PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DAERAH YANG MELAKSANAKAN OTONOMI KHUSUS (Studi Kasus Desa Webi Kecamatan Wondei Kabupaten Kepulauan Yapen)

Authors

  • AGUSTINA MARERABUYAN NIM. A1011141159 Faculty of Law Tanjungpura University

Abstract

Pembangunan wilayah pedesaan tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat desa, sehingga kinerja seorang Kepala Desa sebagai kepala Pemerintahan Desa harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam memimpin dan mengkoordinasikan Pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa. Namun dalam kenyataannya menunjukkan bahwa penilaian kinerja kepala desa oleh masyarakat dalam memberikan pelayanan serba lamban dan berbelit-belit serta formalitas.

Desa Webi adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Wondei Kabupaten Kepulauan Yapen ( SERUI ). Kondisi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih tergolong pasif. Faktor yang membuat kurangnya partisipasi masyarakat Desa Webi adalah belum optimalnya kinerja Kepala Desa Webi dalam melaksanakan tugas dan perannya selaku Kepala Pemerintahan Desa.

Seorang kepala desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat desa, sebagianya mampu menjalankan peranan secara fokus atau dengan kata lain, Kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang Kepala Desa harus dapat menjalankan peranannya dengan penuh tanggung jawab untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga diharapkan memberikan efek yang nyata serta dampak yang positif bagi peningkatan kesejahtraan, dan pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan desa.

Kata Kunci : Desa, Otonomi, Kepala Desa

References

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo .2011. Pembiayaan Pembangunan Daerah.

Yogyakarta: Graham Ilmu.

Atmasasmita, Romli. 2001. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia

&Penegakan Hukum, Bandung : Mandar Maju.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001. Kamus Besar Bahasa

Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Dwipayana, Ari. 2003. Membangun Good Governance Di Desa. IRE Press. Yogyakarta.

Handayaningrat, Soewarno. 2004. Manajemen Personalia, Rineka Cipta, Jakarta.

Hardiansyah .2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media. Hisyam Djihad Dan Suyanto, 2000. Pelaksanaan Pendidikan Di Indonesia

Memasuki Millennium III. Yogyakarta: Adi Cita.

Jati, Wasisto Raharjo . 2012. Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di

Indonesia, Jurnal Konstitusi.

Kaho, Josep Riwu. 1996. Mekanime Pengontrolan Dalam Hubungan

Pemerintah Pusat Dan Daerah,Bina Aksara : Jakarta. Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2014.

Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi.

Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Koesomahatmadja, R.D.H. 1979. Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Penerbit Bina Cipta, Bandung.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. 2000. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Istitut Pemerintah. Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI

Manan, Bagir. 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi

Hukum FH UII, Jogjakarta.

Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta. Penerbit

Andi.

Moenir, A.S. 2010. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara.

Muslimin, Amrah. 1982. Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni:

Bandung.

Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, Jakarta:Erlangga.

Nurcholis, Hanif. 2005, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi

Daerah,Grasindo, Jakarta.

Prawirosentono, Suyadi. 1999. Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta : BPFE.1 Simamora, Henry. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan kedua. Yogyakarta : STIE TKPN.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. Kamus Besar

Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

R. Bintaro, 1989. Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya.

Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rosyada, Dede dkk. 2003. Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, Edisi Revisi, Jakarta: Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media.

Sedarmayanti. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negri Sipil. Bandung: PT Refika Aditama.

Soekanto, Soerjono. 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan

Hukum. Bandung : CV. Ramadja Karya.

Soekanto, Soerjono. 2001. Penegakan Hukum. Bandung : Bina Cipta. Soekanto, Soerjono. 1988. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi,

Bandung : CV. Ramadja Karya.

Suprihanto, John dkk., 2003. Perilaku Organisasional. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Syafrudin, Ateng. 1991. Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat

II Dan Perkembangannya, Penerbit Mandar Maju.

Utama, Prabawa . 1991. Pemerintahan Di Daerah. Jakarta: Indonesia-Hill- Co.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan

Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tentang Pedoman

Pembangunan Desa.

Downloads

Published

2022-05-30