Vol. 7 No. 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum

Articles

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DALAM BENTUK PERTAMINI DIGITAL DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

  R O S I NIM. A1011161107

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF P PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (STUDI DI KABUPATEN KETAPANG)

  ERIN ESTIANTY NIM. A1011191016

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN SENGKETA MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 650K /PDT.SUS-HKI/2021)

  FERDINAND DELFORT SIRAIT NIM. A1011201273

  • PDF
  • PDF

• PANDANGAN MASYARAKAT MELAYU SAMBAS TERHADAP ADAT KEMPONAN DI DESA LUBUK DAGANG KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS

  ALIF KHAIRIL NIM. A1012181007

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN UPACARA ADAT BESAMSAM MASYARAKAT DAYAK SALAKO DI DESA BUKIT SEGOLER KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS

  ANISA OKTAVIA NIM. A1011201262

  • PDF
  • PDF

• PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP PELAKU DILIHAT DARI SISI KEADILAN BAGI KORBAN ANAK (Studi Kasus Putusan No. 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN

  SABRYNA AULIA WULANDARI NIM. A1011201013

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS HUKUM PRAKTEK PENGANGKUTAN PENUMPANG YANG MEMESAN MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK DAN INSTAGRAM DENGAN MENGGUNAKAN MOBIL PLAT HITAM RUTE PONTIANAK-SINGKAWANG

  THEOPHILUS LEMUEL NIM. A1011201227

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN KRIMINOLOGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN REMAJA DI KECAMATAN LEDO KABUPATEN BENGKAYANG

  MUHAMMAD IQBAL TRI ARYA NIM. A1012201110

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS HUKUM PENGAJUAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN KERJA PADA PROYEK KONSTRUKSI DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

  GALUH PERMANA NIM. A1012191221

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA ADOPSI ANAK PENETAPAN NOMOR 164/Pdt.P/2021/PA.Ptk

  IRSYAD ADI FATWA NIM. A1011201040

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG PUTUSAN NOMOR 3416/PDT/1985 TENTANG PERJANJIAN PARKIR

  YURISTA AYALA GOWTAMA NIM. A1011191040

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DALAM MELAKSANAKAN UPAYA PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM BERDASARKAN PARIS AGREEMENT

  LOLA OVIANI NIM. A1011201134

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PIHAK PENGANGKUT DALAM PENGIRIMAN BARANG (KASUS KAPAL MOTOR KAPUAS ABADI RUTE PONTIANAK-KETAPANG)

  VIVIAN ARIELLA NIM. A1012201014

  • PDF

• PEMIDANAAN TERHADAP PERAWAT YANG MELAKUKAN MALPRAKTEK MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/PID.SUS/2019/PNKBU dengan Pengadilan Tinggi Nomor 15/PID/2020/PT TJK)

  ABRARI AHDA NIM. A1011201136

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ANGKUTAN UMUM TERHADAP KERUSAKAN BARANG MILIK PENUMPANG (STUDI KASUS PELAKU USAHA ANGKUTAN UMUM RUTE MANDOR-SUNGAI PINYUH)

  KRISTINA NIM. A1012151042

  • PDF

• AKIBAT HUKUM PENSIUNAN APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE YANG PEMILIKNYA DI KOTA PONTIANAK

  RIRIN ERLINA NIM. A1011201078

  • PDF

• UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 27 TAHUN 2021 (Studi Di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas)

  SRI WAHYUNI NIM. A1011201049

  • PDF

• URGENSI KRIMINALISASI PELAKU PELACURAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

  SIFA INTANIA WIDURI NIM. A1011201063

  • PDF

• PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 26/Pdt. G/2022/PN Ptk

  HASBI MALIK IANNUZZY NIM. A1011201107

  • PDF

• IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (1) HURU F D PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KOTA SINGKAWANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA (Studi Di Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah)

  ELEN SAFITRI NIM. A1011201236

  • PDF

• KAJIAN ABORSI DALAM PRAKTIK MEDIS MENURUT HUKUM ISLAM

  MELINDA NIM. A1011181016

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN ANGKUTAN UMUM PEDESAAN DI KABUPATEN KUBU RAYA (Studi Kecamatan Kuala Mandor B)

  RISAL HAKIM NIM. A1011181249

  • PDF

• ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA INTERVENSI PIHAK KETIGA (TUSSENKOMST) PUTUSAN NOMOR 149/PDT.G/2022/PN PTK

  IZHAR NURHIDAYAT NIM. A1011201057

  • PDF

• PENJATUHAN VONIS HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORTUS PROVOKATUS KRIMINALIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 5/PID.Sus.Anak/2018/PNMbn)

  AGNES JULIANTI SIHOMBING NIM. A1011201311

  • PDF

• PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KM. SINAR BANGUN TERHADAP PENUMPANG ATAS KECELAKAAN TENGGELAMNYA KAPAL DI DANAU TOBA

  MARKURIUS SAMOSIR NIM. A1011201257

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN FILM PADA APLIKASI TELEGRAM

  JAMILAH NIM. A1011191043

  • PDF

• TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP JURU PARKIR ILEGAL DI KAWASAN BEBAS BIAYA PARKIR DI KOTA PONTIANAK

  MUHAMMAD ROY RAYHAN AGUS RIANTO NIM. A1011201234

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS PENINGKATAN KEGIATAN PEDAGANG KAKI LIMA PADA FASILITAS UMUM JALAN DI KOTA SINGKAWANG

  RAYEN RADIANSYAH ALFAED NIM. A1012171152

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 142 DAN PASAL 185 AYAT (2) UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NOMOR 11 TAHUN 2020 DENGAN PASAL 64 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021, TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN DAN PENDAFTARAN TANAH

  SULTAN PRIMA FATHULLAH NIM. A1012191178

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN RESOR SEKADAU TERHADAP KASUS-KASUS PEMBAKARAN LAHAN DI KABUPATEN SEKADAU

  SHELLA PARAMITHA DAMANIK NIM. A1011181140

  • PDF

• PELAKSANAAN SANKSI ADAT TENGGAN DALAM ADAT SUAYAK PADA MASYARAKAT DAYAK MUALANG DI DESA TABUK HULU

  SURYA MARYANA NIM. A1011201237

  • PDF

• ANALISIS ASET DIGITAL KRIPTO SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM SISTEM HUKUM JAMINAN DI INDONESIA

  YAUMIL AKBAR NIM. A1011201292

  • PDF

• ANALISIS SENGKETA PENYALAHGUNAAN NAMA DOMAIN DALAM (PUTUSAN NOMOR 002-0515)

  MUHAMMAD RIDWAN NIM. A1011201139

  • PDF

• PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KOTA PONTIANAK

  BAYU FATHONI HARVANTO NIM. A1011201103

  • PDF

• ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK HINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 48/PID.SUS/2021/PN SKW)

  LIDIA NIM. A1011201011

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN PRODUK YANG MENGALAMI KERUSAKAN PADA KEMASAN DI KABUPATEN BENGKAYANG

  TESSA FRANSA NIM. A1011201050

  • PDF

• HUKUM ADAT SARAK/PERCERAIAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK TABA DI DESA MELOBOK KECAMATAN MELIAU KABUPATEN SANGGAU

  NATALI LEGINA NIM. A1011201151

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR MODIFIKASI DI KOTA PONTIANAK

  AULIA ANDINNA YULINDRA NIM. A1011201160

  • PDF

• IMPLEMENTASI PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK DALAM MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 12 HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

  MARGARETHA VINNA SANKAYANG NIM. A1011201163

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAKAN EIGENRICHTING (MAIN HAKIM SENDIRI) DI KOTA PONTIANAK

  MANDA TRI FITRIANI NIM. A1011201226

  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI PERBANKAN

  ALIYAH TSABITA RIYANTI NIM. A1011201287

  • PDF

• ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN HADHANAH (HAK ASUH ANAK) PUTUSAN NOMOR : 1126/Pdt.G/2022/PA.Tnk

  SALWA FASYAH NIM. A1011201290

  • PDF

• ANALISIS PROSES PEMECAHAN TANAH WARIS DALAM ASPEK HUKUM PERTANAHAN

  URAY VIRANY AUDELIA NIM. A1011201319

  • PDF

• ALTERNATIF PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN RESTITUSI PADA KORBAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

  MUHAMAD RAYHAN MAULANA NIM. A1011201099

  • PDF

• ANALISIS FORMULASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHP BARU DI INDONESIA

  NURUL HUDA FADHILAH NIM. A1011191122

  • PDF

• PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN ADAT PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK IBAN DUSUN SUNGAI UTIK KABUPATEN KAPUAS HULU

  BERNICA VAN BERTI NIM. A1011201250

  • PDF

• TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN JUDI ONLINE DI WILAYAH KABUPATEN LANDAK

  RUSLI NIM. A1011201082

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PERSPEKTIF SISTEM KETATA NEGARAAN

  TIGAS SUKMA SEGARA NIM. A1011201164

  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SEBAGAI OPEN LEGAL POLICY

  ROBY NIM. A1011171207

  • PDF

• ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI DALAM PUTUSAN NOMOR:37/2019.PT/DPS

  ILHAM RAMADHAN NIM. A1012171112

  • PDF

• PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PONTIANAK

  RAHMADINA WARDANTI NIM: A1011201178

  • PDF

• ANALISIS GUGATAN KEMBALI TERHADAP PERKARA YANG SAMA (NEBIS IN IDEM) DALAM SENGKETA PERDATA BERDASARKAN SEMA NO. 03 TAHUN 2002

  ERAL AOBIN LUBIS NIM. A1011201157

  • PDF

• ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PERKARA CERAI GUGAT PUTUSAN NO.690/PDT.G/2022/PA.PTK

  INDAH LESTARI NIM. A1011201188

  • PDF

• PERJANJIAN AKAD MURABAHAH DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI AMANAH DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG AYANI KOTA PONTIANAK

  GISKA SHELBINA NIM. A1011201086

  • PDF

• PENGEDARAN KOSMETIK YANG TIDAK BERIZIN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PANDANGAN KRIMINOLOGI DI KOTA PONTIANAK

  NURHIKMAH NIM. A1011201166

  • PDF

• HAMBATAN YANG DI HADAPI JURU SITA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN PERAN DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

  VALENTINA INDRA CAHYA SIREGAR NIM. A1011201017

  • PDF

• PERAN PEMERINTAH DALAM PENGATURAN TERHADAP PENETAPAN SUKU BUNGA PINJAMAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (Studi di Kota Pontianak)

  WING PATRIO NIM. A1012171151

  • PDF

• EFEKTIVITAS PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI KOTA PONTIANAK

  UTI ILLAL AZHAR NIM. A1011201126

  • PDF

• PERAN UNITED NATIONS WOMAN DALAM MELINDUNGI PEREMPUAN YANG MENGALAMI KASUS KEKERASAN PADA KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI SUDAN SELATAN

  VELI NOVALIAH NIM. A1011181268

  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEL A K U PE RJ O KI AN PEM BU AT A N KAR Y A ILMIAH DI PERGURUAN TINGGI MENURUT HUKUM POSITIF

  SRI INDAH LESTARI NIM. A1011201023

  • PDF

• TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI SUNGAI BEMBAN KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA

  RATY AULYA NIM. A1011201014

  • PDF

• ANALISIS PENGARUH TRANSEKSUAL TERHADAP HAK WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

  RIFKI NURGRAHA NIM. A1011201170

  • PDF

• TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KASUS TAMBANG EMAS ILEGAL PADA KABUPATEN SINTANG

  DONNY HERMAWAN NIM. A1012201169

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP MOBIL ANGKUTAN BARANG YANG DIGUNAKAN MENGANGKUT ORANG DI KABUPATEN MEMPAWAH

  DEWI ANJELITA NIM. A1011201039

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MOTIF TATO SUKU DAYAK IBAN DI KALIMANTAN BARAT DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014

  MARIANA THERENSIA VIOLETHA NIM. A1011201215

  • PDF

• WANPRESTASI PEMILIK POISONCLEANSHOES TERHADAP PELANGGAN DALAM PERJANJIAN JASA PENCUCIAN SEPATU DI PONTIANAK

  PAJARUDDIN NIM. A1012171053

  • PDF

• ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PENETAPAN PERKARA NO. 155/PDT.P/2023/ PN.JKT.PST TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

  IHZA RIANSA NIM. A1011181163

  • PDF

• EKSISTENSI HUKU ¬M TERHADAP PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK DARI PERKAWINAN BAWAH TANGAN DI DISDUKCAPIL SINTANG

  FITRI HARYANI NIM. A1011201034

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGKONSUMSI PRODUK TEMBAKAU DI KOTA PONTIANAK

  ZAHRAH WULANSARI NIM. A1011201036

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH SEBAGAI KONSEKUENSI PILKADA SERENTAK 2024

  JAILANI NIM. A1011201041

  • PDF

• PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN PASAL 43 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM (Studi Di Desa Entikong Kabupaten Sanggau)

  MARIA ASELA MELI SOFA NIM. A1011201043

• PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN LANDAK NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KETERTIBAN UMUM (DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK)

  RIA VITRIANI NIM. A1011201045

  • PDF

• ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PEMBATALAN NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG DENGAN PUTUSAN NOMOR 174/Pdt.G/2019/PA.Skw

  ANDI ADMARIDHA MALEO NIM. A1011201076

  • PDF

• PENERTIBAN TERHADAP PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KECAMATAN MEMPAWAH HULU KABUPATEN LANDAK

  FRANSISCA SINDI NIM. A1011201116

  • PDF

• TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KASUS PEMALSUAN SURAT TANAH DI KOTA PONTIANAK

  RICONAN SEN NIM. A1011201123

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PARKIR LIAR DI KOTA PONTIANAK

  WULAN TIANA GERHANA LESTARI NIM. A1011181269

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI KOTA PONTIANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 17 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk)

  SRI REGAWATI WIRASNATA NIM. A1011201196

  • PDF

• EKSISTENSI ALAT BUKTI ELEKTRONIK (DIGITAL EVIDENCE) DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM DI KOTA PONTIANAK

  GRATIA GONZALES SIMAMORA NIM. A1011201224

  • PDF

• KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE DI KOTA PONTIANAK DALAM TEORI ASOSIASI DIFERENSIAL

  NUR HAIDIR NIM. A1011201239

  • PDF

• TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH KEKASIH KORBAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 843/Pid.B/2019/PN PTK)

  YUNITA SAFITRI NIM. A1011201255

  • PDF

• TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA FILM BAJAKAN DI INDONESIA MELALUI LINK DI WEBSITE

  AULORA ANGGIANI NIM. A1011201260

  • PDF

• PENCURIAN HEWAN PELIHARAAN DAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN LANDAK DALAM TEORI ANOMIE

  PAULA VANNESA MAE NIM. A1012201107

  • PDF

• TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGENDARA RODA DUA YANG MEROKOK PADA SAAT BERKENDARA DI KOTA PONTIANAK

  NABILAH FITRIYAH PUTRI AHYAT NIM. A1011201277

  • PDF

• PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP PERCERAIAN MASYARAKAT ADAT DAYAK SALAKO DI KELURAHAN MAYASOPA KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR

  NOPVELA NIM. A1011201009

  • PDF

• WANPRESTASI DEBITUR PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNAPENGUSAHA PT.SINAR MAS MULTIFINANCE DI KOTA PONTIANAK

  CHALID ADAM HAMDI NIM. A1012201090

  • PDF

• ANALISIS PROSES LELANG YANG DIAJUKAN KREDITUR DARI OBJEK HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 427/PDT.G/2022/PN.BKS

  WILDAN MAULANA RAMADHAN NIM. A1011201293

  • PDF

• WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA LAPAK KANTIN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 DI KOTA PONTIANAK

  PARADIKMA ASKHI NIM. A1011181104

  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS KERJASAMA NEGARA TEPI SELAT MALAKA DAN SINGAPURA DALAM MENJAGA KEAMANAN NAVIGASI DAN LINGKUNGAN MARITIM MELALUI REZIM TRIPARTITE TECHNICAL EXPERTGROUP (TTEG)

  ANDRIAN EFENDI AMBARITA NIM.A1011171075

  • PDF

• PROBLEMATIKA PELAKSANAAN KAMPANYE POLITIK DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILIHAN UMUM

  ROBBI ILHAM RISMAWAN NIM. A1011201322

  • PDF

• HAMBATAN PENYIDIK POLRES KUBU RAYA DALAM MENGUNGKAP PELAKU TABRAK LARI SAAT BERKENDARA BERMOTOR

  HIZKIA ELISA PUTRI ARIMANGESTU AKIMAS NIM. A1011201128

  • PDF

• INOVASI SARANA PENGADUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG MENGALAMI HAMBATAN PSIKOLOGIS MELALUI RANCANGAN APLIKASI "˜BERSUARA"™ (STUDI DI Tanjungpura Legal Review UNIVERSITAS TANJUNGPURA)

  DHIVA AULIA NIM. A1011201298

  • PDF

• KOMPARASI HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM INTERNASIONAL

  ALIMA DIENNUR YAHYA NIM. A1011201310

  • PDF

• PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG PERNAH MENJADI TERPIDANA BERDASARKAN P UTUSAN HAKIM BERKEKUATAN HUKUM TETAP (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak)

  AGUS SAPARUDIN NIM. A1012171162

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP PEMBELI BARANG YANG TIDAK SESUAI PADA PLATFORM SHOPEE DI KOTA PONTIANAK

  KHAIRUL RAZY NIM. A1012201134

  • PDF

• PENIPUAN DAN PEMERASAAN MELALUI APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILLEGAL DITINJAU DARI SUDUT PANDANG KRIMINOLOGI DI KOTA PONTIANAK

  FIKRIANSYAH TRI PUTRA RAMADHANI NIM. A1011181252

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH PENYIDIK TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) RUMAH SAKIT DI KOTA PONTIANAK

  NOVERICA ALFATIHAH NIM. A1011171145

  • PDF

• PERJANJIAN KERJASAMA ENDORSEMENT ANTARA SELEBGRAM ICAL LELE DENGAN ONLINE SHOP

  SUWANDI NUGROHO NIM. A1012191077

  • PDF

• TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERSYARATAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

  DHIKA TEIZA PRATAMA NIM. A1011201124

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN SKINCARE SHARE IN JAR TANPA IZIN EDAR YANG DIJUAL SECARA ONLINE

  EVICENNIA ASRIMUTIA NIM. A1011191132

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PUTUSAN TERHADAP PERSAMAAN MEREK TERDAFTAR ATAS BARANG SEJENIS ANTARA GUDANG GARAM DAN GUDANG BARU

  IRA KHAIRIA NIM. A1011191133

  • PDF

• TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI KOTA PONTIANAK

  KHANZA PARAMITHA NURCAHYANI NIM. A1011201185

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TENTANG PERWALIAN ANAK ANGKAT YANG ORANGTUANYA BERCERAI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

  MAGDA GRACE PURBA NIM. A1012201012

  • PDF

• TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK ASUH OLEH KEPALA PANTI ASUHAN (Studi Kasus di Kabupaten Ketapang)

  NANCY NOVITASARY NIM. A1011201182

  • PDF

• KEWAJIBAN NEGARA INDONESIA DALAM MELINDUNGI SATWA SESUAI DENGAN KETENTUAN DARI CITES (CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA)

  TISSA ZHAFIRA NIM. A1011201077

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA BALAP LIAR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA SAMBAS

  MUHAMMAD FIQRI AZMI NIM. A1011201020

  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS NASAB DAN KEWARISAN ANAK YANG LAHIR DARI PERJANJIAN SEWA RAHIM MENURUT PANDANGAN ULAMA

  PRISKA DWI ANGGRAINI NIM. A1011201289

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG YANG DITITIPKAN PADA PANTI ASUHAN AHMAD YANI DI PONTIANAK

  RAISSA PRADITYAS CAHYANI NIM. A1011201269

  • PDF

• PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA SECARA IN ABSENTIA DI PENGADILAN MILITER PONTIANAKSTUDI KASUS PUTUSAN ( NO.66-K/PM.1-05/AD/XI/2022)

  WARASATI JANNAH NIM. A1011201300

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS DALAM POLIS ASURANSI JIWA

  CEMPAKA NIM. A1012201096

  • PDF

• PELAKSANAAN PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA NOMOR 17/PDT.G.S/2023/PN.PTK

  SYARIFAH ELVANI APRILIANI ALKADRIE NIM. A1012201089

  • PDF

• PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH TANPA DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DIDESA TELUK BAYUR KECAMATAN TERENTANG KABUPATEN KUBU RAYA

  SEPTIADI OTORINDO NIM. A1011191038

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA BENGKEL PONTIANAK TRAIL SHOP ATAS KESALAHAN SERVIS PADA PEMILIK KENDARAAN RODA DUA DI KOTA PONTIANAK

  NAVI KURNIAWAN NIM. A1012181257

  • PDF

• WANPRESTASI PEMBELI DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI PADA DEVELOPER PT. SAFINAH ANNAJAH GRUP DI KOTA PONTIANAK

  ARPI NURUL ANSHARI NIM. A1012201091

  • PDF

• IMPLEMENTASI ONE CHANNEL SYSTEM (OCS) PADA MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TENTANG PENETAPAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN SEKTOR DOMESTIK: DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

  JOSEF PARTOGI GULTOM NIM. A1011201109

  • PDF

• WANPRESTASI PENYEWA DALAM PENGEMBALIAN BENTUK RUKO DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA

  DWINANDA NIM. A1011171226

  • PDF

• PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR INDOMARET DAN ALFAMART(STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK)

  RIDZWAN ALFARISYI NIM. A1011191220

  • PDF

• ANALISIS PEMBACAAN SIGHAT TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM

  TOMI ANGGARA PUTRA NIM. A1012201109

  • PDF

• STUDI PERBANDINGAN SANKSI PIDANA PERZINAHAN MENURUT KUHP DAN HUKUM PIDANA ADAT SUKU DAYAK ORUNG DA"™AN (STUDI DI KABUPATEN KAPUAS HULU)

  A.A.O. DWISAPTA KEMBARA J NIM. A1012201102

  • PDF

• PENERAPAN ADAT TAPUKNG TAWAL DAYAK BIDAYUH DUSUN SEBUJIT KABUPATEN BENGKAYANG DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK

  MESI MAYANI NIM. A1011201084

  • PDF

• PEMBUATAN DAN PENYIARAN APLIKASI KONTEN PORNOGRAFI DALAM PANDANGAN KRIMINOLOGI

  OKTAVIONA NIM. A1011201059

  • PDF

• PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) MELALUI ARBITRASE DI INDONESIA (BANI) DAN SINGAPURA (SIAC)

  AGUS FIRMANSYAH NIM. A1011171210

  • PDF

• PERLINDUNGAN KAIN TENUN SIDAN SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL KABUPATEN KAPUAS HULU

  HARMAJI RAIHAN NIM. A1011191202

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA PADA PLATFORM SHOPEE MELALUI JUAL BELI ONLINE "PAINT BY NUMBERS" TERHADAP KONSUMEN YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB

  JESSIE ANSERI DEANDRA NIM. A1011201091

  • PDF

• IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA JUAL BELI KENDARAAN RODA DUA (MOTOR) BEKAS DI KOTA PONTIANAK

  AUGUSTINE GEIN HANA ZUII SYAIKUN NIM. A1011201098

  • PDF

• AKIBAT HUKUM BAGI PEMBELI RUMAH YANG BELUM BALIK NAMA DI KABUPATEN KUBU RAYA

  MOHAMMAD RIZKIE HARIS NIM. A1011201233

  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK USAHA RUMAH KOST DI KOTA PONTIANAK

  M. CALVIN DWILIANTO NIM. A1011171045

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DENGAN INOVASI GPS PADA RENTAL MOBIL CV RUDY TANJUNG DI KOTA PONTIANAK

  FERDIAN OCTAVIAN NIM. A1012171180

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS FAKTOR PENYEBAB MARAKNYA KENDARAAN BERMOTOR (MOBIL) PRIBADI SEBAGAI ANGKUTAN UMUM (TAKSI) ANTAR DAERAH DI KABUPATEN LANDAK

  JOY QUINTA NIM. A1011171258

  • PDF

• PERNIKAHAN SESAMA JENIS DI SEJUMLAH NEGARA DAN PANDANGAN HAK ASASI MANUSIA

  RASYID RIDA NIM. A1011191179

  • PDF

• ANALISIS PUTUSAN ATAS PERMOHONAN BANDINGTERHADAP PUTUSAN KEBERATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR PUT-003525.10/PP/M.IVB TAHUN 2023)

  NURFAYZA NIM. A1012201040

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREATOR TIKTOK TERHADAP KONTEN YANG DIUNGGAH OLEH PIHAK KETIGA

  ANGELICA NOVIRA TEROSITA NIM. A1012201044

  • PDF

• PERLINDUNGAN HAK CIPTA MOTIF KAIN NAGE BELIMBUR KHAS KABUPATEN KETAPANG SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

  PUTRI WAHYUNI NIM: A1011191238

  • PDF

• PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Timur)

  ARIEF NURHAMZAH NIM. A1011191209

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN PASAL 70 PERDA KOTA PONTIANAK NOMOR 19 TAHUN 2021 TERHADAP BANGUNAN LIAR DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK

  ROBIAN AULIA NIM. A1011171090

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PEG-AWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 881 / 204 / AP- A TAHUN 2016

  ALMAHAGIANI KHEISA RABINA NIM. A1011171169

  • PDF

• ANALISIS PASAL 36 AYAT (3) HURUF b PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2019 MENGENAI PEMBERHENTIAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  ARDIANSYAH NIM. A1012171246

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH KORPORASI DI MEMPAWAH

  ERRIC SUSANTO NIM. A1011171161

  • PDF

• ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA SENGKETA TANAH YANG BERSERTIFIKAT GANDA STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 8/PDT/2022/PT.PTK

  MUHAMMAD DENDI HABIBIE NIM. A1011181240

  • PDF

• MEKANISME PENCAIRAN SERTIFIKAT DEPOSITO SEBAGAI SURAT BERHARGA SEBELUM JATUH TEMPO PADA NASABAH BANK DI KOTA PONTIANAK

  ARIF NUR RAHMAN NIM. A1012191156

  • PDF

• ANALISIS VICTIMS PRECIPITATION THEORY TERHADAP ANAK KORBAN PROSTITUSI ONLINE (MICHAT) DI KOTA PONTIANAK

  MARISA KURNIATY NIM. A1012191048

  • PDF

• IMPLEMENTASI PENCATATAN AKTA KELAHIRAN TERHADAP ANAK DI LUAR KAWIN YANG SAH DI KABUPATEN KETAPANG

  SITI AISYAH NIM. A1011171191

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PEMESANAN TABUNG GAS ELPIJI PADA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DI KABUPATEN KETAPANG

  RENIE RAHMADIANTI PUTRI NIM. A1012191125

  • PDF

• TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN MELAWI

  MIA AGATHA NIM. A1012201028

  • PDF

• IMPLEMENTASI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

  R. RYAN HAGA KALISTA SEMBIRING NIM. A1011171135

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023

  CRISTINE CLAUDIA ANGELIE NIM. A1012201142

  • PDF

• ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM ADAT BATAK TOBA DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN

  DESPRY YOLANDA NIM. A1012201011

  • PDF

• EFEKTIFITAS PASAL 10 HURUF D PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN UMUM (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya)

  CITRA SALEHATIN NIM. A1012191119

  • PDF

• TINJAUAN KRIMONOLOGI TERHADAP TERJADINYA PENIPUAN ARISAN ONLINE DI KOTA PONTIANAK

  M. RIDHO G SIREGAR NIM. A1011161196

  • PDF

• KEWAJIBAN PEKERJA HARIAN DALAM PERJANJIAN KERJA ANGKUTAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN

  KORNI JOHANNA NELITA TAMBUNAN NIM. A1012161223

  • PDF

• STUDI KOMPARATIF PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

  NURUL ARIPIN NIM. A11112114

  • PDF

• PELAKSANAAN UPACARA ADAT BIBU BIYAU PADA MASYARAKAT DAYAK HIBUNT DI DESA KELOMPU

  KALISTA APRILIA YOLANDA NIM. A1012201053

  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 7 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA (STUDI DI KECAMATAN SUNGAI RAYA, KABUPATEN KUBU RAYA)

  AGUS HERMANTO NIM. A1011171025

  • PDF

• KONSTRUKSI HUKUM PIDANA TERHADAP TANAMAN KRATOM DI INDONESIA

  AGUNG MULIAWAN NIM. A1011191084

  • PDF

• PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 23 AYAT (1) HURUF B PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM

  AYU ANDIRA NIM. A1011191196

  • PDF

• PENERAPAN SANKSI ADAT BAGI PIHAK LAKI-LAKI YANG MENGHAMILI PEREMPUAN DILUAR PERKAWINAN DI DESA EMPACI

  FEBRI KARDO KRISTIAN NIM. A1012161235

  • PDF

• ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN TERHADAP GUGATAN PERKARA PERDATA TENTANG ARISAN YANG BERBASIS ONLINE (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR.106/Pdt.G/2017/PN.Plk)

  PUTRI DWI JULIANTI NIM. A1011181221

  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 47 AYAT (1) PERATURAN DAERAH NOMOR. 4 TAHUN 2010 JO PASAL 3 AYAT (2) PERDA NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR (STUDI DISEPANJANG JALAN SUNGAI RAYA DALAM KECAMATAN SUNGAI RAYA)

  TONI FRANDITO NIM. A1012151104

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PT. TRI PUTRA KHATULISTIWA TERHADAP KERUSAKAN BARANG DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN PADA PENGUSAHA PT. DUA AGUNG DISTRIK UTAMA DI KOTA PONTIANAK

  EGI ZULFANI NIM. A1012191023

  • PDF

• ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN E-LIQUID ILEGAL DI DALAM ROKOK ELEKTRONIK

  MOHD. IMAM NASRULLAH NIM. A1011171217

  • PDF