Vol. 2 No. 3 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN

Periode Wisuda APRIL 2014

Published: 2014-03-05

Articles

PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG NILAI GUGATAN DI BAWAH Rp.150.000.000,- DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

REZA SANDIA DAMANIK - A01109048
- PDF
- PDF
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUAL LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KG YANG MELAKUKAN PENIPUAN (PASAL 378 KUHP)DENGAN MENGURANGI ISI TIMBANGAN DIWILAYAH KOTA PONTIANAK

ADE HERMANTO - A11110013
- PDF
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS TERHADAP ASET (TANAH) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 PASCA KERUSUHAN TAHUN 1999 (STUDI DESA DALAM KAUM KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS)

BAMBANG WIRA ATMAJA - A01110054
- PDF
PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PINJAMAN OLEH ANGGOTA PADA KOPERASI TUMBUR DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DI KOTA SINGKAWANG

SOMADI - A01110216
- PDF
FENOMENA PELANGGARAN HUKUM OLEH PELAJAR DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PASAL 81 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PONTIANAK

DEDI SUTANTO - A11110197
- PDF
TANGGUNG JAWAB PT. ASURANSI BUANA INDEPENDENT DALAM PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN ATAS KLAIM ASURANSI KEBAKARAN DI PONTIANAK

RENDI TURINO - A01108136
- PDF
KENDALA KEPOLISIAN DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN, KETERTIBAN DAN TINDAK PIDANA (IMPLEMENTASI QUICK RESPON DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR MARAU POLRES KABUPATEN KETAPANG)

HENDRA SETHIADI - A11107357
- PDF
PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MENGENAI 0RGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KUBU RAYA BERDASARKAN PASAL 13 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA

FIRMAN - A11110001
- PDF
PELAKSANAAN PASAL 12 PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG BANGUNAN GEDUNG IKATAN DENGAN MENGUBAH BANGUNAN GEDUNG KOMPLEKS-KOMPLEKS PERUMAHAN

LELY YANUSA FITRI - A11110014
- PDF
PEMBERIAN IJIN TERHADAP KEGIATAN UNJUK RASA BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (2) HURUF A UNDANG - UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DALAM PEMBERIAN IJIN DAN WASI KEGIATAN UMUM DAN KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA

HERI DWI SANJAYA - A11110125
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENGELOLAAN KEKAYAAN ALAM LAUT WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL OLEH PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR: 27 TAHUN 2007

TAUFIK HIDAYAT - A11108113
- PDF
WANPRESTASI ANGGOTA DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM BAITUL MAAL WAT-TAMWIL AL–MUDARRIS DI KOTA PONTIANAK

HAFIDZAL IMAM ZEINDIQA - A01110097
- PDF
PERMOHONAN ITSBAT NIKAH PASANGAN SUAMI ISTRI YANG KAWIN SIRI SETELAH BERLAKU UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH

MUHAMMAD NUR - A11107374
- PDF
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK DI KOTA PONTIANAK DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI

MARIO SAMUDERA SIAHAAN - A01107191
- PDF
IMPLEMENTASI PASAL 98 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM UPAYA OPTIMALISASI PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMAN

IBNU VAUYAN - A11110057
- PDF
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG TIDAK MENYALAKAN LAMPU UTAMA PADA SIANG HARI (PASAL 293 AYAT (2) JO PASAL 107 AYAT (2) UU 22 TAHUN 2009) DI KOTA PONTIANAK

DAFID NEGO ARMANDO HATOGUAN SINAGA - A01109215
- PDF
ANALISIS YURIDIS KELEMAHAN KRITERIA TANAH TERLANTAR YANG BERSTATUS HAK MILIK

ARIE BESTARY - A11110016
- PDF
KEWAJIBAN ANGGOTA MEMBAYAR CICILAN PINJAMAN PADA CREDIT UNION (CU) SEMANDANG JAYA DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DI KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA

ELYAS KRISTIANTO - A11110102
- PDF
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PASAL 27 E UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ANTONIUS - A11110079
- PDF
EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

PUJINOTO - A11110050
- PDF
ANALISIS YURIDIS HAK MEWARIS ANAK ZINA MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 46/PUU-VIII/2010 DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

MUHAMMAD ABDUH - A01110141
- PDF
PELAKSANAAN PASAL 41 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG KETERTIBAN UMUM

TRI DIAN APRILSESA - A11110012
- PDF
PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PERDATA DAN KAITANNYA DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

ROBIN SETIAWAN - A11110058
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN MENGGUNAKAN SERTIFIKAT TANAH DI DESA JERUJU BESAR

NOVIANTIKA PUTRI - A11108230
- PDF
PRAKTEK PERBANKAN SYARIAH DENGAN SISTEM NISBAH DI BNI SYARIAH PONTIANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

FIFY MUSTIKA - A01110010
- PDF
ANALISIS YURIDIS STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PROSES PEMBUAHAN DI LUAR TUBUH MELALUI IBU PENGGANTI MENURUT HUKUM WARIS ISLAM

MYRA VIONA - A11110155
- PDF
STUDI KOMPARATIF PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

VISIASTRI FATMA HALIDA - A01110066
- PDF
PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH BIDAN TERHADAP PESERTA KB IUD DI KLINIK PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

DELLA PUSPITA HATI - A01110035
- PDF
LANGKAH HUKUM BAGI PEMEGANG GADAI TANAH DALAM MENGURUS PROSES HAK ATAS TANAHNYA AKIBAT PIHAK PEMBERI GADAI TANAH WANPERSTASI

NATALRIA TETTY SWAN - A11110093
- PDF
PEMBERIAN NAFKAH UNTUK ANAK SETELAH TERJADI PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PONTIANAK NOMOR : 9/PDT.G/2012/PA.PTK)

SYF. NIA SAPRANITA - A11110182
- PDF
WANPRESTASI PEMILIK BENGKEL MOTOR DALAM PERJANJIAN JUAL BELI OLI MESRAN DENGAN PENGUSAHA PT. BASATU TEGUH DI KOTA PONTIANAK

SUMARTONO SUNGKONO - A11110122
- PDF
HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENINGKATAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK ATAS KEPEMILIKAN RUMAH PADA PERUMNAS 1 DI KOTA PONTIANAK

TOMMY SURYA ATMAJA - A1111062
- PDF
EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DALAM KAITANNYA DENGAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI ECARAN ILLEGAL DIKOTA PONTIANAK

ARTUS - A11110144
- PDF
PELAKSANAAN PASAL 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DI POLRESTA PONTIANAK

SUKARDI - A1111037
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PERJANJIAN PADA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA.

WENY RAMADHANIA - A01110012
- PDF
PELAKU PENYELUNDUPAN IMIGRAN GELAP ( PEOPLE SUMGGLING ) KE WILAYAH KALIMANTAN BARAT DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI

SUKADI - A11110195
- PDF
EFEKTIFITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2010 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS DI POLRESTA PONTIANAK KOTA)

RANGGA MARDIANSYAH - A11109075
- PDF
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PESISIR PANTAI OLEH MASYARAKAT SEDANAU KECAMATAN BUNGURAN BARAT KABUPATEN NATUNA KEPULAUAN RIAU

WIDIANA - A01110066
- PDF
IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (1) PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI KOTA SINGKAWANG

ANGGA PRIHATIN - A01107129
- PDF
PENDAFTARAN MEREK DAGANG PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA (HOME INDUSTRY) (STUDY DI KOTA PONTIANAK)

GRACE KELLY HADIPUTRI SIHOMBING - A01110181
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA YANG MELAKUKAN ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN (STUDI KASUS DIPENGADILAN NEGERI PONTIANAK)

PUPUT MELIZA - A01110131
- PDF
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB NARAPIDANA MELAKUKAN KEJAHATAN SELAMA MENJALANI PEMBEBASAN BERSYARAT DI WILAYAH HUKUM BAPAS KOTA PONTIANAK DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI

MARADA MANURUNG - A11110066
- PDF
TANGGUNG JAWAB PEMILIK WARUNG DALAM PERJANJIAN JASA PENJUALAN KUE TRADISIONAL DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK

DIAN SUMARNI - A01110145
- PDF
IMPLEMENTASI PASAL 14 AYAT (2) HURUF B. JO PASAL 37 AYAT (1) HURUF A PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA TERKAIT DENGAN HAK INISIATIF USULAN RANCANGAN PERATURAN DESA. (STUDI DI DESA KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA).

HENDRY YUSRI - A11110008
- PDF
EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK-HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BERDASARKAN PASAL 14 UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak)

HERO MULIANTO - A11110060
- PDF
KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP PERUSAHAAN PAILIT (STUDI KASUS GANTI-RUGI TIKET PESAWAT MASKAPAI BATAVIA AIR)

ABIGAEL KRISTIANTI OCTAVIANA - A01110094
- PDF
EFEKTIFITAS PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI POLRESTA PONTIANAK KOTA

ETRIE KUSUMAWINAHAYU - A11110041
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN TAWANAN PERANG DI PENJARA ABU GHRAIB IRAK BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

NOVIANI DWI PRASETYA NINGDIAH - A01110178
- PDF
PENERAPAN PASAL 34 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN ANAK BERKAITANNYA DENGAN PERAN PEKERJA SOSIAL DI KOTA PONTIANAK PADA BAPAS PONTIANAK

CATUR SUGIHARTO - A11108231
- PDF
EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 62 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU YANG MENGOPLOS BERAS DI KOTA PONTIANAK

FERRY HAIRADI - A11110138
- PDF
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BERDASARKAN PASAL 74 UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

DECY MARIANI - A11110146
- PDF
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP MASYARAKAT YANG MEMBIARKAN HEWAN PIARAANNYA BERKELIARAN DI JALAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 5 TAHUN 2006

ROBERT IWAN KANDUN - A11110021
- PDF
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR: 9 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN PERANGKAT DAERAH DALAM KAITANNYA DENGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN MANDOR KABUPATEN LANDAK

RENDY BAGUS SAPUTRA - A11109114
- PDF
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN PONTIANAK DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI

DEVI HANDAYANI - A01110108
- PDF
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMILIK KENDARAAN RODA DUA YANG MEMODIFIKASI NOMOR PLAT KENDARAANNYA DALAM HUBUNGAN DENGAN PASAL 280 JO PASAL 68 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DI WILAYAH HUKUM PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK

ANDREAS PURBA - A01110011
- PDF
PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PONTIANAK DALAM MEMBERIKAN PEMBINAAN KEPADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN HUBUNGANNYA DENGAN PENANGGULANGAN RESIDIVIS

MUHAMMAD SURYO PAMUNGKAS - A01106005
- PDF
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 14 A AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NO 1 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2004 TENTANG KETERTIBAN UMUM

EDY PRIONO - A11110081
- PDF
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP MASYARAKAT YANG MELANGGAR KETENTUAN PASAL 5 AYAT (2) HURUF d PERDA NOMOR 03 TAHUN 2004 JO PERDA NOMOR 01 TAHUN 2010 DI PONTIANAK TENGGARA

HENY SETIOWATI - A11110085
- PDF
ANALISIS YURIDIS PROSES PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG TERJADI KARENA PEWARISAN ISLAM

DWI MEITY ROHMAWATY - A11111157
- PDF
ALASAN ORANG TUA MENGAWINKAN ANAK PEREMPUANNYA YANG DI BAWAH UMUR DI DUSUN PARIT MASIGI DESA SUNGAI AMBAWANG KUALA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG

TEGUH DWI BUANA PUTRA - A11110149
- PDF
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA PHONTON ANTARA PENYEWA DENGAN PEMILIK DI KOTA PONTIANAK

SUROSO - A11110110
- PDF
TANGGUNG JAWAB PENGELOLA VIGOR FITNESS CENTRE PONTIANAK TERHADAP MEMBER YANG MENGALAMI KECELAKAAN WAKTU LATIHAN

HENDI PASKA LEWIS SARAGIH - A01109172
- PDF
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN III DI KOTA PONTIANAK

JESAYA L. TOBING - A01106160
- PDF
PERLINDUNGAN TERHADAP FAUNA YANG DI LINDUNGI BERDASARKAN PASAL 21 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 DI KECAMATAN PALOH KABUPATEN SAMBAS

HARYO SETO - A01110195
- PDF
STUDI KOMPARATIF GUGAT CERAI DENGAN ALASAN SUAMI JATUH MISKIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERSPEKTIF FIQIH

RIKO - A01110210
- PDF
PELAKSANAAN PASAL 26 HURUF e PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN UMUM PERIHAL LARANGAN MEMBUKA USAHA PETERNAKAN HEWAN TANPA IZIN KEPALA DAERAH

MUHAMMAD IQBAL S. - A11109074
- PDF
TANGGUNG JAWAB PENYEWA ATAS KERUSAKAN EXCAVATOR PADA CV. KARYA MARGO UTOMO KECAMATAN TAYAN HULU KABUPATEN SANGGAU

FEBRIGAD - A01109147
- PDF
KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUBU RAYA MENDISTRIBUSIKAN AIR BERSIH PADA PELANGGAN DI KOMPLEK HANURA PERMAI II KECAMATAN SUNGAI RAYA

DONI YANDI - A01109177
- PDF
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SISWA SMP YANG MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM) DI KOTA PONTIANAK (UU NOMOR 22 TAHUN 2009)

BOBBY CHANDRA MANGARATUA PANGGABEAN - A011090216
- PDF
TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN PT. SRIWIJAYA AIR TERHADAP KERUSAKAN BARANG MILIK PENUMPANG DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA RUTE JAKARTA-PONTIANAK

MEIGY CHRISANTY TAMBUNAN - A01110100
- PDF
ANAK MENJADI KURIR DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERDAGANGAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DIKOTA PONTIANAK DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI (Studi Kasus di Polresta Pontianak Kota)

RICARDO HASUDUNGAN SIMANUNGKALIT - A11110033
- PDF
PELAKSANAAN PASAL 15 AYAT (2) HURUF E UNDANG-UNDANG RI NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN TERHADAP PEMBERIAN IZIN DAN PELAKSANAAN PENGAWASAN SENJATA API DIWILAYAH HUKUM POLRESTA PONTIANAK KOTA

RIDO PUTRA - A11109226
- PDF
PERANAN VISUM ET REFERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI UNTUK MENENTUKAN SEBAB KEMATIAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH POLRESTA KOTA PONTIANAK

HANDSEN AMBARITA - A11108233
- PDF
IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT (1) HURUF C PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO 23 TAHUN 2007 TENTANG DAERAH HUKUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI KABUPATEN KUBU RAYA

BAGUS SISWAKA - A11110109
- PDF
PELAKSANAAN FUNGSI DAN KEWAJIBAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 1 TAHUN 2007 PASAL 11 JUNTO PASAL 14 DI DESA DARIT KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN LANDAK

ADRIANUS ANDIKA - A01108068
- PDF
PELAKSANAN PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT TIONGHOA DI KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS

BONG TAT SIN - A01110149
- PDF
KEABSAHAN PERKAWINAN BERBEDA AGAMA YANG DILAKUKAN TANPA SEPENGETAHUAN WALI HAKIM DI KECAMATAN SINGKAWANG UTARA.

RENDI - A01110209
- PDF
KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PENDAFTARAN TANAH MELALUI LARASITA DI DESA RASAU JAYA UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

INDAH LESTARI - A11110036
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL OLEH MUCIKARI DAN CALO DI KOTA PONTIANAK DITINJAU DARI SUDUT VICTIMOLOGI

MUâ€™AMMAR IHSAN SUMARSONO - A01107098
- PDF
KEABSAHAN NIKAH ISTRI YANG SUAMINYA MAFQUD DITINJAU DARI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

RIKA RIZKI ALDINA - A01110024
- PDF
UPAYA PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk CABANG SANGGAU TERHADAP KONSUMEN SEPEDA MOTOR YANG WANPRESTASI

FIVESA ZURIANA - A01109018
- PDF
PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG KEBAKARAN BERDASARKAN PASAL 28 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 21 TAHUN 2010

HERA PUSPITA SARI - A01109195
- PDF
TANGGUNG JAWAB PEGAWAI PT. PEGADAIAN (PERSERO) DALAM PENGEMBALIAN UANG KELEBIHAN DARI HASIL LELANG BARANG GADAI KEPADA PEMBERI GADAI DI PT. PEGADAIAN CABANG A. YANI PONTIANAK

MAULIA NURFAZRI CHATIMAH - A01108023
- PDF
PERBUATAN MELAWAN HUKUM INSTALATIR DALAM PEMASANGAN LISTRIK YANG TIDAK SESUAI STANDAR PT. PLN (PERSERO) DI DESA SUNGAI RASAU KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN PONTIANAK

RISKE SUCIASTUTI - A01108152
- PDF
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG DITINJAU DARI SUDUT KRIMIMINOLOGI

MECKHEL SENGKEY - A01110091
- PDF
- PDF
TRAFFICKING DIWILAYAH KECAMATAN SAJINGAN BESAR KABUPATEN SAMBAS DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI

YOHANES - A11110034
- PDF
MENINGKATNYA TINDAK PIDANA SEKSUAL DENGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PONTIANAK KOTA DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI

SEPTO SURIA - A11110048
- PDF
TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA JASA LAUNDRY MATUARY WAIA TERHADAP KERUSAKAN DAN KEHILANGAN PAKAIAN MILIK KONSUMEN DI KOTA PONTIANAK

MOCHAMMAD ANDHIKA - A11108071
- PDF
PENGALIHAN FUNGSI OLEH PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUKO DI JALAN SUNGAI RAYA DALAM KABUPATEN KUBU RAYA

ROLIANDA - A01110117
- PDF
WANPRESTASI ANGGOTA DALAM PENGEMBALIAN UANG DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI SURYA GEMILANG DI KOTA PONTIANAK

FERRY DJOHANSYAH - A11112040
- PDF
PERAN SERTA POLISI REPUBLIK INDONESIA / FPU ( FORMED POLICE UNIT ) DALAM MISI PERDAMAIAN DUNIA DIBAWAH MANDAT PBB UNTUK MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI DARFUR SUDAN

SLAMET WIDODO - A11109052
- PDF
PELAKSANAAN PASAL 81 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2066 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PEMBENTUKAN PERATURAN

WENDY TEDDYATMAJA - A11110204
- PDF
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM HUKUM ADAT DAYAK KEBAHANT DI KECAMATAN KAYAN HULU KABUPATEN SINTANG

ANTONIUS - A01109141
- PDF
PELAKSANAAN PASAL 17 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRESTA PONTIANAK KOTA

WENNY ONNIKA - A11110118
- PDF
PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK PELEPASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (1) UNDANG -UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 DI LAPAS IIB KOTA SINGKAWANG

FAHRIAN NURFIANSYAH - A11110030
- PDF
PERJANJIAN JUAL BELI DIBAWAH TANGAN ANTARA PEMILIK DENGAN PEMBELI TANAH KAVLINGAN DI DESA ARANG LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBURAYA

ARAFIKA - A11109138
- PDF
ANALISIS PEMEKARAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATENPONTIANAK

MUHAMMAD REZA - A11108208
- PDF
PROSEDUR LEMBAGA PEMBIAYAAN NON BANK DALAM PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KOTA PONTIANAK

RUDIANTO - A01110212
- PDF