Vol. 3 No. 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN

Articles

• PELAKSANAAN PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD), DI KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS

  JAMAL - A01110200

  • PDF

• PERANAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 (STUDI KASUS DESA MELAPI MANDAY, KECAMATAN BIKA, KABUPATEN KAPUAS HULU)

  AGUSTIAWAN - A01110182

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PENERAPAN BATAS USIA PEMOHON DALAM PENDAFTARAN TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS NO. 2 TAHUN 2004 SEBAGAI PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004

  VALENT DIO SUYANTO - A11110064

  • PDF

• PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA (STUDI DI DESA NANGA LIBAU KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG)

  RERY AGASI PUTRA - A01110060

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DI DESA SAPE KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU

  ALI YUSTO - A01110033

  • PDF

• PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DESA BERDASARKAN PP NO. 72 TAHUN 2005 (Studi Di Desa Untang Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak)

  YAKOBUS - A01110218

  • PDF

• FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA KEJAHATAN PENCURIAN OLEH REMAJA DI KOTA SINGKAWANG DI TINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI

  FERIANSYAH - A01109028

  • PDF

• PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN PASAL 50 AYAT 3 HURUF H UU.NO.41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DI PENGADILAN NEGERI SINTANG (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 47/PID.B/2010/PN.STG)

  ERYA YUSTIKA - A01110030

  • PDF

• WANPRESTASI PEMINJAM DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN KOPERSI USAHA MAJU BERSAMA DI KELURAHAN BANSIR LAUT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK

  PARIS - A11110104

  • PDF

• KAJIAN TERHADAP EKSISTENSI KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

  NABELLA ANISA - A01110103

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI AFGHANISTAN YANG BERADA DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

  ROSE MAWARNI MARBUN - A01110139

  • PDF

• KURANGNYA PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG ASURANSI JIWA PADA PT.AJ. CENTRAL ASIA RAYA CABANG PONTIANAK

  DYMAS RAMA PYNANJUNG - A01109097

  • PDF

• FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI KENDALA ODITUR MILITER DALAM MENANGANI PERKARA DESERSI YANG DILAKUKAN SECARA IN ABSENSIA DI ODITURAT MILITER I-05 PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

  MUJIONO - A01110206

  • PDF

• SISTEM KEWARISAN MENURUT ADAT PADA MASYARAKAT TIONGHOA DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

  MIKA SURIANI NATARIA - A01110002

  • PDF

• EFEKTIFITAS PASAL 105 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PONTIANAK

  REZA CHANDRA PRATAMA YUDHA - A11108160

  • PDF

• UPAYA PD.FADILA TERHADAP PEMBELI YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG BARANG KELONTONG DI KOTA PONTIANAK

  SYARIF FIRDAUS AL HADDAD - A11108037

  • PDF

• PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) MELALUI DISKRESI KEPOLISIAN PADA DIT RESKRIMUM POLDA KALBAR DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERLINDUNGAN ANAK

  AMIN SURYADINATA - A11109137

  • PDF

• PENERAPAN AZAS-AZAS TATA KEPEMERINTAH- AN YANG BAIK DALAM PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHAN BERDASARKAN KEPPRES NOMOR 95 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH KEPPRES NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMER

  SARNO - A11109193

  • PDF

• MENINGKATNYA ANGKA KEJAHATAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA SINGKAWANG DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI

  FANSER SYAHTRIAWAN - A01109012

  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 22 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN RAYA DI KOTA PONTIANAK

  BERTHA ANGELINA ARIYANTO - A11110010

  • PDF

• WANPRESTASI PIHAK PT. MULTI INDAH SARANA TERHADAP PEMILIK RUMAH DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PERBAIKAN RUMAH PERORANGAN DI KELURAHAN ATAU DESA SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

  LEONARDO TAMBUNAN - A01110144

  • PDF

• STUDI KOMPARATIF ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM JUAL BELI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

  ARIEF IKHSANTO - A11107039

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT BARANG-BARANG ELEKTRONIK PADA PT. ADIRA QUANTUM DI PONTIANAK

  ANDI MUHAMMAD NABIL - A01110088

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTAATAS PENGGUNAAN SOFTWARE ILLEGAL

  YOGI MAULANA SETO - A01109144

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI PRODUK PANGAN OLAHAN ANTARA PD. SERBA MAKMUR DENGAN PELANGGAN DI KOTA PONTIANAK

  METTA CHRESTELLA GUNARDI - A01110140

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMESANAN BALIHO ANTARA PEMESAN DENGAN PENGUSAHA CV. QQ PRINTED & OFFSET DI KOTA PONTIANAK

  CITRA RESTY LINDIANIKA - A01110019

  • PDF

• PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) ATAS KEBOCORAN PIPA PENYALURAN AIR DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

  LINARDI - A01108122

  • PDF

• KEWAJIBAN PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA DENGAN PENUMPANG (STUDI KASUS PADA PENYEWAAN TAXI DI KOTA PONTIANAK)

  MEGA DIANA LESTARI - A11110150

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK DAN PENGGUNA SENJATA AIR SOFTGUN TANPA IJIN DIWILAYAH HUKUM POLRESTA PONTIANAK SESUAI (PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2012)"

  SUARDI OMPUSUNGGU - A11110158

  • PDF

• TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS (BORDER TRADE AGREEMENT) DI KAWASAN PERBATATASAN KALIMANTAN BARAT DENGAN SERAWAK

  ANDREAS ISABUDIN - A01109016

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PEMBELI SEWA DALAM PERJANJIAN SEWA BELI DENGAN PT. COLUMBINDO PERDANA DI KOTA PONTIANAK

  SUCI APRIANTI - A11108229

  • PDF

• PERANAN ULAMA DALAM MENSOSIALISASIKAN PENGEMIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH OTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2010

  FAHRIZAL SIREGAR - A01110159

  • PDF

• FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERKARA GUGUGATAN CERAI DI KABUPATEN SAMBAS (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SAMBAS)

  NURDIANSYAH - A01110208

  • PDF

• PERJUDIAN KOLOK-KOLOK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

  RONNY PARLINDUNGAN MARPAUNG - A01109060

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PANCUR AJI PADA PELANGGAN DALAM PENDISTRIBUSIAN AIR DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

  DEVY OKTAVIANA - A01110043

  • PDF

• ANALISIS JUAL BELI BUKU TEKS PELAJARAN DI SEKOLAH DI KOTA PONTIANAK DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR. 5 TAHUN 1999

  RENDY MAIDY PUTRA - A01110086

  • PDF

• UPAYA PT SUZUKI FINANCE INDONESIA TERHADAP WANPRESTASI PEMBELI DALAM PEMBAYARAN ANGSURAN DI KOTA PONTIANAK

  PREMATH FATKHUL ARDHI - A01109099

  • PDF

• STUDI TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA MALAYSIA - INDONESIA

  GERDHA PRASTICA PANGESTU - A01109213

  • PDF

• PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PEMBERITAAN PERS OLEH MEDIA MASSA DI-KALBAR

  ROYMEN YULIUS - A11112155

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA TERHADAP PENGANGKUTAN BARANG ELEKTRONIK YANG RUSAK DI KOTA

  HEKSA FITRIANDI - A01108198

  • PDF

• PERANAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI KEPULAUAN SPRATLY

  HARY SUHENDRA - A01109015

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MELAKUKAN SERVIS KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA BENGKEL MOTOR DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA)

  MUHAMMAD RIZAL FERDIAN - A11110131

  • PDF

• PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN MENURUT PASAL 17 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PONTIANAK

  RINALDO PARULIAN SIANTURI - A01107139

  • PDF

• ANALISIS YURUDIS PENJATUHAN TALAK TIGA DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN ISLAM

  MELLY LISNIARTI - A11107036

  • PDF

• PENCURIAN DENGAN DENGAN MODUS MEMECAHKAN KACA MOBIL DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI DI KOTA PONTIANAK

  MICHAEL NOVENRY P - A11110006

  • PDF

• FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DIKOTA PONTIANAK DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI

  JESSI SINARTA SIANTURI - A11110115

  • PDF

• FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENCURIAN KENDARAAN RODA DUA DI MASJID OLEH ANAK PADA WAKTU SUBUH DI KOTA PONTIANAK DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI

  ERMA SULISTYANINGSIH - A01110147

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENJUALAN KASET DVD BAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 DI KOTA PONTIANAK

  MUHAMAD IMAM MAULANA - A01110016

  • PDF

• KENDALA YANG DIHADAPI PENYIDIK DALAM MEMROSES TINDAK PIDANA DI POLRESTA PONTIANAK

  MULIA OLOAN SIRAIT - A01107122

  • PDF

• PELAKSANAAN PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 92 DI BANDARA SUPADIO PONTIANAK

  AZMI - A11110077

  • PDF

• KEDUDUKAN ANAK DAN JANDA DALAM MEWARIS HARTA BAGI ETNIS TIONGHOA YANG PERKAWINANNYA TIDAK DICATATKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR1 TAHUN 1974 DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA

  WIEWIE NATHANIA - A01110059

  • PDF

• KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (ANALISIS KRIMINOLOGI BERPERSPEKTIF GENDER)

  DESY RATNASARI - A01110005

  • PDF

• PELAKSANAAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN ANAK DI LAPAS KLAS II B PONTIANAK (PASAL 14 PP NO 32 TAHUN 1999)

  WIWIET RESIE ANGGARA KANGKA - A01110093

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PT. POS (PERSERO) TERHADAP INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS KETERLAMBATAN PENGIRIMAN DOKUMEN

  BOBBY CIPUTRA - A01108174

  • PDF

• WANPRESTASI PENGGUNA JASA TERHADAP PERIAS PENGANTIN FAJAR DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA

  MEGA MUTIA PRATIWI - A11107316

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANG EMAS TANPA IZIN DIKECAMATAN KUALA BEHE KABUPATEN LANDAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 04 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

  SESELIA JURNIATI - A01110214

  • PDF

• IMPLEMENTASI PASAL 57 AYAT (1) PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERKAIT KEWAJIBAN PENDUDUK YANG TELAH BERUSIA 17 TAHUN UNTUK MEMILIKI KTP (STUDI DI KECAMATAN PONTIANA SELATAN)

  DEWI - A11110019

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PONTIANAK

  ANTONIUS - A11110044

  • PDF

• KEJAHATAN PERKOSAAN TERHADAP ANAK YANG TERJADI DIWILAYAH POLRESTA PONTIANAK

  HIDAYAT IT - A01110197

  • PDF

• KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA (ANALISIS KRIMINOLOGI BERPRESPEKTIF GENDER

  MARTIN MANIHURUK - A01106105

  • PDF

• PENERAPAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NO. 1 TAHUN 2010, TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK

  IID ANSHOR AKBAR - A11109132

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETERLIBATAN MILISI ASING DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

  PEDI DESLANDA PUTRA - A01110023

  • PDF

• PERBUATAN MELAWAN HUKUM PDAM TIRTA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK TERHADAP PENDISTRIBUSIAN AIR BERSIH BAGI PELANGGAN DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

  WISNU WIDHIAMOKO - A11109073

  • PDF

• WANPRESTASI TENAGA KERJA INDONESIA DALAM PERJANJIAN KERJA PADA PT.MITRA SOLUSI INTEGRITAS DI KOTA PONTIANAK

  JURIS JOHNATAN RUSTAN - A01110112

  • PDF