PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 26/Pdt. G/2022/PN Ptk

Abstract

ABSTRAK
Pendaftaran tanah sangat menetukan bahwa manusia dengan tanah mempunyai
hubungan hukum sebagai benda tetap. Sengketa tentang kepemilikan tanah masih
sering terjadi, meskipun telah dilakukan pendaftaran tanah dan bukti yang kuat
berupa berupa sertifikat hak atas tanah, ini terbukti dari tahun ke tahun sengketa
tanah terus mengalami peningkatan. Inti dari perkara ini Tergugat telah melakukan
perbuatan melawan hukum dengan menempati/menguasai ruko milik Penggugat
dengan alasan sudah membeli ruko tersebut dari pihak lain yang dianggap pemilik
sebenarnya akibat perbuatannya pihak tergugat dihukum untuk membayar ganti
rugi serta mengosongkan ruko.
Penelitian ini bertujuan untuk mencari data dan informasi tentang pelaksanaan
putusan pengadilan No. 26/Pdt. G/2022/PN. Ptk, untuk mengungkapkan faktor
penyebab belum dilaksanakannya putusan pengadilan No. 26/Pdt. G/2022/PN. Ptk,
untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari belum terlaksananya
eksekusi, serta untuk mengetahui terhadap upaya hukum yang dilakukan pihak yang
kalah.Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskipsikan secara
sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu,
mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu. Data yang diteliti
dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu : Data Sekunder dan Data Primer.
Pada penelitian ini pengumpulan data menggunakan teknik komunikasi langsung.
Dalam pelaksanaan eksekusi terdapat asas-asas yang perlu dipenuhi salah
satunya adalah "Eksekusi ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisde)". Maka dari itu untuk
melaksanakan eksekusi dari suatu putusan pengadilan pihak Penggugat sudah
mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk
memberikan surat bahwa Putusan Pengadilan No. 22/Pdt. G/2022/PN Ptk, Putusan
Pengadilan Tinggi No. 2/Pdt. G/2023/PT Ptk, dan Putusan Kasasi No. 3499
K/Pdt/2023 telah berkekuatan hukum tetap. Pihak Penggugat sudah mengajukan
surat permohonan eksekusi namun belum keluar surat perintah dari Ketua
Pengadilan sebagai orang yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut,
sehingga eksekusi terkait putusan pengadilan No. 26/Pdt. G/2022/PN Ptk belum
dapat dilaksanakan Akibat hukum yang ditimbulkan jika Tergugat tidak
melaksanakan putusan hakim yang bersifat kongkrit yaitu melanggar Pasal 195 HIR
serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang kalah yaitu Banding,
Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK).
Kata Kunci: Sengketa Tanah, Eksekusi, Perbuatan Melawan Hukum, Upaya
Hukum.

ABSTRACT
Land registration is very decisive that humans and land have a legal
relationship as a fixed object. Disputes about land ownership still occur frequently,
despite land registration and strong evidence in the form of land rights certificates,
this is evident from year to year land disputes continue to increase. The essence of
this case is that the Defendant has committed an unlawful act by
occupying/occupying the shophouse owned by the Plaintiff on the pretext of having
purchased the shophouse from another party who is considered the real owner as a
result of his actions the defendant is ordered to pay compensation and vacate the
shophouse.
This study aims to find data and information about the implementation of court
decision No. 26/Pdt. G/2022/PN. Ptk, to reveal the factors causing the nonexecution of court decision No. 26/Pdt. G/2022/PN. Ptk, to find out the legal
consequences arising from the non-execution, and to find out the legal remedies
taken by the losing party.The nature of the research used in this research is
descriptive research. Descriptive research is research that describes systematically,
factually, and accurately to a certain population or area, regarding certain
properties, characteristics, or factors. The data studied in this study consisted of 2
(two) types, namely:Secondary Data and Primary Data. In this research, data
collection uses direct communication techniques.
In the implementation of execution, there are principles that need to be fulfilled,
one of which is "Execution is aimed at court decisions that have permanent legal
force (Inkracht van gewisde)". Therefore, to carry out the execution of a court
decision, the Plaintiff has submitted a request to the Chairman of the Pontianak
District Court to provide a letter that Court Decision No. 22/Pdt. G/2022/PN Ptk,
High Court Decision No. 2/Pdt. G/2023/PT Ptk, and Cassation Decision No. 3499
K/Pdt/2023 have permanent legal force. The Plaintiff has submitted a letter of
request for execution but an order has not yet been issued from the Chief Justice as
the person authorized to issue the letter, so that the execution related to court
decision No. 26/Pdt. G/2022/PN Ptk cannot be carried out The legal consequences
arising if the Defendant does not carry out a concrete judge's decision, namely
violating Article 195 HIR and legal remedies that can be taken by the losing party,
namely Appeal, Cassation, and Judicial Review (PK).
Keywords: Land Dispute, Execution, Unlawful Acts, Legal Remedie