ANALISIS PUTUSAN ATAS PERMOHONAN BANDINGTERHADAP PUTUSAN KEBERATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR PUT-003525.10/PP/M.IVB TAHUN 2023)

Abstract

ABSTRACK

Children The government relies on taxes as the main source of income for government
financing and national development. To regulate taxation, the Directorate General of Taxes (DJP) was
established whose function is to formulate and implement policies and technical standards in the field
of taxation. The DJP also processes taxpayer objection requests to tax assessments issued as a
result of the audit. If the objection is rejected, the taxpayer can submit an appeal to the Tax Court.
This appeal decision is important in achieving fairness in the tax system. The formulation of the
problem in this research is, "What is the analysis of the decision on an appeal against an objection
decision based on the case study of decision number PUT-003525.10/PP/M.IVB of 2023?"
This thesis aims to provide related understanding, Analysis of Decisions on Appeal
Applications against Objection Decisions based on the Case Study of Decision Number PUT-
003525.10/PP/M.IVB of 2023. In addition, to find out and analyze understanding related to the legal
consequences of the Appeal decision in the Case Study Decision Number PUT-003525.10/PP/M.IVB
of 2023. This research uses a normative approach method. This research also applies the nature of
descriptive research which aims to describe certain situations or circumstances and uses types of
primary data, secondary data and tertiary data.
The results of this research show that in the tax dispute case Number PUT-
003525.10/PP/M.IVB of 2023, the Tax Court granted PT Prima Zirang Utama's appeal, reducing the
tax base for PPh Article 21 from Rp. 1,550,592,865.00 to Rp. 380,474,865.00, and cancel the
administrative sanctions imposed, which reduces the company's financial burden and provides justice;
This decision also stipulates the refund of tax overpayments along with interest of 2% per month for a
maximum of 24 months, increasing the trust and credibility of the tax system, and setting a precedent
for similar cases in the future, ensuring compliance with accounting standards and reflecting the
company's true financial condition

Keywords: Appealas, Directorate General of Taxes (DJP),Tax, Tax Court

ABSTRAK

Pemerintah bergantung pada pajak sebagai sumber utama pendapatan untuk pembiayaan
pemerintahan dan pembangunan nasional. Untuk mengatur perpajakan, didirikan Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) yang berfungsi merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standar teknis dalam
bidang perpajakan. DJP juga memproses permohonan keberatan wajib pajak terhadap ketetapan
pajak yang diterbitkan dari hasil pemeriksaan. Jika keberatan ditolak, wajib pajak dapat mengajukan
banding ke Pengadilan Pajak. Keputusan banding ini penting dalam mencapai keadilan sistem
perpajakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Analisis Putusan Atas
Permohonan Banding Terhadap Putusan Keberatan berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor PUT-
003525.10/PP/M.IVB Tahun 2023?"
Skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait, Analisis Putusan Atas
Permohonan Banding Terhadap Putusan Keberatan berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor PUT-
003525.10/PP/M.IVB Tahun 2023. Selain itu, untuk Mengetahui dan menganalisis pemahaman terkait
akibat hukum dari putusan Banding dalam Studi Kasus Putusan Nomor PUT-003525.10/PP/M.IVB
Tahun 2023. Peneliian ini menggunakan metode pendekatan normatif. Penelitian ini juga
menerapkan sifat penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan situasi atau keadaan
tertentu dan menggunakan jenis data primer, data sekunder dan data tersier.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus sengketa perpajakan Nomor PUT-
003525.10/PP/M.IVB Tahun 2023, Pengadilan Pajak mengabulkan banding PT Prima Zirang Utama,
mengurangi dasar pengenaan pajak PPh Pasal 21 dari Rp. 1.550.592.865,00 menjadi Rp.
380.474.865,00, dan membatalkan sanksi administrasi yang dikenakan, yang mengurangi beban
finansial perusahaan serta memberikan keadilan; keputusan ini juga menetapkan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak beserta bunga sebesar 2% per bulan untuk maksimal 24 bulan,
meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas sistem perpajakan, dan menjadi preseden bagi kasus
serupa di masa depan, memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan mencerminkan
kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

Kata Kunci: Banding, Direktorat Jendral Pajak (DJP), Pajak, Pengadilan Pajak