Vol. 3 No. 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum

Articles

• ANALISIS PSIKOKRIMINOLOGI PELAKU KEKERASAN, PENGANIAYAAN DAN PENELANTARAN HEWAN DI KOTA PONTIANAK

  PUTRI NOVITA SARI NIM. A1011161019

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI HAK WARIS ANAK SUMBANG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

  DEBBIE CHINTYA DEVI NIM. A1011151210

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH OLEH MASYARAKAT DESA KAPUR KECAMATAN SUNGAI RAYA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA

  FINA YULIANA NIM. A1012151107

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI ANGGOTA DALAM PERJANJIANPINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI JASA BHINNEKA KARYA BANK KALBAR DI KOTA PONTIANAK

  SALSABILA SITEPU NIM. A1011151242

  • PDF
  • PDF

• SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MEMPERNIAGAKAN SATWA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 DI KALIMANTAN BARAT

  LISA THERESIA NIM. A1011141129

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA KOPERASI BERSAUDARA KOTA PONTIANAK

  NURUL FEBRIANTI NIM. A1012151071

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PENGGUNA JASA PADA PENGUSAHA DESAIN GRAFIS ADITYA DALAM PERJANJIAN JASA TERTENTU DI PARIT TOKAYA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

  INDAH PERMATASARI NIM. A1011141100

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (2) HURUF (C) KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG PERTANAHAN (STUDI DI KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA)

  YUDI NUR HIDAYAT NIM. A1012151204

  • PDF
  • PDF

• EFEKTIVITAS PASAL 11 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN AIR MINUM TERKAIT TERA BERKALA METERAN AIR DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN

  JERRY SURYANTO NIM. A1012131034

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG HYGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEBERADAAN USAHA AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA PONTIANAK

  KARINDA PUSPITA SARI NIM. A1012161097

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 14 AYAT (1) UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 DALAM KAITANNYA DENGAN PENYEDIAAN AKOMODASI HOTEL DI KOTA PONTIANAK

  INDAH NURJELITA PERMATASARI NIM. A1011151032

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 2 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN BAHAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA

  MOCHAMMAD APRIANSYAH SARAGIH NIM. A1012151040

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA TAKSI CV ARJUNA PADA PENGGUNA JASA ATAS KEHILANGAN BARANG KIRIMAN SANGGAU "“ PONTIANAK

  ANDI DARMA WIJAYA NIM. A1011131196

  • PDF
  • PDF

• EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PASAL 12 AYAT (1) PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 190 / PMK. 02 / 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

  DONI HARDIANTO NIM. A1012151061

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TERHADAP UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

  IMAM SUPINGI NIM. A1012161121

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PERKAWINAN PASANGAN DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT MADURA DI KELURAHAN SIANTAN HULU KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK

  ABDUL AZIS NIM. A1012161054

  • PDF
  • PDF

• PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA DI KOTA PONTIANAK

  HAFILA HAJARANI GEA NIM. A1011161031

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI PASAL 44 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP PENGINAPAN DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA YANG MENYEDIAKAN BANGUNAN MILIKNYA SEBAGAI TEMPAT UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN MESUM, CABUL DALAM RUANGAN TERTUTUP OLEH PASANGAN YANG TIDAK SAH

  BAYU SETYO NUGROHO NIM. A1012131064

  • PDF
  • PDF

• KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGATURAN TANAH NEGARA DALAM UPAYA MENCEGAH SENGKETA PERTANAHAN (STUDI PEMERINTAH DESA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA)

  DESTI ANGGRAINI NIM. A1011151034

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN PEMBELI DALAM MEMBAYAR SISA HARGA SAPI PADA PENJUAL DI DESA PUNGGUR KECIL KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

  HARI SETIAWAN NIM. A1011141149

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS KEBERADAAN GO-JEK BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN JO PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN

  KRISTYADI PUTRA WICAKSANA NIM. A11110056

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN PASAL 7 AYAT (2) HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK, SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS (STUDI PEREMPATAN MAPOLDA KALIMANTAN BARAT)

  IVAN PRATAMA PUTRA NIM. A1012161023

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 68 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGGUNAAN KENDARAAN RODA DUA BARU WILAYAH PONTIANAK

  BENNY MARWANDY ZULKIFLI NIM. A1012161021

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PENGAWASAN USAHA E-COMMERCE BERDASARKAN PASAL 100 AYAT (3) HURUF (E) JO PASAL 65 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Pelaku Usaha E-Commerce Di Kota Pontianak)

  ROCHANI SETIAWAN NIM. A1012161005

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG, RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG USAHA PARIWISATA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEBERADAAN KAFE/WARUNG KOPI (Studi Kafe/Warung Kopi Jalan Sepakat II dan Reformasi Kecamatan Pontianak Tenggara)

  RYANDHIKA SAPUTRA NIM. A1012161003

  • PDF
  • PDF

• ANALISA TERHADAP KREDIT MACET PADA UNIT USAHA TOKO KOPERASI PEGAWAI NEGERI UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

  URAY NADIYA HERNIDIANTI NIM. A1011161103

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK DAGANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

  SURI MAGHFIRANINGSIH NIM. A1011161089

  • PDF
  • PDF

• PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA PONTIANAK TENTANG JUAL BELI RAMBUT ASLI MANUSIA UNTUK HAIR EXTENSION

  THAHIRA NIM. A1011161051

  • PDF
  • PDF

• PENDAPAT ULAMA TENTANG FENOMENA GAME ONLINE PLAYER UNKNOWN"™S BATTLE GROUND"™S (PUBG) MENURUT HUKUM ISLAM DI KOTA PONTIANAK

  REVANGGA PRASTIYO NIM. A1011151226

  • PDF
  • PDF

• STUDI PERBANDINGAN KEABSAHAN PERKAWINAN WANITA HAMIL MENURUT MAZHAB IMAM MALIKI DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

  JEFFRI PRAYOGO NIM. A1011151188

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PEMBELI TERHADAP PEMILIK TOKO REZI ACC DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG ACCESSORIES DI KOTA PONTIANAK

  AUWGITA MAWAR AFIESYAH NIM. A1011151236

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUT SOURCING PADA SEKTOR KETENAGAKERJAAN BONGKAR MUAT DI KOTA PONTIANAK (STUDI DI PELABUHAN BONGKAR MUAT)

  M. THESAR ADYAKSA NIM. A1012161176

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PENGGARAP KEBUN LANGSAT MILIK WARGA DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL BUAH LANGSAT DI DESA PUNGGUR KECIL KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

  I KADEK JERRY WIRA DARMA WAHYUDI NIM. A1012151219

  • PDF
  • PDF

• PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PONTIANAK TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA AHLI WARIS YANG TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

  RISKY REGIANDRA KURNIA NIM. A1011151228

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (STUDI DI KOTA PONTIANAK)

  ADE RIRIN MARYANI NIM. A1011161186

  • PDF
  • PDF

• EFEKTIVITAS PASAL 23 HURUF H UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KEPEMILIKAN KEWARGANEGARAAN GANDA MASYARAKAT PERBATASAN KALIMANTAN BARAT DENGAN SARAWAK (STUDI KECAMATAN JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG)

  RORO YUNIRES SAHARENA HUTAGAOL NIM. A1011161273

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN KEKUATAN BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI

  VINCENT EDWARD NIM. A1012151032

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE PADA TINGKAT PENYIDIKAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

  DEVY WAHYUNI NIM. A1011161272

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH HAK MILIK ANTARA PEMILIK DAN PENYEWA DI KELURAHAN SIANTAN HULU KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK

  ARI KURNIAWAN NIM. A1012161006

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PASAL 77 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAGI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI

  ANRIE YULIYANTO NIM. A1012161030

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN PEMELIHARA DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL DENGAN PEMILIK SARANG BURUNG WALET DI DESA BAKAU BESAR LAUT KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH

  MAXIMUS ERIC SINAGA NIM. A1012151214

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA PENGANGKUTAN SUNGAI (STUDI KM. ULFA TRAYEK RASAUJAYA "“ TELUK BATANG)

  ABDUL RAJAK NIM. A1011141228

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PADA KANTOR PAJAK PRATAMA DI KOTA PONTIANAK

  ACHMAD AKWAN NIM. A1012151062

  • PDF
  • PDF

• GUGATAN CERAI OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL GURU TAHUN 2018 DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

  RAHMAT IQBAL NIM. A1012151018

  • PDF
  • PDF

• PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN TAMBAK MASYARAKAT DESA DABONG KECAMATAN KUBU KABUPATEN KABURAYA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2017, TENTANG PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

  ACHMAD FADILLAH NIM. A1012151194

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALIS MENGENAI UKURAN DEWASA ANTARA BURGERLIJK WETBOEK DENGAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH

  IPUNG WIDIANA DJASMAN NIM. A1011161244

  • PDF
  • PDF

• STUDI KOMPARATIF PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA SISTEM KONVENSIONAL DENGAN SISTEM E-KATALOG DI TINJAU DARI PASAL 22 UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

  SYARAH ELFINA NIM. A1011151114

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS PENERAPAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD BERDASARKAN PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019

  NOFI IRAWAN NIM. A1012161113

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA TENAGA KERJA WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI PADA PT. UNICOCO INDUSTRIES INDONESIA DI KECAMATAN SUNGAI KUNYIT

  AGUNG PRAWIRA NEGARA NIM. A1011131122

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ELEKTRONIK ANTARA PENGUSAHA TOKO 998 DENGAN PIHAK PEMBELI DI KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS

  KIKI SILVIANA NIM. A1011151208

  • PDF
  • PDF

• FAKTOR-FAKTOR HAKIM MEMBERIKAN SANKSI PIDANA BUKAN REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DI PEGDAILAN NEGERI PONTIANAK

  NATUS NIM. A1011161145

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PEMBAYARAN UPAH MINIMUM KOTA OLEH PEMILIK ERANDO"™S CAFÉ PADA PEKERJA BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO.579 /DISNAKERTRANS/2018 DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK

  AHMAD SALIM NIM. A1011151104

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI BUMIPUTERA OLEH TERTANGGUNG DI KOTA PONTIANAK

  WINDI WAHYU ASTUTI NIM. A1012161017

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB KONSUMEN MENYAMPAIKAN INFORMASI PEMBATALAN PESANAN TAXI ANUGRAH (STUDI KASUS PADA RUTE PONTIANAK-SANGGAU )

  MULIADI NIM. A1012161156

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA JASA PELATIHAN KURSUS MENGEMUDI DI KOTA PONTIANAK

  AGUNG SUSANTO NIM. A1012161194

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMBELIAN COMPAC DISK (CD) MELALUI LAPAK MUSIC ONLINE DI KOTA PONTIANAK

  CARDISTA FIZELLA NIM. A1012161093

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TERHADAP PERDAGANGAN HELM TANPA LABEL STANDAR NASIONAL INDONESIA DI KOTA PONTIANAK

  NURDIAN NASUTION NIM. A1011161094

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM ANTARA ANGGOTA KOPERASI DENGAN PIHAK KOPERASI SERBA USAHA AMANAH KECAMATAN PONTIANK TENGGARA KOTA PONTIANAK

  HERDIAJIANSYAH NIM. A1012151225

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MEMBELI JAJANAN YANG KURANG HIGIENIS DI KOTA PONTIANAK

  IRENNIZA DEVIANTIKA NIM. A1012161253

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA NOTARIS DI KABUPATEN KUBU RAYA

  JERI SETIAWAN NIM. A1012161084

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGANGKUTAN SUNGAI (ASDP) TERHADAP KENDARAAN PENUMPANG STUDI PADA KAPAL FERRY PENYEBERANGAN KOTA PONTIANAK-SIANTAN

  MUSHADI NIM. A1012161042

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS TENTANG ANAK BUAH KAPAL (ABK) YANG LALAI DALAM MENGATUR MUATAN ATAU BARANG

  MUSTINAH NIM. A1012161065

  • PDF
  • PDF

• PENYELESAIAN SENGKETA SEWA MENYEWA ANTARA PT PELAYARAN BINTANG ARWANA KAPUAS ARMADA DENGAN PEMILIK TONGKANG LABROY 168 DI KOTA PONTIANAK

  SANRIYO PARLINDUNGAN MANALU NIM. A1012161181

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI ATAS PENETAPAN NILAI PASAR BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNANAN (BPHTB) YANG DITETAPKAN OLEH BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PASAL 55 AYAT (2) HURUF A PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2010

  ADE SIDIK PERMANA NIM. A1012161193

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS HUKUM PERJANJIAN KREDIT KOPERASI SIMPAN PINJAM CU. PANCUR KASIH DENGAN DEBITUR DI KOTA PONTIANAK

  SUGENG BURNEANTO NIM. A1012161070

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LEMBAGA PEMBIAYAAN YANG BELUM MENDAPATKAN BPKB DARI PELAKU USAHA DI KOTA PONTIANAK

  SUGIONO NIM. A1012161195

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KONTRAK EMBOSSING DAN PENGECETAN HURUF DAN ANGKA TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (TNKB) TIM POKJA POLDA KALBAR DENGAN PIHAK KETIGA

  FELISITAS YENI NIM. A1012161162

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MEMBELI MADU PALSU DI KOTA PONTIANAK

  ZURAIDAH NIM. A1012161008

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN SANKSI ADAT DALAM MENYELESAIKAN PERSELINGKUHAN (BELANYI KEPANGAN/DUSA BASA) PADA MASYARAKAT DAYAK DE"™SA DI DESA EMPACI KECAMATAN DEDAI KABUPATEN SINTANG

  TITIK TRIMURNI NIM. A1011161293

  • PDF
  • PDF

• PROBLEMA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) DI KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH

  GUNAWAN NIM. A1012151076

  • PDF
  • PDF

• Penyelesaian Pembayaran Terutang Dalam Jual "“ Beli ( Studi Di Rumah Makan Kapulage - Pontianak )

  JEFFI AKBAR RINDA NIM. A1012161010

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB KONSUMEN ATAS PEMBATALAN PESANAN GOFOOD PADA OJEK ONLINE DI KOTA PONTIANAK

  DEA RIZKI DERINTAMA NIM. A1012161224

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KARANGTARUNADALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN PASAL 7 AYAT 3 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT (STUDI DI DESA MIAU MERAH KECAMATAN SILAT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU)

  MEGA ESTIANA NIM. A1011151015

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI DESA TANJUNG PAOH KECAMATAN PINOH UTARA KABUPATEN MELAWI

  DONI HARISENA NIM. A1011131221

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI ANGGOTA DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI SAPTA USAHA MULIA SMAN 1 SUNGAI RAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

  YOGA PRASETIA RAMADHANI NIM. A1011151035

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENERIMA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI YANG KEDUA KALI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 PK/PID/2016 TENTANG PENGGUNAAN SURAT PALSU)

  RIA AFRIANI NIM. A1011151111

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN PASIEN MEMBAYAR BIAYA PERSALINAN PADA PIHAK KLINIK PRAKTEK MANDIRI PUSPAWATI DI KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI

  ROID KAMIL NIM. A1011151192

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON GANTI KELAMIN (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR.87/Pdt P/2016/Pn Skt)

  NEWIN OKTA MARULITUA NIM. A1011151149

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA ATAS KONTEN YANG DI-UPLOAD MELALUI YOUTUBE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

  KAISAR DZAKY NIM. A1011131257

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI KARET ANTARA PENJUAL DENGAN PEMBELI DI DESA TANJUNG KERACUT DUSUN SELUMAR KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS

  EKO PRABOWO NIM. A1012151014

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB KERUGIAN PADA PENYERTAAN MODAL USAHA PATUNGAN BERBENTUK COMANDITER VENOTSCHAP (CV)

  MUHAMMAD AZHAR NIM. A1011151121

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP KINERJA KEPALA DESA BERDASARKAN PASAL 55 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA TERENTANG HILIR KECAMATAN TERENTANG KABUPATEN KUBURAYA

  BOMAWICAKSONO NIM. A1011151044

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP PENGGUNA GLOBAL POSITIONING SYSTEM PENGEMUDI OJEK ONLINE SAAT BERKENDARA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PONTIANAK

  ARIF KURNIAWAN NIM. A1011151175

  • PDF
  • PDF

• PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERJUALAN DI PINGGIR JALAN SUNGAI RAYA DALAM KABUPATEN KUBU RAYA

  FARAHADAYUNE NAHARANI POETRY NIM. A1012161034

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB KAPAL PENUMPANG KM. SABUK 88 ATAS KESELAMATAN PENUMPANG TRAYEK PONTIANAK NATUNA

  MARBU NIM. A1012161243

  • PDF
  • PDF

• MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN PERCERAIANDI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

  CHRISTINE REDHAWANI NIM. A1011151207

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PIHAK PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) Tbk PADA PELANGGAN TERKAIT GANGGUAN JARINGAN INTERNET DALAM PERJANJIAN BERLANGGANAN LAYANAN INDIHOME DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK

  PUTRI PUSPITA SARI NIM. A1011161161

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENJUAL BESI TUA TERHADAP PEMBELI DI KOTA PONTIANAK

  SELVI ARIESTA NIM. A1012161069

  • PDF
  • PDF

• ANIMO MASYARAKAT PONTIANAK KOTA TERHADAP PENJUALAN BARANG REJECT DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI

  RIZQA MAULIDA NIM. A1012161135

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL BERPOTENSI EKONOMI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KECAMATAN TAYAN HILIR

  EVI NOVIANTI NIM. A1012161125

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI PASAL 9 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG HAK GUNA USAHA HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH TERKAIT DENGAN PERMOHONAN PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA STUDY PTPN XIII DI KABUPATEN LANDAK

  SUNI NIM. A1012161191

  • PDF
  • PDF

• EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA STUDI DI KOTA PONTIANAK

  VIRA RENITA NIM. A1012161039

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS KONTRAK BAKU PADA PERJANJIAN KREDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA ANTARA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DENGAN CV PASIR KAPUAS UTAMA

  MIFTAHUL FIRLI NIM. A1012161249

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB ANGGOTA KOPERASI DALAM MENGEMBALIKAN UANG PINJAMAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM WANITA KENANGA KOTA PONTIANAK

  NOVARILA SUKMASATI NIM. A1011161170

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA HALAMAN ALFAMART DI TANJUNG RAYA II KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

  GITA PUTRI ANANDA NIM. A1012141209

  • PDF
  • PDF

• CHANGE FOR LOSS OF PT. PRIMA LAKSANA MANDIRI BY PT. AXA INDONESIA INSURANCE (Case Study of Decision Number 535 / Pdt.G / 2011 / PN.Jkt.Sel)

  PUTRI WAHYURIANI NIM. A1012141213

  • PDF
  • PDF

• HAMBATAN EKSEKUSI SENGKETA LAHAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP PERKARA NOMOR 29/Pdt.G.2015/PN.PTK

  FIRZA WAHYUDI NIM. A1012151049

  • PDF
  • PDF

• KEBIJAKAKAN NON PENAL PIHAK SEKOLAH TERHADAP PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN PELAJAR SMA DI KUBU RAYA

  NURYAHDI NIM. A1011141012

  • PDF
  • PDF

• EKSISTENSI ASAS IKTIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN ANTARA PELAKU USAHA MEBEL DENGAN PEMESAN (STUDI PADA PELAKU USAHA MEBEL DI KABUPATEN MELAWI)

  INDRIYANI SILVI NIM. A1011161258

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWABSOPIR TRUK PADA PENGUSAHA PD CAP OBOR ATAS KEHILANGAN BARANG ANGKUTAN RUTE PONTIANAK-SINTANG

  NURMALA DEWI NIM. A1011151165

  • PDF
  • PDF

• PROTEKSI HUKUM PADA TARI PENDET DALAM DOMAIN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL (FOLKLORE) DITINJAU PADA PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

  BEISCA AZZAHRA SIREGAR NIM. A1011161026

  • PDF
  • PDF

• KAJIAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBAGAI SYARAT UNTUK MENGUSUNG CALON PRESIDEN

  DESTY MIFTHARY NIM. A1011151079

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KERUSUHAN MASSA PASCA PILPRES 2019 DI KOTA PONTIANAK

  MUHAMMAD BASYIR NIM. A1011151171

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG MEMBUKA TOKO DIRUMAH UNTUK MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN PADA KPP PRATAMA KECAMATAN PONTIANAK BARAT DI KOTA PONTIANAK

  SEKAR SUCI KINANTI NIM. A1011151227

  • PDF
  • PDF

• STUDI KOMPARATIF TENTANG ABORSI ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009

  SILVIA STEPVANI MONIKA NIM. A1011151097

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN KEWAJIBAN NAZHIR UNTUK MENGURUS DAN MENGAWASI KEKAYAAN WAKAF DI DESA TEMPURUKAN KECAMATAN MUARA PAWAN KABUPATEN KETAPANG

  TIFANNY MELINDA NIM. A1011151050

  • PDF
  • PDF

• PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN PASAL 77 KUHAP (STUDI KASUS: SETYA NOVANTO)

  YOSEF PARLINDUNGAN TAMBUNAN NIM. A1011151129

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN SISTEM PEMBINAAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

  EMERENSIANA DARLINA NIM. A1012161110

  • PDF
  • PDF

• STUDI KOMPARATIF KETENTUAN BATAS USIA KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT

  INDAH SUCI LESTARI NASUTION NIM. A1012131263

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DI KOTA PONTIANAK

  RAINHART ALL ROUND ANUGERAH GINTING NIM. A1012141231

  • PDF
  • PDF

• PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH NEGARA (Studi Putusan Pengadilan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.SBS)

  RISWANDA NIM. A1011131323

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS BANCASSURANCE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

  YOSUA GIAN LEBRIK YESAYAS NIM. A1012151184

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PEMESAN DALAM PEMBAYARAN PEMBUATAN PLANG NAMA PADA PENGUSASHA CV. SUKSES SOLUTION DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK

  SYARIF HAMID NIM. A1011131322

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI PASAL 15 AYAT (2) HURUF A PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN (STUDI KECAMATAN KEMBAYAN, KABUPATEN SANGGAU)

  TENGKU SATYA PRATAMA PUTRA NIM. A1011151074

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN EKSEKUSI OBYEK HAK TANGGUNGAN TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PARATE EKSEKUSI DI BANK KALBAR PONTIANAK.

  PUTRI RAHMA BIDASARI NIM. A1011151038

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PENUTUPAN ASURANSI PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL DI KOTA PONTIANAK BEDASARKAN UNDANGUNDANGNOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN.

  HERI KURNIAWAN NIM. A1011151148

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI PASAL 15 AYAT (2) HURUF A PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN (STUDI KECAMATAN KEMBAYAN, KABUPATEN SANGGAU)

  OCTARIA FRANSISKA NIM. A1011161248

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BANGUNAN ANTARA KONTRAKTOR CV. USAHA BERSAMA DENGAN PEMILIK TOKO BANGUNAN SAHABAT SETIA DIKOTA PONTIANAK

  RIZKY MULA PUTRA NIM. A1011141225

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN PEDAGANG TERHADAP INDOMARET DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA HALAMAN DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK

  SAIFULLAH FADLI MUHARRAM HABIE NIM. A1012151034

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN AMAR PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBERIAN NAFKAH ANAK DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR : 969/PDT.G/2012/PA.PTK)

  RIZKA DESVITA NIM. A1012151039

  • PDF
  • PDF

• PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN YANG TIDAK MEMPERPANJANG ATAU MEMPERBARUHINYA DI JALAN PALAPA KOTA PONTIANAK

  ALRIDHO KARFIANSYAH NIM. A1011151042

  • PDF
  • PDF

• EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAPKAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KOTA PONTIANAK.

  MAGDALENA VATICA NIM. A1011151154

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PENGGUNA JASA LAYANAN TRANSPORTASI BUS DAMRI TUJUAN PONTIANAK-SINTANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

  ASRIATI NABILA SIMATUPANG NIM. A1011131317

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DI KABUPATEN SINTANG

  DEBORA NOVITA TAMBUNAN NIM. A1012151191

  • PDF
  • PDF

• TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA TANAHANTARA KEDUA BELAH PIHAK YANG BERBATASAN DI DESA SENYABANG KECAMATAN BALAI KABUPATEN SANGGAU

  NINDIA NOLA NIM. A1012151232

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARATINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIANDI BENGKAYANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 65/PID.B/2017/PN BEK)

  YONATAN NIM. A1011161113

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN PASAL 82 AYAT 1 HURUF D UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM SERADILAN PIDANA ANAK BERKAITAN DENGAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

  RAHMAD DEVA SUKMANA NIM. A1011131320

  • PDF
  • PDF

• DAMPAK EKONOMI ATAS PELARANGAN PEMBAKARAN LAHAN PERTANIAN TERHADAP PETANI DI KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA

  BUDI WIGUNA NIM. A1011151008

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN REDISTRIBUSI PERTANAHAN DENGAN PROGRAM TORA BERDASARKAN PASAL 7 UUPA NOMOR 5 TAHUN 1960 DI KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU

  AZIZAH NUR AINY PUTRI NIM. A1012151158

  • PDF
  • PDF

• ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN KONFLIK PENAMBANG EMAS TANPA IZIN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

  JULIAH NIM. A1011151164

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN SANKSI ADAT SARAK/POPAI (PERCERAIAN) TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MELAKUKAN PERCERAIAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK JANGKANG DESA TANGGUNG KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU

  YULIA YARDA EMI NIM. A1011151051

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM ANAK ANGKAT YANG DISAMAKAN DENGAN ANAK KANDUNG DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

  FRANSISCA CINDY CLAUDIA NIM. A1011141199

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERKAIT KEWENANGAN MENGADILI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

  RAMADHAN NIM. A1011131244

  • PDF
  • PDF

• FAKTOR-FAKTOR KEJAHATAN PERJUDIAN REMI BOX OLEH WARGA DI DESA PARIT BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA TINJAUAN KRIMINOLOGI

  ANDRIANTO NIM. A1011151185

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI PASAL 44 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Desa Sungai Purun Besar Kecamatan segedong Kabupaten Mempawah)

  ABDUL RAHMAN NIM. A1011151022

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OJEK ONLINE YANG MENGGUNAKAN PONSEL DI JALAN

  MUHAMMAD VIEGRI NIM. A1011151219

  • PDF
  • PDF

• EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH MASYARAKAT DI KECAMATAN SEBANGKI

  ANDRI MANURUNG NIM. A11111165

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI PROGRAM III QUICK WINS POLRI BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR: KEP/301/IV/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS POLRI TAHUN 2015-2019 DALAM PEMBERANTASAN PREMAN DI KOTA PONTIANAK

  BELLA YULISKA NIM. A1012161111

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMATIKA DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI PONTIANAK

  AZHAR FAHRI UTAMA NIM. A1011131272

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN PENGUSAHA PRODUK MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA UNTUK MEMPEROLEH DAN MENCANTUMKAN SERTIFIKAT HALAL DARI LPPOM MUI KOTA PONTIANAK

  CINDY APRILIA HARTANTI NIM. A1011151054

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN PASAL 4 PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN KEBUN/TANAH KAS DESA OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN DARI OTONOMI DESA (Studi Kasus Di Desa Teluk Kelansam Kabupaten Sintang)

  MUHAMMAD RINALDI PRATAMA NIM. A1012151171

  • PDF
  • PDF

• PENYIDIKAN BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA SOSIAL PADA PEMILIHAN PRESIDEN OLEH DIREKTORAT RESERSE DAN KRIMINAL KHUSUS POLDA KALBAR BERDASARKAN PASAL 28 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

  SAUT TUA SITUMORANG NIM. A1012131008

  • PDF
  • PDF

• ASPEK KESELAMATAN DALAM PELAYARAN (STUDI KASUS TERBAKARNYA KAPAL KARGO LINTAS BAHARI DI SUNGAI KAPUAS KALIMANTAN BARAT)"

  YUDHA PRAWIRA ISKANDAR NIM. A01112035

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS SAMBUNGAN PIPA AIR PDAM SECARA ILEGAL DALAM KAITANNYA DENGAN TANGGUNG JAWAB PDAM SELAKU PENYEDIA JASA (Study Di Kota Pontianak)

  RAYNA HESTI NURAINI NIM. A1012151005

  • PDF
  • PDF

• PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT MILIK PT. ANI (AGRONUSA INVESTAMA) PAHAUMAN DI DUSUN KEPAYANG KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK DI TINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI

  HENDRIKUS NIM. A1011151071

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI DEVELOPER CV. BINTANG PERSADA DALAM PERJANJIAN BAGI BANGUN PERUMAHAN PADA PEMILIK TANAH DI KELURAHAN TENGAH KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG

  RAINA OKTASARI NIM. A1011131343

  • PDF
  • PDF

• HAK TENAGA KERJA OUTSOURCING ANTARA PT. MITRA MULTI NITI USAHA DENGAN PT. ASTA KRAMASAN ENERGI DI KOTA PONTIANAK

  DENDHI ADITYA TRIYANGGA NIM. A01112192

  • PDF
  • PDF

• KAJIAN YUDIRIS TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 PROVINSI KALIMANTAN BARAT SEHUBUNGAN DENGAN PENANAMAN MODAL DI KALIMANTAN BARAT

  DWIKI SEPTA PANGESTU NIM. A1011151025

  • PDF
  • PDF

• PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENJUALAN VCD/DVD BAJAKAN DI KOTA PONTIANAK

  PRATIWI ANGGRIANI NIM. A1011151045

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB YURIDIS PENJUAL LAPAK ONLINE COMPACT DISC (CD) SECARA ONLINE DALAM JUAL BELI MELALUI PESANAN DI KOTA PONTIANAK

  AGUS RIANTO NIM. A1012161203

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO TBK) UNIT KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

  SUHANDRI NIM. A11111241

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN TERHADAP PENERAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN UNTUK MENDAFTARKAN HAK ATAS TANAH DAN BERDASARKAN PERDA KOTA PONTIANAK NO. 6 TAHUN 2010 PASAL 55 AYAT (2) HURUF A TENTANG PAJAK DAERAH

  GREGORIUS SEPTENTIO NIM. A1011141048

  • PDF
  • PDF