URGENSI KRIMINALISASI PELAKU PELACURAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Abstract

Abstract
This research aims to explain the concept and understanding of criminalization against
prostitution actors, analyze the history and development of criminalization regulations
against prostitution actors in Indonesia, and examine the factors that encourage the need for
criminalization against prostitution actors in Indonesia.The research method used is the
statutory approach and data collection method using a literature study. In addition, the
researcher also conducted in-depth interviews with informants. All of the results obtained will
be analyzed using the evaluation technique, namely whether it is appropriate or not, agree
or disagree, true or false, valid or invalid by the researcher against a view, proposition,
statement, formulation of norms, and decisions, both contained in primary and secondary
legal materials. The processed data is analyzed qualitatively juridically by explaining the data
results systematically to obtain meaning and conclusions.The research results show that the
criminalization of prostitution actors refers to law enforcement actions that impose criminal
sanctions on individuals involved in prostitution activities. This can take the form of fines,
imprisonment, or even more severe punishments. The history of the regulation shows that
the regulation of prostitution in Indonesia has undergone several changes throughout history.
However, the regulation still does not regulate prostitution more concretely. In fact, there are
many factors that encourage the need for criminalization of prostitution actors, such as
religious norms and immoral norms.
Keywords: criminalization; prostitution; law enforcement

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian dan konsep kriminalisasi terhadap
pelaku pelacuran, menganalisis sejarah dan perkembangan pengaturan kriminalisasi
terhadap pelaku pelacuran di Indonesia, serta mengkaji faktor-faktor yang mendorong
perlunya kriminalisasi terhadap pelaku pelacuran di Indonesia. Metode penelitian yang
digunakan yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan dan cara pengumpulan
data menggunakan studi kepustakaan. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara
mendalam dengan para informan. Demikian hasil keseluruhan yang didapatkan akan
dianalisis data menggunakan teknik evaluasi yaitu tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak
setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan,
proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan primer
maupun dalam bahan hukum sekunder. Data yang telah diolah dianalisis secara yuridis
kualitatif dengan menjelaskan hasil data secara sistematis sehingga dapat memperoleh arti
dan kesimpulan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap pelaku
pelacuran mengacu pada tindakan penegakan hukum yang menjatuhkan sanksi pidana
kepada individu yang terlibat dalam kegiatan pelacuran. Hal ini dapat berupa denda,
kurungan penjara, atau bahkan hukuman yang lebih berat. Sejarah pengaturan
menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pelacuran di Indonesia telah mengalami
beberapa kali perubahan sepanjang sejarah. Namun, tetap saja pengaturan tersebut tidak
mengatur pelacuran secara lebih kongkret. Padahal, banyak faktor-faktor yang mendorong
perlunya kriminalisasi pelaku pelacuran seperti norma agama dan norma asusila.
Kata Kunci: kriminalisasi; pelacuran; penegakan huku