PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEBERADAAN PENGECER BBM YANG MENGGUNAKAN NAMA PERTAMINI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi di Kabupaten Kubu Raya) Oleh :
Abstract
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Keberadaan Pengecer BBM Yang Menggunakan Nama Pertamini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi(Studi di Kabupaten Kubu Raya). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Telah Melakukan Pengawasan Terhadap Keberadaan Pengecer BBM yang Menggunakan Nama Pertamini dalam melakukan pengawasan petugas pengawas melakukan tahap persiapan sebagai tahap awal dari mekanisme Pengawasan Terhadap Keberadaan Pengecer BBM yang Menggunakan Nama Pertamini sebagai berikut : Sebelum petugas pengawas memulai pengawasan terhadap perseorangan atau SPBU, terlebih dahulu disiapkan surat tugas dan pemberitahuan kepada perseorangan atau SPBU yang akan didatangi mengenai maksud dan tanggal kedatangan berupa pengawasan rutin dinas perindustrian dan perdagangan. Mengumpulkan dan mempelajari seluruh data yang tersedia untuk mendapatkan gambaran serta merencanakan langkah pengawasan Mempelajari laporan tim pengawas yang terdahulu untuk menghindari kesalahan dalam menyusun laporan pengawasan dan Petugas Pengawas mengadakan inventarisasi masalah yang perlu diselesaikan dengan perseorangan atau badan yang memperjualbelikan bahan bakar minyak Pengecer BBM yang Menggunakan Nama Pertamini daerah Kabupaten Kubu Raya yang akan di awasi.
Kata Kunci : Pengawasan, pengecer, Pertamini
Abstract
This thesis discusses the Supervision of Regional Governments on the Existence of BBM Retailers Using the First Name Based on Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas (Study in Kubu Raya District). The research method used in writing this thesis is to use normative and sociological legal research methods. From the results of this thesis research, it was concluded that the Kubu Raya District Government Has Conducted Supervision of the Existence of BBM Retailers who Use the First Name in supervising the supervisory officers performing the preparatory stage as the initial stage of the Oversight of the Existence of the BBM Retailers Using the First Name as follows: Before the officer Supervisors start supervision of individuals or gas stations, first prepared a letter of assignment and notification to individuals or gas stations that will be visited regarding the purpose and date of arrival in the form of routine supervision of the industrial and trade services. Collect and study all available data to get an overview and plan supervision measures Study the report of the previous supervisor team to avoid mistakes in preparing supervision reports and Supervisors conduct an inventory of problems that need to be resolved with individuals or entities that trade fuel oil retailers who use names Pertamini, the district of Kubu Raya, which will be monitored.
Keywords: Supervision, retailer, Pertamini
References
Daftar Pustaka
A.W Bradley, Pengadilan mempunyai peranan penting dalam tradisi Rule of Law, karena penafsiran-penafsirannya terhadap peraturan perundang-undangan akan sangat menentukan bagi keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu Negara, Oxford University Press, 2000.
A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Bandung: Mandar Maju, 1990.
Abdul Gaffar Karim El. All, “Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia,†Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009,.
Arie Sukanti Hutagalung, Analisa Yuridis Keppres 55 Tahun 1993,(Diklat DDN: Jakarta,2001), halaman
Bagir Manan, Sistem dan Tehnik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah, Universitas Islam Bandung : LPPM UII 1985.
Boedi Harsono,Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya , Jilid i, (Jakarta,Djambatan,2003.
De. Haan. P.et.al. Bestuurscerht in de Sociale Rechtsstaat, Dee, Mentarium, Kluwer : Deventer, 1986.
Djokosutono, Hukum Tata Negara, Himpunan Kuliah, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.
Erfan Fachruddin, Konsekuensi Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Disertasi, PPs-Unpad, Bandung, 2003,.
Emil Salim,†Permasalahan Strategis Otonomi Daerah, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Dilema Penerapan Otonomi daerah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkunganâ€, Yogyakarta: 9 Agustus 2001.
Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
H. Azhari, Teori Bernegara Bangsa Indonesia : Satu Pemahaman Tentang Pengertian-pengertian dan Asas-asas Dalam Hukum Tata Negara, Dalam Politik Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004,.
Harold H. Titus, et al, Living Issues in Philisophy, alih bahasa HM Rusyidi, Persoalan-persoalan Filsafat, Jakarta, Bulan Bintang , 1984
