KOMPARASI HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM INTERNASIONAL
Abstract
ABSTRAK
Keterlibatan perempuan dalam arena politik memiliki peran krusial dalam memperjuangkan dan memperkuat hak perempuan. Melalui partisipasi perempuan dalam kehidupan politik, mereka dapat memajukan berbagai isu penting, seperti kesetaraan gender, kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya, dalam agenda politik. Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam berbagai konvensi dalam Hukum Internasional yang bersifat universal. Akan tetapi, di negara-negara dengan sistem hukum syariah, Hukum Islam dapat dikatakan sebagai relativitas budaya karena memiliki cara yang berbeda dari Hukum Internasional dalam mengatur hak politik perempuan, karena sumber hukum utamanya berasal dari Al- Qur"™an dan hadis yang merupakan wahyu Tuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis letak persamaan dan perbedaan Hukum Internasional dan Hukum Islam dalam mengatur hak politik perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan minat keterlibatan perempuan dalam politik negara penganut Hukum Islam dan masyarakat muslim dapat mengimplementasikan aturan mengenai hak politik perempuan dalam Hukum Internasional tanpa melanggar aturan di dalam Hukum Islam.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian ini dilakukan dengan membandingkan kedua sumber hukum yang berbeda menggunakan metode komparatif, sehingga penelitian ini sendiri bersifat eksplanatori. Pada penelitian ini dilakukan perbandingan pada Hukum Islam dan Hukum Internasional dalam mengatur hak politik perempuan berdasarkan aspek yuridis. Hasil perbandingan ini kemudian akan menunjukkan letak persamaan dan perbedaan dalam Hukum Islam dan Hukum Internasional dalam mengatur hak politik perempuan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam pendekatan Hukum Islam dan Hukum Internasional dalam mengatur hak politik perempuan. Persamaannya terletak pada pengakuan hak perempuan untuk memilih dan terlibat aktif dalam organisasi non-pemerintahan, sedangkan perbedaannya terletak pada pengaturan mengenai hak untuk dipilih dan menjabat dalam jabatan publik. Hukum Internasional secara eksplisit menjamin hak perempuan untuk dipilih dan menjabat dalam jabatan publik, sedangkan Hukum Islam memiliki pandangan yang berbeda terkait hal ini.
Keywords: Hak Politik Perempuan; Hukum Internasional; Hukum Islam
ABSTRACT
Women's involvement in the political arena plays a crucial role in fighting for and strengthening women's rights. Through women's participation in political life, they can advance various important issues, such as gender equality, violence against women, reproductive health, education, employment, and so on, on the political agenda. Political rights are part of human rights that are regulated in various conventions in universal international law. However, in the Islamic law used by countries with a sharia legal system, Islamic law can be said to be cultural relativity because it has a different way from international law in regulating women's political rights, because its main legal sources come from the Al-Qur"™an and Hadith which are revelations of God. This research aims to analyze the similarities and differences between international law and Islamic law in regulating women's political rights. This research is expected to increase the interest of women's involvement in politics in countries adhering to Islamic law and Muslim communities can implement the rules regarding women's political rights in international law without violating the rules in Islamic law.
This research is normative legal research, this research is conducted by comparing two different sources of law using the comparative method, so this research itself is explanatory. This research compares Islamic law and international law in regulating women's political rights based on juridical aspects. Then the results of the comparison will show the location of similarities and differences in Islamic law and international law in regulating women's political rights.
The results show that there are similarities and differences in the approaches of international law and Islamic law in regulating women's political rights. The similarity lies in the recognition of women's right to vote and to be actively involved in non-governmental organizations. Meanwhile, the difference lies in the regulation of the right to be elected and serve in public office. International law explicitly guarantees women's right to be elected and serve in public office, while Islamic law has a different view regarding this matter.
Keywords: International Law, Islamic Law, Women's Political Rights
References
DAFTAR PUSTAKA
BUKU
Abdur Rahman. Shari’ah: The Islamic Law. 1984. Jakarta: Rineka Cipta Ahmad Tanzeh. 2011. Metodologi Penelitian Praktis. Yogyakarta:Teras
Al-Syeikh Muhammad Nawawi aI-Bantani. 1980. Marah Labid I, Beirut : Daar al-Fikr
AS Hornby. 1974. Oxford Advance Learner’s Dictionary of Current English.
Britannia Raya: Oxford University Pres
Baharudin Lopa. 1996. Al- Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa
Boer Mauna. 2008. Hukum Internasional: Pengertian, Peran, dan Fungsi.
Jakarta : Alumni Jakarta
Budiarto D. 2019. Sumber Hukum Islam yang Disetujui Oleh Para Ulama Ushul Fiqih. Sukabumi:Farha Pustaka
Cholisin. 2006. Dasar-dasar Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta
Cholisin. 2006. Dasar-dasar Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta
H. Kamarudin Ladoma. 2023. Studi hadis. Yogyakarta: CV Budi Utama
I Wayan Parthina, 2002, Pengantar Hukum Perjanjian Internasional. Bandung: Manadar Maju
Indra Mahawijaya. 2015. Perjanjian Internasional dan Mahkamah Konstitusi dalam Ruang Perdebatan. Malang: Penerbit Media Nusa Creative.
Jack Donnely. 2003. Universal Human Rights in Theory and Practice. London: Cornell University Press
Lopa, Baharuddin. 1999. Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa
Masdar F. Mas`udi. 2000. Hak Asasi Manusia dalam Islam. Yogyakarta: UII Press
Moch Nazir. 2008. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia
Muchamad Alim. 2001. HAM Dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945.
Yogyakarta: UII Pers
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Pawito. 2007. Analisis Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta Ramadhan, M. 2019. Kontekstualisasi doktrin politik Islam dalam fikih siyasah.
Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management
Ramdlon Naning. 1983. Citra dan Cita Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Lembaga Kriminologi UI Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia. Yogyakarta: Liberty Offset
Rhona K.M Smith, dkk. 2015. Hukum Hak Asasi Manusia. Bantul: Pusham UII Serlika Aprita (et.al). 2020. Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Mitra
Wacana Media
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Bandung : Alfabeta CV Suseno, Franz Magnis. 2016. Etika Politik. Jakarta: PT. Gramedia
Syed Abdul A’laa Al-Maududi.1975. Tadwin Al-Dustur Al-Islami. Beirut : Muassasah Al-Risalah
Tahir.P, Handayani.D .2018. Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika
Waḥbah az-ZuḥailÄ«. 2007. Mausū’ah al-fikihi al-IslÄmi Wa al- Qaá¸Äya al- Mu’Äshirah. Damaskus: DÄr al-Fikr
Waḥbah az-ZuḥailÄ«. 2007. al-Usrah al-Muslimah fi ‘Ālam al-Mu‘Äsir. Damaskus: DÄr al-Fikr
Waḥbah az-ZuḥailÄ«. 2009. Qaá¸Äya al-fikihi Wa al-Fikr al-Mu’Äshir. Damaskus: DÄr al-Fikr
Yusuf Al Qardhawi, Yusuf. 2007. fikih Al Zakah. Jakarta : Pustaka Nasional
Yusuf al-Qardâwî. 1999. al-fikih al- al-Islâmî Bain al-Asâlah wa al-Tajdîd, Kairo: Maktabat Wahbah
JURNAL
Alam Subuh Fernando. 2021. Hak Politik Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam, 4(1): 37-52
Annur, A. R., dkk. 2023. Hadis Sebagai Ajaran Dan Sumber Hukum Islam.
Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 1(2):550-558
Dinata, M. F. 2020. Qiyas sebagai Metode Penetapan Hukum Islam. Al-Ilmu, 5(2):168-181
Eva Iryani. 2012. Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 17(2): 24-31
Jaya, S. A. F. .2019. Al-Qur’an dan hadis sebagai sumber Hukum Islam. Jurnal Indo-Islamika, 9(2):204-216
Junaenah, I .2014. Partisipasi Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Demokratis. Jurnal Cita Hukum,2(2): 221-232
M. Intihaul Fudola. 2023. Partisipasi Politik Perempuan (Studi Kritis Terhadap Hak Karir Politk Perempuan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili). Syariah Journal of fikih Studies 1(1) : 21-42
Nida Al Rahmah dan Nida Husna Abdul Malik. 2023. Hak Politik Perempuan dalam Al-Qur'an. Mashadiruna Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 2(2): 231-236
Rashda Diana. 2009. Partisipasi Politik Muslimah dalam Pandangan Yusuf Qadrawih. Dhulqa’dah 5(2): 289- 309
Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. 2021. Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya. Borneo: Journal of Islamic Studies, 1(2):28-41
Rosenthal, C. S. 2001. Gender Styles in Legislative Committees. Women & Politics, 21: 21-46
Taufiq, M. 2021. Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 5(2):87-98
Thalib, Nur A. 2014. Hak Politik Perempuan Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materil Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008)â€. Jurnal Cita Hukum,2(2):234-248
Zaky Ismail. 2016. Perempuan dan Politik pada masa Awal Islam (Studi Tentang Peran Sosial dan Politik Perempuan pada Masa Rasulullah). Jurnal Review Politik, 6(1):140-159
INTERNET
International Justice Resource.â€Hak Asasi Manusia Perempuanâ€. Tersedia Pada : https://ijrcenter.org/thematic-research-guides/womens-human-rights/. (Diakses Pada 18 Maret 2024)
Istiqlal.or.id. 2021. “Empat Dasar Prinsip Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'anâ€. Tersedia pada: https://istiqlal.or.id/blog/detail/empat-dasar-prinsip- kesetaraan-gender-dalam-alquran.html. (Diakses pada 18 Maret 2024)
Istiqlal.or.id. 2021. “Empat Dasar Prinsip Kesetaraan Gender dalam Al- Qur'anâ€. Tersedia pada: https://istiqlal.or.id/blog/detail/empat-dasar- prinsip-kesetaraan-gender-dalam-alquran.html. (Diakses pada 18 Maret 2024)
UN Woman. “Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women .†Tersedia pada: https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ . (Diakses pada 18 Maret 2024)
Tafsir Web. “Surat Asy-Syura Ayat 38â€. Tersedia pada: https://tafsirweb.com/9128-surat-asy-syura-ayat-38.html. (Diakses pada 11 Juni 2024)
Merriam-Webster.com Legal Dictionary, s.v. “Public Office,†Tersedia pada: https://www.merriam-webster.com/legal/public%20office. (diakses pada 11 Juni 2024)
Law Insider. “Public Office Devinitionâ€. Tersedia pada https://www.lawinsider.com/dictionary/public-office (Diakses pada 11 Juni 2024)
Tafsir Web. “Surat An-Nisa Ayat 34.â€. Tersedia pada : https://tafsirweb.com/1566-surat-an-nisa-ayat-34.html (Diakses pada:11 Juni 2024)
Konsultasi Syariah.â€Bolehkan Wanita Ikut Berorganisasi?â€. Tersedia pada : https://konsultasisyariah.com/16-bolehkah-wanita-ikut-berorganisasi.html (. Diakses pada 11 Juni 2024)
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana. 2022. “Hukum Perempuan Salat Berjamaah di Masjidâ€. Tersedia pada: https://bali.kemenag.go.id/jembrana/berita/37445/hukum-perempuan-salat- berjemaah-di-masjid (Diakses pada 11 Juni 2024)
TRAKTAT
United Nations Office of Legal Affairs. 1969. Vienna Convention on the Law of Treaties
United Nations. 1945. Statute of the International Court of Justice United Nations. 1948. Universal Declaration of Human Rights United Nations. 1952. Convention on the Political Rights of Women
United Nations. 1966. International Covenant on Civil and Political Rights.
United Nations. 1979. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women