Vol. 2 No. 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN

Articles

• TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGANGKUTAN LAUT PT. MEGA SEGARA TERHADAP KERUSAKAN BARANG MILIK PENGIRIM DI KOTA PONTIANAK

  FIDALIA JAYADINATA - A01110160

  • PDF
  • PDF

• KEJAHATAN DESERSI (STUDI KRIMINOLOGI TERHADAP ANGGOTA TNI-AD DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-05 POTIANAK)

  HENRA SIAHAAN - A01110171

  • PDF
  • PDF

• IMPLIKASI HUKUM KEBERADAAN TAP MPR DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

  ANUM - A01110188

• KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN GUGATAN CERAAI DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

  JARMAWATI PUTRI PAMUNGKAS - A11110116

  • PDF

• PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMILIK BANGUNAN YANG MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATAS SUNGAI KAPUAS KELURAHAN TAMBELAN SAMPIT KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

  SUKMAWATI ADENG - A01110217

  • PDF

• PELAKSANAAN WAJIB LATIHAN KERJA SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA BAGI ANAK HUBUNGANNYA DENGAN HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS II B SUNGAI RAYA

  ANTIRI NOPIKASARI - A01110186

  • PDF

• FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA/SMK) DI RENTAL PLAYSTATION DI KOTA PONTIANAK

  MICHAEL BARUS - A01110205

  • PDF

• STUDI KOMPARATIF PEMBAGIAN WARIS ANAK PEREMPUAN ANTARA HUKUM WARIS ISLAM DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

  NURUL FAJRIEN - A01110006

  • PDF

• SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENIMBULKAN KEMATIAN (UNDANG-UNDANG NOMOR. 22 TAHUN 2009, JO. PASAL 359 KUHP) DI KECAMATAN TAYAN HULU KABUPATEN SANGGAU

  ALFONSUS HENDRI SOA - A01110058

  • PDF

• PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN (STUDI KASUS DI DESA PERAPAKAN KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS)

  AMIR - A01110183

  • PDF

• PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH IBU-IBU RUMAH TANGGA DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI DI KOTA PONTIANAK

  RONNY FIRMANSYAH - A01104084

  • PDF

• PERAN MEDIASI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN UNTUK MENGURANGI PENUMPUKAN PERKARA

  YOLENDRA - A01107126

  • PDF

• PEMBAGIAN HARTA WARIS SUKU MADURA KECAMATAN SINGKAWANG UTARA KOTA SINGKAWANG DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

  SAFARUDIN - A01110213

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU USAHA WARALABA (FRANCHISE) NASIONAL BIDANG KULINER YANG BELUM BERSERTIFIKASI HALAL DI KOTA PONTIANAK DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

  EVA YULYANA - A01110193

  • PDF

• KEWAJIBAN PELAKU USAHA MENCANTUMKAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA PRODUK ELEKTRONIK RUMAH TANGGA DI KOTA PONTIANAK

  NILA JUNIARTI - A01110207

  • PDF

• PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DI KOTA PONTIANAK DIKAITKAN DENGAN ALIH FUNGSI RUKO MENJADI SARANG WALET

  TAN LIE HIAN - A11109022

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 20 UUPA NOMOR 5 TAHUN 1960 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010, TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DALAM KAITANNYA DENGAN STATUS HAK MILIK ATAS TANAH

  DICKI BAKHTIAR - A11109129

  • PDF

• FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENCURIAN TENAGA LISTRIK DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN BENGKAYANG DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI

  JAMA’IN - A01110199

  • PDF

• TINDAK PIDANA KORUPSI ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA SEI BEMBAN KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

  BUDIARJO - A11107322

  • PDF

• KAJIAN YURIDIS TERHADAP KETERWAKILAN OPOSISI SURIAH DI LIGA ARAB BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

  DIMAS PRAYOGA - A01110047

  • PDF

• ANALISIS KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN PEMILUKADA YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK DAN DARI CALON PERSEORANGAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

  SITI AMINAH - A01110215

  • PDF

• PENDAPAT PEMUKA AGAMA ISLAM KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL DENGAN LAKI-LAKI YANG BUKAN MENGHAMILINYA

  KUNTI ROSITA - A01110202

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH ANTARA PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA DENGAN PIHAK PEMBELI KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN PONTIANAK

  GUNAWAN HENDRY KUSUMA - A01110194

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA PADA TAMAN NASIONAL BUKIT BAKA BUKIT RAYA DI KABUPATEN SINTANG

  WILLY ALFON - A01107150

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE

  GABRIELLA POSSENTI - A01110146

  • PDF

• HUKUM PIDANA TERHADAP WARTAWAN PENERIMA SUAP DARI INSTANSI PEMERINTAH DALAM UU RI NO. 31 TAHUN 1999 Jo 20 "“ 2001" TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH KOTA PONTIANAK

  FITRI YANA - A11110030

  • PDF

• FAKTOR-FAKTOR TERDAKWA YANG DIPUTUS BEBAS TIDAK MEENGAJUKAN GANTI KERUGIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

  AL AMINUDDIN - A01106138

  • PDF

• KEWAJIBAN PELAKU USAHA MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA PADA LABEL KEMASAN PRODUK PANGAN OLAHAN (INDUSTRI RUMAH TANGGA) DI KOTA PONTIANAK

  ADHITYA PRATAMA - A01106050

  • PDF