Vol. 4 No. 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum

Articles

• PENERAPAN SANKSI ADAT DAYAK KANAYATN TERHADAP WANITA YANG HAMIL DI LUAR NIKAH DI DESA AMBOYO SELATAN KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

  CHINTIA NIM. A1011171236

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN UPACARA ADAT PAMABAKNG UNTUK MENCEGAH WABAH PENYAKIT DI DUSUN SETOLO DESA DARIT KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN LANDAK

  PUJA YUTARI NIM. A1011171227

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PENYEWA DALAM PEMBAYARAN SEWA MENYEWA TRAKTOR PADA CV.SARANA KONTRUKSI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA DI DESA PENIRAMAN KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH

  DWI PUTRA ANUGERAH SETIA BAKTI NIM. A1012161117

  • PDF
  • PDF

• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NAKHODA KAPAL ANGKUTAN SUNGAI (PEDALAMAN) YANG MENGALAMI KECELAKAAN DAN MENIMBULKAN KORBAN JIWA DI SUNGAI KAPUAS

  M. PANDU AWANGGA NIM. A01110036

  • PDF
  • PDF

• PENYELESAIAN HUKUM SENGKETA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT GANDA DI KABUPATEN BENGKAYANG

  CHRISTOVER BONAR SIAHAAN NIM. A1012161141

  • PDF
  • PDF

• UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH ANTARA DINAS PENDIDIKAN KOTA SINGKAWANG DAN PEMILIK TANAH (STUDI KASUS SDN 9 SINGKAWANG UTARA)

  NABILA PUTRI ILMI NIM. A1011141283

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI ATAS OBJEK AGUNAN HAK TANGGUNGAN DI PT. BANK KALBAR CABANG PUTUSSIBAU

  FRIDA JULIANY HASIBUAN NIM. A1012161150

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP PEMBELI ONLINE MELALUI MARKET PLACE DI FACEBOOK ( STUDI KASUS DI KOTA PONTINAK )

  IRMILA ARTI SETIA NIM. A1011141068

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM JUAL BELI HAND SANTIZER TANPA IZIN EDAR DI KOTA PONTIANAK

  JEFFRY HERMANSYAH NIM. A1011171043

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PENGGUNA PRODUK KECANTIKAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR BPOM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

  EKA ESKAWATI NIM. A1011171030

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PENGEDAR OBAT TANPA IZIN DI KOTA PONTIANAK

  ANSHELA MAULIDYA NIM. A1011171052

  • PDF
  • PDF

• TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TERDAKWA TERKAIT DENGAN KONSEP KEADILAN VINDIKATIF MENURUT FILSAFAT HUKUM ALAM PADA PERKARA PIDANA NOMOR : 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

  ARIF MAULANA NIM. A1011171269

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENYEWA ATAS KERUSAKAN KAMERA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA PADA PEMILIK RENTAL KAMERA PONTIANAK

  OKY OKTAVIANSYAH NIM. A1011161185

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN CITIBANK DALAM HAL TERJADINYA PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN TERHADAP PERETASAN KARTU KREDIT (STUDI KASUS: PUTUSAN KASASI NOMOR 1818K/PDT/2013

  BRIGITA OLIVIA KRISMEI DIANTI NIM. A1011161132

  • PDF
  • PDF

• FAKTOR FAKTOR PENYEBAB PELAKU USAHA RUMAH MAKAN BERSKALA KECIL DI KEC. RASAU JAYA KAB. KUBU RAYA TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MENCANTUMKAN DAFTAR HARGA PADA MENU MAKANAN

  EARLY ROMANSA BUDI NIM. A1011171051

  • PDF
  • PDF

• EFEKTIFITAS PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN KEPADA TERLAPOR (Studi di Polda Kalimantan Barat)

  ERIKSON HALOMOAN SILITONGA NIM. A1012171052

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP MUSYAWARAH DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA MASBANGUN KECAMATAN TELUK BATANG KABUPATEN KAYONG UTARA)

  RUDIANTO NIM. A1011161121

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN PENGGUNA JASA WISATA DANAU HO"™CE DI KABUPATEN KUBU RAYA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

  ANSELMUS ERSANDY SANTOSO NIM. A1011161078

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WAJIB PAJAK DIBIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABUPATEN KETAPANG

  DESMON STEPHEN MANALU NIM. A1012161236

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA LUXURY LAUNDRY ATAS KERUGIAN PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN JASA DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

  CELSI PUTRI AUDINA NIM. A1011141134

  • PDF
  • PDF

• EFEKTIVITAS UPAYA MEDIASI DALAM SIDANG PERADILAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI TERKAIT ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI KOTA PONTIANAK

  NADIA ULFAH SUROYA NIM. A1011161093

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR : 51/MDAG/PER/7/2015 (DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT)

  MUHAMMAD ALDO N’DITI NIM. A1011141133

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN PEMILIK KEBUN TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI DURIAN DI KECAMATAN BATANG TARANG KABUPATEN SANGGAU

  ANDRIANUS TOMI NIM. A1012151003

  • PDF
  • PDF

• PERAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENGEDARAN KOSMETIK TANPA IJIN EDAR DI KOTA PONTIANAK

  INDRI ANGGRAINI PRABOWO NIM. A1011161255

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI ANGGOTA PEMINJAM PADA KOPERASI KREDIT CU KELING KUMANG DALAM PERJANJIAN PINJAMAN DI KECAMATAN MENUKUNG KABUPATEN MELAWI

  ADITYA DESTRANANDA NIM. A1011151246

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN SEPEDA MOTOR DENGAN PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. CABANG PONTIANAK

  BOBBY CHANDRA NIM. A01110029

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI LOGAM MULIA SECARA ONLINE

  MAULANA DWI AKBAR NIM. A1011171222

  • PDF
  • PDF

• PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP CREDIT UNION SEBAGAI LEMBAGA JASA KEUANGAN (Studi Pada Credit Union Lantang Tipo Di Kabupaten Landak)

  SINDY PUTRI FIRDA TOBING NIM. A1012171063

  • PDF
  • PDF

• PENATAAN EKSISTENSI MPR DALAM MEWUJUDKAN SISTEM BIKAMERAL KUAT (STRONG BICAMERALISM) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

  RUDIANSYAH NIM. A1011131026

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYERAHAN PELAKU KEJAHATAN TANPA PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DAN SERBIA (STUDI KASUS MARIA PAULINE LUMOWA)

  YAKIN DAPOT SIMANJUNTAK NIM. A1011171127

  • PDF
  • PDF

• KAJIAN YURIDIS TENTANG BAPAK SEBAGAI PEMEGANG HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN ( STUDI KASUS PUTUSAN PA.NO.0698/PDT.G/2015/PA.PTK )

  ZATA YUMNI MARTHA ALKADRIE NIM. A1011161192

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK OLEH PELANGGAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK PASCA BAYAR DI KABUPATEN MEMPAWAH

  FREDDY OKTARA WIJAYA NIM. A1012141233

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN ALIH FUNGSI OLEH PEMILIK KENDARAAN PRIBADI RODA EMPAT MENJADI ANGKUTAN UMUM ILEGAL ANTAR KOTA DI KOTA PONTIANAK

  ANANDA REYNARDI NIM. A1011171020

  • PDF
  • PDF

• FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERJUDIAN TONG KO"™ DI DESA PANCAROBA KECAMATAN SUNGAI AMABAWANG KABUPATEN KUBU RAYA DI TINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI

  HERI NIM. A01108211

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PAKAIAN DISTRO SEEDS ATAS PESANAN PEMBELI YANG TIDAK SESUAI MELALUI TRANSAKSI E-COMMERCE DI KOTA PONTIANAK

  MUHAMMAD YOGA FEBRIYANTO NIM. A1012171139

  • XML
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN FASILITAS UMUM DI KOTA PONTIANAK (STUDI KASUS DEMONSTRASI DI KOTA PONTIANAK)

  MARIA ASNAT SINERI NIM. A1011141158

  • PDF
  • PDF

• HAMBATAN PENYIDIK TIPIKOR POLRES KAPUAS HULU DALAM PENANGANAN KASUS DUGAAN PENYALAHGUNAAN DANA DESA DI DESA TEKALONG

  DAKEN APRIYANDU NIM. A1012171116

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK

  EDO OBERLANDO NIM. A1011161133

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PEMILIK JASA TITIP ONLINE JENNY TOUR ATAS KETIDAKSESUAIAN INFORMASI KEPADA KONSUMEN

  AURELIA YUNI NIM. A1011161004

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS BUKU YANG DIPERDAGANGKAN DI MARKETPLACE

  RIZKY AGUNG MAHENDRA NIM. A1011161041

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN ASESMEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN BERSAMA TENTANG PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI

  TERTULIANUS BARITO NIM. A1011161134

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER OJEK ONLINE YANG TERDAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN OJEK ONLINE (Studi Pada Komunitas Keluarga Besar Grab Pontianak)

  ADITYA DANNY BASKARA NIM. A1012131220

  • PDF
  • PDF

• EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 44 AYAT (1) HURUF MM PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM

  RANI APRILIASARI IRENNAWATI NIM. A1011171007

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN JASA PENGAMANAN ANTARA PT. RIDHO PRATAMA PUTRA DENGAN PIHAK KETIGA DI KOTA PONTIANAK

  RAMADHANI NIM. A1012151190

  • PDF
  • PDF

• PUNGUTAN LIAR TERHADAP SOPIR TRUK DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DI WILAYAH KOTA PONTIANAK

  SUKIMAN NIM. A1012171012

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN PANGKALAN GAS ELPIJI MENYEDIAKAN TIMBANGAN UNTUK MENGECEK KEBENARAN GAS ELPIJI BERSUBSIDI 3 KILO GRAM (KG) DALAM MELINDUNGI KONSUMEN

  VEBBY AULIA DINI NIM. A1012171067

  • PDF
  • PDF

• TANGGUANG JAWAB PEMILIK BARANG TERHADAP BARANG JAMINAN YANG BERMASALAH DI PT.PEGADAIAN (persero)

  JANUARDI NIM. A1011171039

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN PENGANGKUT UNTUK MEMBERIKAN BUKTI TIKET KEPADA PENGGUNA KAPAL MOTOR PENYEBERANGAN PELABUHAN RASAU JAYA KE PELABUHAN PINANG DI KABUPATEN KUBU RAYA

  LILIK ASMARITA NIM. A1012161112

  • PDF
  • PDF

• URGENSI PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ZONA TAMBAHAN MENURUT UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982 (PASAL 33) TERHADAP PELANGGARAN DI BIDANG BEA CUKAI

  RIFKA ADELLA SALSABILA NIM. A1011161141

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN KOSMETIK PALSU (KW) DI PONTIANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

  SYARIFAH ALIFIA AL QADRI NIM. A1011161179

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 34 AYAT (1) HURUF D PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2011 TRNTANG RETRIBUSI JASA UMUM (STUDI PARKIR DI JL. REFORMASI KOTA PONTIANAK)

  MARIA VALENTINE COSTARIANI NIM. A1011161122

  • PDF
  • PDF

• FAKTOR KURANGNYA KESADARAN HUKUM BAGI PENGGUNA SEPEDA MOTOR TERKAIT PELANGGARAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

  ZIKA ADHA DILAGA SYAHAF NIM. A1011131350

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS PENGGUNAAN KEPENTINGAN SEWAJARNYA (FAIR USE) PADA PASAL 44 UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

  MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN NIM. A1011161001

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PIHAK PENGEMBANG DALAM PERJANJIAN BAGI BANGUN DENGAN PEMILIK TANAH (STUDI KASUS SENGKETA TANAH DI TANJUNG RAYA II)

  HASTIKA SIMANULLANG NIM. A1011171175

  • PDF
  • PDF

• FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 OLEH PENGUNJUNG KAFE JALAN REFORMASI DI KOTA PONTIANAK

  SITI ALAWIYAH NIM. A1012181037

  • PDF
  • PDF

• STUDI KOMPARATIF KEKUATAN ALAT BUKTI SURAT ELEKTRNONIK (E-MAIL) DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA BERDASARKAN KUHPERDATA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

  LYSA RAHAYU PEBRIYANTI NIM. A1012151226

  • PDF
  • PDF

• PENYELESAIAN SENGKETA BAK BATAS TANAH MENURUT ADAT DAYAK LIMBAI ANTARA PEMILIK TANAH DENGAN PERUSAHAAN KELAPA SAWIT PT. BINTANG PERMATA KHATULISTIWA DI DUSUN LENGKONG SANGSANG DESA SUNGAI SAMPUK KECAMATAN MENUKUNG KABUPATEN MELAWI

  DELVIA NIM. A1012181059

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 15 TAHUN 2019 (STUDI DI KELURAHAN SAIGON KECAMATAN PONTIANAK TIMUR)

  AISYAH HUMAIRAH NIM. A1011161194

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN KEWAJIBAN PT. SWADAYA MUKTI PRAKARSA DALAM PEMBAYARAN UANG PESANGON BAGI PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DI KABUPATEN KABUPATEN KAYONG UTARA

  MILGENIUS ADENDY PUTRA WIANEKOW NIM. A1012181256

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

  ALDI NIM. A1012181239

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PEKERJA BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 1312/DISNAKERTRANS/2019 TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 (Studi Pada Warung Kopi Alibaba Di Kota Pontianak)

  RIFQI RAFIF NAUFAL NIM. A1011151173

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DESA BERDASARKAN PASAL 6 PERATURAN BUPATI KABUPTEN KUBU RAYA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

  SY ARIFIN HABIBI NIM. A1011161111

  • PDF
  • PDF

• UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM POLSEK PONTIANAK SELATAN

  MAULATA PRATAMA NIM. A1012131224

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN TINDAKAN ULTRA VIRES

  VICKY MERCY HARIYONO NIM. A1011181076

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANGKUTAN ORANG DENGAN BUS YANG JUGA MENGANGKUT KENDARAAN RODA DUA (MOTOR) DI KOTA PONTIANAK

  MUHAMMAD ZULFADLI AZIMI NIM. A1012181241

  • PDF
  • PDF

• FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA PROSTITUSI ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA PONTIANAK

  DEBY AMELIA FEBIANTARI NIM. A1011171188

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PT. PERTAMINA (PERSERO) DALAM KONTRAK PENYEDIAAN PASOKAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TERHADAP KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DI KOTA PONTIANAK

  ASRI MUHARANI ARSA NIM. A1012171079

  • PDF
  • PDF

• FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA PONTIANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

  AGUSTINA TOREY NIM. A1011141156

  • PDF
  • PDF

• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PEMBUATAN KARYA TULIS

  DARMA YOGI ANGGARA NIM. A1012181252

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn)

  MAS AGUS AQIL NIM. A1012181143

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TIMBULNYA MUCIKARI ANAK DI KOTA PONTIANAK.

  UTHAMI NIM. A1011171016

  • PDF
  • PDF

• PERDAGANGAN SEPATU IMITASI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DI KOTA PONTIANAK

  YUNI ARTINA NIM. A1011171087

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAANPASAL 3 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM PEKERJAAN PADA KETINGGIAN (STUDI PEKERJA KONSTRUKSI BANGUNAN DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA)

  NILLA MULYANIS NIM. A1012161187

  • PDF
  • PDF

• KEDUDUKAN HUKUM ISTERI DAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN YANG DI LAKUKAN TANPA PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA PONTIANAK

  INDAH SETIANINGRUM NIM. A1012181201

  • PDF
  • PDF

• PELAYANAN PERMOHONAN HAK GUNA USAHA BERDASARKAN PASAL 5 AYAT (5) PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

  UNTUNG WIDODO NIM. A1012171090

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PIHAK PENGELOLA KIWANO DAYCARE KEPADA ORANG TUA ATAS KELALAIAN PADA MASA PENITIPAN DI KOTA PONTIANAK

  DELA PUSPA ANDARI NIM. A1011181121

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PEMILIK MODAL PADA PEMILIK TANAH DALAM PERJANJIAN MODAL USAHA BERSAMA ATAS PEMBANGUNAN GREEN HOUSE HIDROPONIK DI DESA WAJOK HULU KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN MEMPAWAH

  AVIANDA AJENG RAHMATIKA NIM. A1012151141

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HAK ANAK INDONESIA ATAS KESEHATAN DITINJAU DARI KONVENSI HAK-HAK ANAK PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA 1989

  WINDDY BUNARDY NIM. A1011171069

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BAJU MANIK SUKU DAYAK TAMAN SEBAGAI PENGETAHUAN DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DITINJAU DARI KONVENSI UNESCO TENTANG PERLINDUNGAN DAN PROMOSI KERAGAMAN EKSPRESI BUDAYA TAHUN 2005

  CHRISTIAN BERNAD POLOKAYU NIM. A1011171065

  • PDF
  • PDF