KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN RESORT SAMBAS DENGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SINGKAWANG DALAM MENANGANI PEREDARAN NARKOTIKA

Abstract

ABSTRAK  

Tesis ini membahas tentang Koordinasi Antara   Kepolisian   Resort   Sambas   dengan Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang   Dalam Menangani   Peredaran   Narkotika. Adapun   permasalahan   yang   diambil   bagaimana     pola   koordinasi     dan pertanggungjawaban tugas Kepolisian dengan BNN dalam menangani peredaran narkotika.   Faktor-faktor apa yang dapat   menghambat koordinasi Kepolisian dengan BNN dalam menangani peredaran narkotika. Tindakan dan upaya apa yang dilakukan Kepolisian agar koordinasi dalam menangani peredaran narkotika dengan BNN dapat berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian terdapat pembahasan yaitu pola koordinasi dan pertanggungjawaban tugas Kepolisian (Polres Sambas)   dan   BNN   Kota   Singkawang   dalam     menangani  peredaran   narkotika   didasarkan   pada   kewenangan   yang   diatur   oleh   UU     No.   35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Bersama No. 1   Tahun 2014 dan No. 01/111/2014/BNN tentang Penanganan   Pecandu   Narkotika   dan   Korban   Penyalahgunaan   Narkotika   ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.   Dalam koordinasi pada ranah penyidikan kasus narkotika apa yang dilakukan polisi terkait penyidikan harus diberitahukan kepada BNN. Sebaliknya, jika   BNN   yang   melakukan   penyidikan,   maka   BNN   harus   memberi   laporan   kepada Polisi.   Dalam koordinasi penanganan masalah rehabilitasi   penyalahgunaan   narkotika, Satuan     Reserse   Narkoba     Polres   Sambas   telah     membuat     Standar   Operasional Prosedur (SOP) berkaitan dengan alur permohonan rehabilitasi dan penyerahan serta pendampingan   ke   BNN,   yaitu   BNN   Kota   Singkawang.     Hambatan   utama   dalam koordinasi antara Polres Sambas dan BNN Kota Singkawang dalam menangani peredaran narkotika berasal dari peraturan perundang-undangan   itu sendiri.   Dalam   UU No. 35 Tahun 2009   tidak disebutkan secara   jelas     bagaimana   batasan   kewenangan kasus   narkotika   seperti   apa   yang   bisa   ditangani   oleh   polisi   dan   yang   mana yang merupakan kewenangan BNN. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih (overlapping).     Selain   itu     hambatan     lainnya   adalah     kurangnya     dukungan     warga   masyarakat   yang dibuktikan dengan masih cukup tingginya kasus kejahatan narkotika serta ditambah dengan tipikal   kejahatan   narkotika yang   merupakan   kejahatan   yang serius dan canggih. Hambatan lainnya adalah minimnya   peralatan atau sarana dan prasarana serta anggaran yang diberikan. Tindakan dan upaya yang dilakukan   Polres Sambas dan BNN Kota Singkawang untuk mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika adalah dengan memperkuat koordinasi dan kerjasama antara keduanya serta dengan badan/instansi lain yang terkait dengan penanganan   narkotika seperti   Dinas Kesehatan dan Badan Rehabilitasi. Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas dan BNN Kota   Singkawang   dalam   upaya   yang   dilakukan   dalam   penanggulangan penyalahgunaan narkotika juga melakukan beberapa pendekatan berupa: meniadakan ketersediaan narkotika (supply control), meningkatkan ketahanan masyarakat (demand reduction) dan intervensi kepada korban atau pengguna yang sudah ketergantungan (harm reduction).   Selain itu baik Polres Sambas maupun BNN Kota Singkawang juga terus berupaya meningkatkan kapasitas dan profesionalisme petugasnya   agar dapat mengoptimalkan peran, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya dalam menangani peredaran narkotika.

Kata   kunci:   Koordinasi, Kepolisian,   Badan Narkotika   Nasional,   Peredaran

ABSTRACT  

This thesis discusses the coordination between the Sambas Resort Police and the Singkawang City National Narcotics Agency in handling narcotics trafficking. The problems taken are how the pattern of coordination and accountability of Police duties with BNN in handling narcotics trafficking.   What factors can hinder the coordination of the Police with the BNN in handling narcotics trafficking. What actions and efforts are taken by the Police so that coordination in handling narcotics trafficking with BNN can run according to the mandate of the legislation. From the results of the research there is a discussion that the pattern of coordination and accountability of the duties of the Police (Sambas Police) and BNN Singkawang City in handling narcotics trafficking is based on the authority regulated by Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics and Joint Regulation No. 1 of 2014 and No. 01/111/2014/BNN concerning Handling Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse into Rehabilitation Institutions.   In coordination in the realm of narcotics case investigations, what the police do regarding the investigation must be notified to the BNN. Conversely, if BNN conducts the investigation, then BNN must report to the police.   In coordinating the handling of drug abuse rehabilitation issues, the Sambas Police Drug Investigation Unit has made a Standard Operating Procedure (SOP) relating to the flow of requests for rehabilitation and submission and assistance to the BNN, namely the Singkawang City BNN.     The main obstacle in coordination between Sambas District Police and Singkawang City BNN in handling narcotics trafficking comes from the legislation itself.   Law No. 35 of 2009 does not clearly state how the limits of authority of what kind of narcotics cases can be handled by the police and which ones are the authority of the BNN. This has the potential to cause overlapping.     In addition, another obstacle is the lack of support from the community, as evidenced by the high number of narcotics crime cases, coupled with the typical narcotics crime which is a serious and sophisticated crime. Another obstacle is the lack of equipment or facilities and infrastructure and the budget provided. The actions and efforts taken by Sambas Police and Singkawang City BNN to overcome narcotics trafficking and abuse are to strengthen coordination and cooperation between the two as well as with other agencies related to narcotics handling such as the Health Office and the Rehabilitation Agency. The Sambas Police Drug Investigation Unit and Singkawang City BNN in their efforts to tackle narcotics abuse also take several approaches in the form of: eliminating the availability of narcotics (supply control), increasing community resilience (demand reduction) and intervening with victims or users who are already dependent (harm reduction).   In addition, both Sambas Police and Singkawang City BNN also continue to strive to increase the capacity and professionalism of their officers in order to optimize their roles, functions and authorities in handling narcotics trafficking.

Keywords:   Coordination, Police, National Narcotics Agency, Trafficking