ANALISIS YURIDIS PERAN PIHAK KETIGA TERHADAP PENGAMBILALIHAN JAMINAN FIDUSIA MILIK KOSUMEN DI KOTA PONTIANAK

Abstract

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya, seseorang harus bekerja. Namun kesempatan untuk bekerja di negeri sendiri sangat kurang. Hal ini dikarenakan jumlah lapangan pekerjaan tidak setara dengan jumlah para pencari kerja. tentu membuat seseorang yang tengah dihimpit oleh masalah ekonomi akan menempuh segala macam cara yang dia yakini bisa menyelesaikan masalah kehidupannya. Dari sinilah lalu muncul praktek-praktek ilegal, ada orang-orang yang tidak memiliki dokumen lengkap, keterbatasan biaya, namun ingin bekerja di keluar Negeri karena di iming-imingi dengan pekerjaan yang layak dan penghasilan yang besar oleh agen penyalur TKI ilegal. Demi mencukupi kebutuhan hidup mereka, akhirnya mereka pun pergi melintas perbatasan antar negara secara illegal atau non-prosedural sehingga menjadi TKI Ilegal. Sebenarnya mobilitas tenaga kerja ilegal melewati wilayah perbatasan ini tidak hanya dilakukan oleh penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan, melainkan juga oleh mereka yang berasal dari daerah lain. Kelompok ini umumnya adalah penduduk usia produktif yang akan bekerja di luar negeri, misalnya Malaysia. Sesampainya mereka disana mereka tidak mendapatkan pekerjaan dan gaji atau upah sesuai dengan yang dijanjikan oleh agen penyalurnya. Karena pada dasarnya penyaluran tenaga kerja secara illegal ini adalah merupakan praktek tindak pidana perdagangan orang. Namun pada penelitian ini hanya di batasi lokasi penelitiannya di daerah Entikong, Kalimantan Barat. Hal yang ingin di bahas pada penelitian ini adalah Mengapa Penegakan Hukum Pidana Terhadap agen penyalur Tenaga Kerja Indonesia Ilegal Di Entikong Kabupaten Sanggau Belum maksimal ? Dalam menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan metode Penelitian hukum normatif dan empiris. Dengan menggunakan data sekunder dan data primer.

Kata Kunci : Agen Penyalur, TKI Illegal, Penegakan Hukum