PELAKSANAAN PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016

Abstract

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang Pelaksanaan Pelayanan Kartu Tanda Pendududuk Elektronik Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, adapun yang menjadi permasalahan yang diambil dalam penelitian Tesis ini adalah: 1. Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak? 2. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dalam pelaksanaan pelayanan Kartu Tanda penduduk Elektronik? Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu bahwa pelayanan publik merupakan pelayanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan warganya. Salah satu jenis pelayanan publik dibidang kependudukan adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el) namun terdapat beberapa persoalan menunjukan adanya keluhan masyarakat dalam berurusan dengan pihak aparat, bahwa pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik terkesan sulit, persyaratan yang banyak, penyelesaian tidak tepat waktu dan sebagainya. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik oleh Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Pontianak maih kurang maksimal. Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan agar pelaksanaan pelayanan Kartu Tanda Penduduk elektronik dapat memberikan kepuasan pada masyarakat adalah dengan : Pertama; memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan dan kelengkapan adminstrasi, kedua; meningkatkan Sumber Daya Manusia di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, ketiga; menerapkanTertib Administrasi Kependudukan, dan keempat; adalah Ketersediaan Sarana dan Fasilitas Pendukung guna meningkatkan pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Kata Kunci : Pelayanan, Pemerintah, masyarakat

ABSTRAC  

This thesis discusses the implementation of Electronic Population Card Identification Services by the Pontianak City Population and Civil Registry Office based on Regional Regulation No. 10 of 2016. This study uses a sociological juridical approach, as for the problems taken in this Thesis research are: 1. How is the implementation Electronic Resident Identity Card services by the Pontianak City Population and Civil Registry Office? 2. What efforts can be made by the Pontianak City Population and Civil Registry Office in the implementation of Electronic Resident Identity Card services? From the research results there is a conclusion that public service is a service that is the responsibility of the government and its citizens. One type of public services in the field of population is the Electronic Resident Identity Card (KTP el), but there are a number of problems that indicate the existence of complaints from the public in dealing with the authorities, that the management of the Electronic Resident Identity seems difficult, many requirements, not timely completion and so on. From the results of the study showed that the implementation of Electronic Resident Identity Card services by the Department of Population and Civil Registry of Pontianak City was still not optimal. Therefore, efforts that can be made so that the implementation of electronic identity card services can provide satisfaction to the community is by: First; provide convenience in filing requests and completeness of administration, second; improve Human Resources within the Pontianak City Population and Civil Registration Office, third; applying Population Administration Rules, and fourth; is the Availability of Supporting Facilities and Facilities in order to improve the services of Electronic Identity Cards.

Keywords: Service, Government, Community