Vol. 14 No. 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN

Published: 2018-12-12

PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN OLI SEPEDA MOTOR PALSU DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

FITRIYANA, SH NPM. A2021161087
- PDF
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MEMASUKAN PRODUK SEGAR HORTIKULTURA KE WILAYAH KALIMANTAN BARAT DARI MALAYSIA YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

SUCI APRIYANTI, SH NPM. A2021161088
- PDF
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN DI WILAYAH PERBATASAN DARAT JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DITINJAU DARI PASAL 102 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN

LULUS HADI PURNAWAN, SH. NPM. A2021161024
- PDF
URGENSI LEMBAGA PENJAMIN DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI KREDIT (CREDIT UNION)

ABIGAEL KRISTIANTI OCTAVIANA, SH. NPM. A2021161040
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI KARET AKIBAT RENDAHNYA HARGA JUAL KOMODITAS KARET ALAM DI KABUPATEN SINTANG BERDASARKAN KETETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR SEMBILAN BELAS TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

ALBED SANTY NPM. A.2021161017
- PDF
PERAN MEDIASI OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBANTU MENYELESAIKAN KONFLIK ANTARA MASYARAKAT DENGAN PERKEBUNAAN KELAPA SAWIT BINTANG PERMATA KHATULISTIWA DI DUSUN LENGKONG SANGSANG DESA SUNGAI SAMPUK

ANDI PRAYOGA, SH NPM. A2021161054
- PDF
SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KABUPATEN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya)

ARIFIN NOOR AZIZ, SH. NPM. A2021161003
- PDF
ANALISIS YURIDIS TERHADAP MODEL PENETAPAN STATUS HUKUM RUMAH PELANGI DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEHUTANAN

BARTOLOMEUS, S. Ag. NPM. A2021161022
- PDF
ANALISIS YURIDIS PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)ANGGOTA DPRD KOTA PONTIANAK YANG TERKAIT KASUS TINDAK PIDANA (STUDY KASUS PADA ANGGOTA DPRD KOTA PONTIANAK)

DEDDY SUPRIANTO NPM. A2021141011
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA OUTSOURCHING TERHADAP PEMUTUSAN KERJA SECARA SEPIHAK OLEH PENGUSAHA (STUDI KASUS PERKARA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 21/Pid.Sus-PHI/2016/PN.PTK)

DESI HERAWATI, SH NPM. A2021161062
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA OUTSOURCING SEKTOR BONGKAR MUAT DI KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN MEMPAWAH

HARLINDA, SH NPM. A2021161032
- PDF
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENERBITAN SERTIFIKAT GANDA DALAM BIDANG PERTANAHAN

I NYOMAN SENA, SH NPM. A21210072
- PDF
OPTIMALISASI TUPOKSI BADAN ANGGARAN DPRD DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN APBD (Studi Pada Banggar DPRD Kabupaten Kubu Raya)

JOKO TRIONO, SH. NPM. A2021161008
- PDF
IMPLEMENTASI PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA LOKAL SEBAGAI BENTUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) (Studi Pada PT. Kayong Agro Lestari)

JULES SARAGIH RUMAHORBO, SH NPM. A2021161096
- PDF
KEDUDUKAN PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA SEBAGAI AGEN TUNGGAL PEMASARAN PRODUK PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII DITINJAU DARI HUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

MUHAMMAD LARRY IZMI NPM. A2021141075
- PDF
PENYELESAIAN PINJAMAN BERMASALAH PADA UNIT USAHA DANA BERGULIR MASYARAKAT BUMDES BERSAMA MITRA SENARA KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU

MUHAMAD IQBAL MUKHLIS, S.Sy. NPM. A21212030
- PDF
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA GUGATAN WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI

NESY INDAH JANUARISMA, SH. NPM. A2021161030
- PDF
PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN PERAIRAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN YANG MENGGUNAKAN PUKAT HARIMAU (TRAWL) KHUSUS KAPAL DIBAWAH 5 GT (GROSS TON) BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN DI WILAYAH KABUPATEN MEMPAWAH

RIDO PUTRA, SH NPM. A2021141033
- PDF
PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN SAMBAS

ROBERTUS SAPTO LEGOWO, SH. NPM. A2021141079
- PDF
ANALISIS EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PELACURAN DAN PORNOGRAFI

SRI SUDONO SALIRO, SH NPM. A2021161031
- PDF
PERANAN ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER INDONESIA (ALFI/ILFA) DALAM MENCEGAH TERJADINYA PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI BIDANG JASA ANGKUTAN PETI KEMAS (Studi di Kota Pontianak)

STEPANUS, ST., SE NPM. A2021161083
- PDF
TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP NAKHODA KAPAL YANG MELAYARKAN KAPALNYA TANPA LAIK LAUT SESUAI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) DARI SYAHBANDAR BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak)

SURAHMAN S.H., NPM. A2021161010
- PDF
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM TERKAIT TRANSPARANSI PERUSAHAAN YANG AKAN GO PUBLIK

SYAHRI, SH NPM. A21212073
- PDF
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS BERAT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KOTA PONTIANAK

TEGUH DWI RIYANTO, SH NPM. A2021161057
- PDF
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA (HPHK) DAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA (OPTK) DARI MALAYSIA KE KALIMANTAN BARAT/INDONESIA

drh. YONGKI WAHYU SETIAWAN NPM. A2021161027
- PDF
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAH DESA (Studi di Kabupaten Kubu Raya)

JAINAL ABIDIN, S.Hi. NPM. A2021161035
- PDF
PENEGAKAN HUKUM ADAT TERHADAP LARANGAN PENANGKAPAN IKAN DENGAN ALAT WARIN DI KECAMATAN BUNUT HILIR PERSPEKTIF HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI KAPUAS HULU)

KHAIRI KAMSIDI YANTO, S.H NPM. A2021161014
- PDF
PENYELESAIAN KEKERASAN TERHADAP ETNIS ROHINGYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

RUSADI, SH A2021151006
- PDF
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN DI PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG BERDASARKAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN KABUPATEN /KOTA

RUSTIARNI, SH NPM. A21212088
- PDF
KEBIJAKAN NON PENAL OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MELAWI MELALUI PENYULUHAN P2TP2A DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN TERHADAP ANAK

ERMAWATI PUSPITASARI, SH NPM. A2021151031
- PDF
ANALISIS YURIDIS-NORMATIF TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016

AGUS SUROTO, SH NPM. A2021161099
- PDF
TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK GANDA (OVERLAPPING) (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak)

I KETUT SUNARTA, SH NPM. A2021141081
- PDF
KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP MODEL PEMBINAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LPKA YANG BERSUMBER PADA PENDIDIKAN FORMAL DI INDONESIA

SARI PRILIYANA, SH NPM. A2021161067
- PDF
- PDF
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KERUGIAN PT PLN (PERSERO) AKIBAT PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK TANPA ALAS HAK OLEH BUKAN PELANGGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR : 0088-Z.P/DIR/2016 TENTANG PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

ARIF ANDIKA PUTRA, SH NPM. A2021161002
- PDF
PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SENGKETA TANAH WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 1/PDT.G/2014/ PN MPW dan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 50/PDT/2014/PT PTK)

HERWINA PEBRIANTI HADI, SH NPM. A21213072
- PDF
PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KAITAN PENETAPAN KAWASAN PLASMA OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

LADI, SH NPM. A2021161043
- PDF
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK ALAT-ALAT BERAT/BESAR PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 1/PUU-X/2012

RICKO ADIANTO, SH NPM. A2021151036
- PDF