EFEKTIVITAS PASAL 4 HURUF A PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANAG NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH TERKAIT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA
Abstract
Abstrak
Tesis Ini Membahas Tentang Efektivitas Pasal 4 Huruf A Peraturan Daerah Kota Singkawanag Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumuh Terkait Pengawasan Dan Pengendalian Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumuh Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan sosilogis., adapun permasalahan yang diambil dalam penelitian Tesis adalah : Bagaimana Pengawasan Dan Pengendalian Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumuh Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera. Faktor Apa Yang Menyebabkan Pengawasan Dan Pengendalian Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumuh Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Belum Efektif. Upaya Apa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Singkawang Melalui Dinas Terkait Agar Pengawasan Dan Pengendalian Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumuh Dapat Berjalan Efektif. Dari hasil penelitian terdapat pembahasan yaitu Bahwa proses pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh dan pemukiman kumuh belum berjalan secara efektif terkait dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, masih banyak terdapat kekurangan dalam pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Singkawang. yang menyebabkan belum optimalnya pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh dan pemukiman kumuh Kota Singkawang diantaranya Masih banyaknya pelanggran yang dilakukan dalam hal perizinan bangunan inilah yang mengakibatkan bangunan yang ada tidak memenusi standarisasidan pengaturan tata letak permukiman menjadi tidak teratur. Dan faktor partisipasi masyarakat terhdap lingkungan terasa masih kurang yang menyebabkan pengendalian permukiman kumuh belum efektif. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Singkawang dalam pengawasan dan pengendalian perumahan dan permukiman kumuh adalah dengan memperketat perizianan sesuai dengan aturan yang telah berlaku dan memperdayakan masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar terlibat dalam proses pengawasan dan pengendalian pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Kata Kunci: Efektivitas, Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas, Perumahan Kumuh, Sejahtera
Abstract
This Thesis Discusses the Effectiveness of Article 4 Letter A Regional Regulation of Singkawanag City Number 8 of 2018 concerning Prevention and Quality Improvement of Slum Housing and Slum Settlements Related to Supervision and Control of Slum Housing and Slum Settlements in Creating a Prosperous Society. This study uses a normative approach and a sociological approach. The problems taken in this thesis research are: How to Supervise and Control Slum Housing and Slum Settlements in Creating a Prosperous Society. What factors cause the supervision and control of slum housing and slum settlements in creating a prosperous society is not yet effective. What Efforts Are Made By The City Government Of Singkawang Through Related Services So That The Supervision And Control Of Slum Housing And Slum Settlements Can Run Effectively. From the results of the study, there is a discussion, namely that the process of monitoring and controlling slum housing and slum settlements has not been effective in relation to realizing community welfare, there are still many deficiencies in the supervision and control of slum housing and slum settlements in Singkawang City. which causes the not optimal supervision and control of slum housing and slum settlements in Singkawang City, among others, there are still a large number of violators in terms of building permits that have resulted in the existing buildings not fulfilling the standard and arrangement of settlement layout to be irregular. And the factor of community participation in the environment is still lacking, which causes slum control to be ineffective. The efforts made by the Singkawang City government in the supervision and control of housing and slum settlements are by tightening licensing in accordance with existing regulations and empowering the community and increasing public awareness to be involved in the process of monitoring and controlling development in realizing community welfare.
Keywords: Effectiveness, Prevention and Quality Improvement, Slum Housing, Prosperous
References
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV,Disertasi, Universitas Indonesia, 1990.
Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000.
Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
J.J. Von Schmid, Ahli-ahli Pemikir Besar Tentang Negara dan Hukum, Terjemahan oleh Wiratno dan Djamaluddin Dt. Singomangkuto, PT. Pembangunan, Jakarta, 1959.
Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi HTN dan HAN Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2002.
------------, Perihal Undang-Undang, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 265. Lihat Algemnen Wet Bestuursrecht (AWB), 1992/1993, artikel 1.A.1.1.1 dan artikel 1.A.1.2.1.
Lawrence W. Friedman, American Law An Introduction, Second Edition, diterjemahkan Wishnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001, Hlm. 7-8. Lihat pula Legal Culture and Social Development, Stanford Law Review, New York, Hlm. 1002-1010 dan dalam Law in America: a Short History, Modern Library Chronicles Book, New York, 2002.
Muhammad Tahir Azhary, 2007. Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta : Kencana Predana Media Group.
Paulus Effendi Lotulung, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.
Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, naskah peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.
-----------, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Edisi Khusus, Surabaya : Peradaban, 2007.
Prayudi Admosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
World Resources Institute, “ A Guide to the Global Environment: The Urban Environment.â€Dalam buku Kota dan Lingkungan, Pendekatan Baru Terhadap Masyarakat Berwawasan Ekologi, penerjemah Rasti Suryandani. 2003.
Syarifuddin. 2005. “Kondisi Fisik Permukiman Penduduk Di Pesisir Pantai Teluk Paluâ€. Jurnal SMARTek Vol.3 No. 3, Agustus 2005.
Satjipto Rahardjo, ]lmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, Hlm.70.
Saiful Anwar dan Marzuki Lubis, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press, Medan, 2004,
S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Yogjakarta : Liberty, 1997.
Sastra M. Suparno. Buku Perencanaan dan Pengembangan Perumahan.ANDI. Yogyakarta. 2006.
Titisari dan Farid Kurniawan, kajian permukiman desa pinggiran kota : mengukur tingkat kekumuha kampung, hal.8-9
Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, Rajawali Pres, Bandung, 1996.
------------- & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm. 13-14 : Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, Hlm. 147: menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum doktrinal. Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm. 10 : menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum yang normatif atau metode penelitian hukum yang doktrinal. Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden. Soerjono Soekanto & Sri Mamuji,
Peraturan-Peraturan :
• Peraturan Daerah Kota Singkawanag Nomor 9 Tahun 2018 Terkait Pengawasan Dan Pengendalian Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumuh.
• Undang - Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Permukiman.
