EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA (PSAP) BERDASARKAN PERATURAN BAWASLU NOMOR 2 TAHUN 2020

Abstract

ABSTRAK  

Tesis ini membahas tentang Efektivitas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2020 dalam kaitan Penyelesaian Sengketa antar Peserta (Studi pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kalimantan Barat). Adapun yang menjadi latar belakangnya, bahwa Pemilihan  Kepala Daerah (Pilkada) hakekatnya adalah pemilu, karena secara filosofis, aspek yang tidak dapat dilupakan, bahwa makna dari pemilu dari   perspektif hukum dan perspektif otonomi   daerah tidak dapat dilepaskan dari pengaturan hukum mengenai pemilu berkaitan erat pula dengan suatu kenyataan yuridis normatif dengan pengaturan Pilkada.   Pasal   142 Undang-Undang Nomor   I   Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang   Nomor   I     Tahun   2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota menjadi Undang-Undang   sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nornor I   Tahun 2015 Tentang Penetapan   Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor   I       Tahun   2014 Tentang Pemilihan     Gubemur,   Bupati     dan     Walikota     menjadi     Undang-Undang     (ULJ   Pemilihan) menyatakan sengketa pemilihan terdiri dari:   I.   Sengketa antar Perserta dan 2.   Sengketa antara Peserta   Pemilihan   dengan   Penyelenggara Pemilihan.         Selanjutnya   Pasal         143   ayat 1 Undang-undang Pemilihan tersebut   menyatakan   "Bawaslu Provinsi   dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa, kewenangan   tersebut menjadi   kewenangan yang cukup berat   untuk dilaksanakan,   karena   dalam   posisi   semi   peradilan,   jajaran   Bawaslu   menjadi   hakim   dalam memutus   penyelesaian   sengketa".   Menindak     lanjuti   pelaksanaan   tugas   pengawas   Pemilu tersebut, Bawaslu menyusun instrumen hukum untuk penyelesaian sengketa. Terakhir, Bawaslu telah   membuat   Peraturan   Bawaslu   Nornor   2   Tahun   2020   Tentang   Tata   Cara   Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubemur dan wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Sengketa Antar Peserta Pemilihan, dalam hal ini sesama peserta, terjadi akibat salah satu peserta terlebih dahulu mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang telah diberi mandat oleh Bawaslu Kabupaten/Kota   setelah   berkonsultasi   dengan Bawaslu   Provinsi (Pasal 4 Bawaslu     Nomor 2 Tahun 2020).   Subyek Hukum pada sengketa antar Peserta Pemilihan adalah Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon yang dalam hal   ini dilimpahkan   kepada penerima mandat ditingkat kecamatan yaitu penerima Surat Keputusan (SK) Mandat/Timses/Tim Pemenangan baik sebagai Pemohon   maupun   Terrnohon.   Salah   satu   metode   penyelesaiannya     berdasarkan   Pasal         62 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Penyelesaian sengketa antar   Peserta Pemilihan diselesaikan melalui musyawarah dengan acara cepat ditempat peristiwa serta dapat diselesaikan oleh Panwascam   berdasarkan   mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota,   namun fakta tahapan yang diatur Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tidak diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa antar peserta.

Kata Kunci:     Bawaslu,   Efektivitas, Sengketa Antar Peserta

ABSTRACT

This thesis discusses the Effectiveness of Election Supervisory Body Regulation Number 2 of 2020 in relation to Dispute Resolution between Participants (Study on the 2020 Simultaneous Pilkada in West Kalimantan). As for the background, that the Regional Head Election (Pilkada) is essentially an election, because philosophically, an aspect that cannot be forgotten, that the meaning of elections from a legal perspective and the perspective of regional autonomy cannot be separated from the legal arrangements regarding elections are also closely related to a normative juridical reality with Pilkada arrangements. Article 142 Law Number I of 2015 Concerning the Stipulation of Government Regulations in lieu of Law Number I of 2014 Concerning the Election of Governors, Regents/Mayors to become Laws as amended several times and most recently amended by Government Regulations in lieu of Laws Number 2 of 2020 concerning the third amendment to Law No. I of 2015 concerning Stipulation of Regulations in Lieu of Law No. I of 2014 concerning Elections for Governors, Regents and Mayors to become Law (ULJ Election) states that election disputes consist of: I. Disputes between Participants and 2. Disputes between Election Contestants and Election Organizers. Furthermore, Article 143 paragraph 1 of the Election Law states "Provincial Bawaslu and Regency/City Bawaslu have the authority to resolve disputes, this authority is quite a heavy authority to implement, because in a semi-judicial position, the ranks of Bawaslu become judges in deciding dispute resolution". Following up on the implementation of the duties of the election supervisor, Bawaslu has prepared a legal instrument for dispute resolution. Finally, Bawaslu has issued Bawaslu Regulation Nornor 2 of 2020 concerning Procedures for Settlement of Disputes in the Selection of Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents and Mayors and Deputy Mayors. Disputes between Election Participants, in this case fellow participants, occur due to one of the participants first submitting a request for dispute resolution to the District Supervisory Committee Secretariat (Panwascam) which has been given a mandate by the Regency/City Bawaslu after consulting with the Provincial Bawaslu (Article 4 Bawaslu Number 2 year 2020). The legal subject in disputes between election contestants is the Prospective Candidate Pair or Candidate Pair, which in this case is delegated to the recipient of the mandate at the sub-district level, namely the recipient of the Mandate Decree (SK) Mandate/Timses/Winning Team as both Applicant and Nominee. One of the settlement methods is based on Article 62 of Perbawaslu Number 2 of 2020. Settlement of disputes between Election Contestants is resolved through deliberations with quick events at the scene and can be resolved by Panwascam based on the mandate given by Regency/City Bawaslu, but the fact is that the stages are regulated by Perbawaslu Number 2 of 2020 not implemented in the settlement of disputes between participants.

Keywords: Bawaslu, Effectiveness, Disputes Between Participants