Vol. 16 No. 3 (2020): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN

Published: 2020-11-09

PELAKSANAAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN DANA DESA OLEH KEPOLISIAN (Studi Di Kabupaten Sekadau Tahun 2018)

ANGGON SALAZAR, S.I.K NIM. A2021181103
- PDF
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

ADE MUHAMMAD SYAMSU RIZAL, SH NIM. A2021181004
- PDF
KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA PT. PLN (Persero) KABUPATEN SINTANG SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA (Studi Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang)

AGUS EKO WAHYUDI, SH NIM. A2021181061
- PDF
MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DALAM UPAYA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERTANAHAN (Analisis Terhadap Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana)

BAGUS PUJIANTORO, S.H NIM. A2021181086
- PDF
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPEMILIKAN SENJATA AIR SOFT GUN TANPA IJIN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG SENJATA API UNTUK KEPENTINGAN OLAHRAGA (Studi Di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Barat)

CHARLES BERTO NICHOLAS KARIMAR, S.I.K NIM. A2021181106
- PDF
EFEKTIVITAS E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (STUDI KOTA PONTIANAK)

DEDI SUTOMO, SH NIM. A2021181087
- PDF
HARMONISASI TENTANG PENANGANAN PERKARA ANAK YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Penanganan Pidana Narkotika Yang Melibatkan Anak di Kabupaten Bengkayang)

DWI RAHARJO, SH NIM. A2021181092
- PDF
EFEKTIVITAS PASAL 4 HURUF A PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANAG NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH TERKAIT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA

D W I Y A N T I, ST., MT NIM. A2021181034
- PDF
EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN (RAZIA) DITINJAU DARI PASAL 264 DAN PASAL 265 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Di Satlantas Polresta Pontianak)

EKO BUDI DARMAWAN, S.I.K NIM. A2021181056
- PDF
PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH BATAS MINIMAL OLEH HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG)

ERYA YUSTIKA, SH NIM. A2021181020
- PDF
PEMAHAMAN PENYIDIK POLRI TERHADAP KEWENANGAN MELAKUKAN TINDAKAN LAIN MENURUT HUKUM DALAM KAITANNYA DENGAN PENGATURAN BATAS WAKTU PENYERAHAN BARANG BUKTI YANG DIDUGA NARKOTIKA (Studi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar)

FAHRUL RAZI, S.Kep. Ners. NIM. A2021181097
- PDF
KEWAJIBAN POLRI DAN PEMDA SERTA ISTANSI TERKAIT BERDASARKAN PASAL 47 JO PASAL 49 PP NOMOR. 32 TAHUN 2011 TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK, SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS DAN PASAL 12 PERMENHUB NO.PM 75 TAHUN 2015 TENTANG ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (Studi Pada Pembangunan Hotel Lala Golden Di Kabupaten Landak)

GANDI DARMA YUDANTO, S.I.K NIM. A2021181064
- PDF
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REMISI SEBAGAI BAGIAN DARI PEMENUHAN HAK NARAPIDANA BERDASARKAN PERMENKUMHAM NO. 3 TAHUN 2018 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS DAN CUTI BERSYARAT (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak)

H A L I K, SH NIM. A2021181053
- PDF
PELAKSANAAN PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016

ITA OKTORA, S.H NIM. A2021181031
- PDF
EFEKTIVITAS SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 (Studi di Kabupaten Ketapang)

I KETUT AGUS PASEK SUDINA, S.I.K NIM. A2021171071
- PDF
PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (Studi di Kabupaten Sanggau)

LISA APRIADIANTI, S.H. NIM. A2021181023
- PDF
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN POTENSI PARIWISATA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SINTANG

MICHELLE ADVENTIA TINGGA, S.H NIM. A2021181006
- PDF
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PERBEDAAN HARGA PRODUK PROMO PADA LABEL DISPLAY DENGAN DI KASIR (Studi Di Toko Alfamart Danau Sentarum Kelurahan Seibangkong Pontianak Kota)

MUHAMMAD MUKHLIS, SH NIM. A2021181068
- PDF
PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDes ) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA DAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA WAJOK HILIR BERDASARKAN PERMENDESA PDTT NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

ZAINUDIN, SH NIM. A2021181039
- PDF
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA

WISNU BAYU SUSENO, SH NIM. A2021181079
- PDF
SINERGI POLISIONAL ANTARA KEPOLISIAN RESORT BENGKAYANG DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG DALAM PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

MICHAEL TERRY HENDRATA, SH., S.I.K NIM. A2021181104
- PDF
IMPLEMENTASI PASAL 5 PERDA KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 13 TAHUN 2019 DALAM KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA RAYA KABUPATEN KUBU RAYA DALAM PENDISTRIBUSIAN AIR MINUM TERHADAP PELANGGAN DI KECAMATAN SUNGAI RAYA

HONORIUS, S.Pd NIM. A2021181012
- PDF
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya)

SIHAR BINARDI SIAGIAN, S.H NIM. A2021181055
- PDF

Vol. 16 No. 3 (2020): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN

PELAKSANAAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN DANA DESA OLEH KEPOLISIAN (Studi Di Kabupaten Sekadau Tahun 2018)

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA PT. PLN (Persero) KABUPATEN SINTANG SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA (Studi Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang)

MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DALAM UPAYA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERTANAHAN (Analisis Terhadap Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana)

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPEMILIKAN SENJATA AIR SOFT GUN TANPA IJIN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG SENJATA API UNTUK KEPENTINGAN OLAHRAGA (Studi Di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Barat)

EFEKTIVITAS E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (STUDI KOTA PONTIANAK)

EFEKTIVITAS PASAL 4 HURUF A PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANAG NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH TERKAIT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA

EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN (RAZIA) DITINJAU DARI PASAL 264 DAN PASAL 265 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Di Satlantas Polresta Pontianak)

PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH BATAS MINIMAL OLEH HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG)

PEMAHAMAN PENYIDIK POLRI TERHADAP KEWENANGAN MELAKUKAN TINDAKAN LAIN MENURUT HUKUM DALAM KAITANNYA DENGAN PENGATURAN BATAS WAKTU PENYERAHAN BARANG BUKTI YANG DIDUGA NARKOTIKA (Studi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar)

PELAKSANAAN PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016

EFEKTIVITAS SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 (Studi di Kabupaten Ketapang)

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN POTENSI PARIWISATA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SINTANG

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PERBEDAAN HARGA PRODUK PROMO PADA LABEL DISPLAY DENGAN DI KASIR (Studi Di Toko Alfamart Danau Sentarum Kelurahan Seibangkong Pontianak Kota)

PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDes ) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA DAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA WAJOK HILIR BERDASARKAN PERMENDESA PDTT NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA

SINERGI POLISIONAL ANTARA KEPOLISIAN RESORT BENGKAYANG DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG DALAM PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

IMPLEMENTASI PASAL 5 PERDA KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 13 TAHUN 2019 DALAM KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA RAYA KABUPATEN KUBU RAYA DALAM PENDISTRIBUSIAN AIR MINUM TERHADAP PELANGGAN DI KECAMATAN SUNGAI RAYA

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya)

Developed By

Subscription

Information