BENGKAYANG

  STEFHANUS CRISTOVER EDVARDO NIM. A1012141157

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (FIF) DI KOTA NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI

  WILLSON NIM. A1011141237

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK MENOLAK GUGATAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK DALAM PUTUSAN NOMOR 03/PDT.SUS-PHI/2019/PN.PTK

  YOSHUA PAKPAHAN NIM. A1011171010

  • PDF
  • PDF

• FAKTOR PENYEBAB PENYALAHGUNAAN MEREK DAGANG TERKENAL OLEH PELAKU USAHA BERDASARKAN UU NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

  LOLA MAHARANI PUTRI SURBAKTI NIM. A1012171197

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENJUALAN BURUNG BAYAN DI KABUPATEN SAMBAS SEBAGAI SATWA DILIDUNGI

  ELISABETH DARA LEONI NIM. A1011171068

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI DALAM REKRUTMEN UNTUK MENUNJANG REFORMASI BIROKRASI STUDI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK

  TIA AMALIA ANNUR RIZAL NIM. A1011181197

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN TERHADAP SISTEM INVESTASI DI PT. FUTURE VIEW TECH (VTUBE)

  NUR RAHIM SYAH NIM. A1011181208

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB KONSUMEN ATAS PEMBAYARAN PEMESANAN SEMBAKO PADA TOKO HASIL ALAM DI KABUPATEN MELAWI

  RIKY NIM. A1012181067

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS HIGINETAS MAKANAN YANG DIJUAL SECARA ONLINE DI KOTA PONTIANAK

  KEZIA TASYA HALIM NIM. A1012181068

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN SELEBRITIS INSTAGRAM ATAS JASA DUKUNGAN (ENDORSEMENT) BERDASARKAN PASAL 21 PPH UU NOMOR 36 TAHUN 2008

  MUHAMMAD RIFQI HABIBIE NIM. A1011161136

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN LANDAK BERDASARKAN PASAL 74 AYAT (3) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

  BAGUS NOVIARDY PRATAMA NIM. A1011151007

  • PDF
  • PDF

• PRAKTEK SKEMA PIRAMIDA DALAM BISNIS MULTI LEVEL MARKETING DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

  ARIEF KURNIAWAN NUR WAHYU NIM. A1011181241

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PEMESANAN BUKET BUNGA DAN MAKANAN DI KOTA PONTIANAK

  HIZKIA PERMANA SEMBIRING PELAWI NIM. A1012181181

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI HEWAN YANG DILINDUNGI DI KOTA PONTIANAK

  REGINA CAELY LATERSIA GINTING NIM. A1012171072

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PEMESAN MAKANAN PADA DRIVER OJEK MAXIM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DI KOTA PONTIANAK

  SERI SUSANTI NIM. A1011181191

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN PUPUK SUBSIDI SECARA ILEGAL (Studi Di Wilayah Kalimantan Barat)

  AUFAA ATHO MAHENDRA NIM. A1012141210

  • PDF
  • PDF

• AKIBAT HUKUM PERKAWINAN TANPA DISPENSASI KAWIN YANG DILAKSANAKAN OLEH PASANGAN DI BAWAH USIA KAWIN DI DESA PUNGGUR KAPUAS KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

  DEBY AGUSTIN QURANI NIM. A1012181040

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS AKSI GO PRIVATE PERSEROAN TERBUKA MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 3/POJK.04/2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG PASAR MODAL

  WATERHOUSE NG NIM. A1011181141

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PELAYANAN DETENI PADA RUMAH DETENSI IMIGRASI PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDRAL IMIGRASI NOMOR IMI.1917-OT.02.01 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RUMAH DETENSI IMIGRASI

  JANUARTI TRI NINGSIH NIM. A1012171031

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KEPADA KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN PARFUM REPLIKA

  I NYOMAN SATRIA WIJAYANA NIM. A1012181058

  • PDF
  • PDF

• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PT. ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA TERHADAP PEKERJANYA DI KABUPATEN KETAPANG

  DEYA NATHASYA RAHMADANY NIM. A1011171036

  • PDF
  • PDF

• PERKAWINAN USIA DINI PADA MASYARAKAT DAYAK BAKATI"™ BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 DI DESA BELIMBING KECAMATAN LUMAR KABUPATEN BENGKAYANG

  ERLIANUS SAPUTRA NIM. A1011131278

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UANG SEWAEXCAFATOR OLEH PENYEWA TERHADAP PT. META ESTETIKA GRAHA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA DI KABUPATEN KUBU RAYA

  FRANSCILLA PRATAMA CLEARRENSIUS HANURA NIM. A1012161217

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN HUKUM PEMILIK TANAH DI GARIS SEMPADAN SUNGAI KAPUAS UNTUK TIDAK MENDIRIKAN BANGUNAN DI KELURAHAN BANJAR SERASAN KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK

  DIMAS WAHYU SAPTA AJI NIM. A1011161259

  • PDF
  • PDF

• PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019 BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2015 (Studi di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak)

  LIBERATA LARA RINTI TARIGAS NIM. A1011181215

  • PDF
  • PDF

• DAMPAK PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA SEMASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENGULANGAN KEJAHATAN DI KOTA PONTIANAK

  SHANIA NURUL KHANIFA NIM. A1011171057

  • PDF
  • PDF

• PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PERSELISIHAN HAK ANTARA PEKERJA HARIAN LEPAS DENGAN PT. PUTRA LIRIK DOMAS DI KABUPATEN KUBU RAYA

  ADHE MEUTHIA NIM. A1012181261

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN GUGATAN ACTIO PAULIANA ATAS DEBITUR PAILIT (Studi Kasus : 01/PDT.SUS/ACTIO PAULIANA/2014/PN.NIAGA.JKT.PST )

  KATTYA PRICILLA KANIKIR NIM. A1012181248

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS TERHADAP KASUS KEMATIAN YODI PRABOWO DITINJAU DARI ILMU KRIMINALISTIK

  NUR AZIZAH NIM. A1011171067

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM DAYAK KENINJAL DI DESA PAAL KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI

  OGIE SISWAKI NIM. A1012181001

  • PDF
  • PDF

• HAK ANAK PEREMPUAN ATAS HARTA WARIS ORANGTUANYA YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DENGAN LAKI-LAKI DI LUAR MASYARAKAT BATAK MENURUT ADAT BATAK TOBA DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

  YOHANES WENDELL ERICKSON SIGALINGGING NIM. A1011141277

  • PDF
  • PDF

• UPAYA HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENGGUNAAN KARYA CIPTA UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DALAM JEJARING MEDIA SOSIAL

  ANDI PUTRA MARBUN NIM. A1011181072

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS PENGHENTIAN PERKARA TERHADAP PEMBUNUH BEGAL TANPA PEMBUKTIAN DI PENGADILAN (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR METRO BEKASI KOTA)

  FEBI PERNANDA FENTURINY NIM. A1011181046

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN PEMILIK KAFE BLOK M DALAM MEMBERIKAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) KEPADA PEKERJA SESUAI DENGAN UMK KOTA PONTIANAK TAHUN 2021

  SHEILA APRIANTI NIM. A1011171184

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 03/PDT.G/2017/PN.Mpw DALAM PERKARA PERDATA SENGKETA TANAH

  ATIKAH NUR FADHILAH NIM. A1011181033

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMBAS ATAS SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Putusan Pengadilan No: 18 / Pdt.G / 2018 / PN Sbs)

  ELGIA PRAMESSETYA WARDANI NIM. A1011181049

  • PDF
  • PDF

• PEKLAKSANAAN PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 6 AYAT (3) JO. PASAL 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NO. 15 TAHUN 2017 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN LANDAK

  AGUNG TRI PUTRA NIM. A1012131255

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN HAK RETENSI PEMILIK BENGKEL SENTRAL MOTOR DALAM PERJANJIAN PERBAIKAN SEPEDA MOTOR DI KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS

  ANDERSON NIM. A1012161210

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PERUBAHAN JADWAL PESAWAT YANG TIDAK TETAP DI KOTA KETAPANG (STUDI KASUS PADA PENUMPANG PESAWAT WINGS AIR)

  AGUNG HERMAWAN NIM. A1011181230

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA SOLAR DI KABUPATEN KETAPANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

  MUHAMMAD SYAHRUL ISLAMI NIM. A1012181096

  • PDF
  • PDF

• GASTRONOMI WISATA DALAM PERSPEKTIF PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI KOTA PONTIANAK

  KHAIRUNNISA NIM. A1011181224

  • PDF
  • PDF

• PERAN DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK DALAM PEMBINAAN KOPERASI DI MASA PANDEMI (STUDI DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA)

  SISKA OKTAVIANTI NIM. A1011181085

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PLATFORM ONLINE TRADING DI PERUSAHAAN EFEK PADA PASAR SAHAM (STUDI PADA ONLINE TRADING YANG DIBLOKIR OLEH PEMERINTAH)

  ANGELY ONG NIM. A1011181158

  • PDF
  • PDF

• SERTIFIKAT GANDA ATAS SUATU BIDANG TANAH BERDASARKAN PASAL 19 AYAT (2) UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (STUDI KASUS IBU TUTI ARYANI DAN PT TJEMERLANG TJE DI DESA PAL IX KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA)

  DEWI NIM. A1011181002

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 3 PERATURAN DESA BENGKAREK KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN RESTORASI GAMBUT

  SURIANTO NIM. A1011181032

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN KEBAKARAN LAHAN DI KOTA PONTIANAK

  AJI PRATITIS ANGGRAITO NIM. A1011171110

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ANTAR MASYARAKAT DI LUAR PEMILIKAN HAK-HAK PERDATA BERDASARKAN PASAL 4 HURUF a PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 38 TAHUN 2018

  ADELA PUTI ESTER NIM. A1011181044

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBAKARAN SAMPAH DI KOTA PONTIANAK

  Riris Gabe Marlappis Manullang NIM. A1012181259

  • PDF
  • PDF

• EKSEKUSI PIDANA KEBIRI KIMIA TERHADAP TERPIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI KODE ETIK KEDOKTERAN

  BEA MAHARANI RISKITA PUTRI ALKADRIE NIM. A1011171004

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 01/PID.SUS-TPK/2020/PN PTK)

  ADITA HARDIYANTI PRATIWI NIM. A1011161262

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PAKAIAN OBRAL DENGAN IKLAN TANPA INFORMASI YANG JELAS DI PUSAT PERBELANJAAN DI KOTA PONTIANAK

  ISWI ELLEN SULISTIANCE NIM. A1011171047

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN KONTRAK PENJUALAN BUAH SAWIT ANTARA CV. THERMODARFI DENGAN PT. PUNDI LAHAN KHATULISTIWA DI KABUPATEN KUBU RAYA

  DERY MAULANA NIM. A1012171147

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB ASISTEN OPERASIONAL PT. PERKEBUNAN NUSANTARA (PERSERO) DI KABUPATEN SANGGAU BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TENAGA KERJA

  DHEA BUDI ARISTA NIM. A1012181094

  • PDF
  • PDF

• PERTANGGUNG JAWABAB PENGURUS ATAS PENGGELAPAN DANA PADA PERUSAHAAN KOMANDITER (CV)

  HERMAN SUNANDAR NIM. A1012151103

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PEMILIK SALON KECANTIKAN ATAS KESALAHAN PEWARNAAN RAMBUT KONSUMEN DI KOTA PONTIANAK

  HERY MAKHRIZAL NIM. A1012161132

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN PENIPUAN PT. FIRST TREVEL

  BANJIR NIM. A1012181168

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT KEDAH KEPADA PELAKU PENANGKAPAN IKAN YANG MENGUNAKAN RACUN TUBA DI DUSUN SETOR DESA TIGUR JAYA KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU

  YUNITA BERLIANA P NIM. A1012181039

  • PDF
  • PDF

• PENDAPAT MEJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG HUKUM PEMASANGAN BULU MATA PALSU (EYELASH EXTENTION)

  NOERMA SAFITRI NIM. A1011181272

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN ADAT "PANTANG LARANG" BAGI CALON PASANGAN PENGANTIN MASYARAKAT MELAYU DI KELURAHAN SUI JAWI KECAMATAN PONTIANAK KOTA

  WIRA ADITYA BATUAH NIM. A1012181022

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI DEBITUR YANG MELAKUKAN OVER KREDIT TANPA IZIN DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK. CABANG PONTIANAK

  NADIA MELLINIA NIM. A1011181093

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN BENDA BUDAYA SAAT KONFLIK BERSENJATA MENURUT KONVENSI DEN HAAG 1954

  REZON ENRICO NIM. A1011181199

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMINJAMAN DANA PADA FASILITAS SHOPEE PAYLATER

  ERNI JUNIARTI NIM. A1011181066

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN RUMAH MAKAN MANADO (NETTY) DI KOTA PONTIANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

  OVE DARSO MARADDES NIM. A1012181023

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP MOTIF TENUN CORAK INSANG SEBAGAI WARISAN TRADISIONAL MASYARAKAT MELAYU KOTA PONTIANAK OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK

  TITANIA FEBRI ANJELY NIM. A1011181202

  • PDF
  • PDF

• PROSESI UPACARA ADAT BUGIS PADA PEMBERIAN MAKAN DALAM KELAMBU DI DUSUN MEPATI DESA SUNGAI KAKAP KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATRN KUBU RAYA

  UMMI OKTAVIA SARI NIM. A1011181020

  • PDF
  • PDF

• PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN TANAH OLEH PIHAK LAIN DI ATAS TANAH HAK MILIK MELALUI MEDIASI DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PONTIANAK

  M. KLAYOGA PRIBADI NIM. A1012141222

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNGJAWAB SHOWROOM SAMUDERA JAYA GROUP PONTIANAK ATAS KERUSAKAN BAWAAN PADA MOBIL BEKAS YANG DIJUAL KEPADA KONSUMEN

  MERRY GUNAWAN NIM. A1012181150

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN SINTANG

  HELLEN NIM. A1012181101

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN PELINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENCEGAHAN COVID-19 DI CAFE SHOP KOTA PONTIANAK DALAM PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

  SAFIRA RAMADANIA NIM. A1012181153

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SUAMI-ISTRI YANG BEKERJA PADA SATU PERUSAHAAN PASCA DIKELUARKANNYA PUTUSAN MK NOMOR 13/PUU-XV/2017

  LAURA OLGA ANGELICA NIM. A1012181246

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN UPACARA ADAT PEGANGKATAN (PENABALAN)RAJA KERATON ISMAHAYANA KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

  OSHMARA GHAZALI SYTAPUTRI NIM. A1011181200

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI GERAI NABIL SELAKU PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN E-COMMERCE DENGAN PEMBELI MELALUI MEDIA GROUP ( SHOPEE )

  TIYA OKTARI NIM. A1011171026

  • PDF
  • PDF

• KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 21/Pid.C/2019/PN.Skw)

  OKY ALVIAR NIM. A1011161240

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA PONTIANAK

  RUDI NOPIANSYAH NIM. A1011171124

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING YANG MEMBERIKAN DATA YANG TIDAK SAH / KETERANGAN YANG TIDAK BENAR DALAM MEMPEROLEH DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL 126 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

  NUGRAHA AKBAR NIM. A1012151111

  • PDF
  • PDF

• PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT PADA DESTINASI WISATA WATERFRONT CITY DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

  ASRI SEPTIANI NIM. A1011161090

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN DALAM PUTUSAN SENGKETA WARIS (STUDI KASUS PENGADILAN TINGGI PONTIANAK NOMOR 47/PDT/2019/PT PTK)

  DESKY YUDHISTIRA NIM. A1011181084

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 01 TAHUN 2019 TERHADAP PERKARA PERDATA DIKAITKAN DENGAN ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

  MEIGA PUTRI NIM. A1011171215

  • PDF
  • PDF

• ANALISA PENERAPAN OTONOMI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 4 HURUF (E) MEMBENTUK PEMERINTAHAN DESA YANG PROFESIONAL EFESIEN DAN EFEKTIF, TERBUKA, SERTA BERTANGGUNGJAWAB

  ANWAR ARPANDO TAMBA NIM. A1012161213

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI ANGGOTA DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMIMJAM PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SETIA USAHA DI KABUPATEN SAMBAS

  ALFAT RISKI FERNANDA NIM. A1012181024

  • PDF
  • PDF

• INVENTARISASI TERHADAP MAKANAN KHAS TRADISIONAL DI KOTA PONTIANAK

  GHALLY SUKMA PRAMBUDI NIM. A1011181083

  • PDF
  • PDF

• EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PASAL 52 AYAT (4) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 133 TAHUN 2015 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN LANDAK

  HASRI MIRANTI NIM. A1012151054

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP VENDOR CV. OKI DOLPHIN DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA SERVICE CLEANING AC DAN AIR CURTAIN DENGAN "KFC" PT. FASTFOOT INDONESIA

  AHMAD FAUZI AWAKA NIM. A1012181192

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA APLIKASI GO FOOD PT. GOJEK INDONESIA

  EKA YUDISTIRA NIM. A1012161011

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PEMESANAN MAKANAN MELALUI APLIKASI GO JEK (GO FOOD)

  M.IQBAL NIM. A1011151102

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS TERHADAP METODE PEMBAYARAN PAYLATER DALAM MARKETPLACE SHOPEE MENURUT HUKUM ISLAM

  SRINURDIANA NIM. A1011181086

  • PDF
  • PDF

• URGENSI PENYATUAN KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA KE DALAM SATU LEMBAGA

  DELFI MURTININGRUM NIM. A1011181259

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PEDAGANG DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN AGEN BUAH IMPOR DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK

  ALFONSUS TERRY SOON NIM. A1012161164

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DAERAH YANG MELAKSANAKAN OTONOMI KHUSUS (Studi Kasus Desa Webi Kecamatan Wondei Kabupaten Kepulauan Yapen)

  AGUSTINA MARERABUYAN NIM. A1011141159

  • PDF
  • PDF

• EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN NASABAH AKIBAT KREDIT MACET PADA PT. BANK MANDIRI SYARIAH CABANG PONTIANAK

  UTIN IRMA SURIANI NIM. A1012161032

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN AGAMA TERHADAP STATUS PERKAWINAN DAN KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PENOLAKAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH (PUTUSAN NOMOR 388/PDT.P/2019/PA.PTK)

  NYEMAS RATIH FITRI ANDINI NIM. A1011181041

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) (Studi Kasus : Aplikasi Fintech Pinjamindo)

  WAHDAH NIA NIM. A1011181167

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PERAN PIHAK KETIGA TERHADAP PENGAMBILALIHAN JAMINAN FIDUSIA MILIK KOSUMEN DI KOTA PONTIANAK

  HIMERIUS NOVELI LERIYATNO NIM. A1011151106

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL TERHADAP MASUKNYA KAPAL COAST GUARD TIONGKOK DI WILAYAH ZEE LAUT NATUNA UTARA INDONESIA

  NAUFAL ELSA ZAKARIA NIM. A1011161157

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG PENGOPERASIAN ANGKUTAN BARANG DALAM WILAYAAH KABUPTEN KUBU RAYA

  MAULANA NIM. A1012181148

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 133 TAHUN 2015 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.(Studi Kendaraan Angkutan Material Toko Bangunan Di Kecamatan Sungai Raya)

  ARYAGUNA NIM. A1012151120

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 3 AYAT (3) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG SPEED BUMP ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN (Studi Di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak)

  AWIDYA RUSDINI NIM. A1012181002

  • PDF
  • PDF

• ANALISA HUKUM TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH YANG MENOLAK DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS NOMOR 139/PDT.P/2019/PA.MPW)

  MUHAMMAD HAMDANI NIM. A1011171256

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINGKAT BANDING PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA DALAM PUTUSAN PERKARA JAKSA PINANGKI

  ANANDA PRATAMA NIM. A1011181070

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MELEKATKAN SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA NOTARIS

  RADIKA ZULVANKA NIM. A1011171083

  • PDF
  • PDF

• PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMILIK MOBIL PLAT HITAM YANG DIJADIKAN ANGKUTAN UMUM DI KOTA PONTIANAK

  FERDIYAN TARIHORAN NIM. A11112159

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN UPACARA ADAT ANTAR AJONG DALAM KEGIATAN SEBELUM PENYEMAIAN PADI DI DESA ARUNG PARAK KECAMATAN TANGARAN KABUPATEN SAMBAS

  NADELA ANDARWATI NIM. A1011171042

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PAJAK RESTORAN DALAM SEKTOR USAHA KULINER DI KOTA PONTIANAK

  DHEA WARDIANTI UTARI NIM. A1011171034

  • PDF
  • PDF

• EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (STUDI PELAYANAN PDAM TIRTA RAYA KABUPATEN KUBU RAYA)

  VERAWATY MANURUNG NIM. A1012151108

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS AKIBAT HUKUM PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI YANG TIDAK BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

  MUHAMMAD KHADAFFI NIM. A1011171219

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN IURAN OLEH PESERTA KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI KOTA PONTIANAK

  ARSY LINARDI NIM. A1011181097

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN SUNGAI ( STUDI PADA PT. SARI PATI SEMUDUN JAYA KABUPATEN MEMPAWAH )

  SRI RIZKI NIM. A1011181198

  • PDF
  • PDF