EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN (RAZIA) DITINJAU DARI PASAL 264 DAN PASAL 265 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Di Satlantas Polresta Pontianak)

Abstract

Abstrak

Tesis Ini Membahas Tentang Efektivitas   Hukum Terhadap Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan   (Razia) Ditinjau Dari Pasal 264 Dan Pasal 265 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Satlantas Polresta Pontianak). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan sosilogis., adapun permasalahan yang diambil dalam penelitian Tesis adalah : Bagaimana Efektivitas Hukum Terhadap Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan   (Razia) oleh Satlantas Polresta Pontianak Ditinjau Dari Pasal 264 Dan Pasal 265 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Satlantas Polresta Pontianak dalam menerbitkan kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polresta Pontianak. Upaya-upaya hukum apa yang seharusnya dilakukan oleh Polresta Pontianak dalam menanggulangi hambatan-hambatan tersebut. Dari hasil penelitian terdapat hasil penelitian yaitu Efektivitas hukum terhadap pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan   (Razia) oleh Satlantas Polresta Pontianak ditinjau dari Pasal 264 dan Pasal 265 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Sebagai alat Negara penegak hukum yang terutama membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai salah satu pihak yang menangani masalah lalu lintas keberadaan petugas yang melakukan patroli kawasan yang di anggap sering muncul pelanggaran lalu lintas. Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya (LLAJR) menyatakan penerapan razia yang melaksanakan fungsi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional sangatlah penting supaya keselamatan dan masalah kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat dapat ditanggapi secara baik serta tidak tumpang tindih kewengan dalam penyelesaian setiap pelanggaran tentang lalu lintas. Penegak hukum yang dimaksud adalah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lalu lintas khususnya Satlantas Kepolisian Resort Kota Pontianak. Upaya-upaya hukum yang seharusnya dilakukan oleh Polresta Pontianak dalam menanggulangi hambatan-hambatan tersebut pihak Sat Lantas Polresta Kota Pontinak melaksanakan tugasnya dengan mengutamakan upaya preventif atau tindakan pencegahan dan represif atau menindak dengan mengkaji ulang suatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Selain itu kepolisian juga mengadakan patrol-patroli rutin dan operasi rutin. Apabila operasi dan patroli rutin kurang maksimal maka pihak SatLantas Polresta Kota Pontinak menggelar operasi khusus lalu lintas.

Kata Kunci:   Efektivita, Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan

Abstract

This Thesis Discusses Legal Effectiveness Against Inspection of Motor Vehicles on the Road (Raids) in terms of Article 264 and Article 265 of Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (Study at the Pontianak Traffic Police). This research uses a normative approach and a sosilogical approach. The problems taken in this thesis research are: How is the Legal Effectiveness of the Inspection of Motor Vehicles on the Road (Raids) by the Traffic Police of Pontianak Police in terms of Article 264 and Article 265 of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 Year 2009 Regarding Traffic and Road Transportation. What are the obstacles faced by the Pontianak Traffic Police in publishing cases of traffic violations that have occurred in the jurisdiction of the Pontianak Police. What legal measures should the Pontianak Police take in overcoming these obstacles. From the research results, there are research results, namely the effectiveness of the law on inspection of motorized vehicles on the road (Raids) by the Pontianak Traffic Police in terms of Article 264 and Article 265 of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. As an instrument of the State to enforce the law, which primarily fosters public security and order. As one of the parties handling traffic problems, there are officers who patrol the area which are considered frequent traffic violations. Road Traffic and Transportation (LLAJR) states that the implementation of raids that carry out functions in the field of road traffic and transportation nationally is very important so that safety and public traffic law compliance issues can be responded to properly and do not overlap in the resolution of any traffic violations. cross. The law enforcers in question are the Indonesian National Police, the Attorney General's Office, and Civil Servant Investigators (PPNS) in the traffic sector, particularly the Pontianak City Police Traffic Police. The legal efforts that should have been taken by the Pontianak Police in overcoming these obstacles, the Pontinak City Police Department, carried out its duties by prioritizing preventive or preventive and repressive measures or taking action by reviewing an event that occurred in accordance with the provisions stipulated by law. invite. Apart from that the police also conduct routine patrols and routine operations. If routine operations and patrols are not optimal, the Pontinak City Traffic Police will hold a special traffic operation.

Keywords: Effectiveness, Inspection of Motor Vehicles on the Road