Vol. 14 No. 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN

Published: 2018-11-12

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PENAMBAHAN NORMA PENETAPAN TERSANGKA DAN PEMBERITAHUAN SPDP SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015)

AAN,SH NPM. A2021161047
- PDF
EKSISTENSI ORGANISASI ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA PASCA TERBITNYA SURAT KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 73/KMA/HK.01/IX/2015 TENTANG PENYUMPAHAN ADVOKAT

AKBAR FIRMANSYAH, SH NPM. A2021161077
- PDF
PENGEMBALIAN ASET (ASSET RECOVER) HASIL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERADA DILUAR NEGERI OLEH KEJAKSAAN BIDANG INTELIJEN

AMBO RIZAL CAHYADI,SH NPM. A2021161046
- PDF
PERAN PETUGAS LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) DALAM PEMBINAAN TERHADAP ANAK YANG DIJATUHI HUKUMAN PIDANA DI SUNGAI RAYA

Drs, ANDREAS. CP.F.SERY, S.Pd. NPM. A2021161081
- PDF
PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PEDOFILIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG

ANDI TRI SAPUTRO,SH NPM. A2021161045
- PDF
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PELUNASAN PAJAK BUMI BANGUNAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MENDAPATKAN SURAT PENGANTAR NIKAH (STUDI DI KOTA PONTIANAK)

ANITA SITORUS, SH NPM. A2021161051
- PDF
STRATEGI PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLDA KALIMANTAN BARAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009

AWANG SURAWAN, S.H. NPM. A2021161085
- PDF
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (Studi Pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Sompak Kabupaten Landak)

BEATA MEL, SH. NPM. A2021161066
- PDF
ANALISIS SPLITZING (PEMISAHAN PERKARA) PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Study Terhadap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat)

BHUDHI KUSWANTO NPM. A2021161029
- PDF
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM (Studi Di Pengadilan Negeri Singkawang)

CHARLIE NOBEL, SH NPM. A2021161076
- PDF
KEBIJAKAN PENGATURAN DISSENTING OPINION SEBAGAI UPAYA KEBEBASAN HAKIM UNTUK MEMBERI KEADILAN MELALUI PUTUSAN DALAM UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU, SH. NPM. A2021161013
- PDF
KOORDINASI TAHAP PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2018

DEDI AGUSTONO, S.I.K NPM. A2021161095
- PDF
ANALISIS KEWENANGAN BALAI KARANTINA PERTANIAN DENGAN DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TERKAIT LALU LINTAS HEWAN DAN PRODUK HEWAN (Studi di Kalimantan Barat)

DRH. DEVI KUSUMANINGRUM NPM. A2021161049
- PDF
PERBANDINGAN PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH (Studi Kasus Terhadap Putusan Hakim Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mpw dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN MPW)

DIAH PURWADANI, S.H. NPM. A2021161033
- PDF
TINJAUN YURIDIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HASIL DENDA PELANGGARAN TERHADAP PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK DALAM KONTRIBUSINYA BAGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SESUAI DENGAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN OPRASIONAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

DODHY ARYO YUDHO, SH NPM. A2021161072
- PDF
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 32Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

ENGKUS KUSNADI, SH NPM. A2021164094
- PDF
REFORMULASI PASAL 5 AYAT 1 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG KAITANYA DENGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK

FAHRUL ANGGARA PUTRA, S.Pd. NPM. A2021161006
- PDF
ANALISIS YURIDIS TERHADAP MANIPULASI PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH PENGUSAHA KOTA PONTIANAK SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT (Studi Terhadap Penerapan Prinsip dan Azaz-Azaz Hukum Pidana)

GUNAWAN, SH NPM. A2021161089
- PDF
IMPLEMENTASI SMART CITY (KOTA CERDAS) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) TAHUN 2015-2019 (Studi Kota Pontianak)

HADI WINATA, S.H. NPM. A2021161060
- PDF
AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK KALBAR SYARIAH CABANG PONTIANAK)

HAFIDZAL IMAM ZEINDIQA, SH NPM. A2021141045
- PDF
KOORDINASI TNI DAN POLRI DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (Studi Di Kalimantan Barat)

HARIANI, SH NPM. A2021161063
- PDF
EFEKTIFITAS SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR MENURUT PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2016 (Studi Di Perbatasan Entikong-Malaysia)

HARIYANTO. H,S. Sos NPM. A2021161092
- PDF
PENGATURAN BATAS WAKTU PENYEDIAAN SALINAN PUTUSAN PERKARA PERDATA DALAM KAITANNYA DENGAN UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENCARI KEADILAN

HENDRA AZWAR, SH NPM. A2021161042
- PDF
PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

JAHORAS SIRINGORINGO, SH NPM. A2021161028
- PDF
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS (RUSUS) APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH PERBATASAN KABUPATEN KAPUAS HULU

JOKO PROBOWINARTO, SH NPM. A2021161097
- PDF
KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK PADA KASUS PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2016/PN.Ptk Dan Putusan Nomor1211/Pid.Sus/ 2016/PN.Ptk.)

JULFARIDA, SH NPM. A2021161034
- PDF
KEBIJAKAN PELAYANAN BPJS KESEHATAN DALAM KAITANNYA DENGAN BIAYA TAMBAHAN NAIK KELAS PERAWATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMANGKAT

JULI ASTUTI. SKM NPM. A2021161019
- PDF
DIFERENSIASI PENETAPAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA (Studi Di Kabupaten Sanggau)

KONSTANTINUS, SH. NPM. A2021161098
- PDF
LEGALITAS BIDANG HUKUM POLDA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG ADVOKAT (Studi di Polda Kalimantan Barat)

KUSDARWANTO, SH. NPM. A2021161018
- PDF
KAJIAN TERHADAP KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM MENERAPKAN KETENTUAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH (Studi Terhadap Perusahaan Di Kota Pontianak)

MAGDALENA PRASETYARINI, SH NPM. A2021161007
- PDF
PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEBERADAAN PENGECER BBM YANG MENGGUNAKAN NAMA PERTAMINI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi di Kabupaten Kubu Raya) Oleh :

MARRIO GINARTO, SH NPM. A2021161016
- PDF
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT. SINAR DINAMIKA KAPUAS I BATU BUIL DALAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT DESA BATU BUIL

MUHAMMAD HABI. SH NPM. A2021161053
- PDF
PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA DI BAWAH STRAF MINIMUM KHUSUS OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomer 243/PID.SUS/PN.PTK)

MULYADI UMAR S.H NPM. A2021161038
- PDF
UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN TRANSNASIONAL PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA-MALAYSIA

MUNAWAR RAHIM, SH. NPM. A2021161044
- PDF
EFEKTIVITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI

RAFIAH, S.SOS., M.T. NPM. A2021161068
- PDF
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERKAIT DENGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

RAHADI KANESHA , S.H. NPM. A2021161065
- PDF
PENYALAH GUNAAN KARTU IDENTITAS LINTAS BATAS DALAM RANGKA PERDAGANGAN BEBAS DI ENTIKONG SEHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN SOSEK-MALINDO

RAHMAD KARTONO, S.H. NPM. A2021161075
- PDF
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI PENAL TERHADAP SERTIFIKAT GANDA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BPN RI NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESIAN KASUS PERTANAHAN (Studi di Kabupaten Kubu Raya)

RICK JACKSON, SH NPM. A2021161064
- PDF
DOKTRIN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORUPTOR DIKAJI DARI POLITIK KRIMINAL DAN ETIOLOGI KRIMINAL

RUTH PRAYSCILA SIMAMORA, S.H. NPM. A2021161086
- PDF
TUGAS DAN WEWENANG DPRD DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Di DPRD Kabupaten Melawi)

SAHPRI, S.SOS. NPM. A2021161001
- PDF
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI SUNGAI MANDOR KABUPATEN LANDAK

SAMSUL BAKRI, SH NPM. A2021161093
- PDF
PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) DALAM MENYELESAIKAN MASALAH PERDATA MEWAKILI BUMN (Studi Pada BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkayang)

SRI AMBAR PRASONGKO, SH. NPM. A2021161079
- PDF
DEKRIMINALISASI ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 DITINJAU DARI PERSPEKTIF AGAMA, SOSIOLOGIS DAN PSIKOLOGIS

SUNARTI. R, S.Ag NPM. A2021161082
- PDF
KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH SD NEGERI DAN SMP NEGERI DALAM PEREKRUTAN TENAGA GURU HONORER DITINJAU DARI PASAL 8 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang)

SUNARTO, SH NPM. A2021161061
- PDF
ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT PEGAWAI TANPA AGUNAN PADA BANK PASAR KOTA PONTIANAK

SUNITA SAPUTRI, SH. NPM. A2021141041
- PDF
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN

SUPRIYATNA RAHMAT, SH. NPM. A2021161026
- PDF
EVEKTIVITAS PENGAWASAN BAPENDA TERHADAP BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) BERDASARKAN PERDA KABUPATEN SINTANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH (Studi Di Kabupaten Sintang)

TUTI YANA NPM. A2021161056
- PDF
PENEGAKAN HUKUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERKAIT PERUBAHAN BANGUNAN KOMPLEK-KOMPLEK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Studi Di Kota Pontianak)

YESI MAYASARI, SH NPM. A2021161059
- PDF
PELAKSANAAN PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (STUDI DI INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU)

YOHANES FATELIUS HENDRA, SH NPM. A2021161011
- PDF
PERANAN PEMERINTAH DAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KONFLIK ANTARA KELOMPOK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (Studi Di Kabupaten Ketapang)

YOSEP DAPEL, S.H NPM. A2021161023
- PDF
DISPARITAS PUTUSAN PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK BAKATI"™ DI KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS

YUSAK SUTOMO, S.K.M. NPM. A2021161020
- PDF
TINJAUAN HUKUM PENGGUNAAN KUASA MUTLAK SEBAGAI PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DALAM UPAYA MEMBERIKAN PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH

ANA GUSVIA, SH. NPM. A2021141071
- PDF
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAPOLRI BERDASARKAN PERKAP NO. 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMOLISIAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN POLMAS SEBAGAI UPAYA MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (Studi di Wilayah Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang)

ASEP MUSTOPA KAMIL, SH. NPM. A2021161015
- PDF
ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH CICIL EMAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PONTIANAK

DWI NURUL HASNAWATI, S.H. NPM. A2021161009
- PDF
INDENPENSI DOKTER DALAM MEMBERIKAN RESEP OBAT KEPADA PASIEN DIKAITKAN DENGAN KODE ETIK KEDOKTERAN BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA NO.221/PB/A.4/04/2002 TENTANG PENARAPAN KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA (Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah Landak)

FLORENTINA MERRY, S.Farm. NPM. A2021161037
- PDF
PERSETUJUAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN EKSPLORASI PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDI DI KABUPATEN KETAPANG)

GUNAWAN, SH NPM. A2021161048
- PDF
IMPLEMENTASI PROGRAM PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM RANGKA MEMBERIKAN KEPASTIAN DANPERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERTANAHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 35 TAHUN 2016 (STUDI DI KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA)

RENDYARTA HANAFI, ST NPM. A2021161050
- PDF
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMBERI BANTUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM (Studi Kasus Di Kota Pontianak)

HAMSATUN, SH NPM. A2021161005
- PDF
PERTANGGUNGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT WALIKOTA SINGKAWANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PROGRAM PEMBAHARUAN AGRARIA NASIONAL DI KOTA SINGKAWANG

ANDREAS WIDIHANDOKO, SH. NPM. A2021141084
- PDF
KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) YANG MEWAKILI PEMERINTAH MAUPUN BUMN UNTUK BERTINDAK SEBAGAI KUASA HUKUM DALAM PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS (SKK) (Study Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat)

IRINA OKTATIANI, SH NPM. A21212050
- PDF
KEPERSERTAAN TENAGA KERJA PADA BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP TENAGA KERJA (Studi Kasus pada BPJS Ketenagakerjaan di Kota Pontianak)

SUKMAWATI, S.SOS NPM. A2021161004
- PDF