PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA

Authors

  • WISNU BAYU SUSENO, SH NIM. A2021181079 Universitas Tanjungpura

Abstract

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi PNS harus menjadi prioritas pemerintah agar pembangunan sosial yang dilakukan oleh PNS berkembang pesat di segala bidang dan terjamin kenyamanan kerja PNS. Tesis ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kemauan pemerintah untuk melindungi pegawai negeri sipil serta regulasi yang dibuat oleh pemerintah dalam perlindungan hukum bagi pegawai negeri.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode normatif dimana penulis mencermati berbagai regulasi yang dibuat oleh pemerintah dan merangkum berbagai macam pendapat ahli sesuai bidangnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang dibuat oleh pemerintah belum secara komprehensif melindungi aparatur sipil negara, tidak sesuai dengan amanat undang-undang dan masih adanya egoisme kementerian dalam melindungi aparatur sipil negara. Hal ini menyebabkan PNS dihinggapi rasa khawatir jika pekerjaannya tersangkut kasus hukum yang mengakibatkan pembangunan dari segala bidang menjadi macet.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil, Integrasi Regulasi

 

ABSTRACT

Legal protection for a civil servant should be a priority for the government so the social development carried out by civil   servants will   develop rapidly   in all fields and the work comfort of civil servants is   ensured. This thesis   aims to observe how   far the government is   willing   to protect its civil servants as well as the regulation made by the government in legal protection for civil servants.

The method of research carried   out by the writer is   normative   method where the writer observes a number of regulations   made by the government and summarize   various   kinds of expert opinions according to their fields.

 Research   results indicate   that the regulation   made by   the government   has   not legally protected civil servants comprehensively,   it   is not in accordance with the mandate of the law and there is self-centeredness of the ministry in   protecting civil servants. This causes civil servants to be   seized   with   a   sense   of worry   if   their   work   is   involved     in   legal   cases   that   result   in developments from all fields to stall.

Keywords: Legal Protection for Civil Servants, Regulatory Integration

References

Bruggink, J.J; 1999. Refleksi tentang Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, Pokok-Pokok filsafat Hukum, apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia.Jakarta

Hand, Hari C,Max webber. Aktifitas Ekonomi dalam Pembentukan Hukum, Jakarta:Pusat Studi Hukum Tatanegara Fakultas Hukum UI.

Hand, Hari C, 1994.Kuala Lumpur. Modern Jurisprudence International Law Book Service.

Hadjon, M,Philipus.1987.Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia.Surabaya:PT Bina Ilmu

Ibrahim, Jhonny.2005.Teori dan Penelitian hukum Normatif. surabaya: Banyumedia Publishing Cetakan Pertama.

Lubis, T, Mulya, Richard M buxbaum.Peranan hukum dalam Praktek, Jakarta.

Muhamamad,Abdulkadir.2004.Hukum dan Penelitian Hukum.Jakarta.Citra Aditya Bakti.

Mahfud, Md mohammad.dkk, 2013.Dekonstruksi dan gerakan pemikiran Progresif, Yogyakarta:Thafa Media.

Seran, Alexander,1999.Moral Politik Hukum.Jakarta:Obor

Suhardi,Gunarto. 2002. Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Yogyakarta: Universitas Atmajaya, Cetakan Pertama

Soerjono Soekanto, Perspektif Teori Studi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta: Erlangga. CV.Eko jaya, 2005, Jakarta

Yani ahmad.2013. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif. Jakarta:Konpress.

Berita Online

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/

https://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan hukum.html

Downloads

Published

2021-01-21