Vol. 17 No. 4 (2021): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN

Published: 2023-02-01

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT OLEH PASANGAN SUAMI ISTERI TERHADAP PIHAK KETIGA

Sugiri Aswat NIM. A2031171034
- PDF
IMPLEMENTASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN JABATAN PPAT OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

Shana Febriany NIM. A2031191016
- PDF
TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM TERHADAP SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) UNTUK KREDIT TERTENTU BERDASARKAN PERKABAN NOMOR 22 TAHUN 2017

Vinna Lusiana NIM. A2031181019
- PDF
KEKUATAN HUKUM BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKSANAKAN MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI

Wiewie Nathania NIM. A2031181007
- PDF
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENDAFTARAN AKTA JAMINAN FIDUSIA SECARA ONLINE

Ashar Ardhiansyah NIM. A2031181006
- PDF
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK YANG MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SINTANG MENGENAI KLAUSULA ARBITRASE DALAM AKAD MURABAHAH

Desiyanti NIM. A2021191027
- PDF
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MENJATUHKAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1150 K/Pid.Sus/2020)

Risty Alifah Putri NIM. A2021191095
- PDF
PENJUALAN PRODUK HALAL DAN TIDAK HALAL TANPA KEMASAN DI PASAR RAKYAT KEMBAYAN KABUPATEN SANGGAU

Rosikun NIM. A2021191097
- PDF
STUDI KRITIS TERHADAP KEDUDUKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DITINJAU DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Alan Adityanta NIM. A2021191007
- PDF
PELAKSANAAN PROSES PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN DALAM UPAYA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM (Studi Kasus Di Provinsi Kalimantan Barat)

Eko Kurniawan NIM. A2021191036
- PDF
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN HUKUMAN KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Ptk.)

Erick Adialsyah Putra NIM. A2021191115
- PDF
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA (PSAP) BERDASARKAN PERATURAN BAWASLU NOMOR 2 TAHUN 2020

Hawad Sriyanto NIM. A2021191050
- PDF
PELAKSANAAN FUNGSI KEJAKSAAN TERKAIT PEMBERIAN PERTIMBANGAN HUKUM KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-006/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (Studi di Kabupaten Sambas)

Ichwan Effendi NIM. A2021191056
- PDF
PENEMPATAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM YANG TIDAK DITEMPATKAN DI LPKS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Singkawang Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum)

Widi Sulistyo NIM. A2021191115
- PDF
KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN RESORT SAMBAS DENGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SINGKAWANG DALAM MENANGANI PEREDARAN NARKOTIKA

Wismo Harjanto NIM. A2021191119
- PDF
PENGAWASAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT DALAM PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM OLEH ORGANISASI BANTUAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

Iwan Pramori A2021191061
- Requires Subscription PDF

Vol. 17 No. 4 (2021): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT OLEH PASANGAN SUAMI ISTERI TERHADAP PIHAK KETIGA

IMPLEMENTASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN JABATAN PPAT OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM TERHADAP SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) UNTUK KREDIT TERTENTU BERDASARKAN PERKABAN NOMOR 22 TAHUN 2017

KEKUATAN HUKUM BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKSANAKAN MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENDAFTARAN AKTA JAMINAN FIDUSIA SECARA ONLINE

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK YANG MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SINTANG MENGENAI KLAUSULA ARBITRASE DALAM AKAD MURABAHAH

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MENJATUHKAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1150 K/Pid.Sus/2020)

PENJUALAN PRODUK HALAL DAN TIDAK HALAL TANPA KEMASAN DI PASAR RAKYAT KEMBAYAN KABUPATEN SANGGAU

STUDI KRITIS TERHADAP KEDUDUKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DITINJAU DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

PELAKSANAAN PROSES PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN DALAM UPAYA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM (Studi Kasus Di Provinsi Kalimantan Barat)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN HUKUMAN KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Ptk.)

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA (PSAP) BERDASARKAN PERATURAN BAWASLU NOMOR 2 TAHUN 2020

PELAKSANAAN FUNGSI KEJAKSAAN TERKAIT PEMBERIAN PERTIMBANGAN HUKUM KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-006/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (Studi di Kabupaten Sambas)

PENEMPATAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM YANG TIDAK DITEMPATKAN DI LPKS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Singkawang Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum)

KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN RESORT SAMBAS DENGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SINGKAWANG DALAM MENANGANI PEREDARAN NARKOTIKA

PENGAWASAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT DALAM PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM OLEH ORGANISASI BANTUAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

Developed By

Subscription

Information