AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
Abstract
Abstrak
Tesis Ini Membahas Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten MelawI. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan sosilogis., adapun permasalahan yang diambil dalam penelitian Tesis adalah : Indikator-Indikator Apa Saja Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Melawi. Sampai Sejauh Mana Pengaruh Indikator-Indikator Tersebut Terhadap Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Melawi. Upaya Apa Saja Yang Dapat Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Melawi . Dari hasil penelitian terdapat pembhasan penelitian yaitu a. Indikator Kerangka Pengukuran Kinerja : Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama : Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis : Secara umum Pemerintah Kabupaten Melawi telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Pemerintah Kabupaten Melawi sebanyak 2 sasaran.Pengaruh Indikator-Indikator Tersebut Terhadap Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Melawi. Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan RPJMD Kabupaten Melawi sudah berjalan. Meskipun demikian, masih banyak pengaruh indikator-indikator tersebut terhadap penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Melawi yang perlu diperbaiki dan menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaannya untuk menjadi lebih maksimal lagi. Adapun faktor penghambat yang dimaksud diantaranya adalalah SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih kurang, adanya program/kegiatan yang bersifat kondusif/tidak menentu, adanya perubahan kebijakan, ritme/periode pemerintah pusat dan daerah yang berbeda, dan faktor alam.
Kata Kunci: Melawi, Kinerja, Akuntabilitas
Abstract
This thesis discusses the performance accountability of the MelawI district government agencies. This study uses a normative approach and a sosilogical approach. The problems taken in this thesis research are: What Indicators Affect Accountability of Performance of Government Agencies in Melawi Regency. To what extent the influence of these indicators on the performance accountability assessment of Melawi district government agencies. Any Efforts That Can Improve Performance Accountability of Melawi Regency Government Agencies. From the research results there are research limitations, namely a. Performance Measurement Framework Indicators: Performance measurement is used to assess the success and failure of implementing activities in accordance with the program, the targets that have been set in order to realize the mission and vision of government agencies. Achievement of Key Performance Indicators: In order to measure and improve performance and increase accountability for government performance, each government agency needs to establish Key Performance Indicators (IKU). Achievement of Strategic Target Performance: In general, the Melawi Regency Government has been able to carry out its duties in order to achieve the goals and targets set out in the Strategic Plan. The number of targets set to achieve the mission and vision of the Melawi Regency Government are 2 targets. The Influence of These Indicators on the Performance Accountability Assessment of Melawi Regency Government Agencies. Based on the explanation in the previous section, it can be said that the implementation of the Melawi Regency RPJMD has been running. Even so, there are still many influences of these indicators on the assessment of the Performance Accountability of Melawi Regency Government Agencies that need to be improved and become an inhibiting factor in its implementation to be even more maximal. The inhibiting factors in question include the lack of human resources (human resources), the existence of programs / activities that are conducive / uncertain, changes in policy, different rhythms / periods of central and regional government, and natural factors.
Keywords: Melawi, Performance, Accountability
References
A.G. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
Achmad Ruslan, Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, cet. 2, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013
Abdulkhadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004
Bastian, Indra. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Erlangga, Jakarta. 2006
Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Yogyakarta: Medio Presindo, 2008
Budi Wiyoto, Reset Evaluasai Kebijakan Publik Mitos Ketakutan Birokrasi Instrumen Strategik Good Governance. Malang. 2005
Bintoro Tjokroamidjojo. Reformasi nasional penyelenggaran good governance dan perwujudan masyarakat madani, Lembaga Administrasi Negara. Jakarta. 2003
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Sekretariat Pengembangan Public Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2002
Coralie Bryant dan Louise G. White, Manajemen Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1987
Dwi Martani., dkk, Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Cet. 1, (Jakarta : Salemba Empat, 2014)
Dokumen Kebijakan UNDP, Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan, dalam buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, Jakarta, 2000
Hesel Nogi Tangkilisan, Implementasi Kebijakan Publik, Yogyakarta: Lukman Offset, 2003
J.J.J. M. Wuisman, dalam M. Hisyam, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas, FE Ul, Jakarta, 1996
Lukman Ali, dkk., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1995
M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994
Mahsun, Mohamad. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta. 2014
Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Cet. 1, (Yogyakarta : Andi Offset, 2004)
Meuthia Ganie-Rochman, “Good governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannyaâ€, artikel yang dimuat dalam buku HAM: Penyelenggaraan Negara Yang Baik & Masyarakat Warga, Jakarta, 2000
Riant Nugroho, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003
Rony Hanitijo Soemitro, Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983
……….., Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
Robinson Tarigan, Perencanaan Pembangunan Wilayah, Bumi Aksara, Jakarta, 2005
Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
Sondang P. Siagian, Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta, 1985
Sondang P. Siagian, Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta, 1985
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001
Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
Sedarmayanti. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemimpinan yang Baik. Refika Aditama Bandung, 2010
Tangkilisan, Hessel Nogi. S. Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Lukman Offset. 2003
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
Peraturan Presiden No.45 Tahun 2016 Tentang RKP Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No 90 tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antar pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
