OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK ALAT-ALAT BERAT/BESAR PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 1/PUU-X/2012
Abstract
Abstrak
Tesis ini membahas tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat/Besar Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/Puu-X/2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh bahwa Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat/Besar Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PUU-X/2012 Sudah Berjalan Optimal. Optimalisasi Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat/Besar Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PUU-X/2012, yang mana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan Pemohon mengenai Pengujian Undang-Undang (PUU) No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) No. 1/PUU-X/2012. Pajak Alat Alat Berat dan Alat-Alat Besar merupakan pajak yang dipungut oleh oleh Provinsi. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah "Kendaraan Bermotor alat - alat berat atau alat - alat besar adalah alat - alat yang dapat bergerak / berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen".
Kata Kunci : Pemungutan Pajak, Alat-Alat Berat.
Abstract
This thesis discusses the Optimization of Heavy Equipment Tax Collection at the Financial Management Agency and Regional Revenue of West Kalimantan Province after the Decision of the Constitutional Court Number: 1 / Puu-X / 2012. The research method used in writing this thesis is to use normative and sociological legal research methods. From the results of this thesis study, it was found that the collection of tax on heavy equipment at the Financial Management Agency and Regional Revenue of West Kalimantan Province after the decision of the Constitutional Court Number: 1 / PUU-X / 2012 was running optimally. Optimizing Tax Collection of Heavy Equipment at the Financial Management Agency and Regional Revenue of West Kalimantan Province After the Decision of the Constitutional Court Number: 1 / PUU-X / 2012, which the Constitutional Court (MK) Decision rejected all Petitioners' petitions regarding Testing the Law (PUU) No. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies (PDRD Law) No. 1 / PUU-X / 2012. The tax on heavy equipment and large equipment is a tax collected by the province. Since the enactment of Law No. 28 of 2009 concerning Regional taxes and Regional Retributions, and the Regional Regulation of West Kalimantan Province Number 8 of 2010 concerning Regional Taxes "Motorized Vehicles - heavy equipment or large equipment - are tools that can move / move place and not permanently attached ".
Keywords: Tax Collection, Heavy Equipment.
References
Daftar Pustaka
Abdurrahman, 1987. Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah, Jakarta: Media Sarana Press.
Achmad Tjahyono & Muh. Taufik Husein, 2002. Perpajakan di Indonesia; Yogyakarta : YKPM.
Amir Santoso,1992. Analisa Kebijakan Publik : Suatu Pengantar, Jurnal Ilmu Politik No. 3, Jakarta : Gramedia.
Amrah Muslimin, 1982. Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, Bandung : Alumni.
Anderson, James E. 1979. Public Policy Making, New York: Holt, Rinehart and Winston.
Arifin P Soeria Atmaja, 2009. Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik, dan Praktik, Jakarta : Rajawali Pers.
Bagir Manan, 1990. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Azas Desentralisasi Menurut UUD 1945. Disertasi, Bandung : Universitas Padjadjaran.
Connolly, Sara and Alistair Munro, 1999. Economics of The Public Sector, New York: Prentice Hall.
Davey, K.J. 1988. Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi DUnia Ketiga, diterjemahkan oleh Amanullah, Jakarta:UI Press.
Dye., Thomas R. 1978. Understanding public policy, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs.
Easton, David. 1953. The Political System, New York: Knopf.
Erly Suandi, 2000. Hukum Pajak, Jakarta : Salemba Empat.
Eti Rochaety, dkk. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, Bumi Akara, Jakarta, 2010.
Friedrick, Carl J. Friedrick, 1963. Man and His Government, New York: Mc Graw Hill.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
