Vol. 5 No. 4 (2017): JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNTAN

Periode Wisuda JULI 2017

Published: 2017-07-25

Articles

PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT TANAH MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK

CHANDRA WIRA PAMUNGKAS - A1011131101
- PDF
UPACARA ADAT KEMATIAN PADA MASYARAKAT DAYAK BANYUKE DESA SEMAYANG KECAMATAN KEMBAYAN KABUPATEN SANGGAU

ERADON SONATA - A1011131046
- PDF
UPAYA PENGELOLA KOST TERHADAP PENYEWA YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMAR KOST DI KOST HASAN PUTRI KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

YUNDA WIYADI RAHMAN - A1011131171
- PDF
PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI POLRESTA PONTIANAK KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

RD. A. NANDA PRATAMI CINTIA DINI - A1012131063
- PDF
PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN MENGGUNAKAN HUKUM ADAT OLEH MASYARAKAT DAYAK BOKIDOH DI DESA ENGKOLAI KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU

ELISABET NOVIANA - A1011131207
- PDF
PELAKSANAAN PENYIMPANAN BENDA SITAAN NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN POLRESTA KOTA PONTIANAK

JUNIAWAN SUNARDI - A1011131061
- PDF
ANALISIS YURIDIS JUAL-BELI HAK ATAS TANAH BELUM BERSERTIFIKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

IRFAN ABDURRAHMAN BAQIR - A1011131019
- PDF
PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK DI SURIAH

KARYONO - A01110072
- PDF
PELAKSANAAN PASAL 51 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN KUBU RAYA

MUTHIA ANDINA PRADIPTA - A0112021
- PDF
WANPRESTASI PEDAGANG ECERAN PADA AGEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI AYAM BROILER DI DESA TANJUNG LAY KM. 5 KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI

GITA IRNANDA - A1012131016
- PDF
MEKANISME PENGAWASAN BUAH-BUAHAN IMPOR DAN PELAKSANAANNYA DI KOTA PONTIANAK

MUSLIMIN - A01111113
- PDF
AKIBAT HUKUM BAGI ANAK ANGKAT YANG ORANG TUA ANGKATNYA BELUM MEMBERITAHUKAN ASAL-USUL ORANG TUA KANDUNG MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA

GABY NOTARISA - A1011131001
- PDF
KENDALA DALAM PROSEDUR DAN PELAKSANAAN PASAL 73 AYAT (3) UNCLOS 1982 TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN (ILLEGAL FISHING) DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

MASRIYANTIKA JULIA - A1011131022
- PDF
FAKTOR-FAKTOR TERSANGKA DARI KALANGAN TIDAK MAMPU TIDAK MENGGUNAKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KABUPATEN SANGGAU

FELICIA LASTRI - A1012131247
- PDF
PELAKSANAAN PASAL 7 AYAT (1) HURUF (E) UU NO 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI PONTIANAK UTARA

SUMIATI ISNAWARDANI - A1011131240
- PDF
KENDALA KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA CYBER CRIME DI KALIMANTAN BARAT (STUDI KASUS POLDA KALBAR)

SANDI OKTAPIANDI - A01112198
TEKNIK SATUAN RESERSE NARKOTIKA DALAM MENGUNGKAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PONTIANAK

SYAIFUL BACHRI - A01107090
PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

DAENG MUHAMAD TARIQ AZIZ - A1011131288
STUDI KOMPARATIF TENTANG HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

HOLIFAH - A01112097
PERAN PEMERINTAH DAERAH KALIMANTAN BARAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERDASARKAN PERDA NO 6 TAHUN 1998 (STUDI DI KABUPATEN KUBU RAYA)

MIZAN WARDIAN - A1012131208
- PDF
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN HULU GURUNG KABUPATEN KAPUAS HULU)

MERI RATNAWATI - A1012131203
- PDF
PERANAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRESTA PONTIANAK.

HENDRA SETIAWAN - A1011131231
- PDF
PELAKSANAAN UPACARA ADAT NAIK DANGO MASYARAKAT DAYAK BAKATI DI DESA SUKA MAJU KECAMATAN SUTI SEMARANG KABUPATEN BENGKAYANG

DONA MARIANA - A01112165
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TENTANG BERALIHNYA HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSOBO NOMOR 0539/PDT.G/2010/PA.WONOSOBO

INDAH RIZQIANTI - A1011131157
- PDF
HAK WARIS RUMAH PENINGGALAN ORANGTUA TERHADAP ANAK LAKI-LAKI BUNGSU DI KALANGAN MASYARAKAT BATAK KOTA PONTIANAK

KRISTIN OKTABERLIANI SARAGIH - A01112050
- PDF
WANPRESTASI ANGGOTA KOPERASI CREDIT UNION SUMBER KASIH DALAM MEMBAYAR ANGSURAN PINJAMAN DI TEMPAT PELAYANAN (TP) TERAJU KECAMATAN TOBA KABUPATEN SANGGAU

ANDREAS IRAWAN - A01112103
- PDF
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD BERDASARKAN PASAL 7 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 96 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LEGISLASI DPRD (Studi Pada DPRD Provinsi Kalimantan Barat)

ANDI BARIZILA - A1012131132
- PDF
KEWAJIBAN NASABAH UNTUK TIDAK MEMINDAH TANGANKAN BARANG JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG PONTIANAK

STEPHANUS RAHADYAN VISHNU NUGROHO - A11109021
- PDF