Vol. 5 No. 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN

Articles

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA OUTSOURCING DI SEKTOR PERBANKAN DI KOTA PONTIANAK

  SUSAN - A11112220

  • PDF

• KEWAJIBAN PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK MEMELIHARA TANDA-TANDA BATAS BIDANG TANAH DI KELURAHAN PARIT MAYOR KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK

  JESSICA FABIAN - A01112166

  • PDF

• PENERTIBAN KIOS SEMBAKO DI PINGGIR JALAN BERDASARKAN PASAL 20 HURUF C PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG KETERTIBAN UMUM (STUDI KASUS JALAN KOMODOR YOS SUDARSO PONTIANAK BARAT)

  SELLY PRECELIA PRATIWI - A1011131170

  • PDF

• KEWAJIBAN BENGKEL SURYA JAYA MOTOR DALAM MEMBERIKAN SUKU CADANG ASLI SESUAI DENGAN PERMINTAAN PEMBELI DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA

  DWI PUJIASTUTI - A11111066

  • PDF

• IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT (2) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (STUDI DI KECAMATAN SANDAI)

  HENDRI GUNAWAN - A1011131331

  • PDF

• PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ANTARA DUSUN BANCOH DENGAN DUSUN BATU AMPAR DI DESA BATU AMPAR KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MELAWI

  NARDO AFISON - A1011131205

  • PDF

• PENERTIBAN TERHADAP RUMAH KOST BERDASARKAN PASAL 6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN SUNGAI RAYA

  TRI SEPTA LESTARI - A1011131023

  • PDF

• KEWAJIBAN BENGKEL SURYA JAYA MOTOR DALAM MEMBERIKAN SUKU CADANG ASLI SESUAI DENGAN PERMINTAAN PEMBELI DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA

  DWI PUJIASTUTI - A11111066

  • PDF

• KAJIAN TERHADAP PENETAPAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA SANTABAN KECAMATAN SAJINGAN KABUPATEN SAMBAS)

  HIPOLITUS YULIO SUBANDRI - A01112136

  • PDF

• WANPRESTASI PENGUSAHA TOKO MAKMUR ABADI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KOPI BUBUK MERK DUA OBOR PADA PENGUSAHA PD. KAWI JAYA KOTA PONTIANAK

  ARROBI DARMALA - A1011131107

  • PDF

• PELAKSANAAN WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH LEMBUR BAGI PEKERJA DI PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (TOKO ALFAMART DANAU SENTARUM) PONTIANAK BARAT

  MEISANA SUSANTI HAREFA - A1012131187

  • PDF

• ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 43/PUU-XIII/2015 BERKAITAN DENGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG MEMBERIKAN KEWENANGAN KEPADA KOMISI YUDISIAL DALAM PROSES SELEKSI DAN PENGANGKATAN HAKIM DI INDONESIA.

  RADINUS - A1011131216

  • PDF

• PERUBAHAN PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT DAYAK LAU"™ DI DESA NANGA SEBINTANG KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU

  BRIGITA YOLANDA PRATIWI - A1011131009

  • PDF

• PENYELESAIAN WANPRESTASI PENGECER DALAM PERJANJIAN PINJAM PAKAI TABUNG GAS ELPIJI 3KG KEPADA PANGKALAN EFFENDI DI DESA PARIT BARU

  ANTON - A1012131106

  • PDF

• PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT SUKU DAYAK BUGAU DI KETEMENGGUNGAN BUGAU KECAMATAN KETUNGAU HULU KABUPATEN SINTANG

  MICHELLE ADVENTIA TINGGA - A1011131004

  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS HAK ANAK LUAR KAWIN DALAM MEMPEROLEH HARTA WARISAN DARI BAPAK BIOLOGISNYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

  NURAINI SUSANTI - A1011131106

  • PDF

• PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH KOS BAGI PENYEWA YANG TIDAK CAKAP HUKUM DI JALAN SEPAKAT II KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

  MUHAMMAD AGUS SYAHRANI - A1011131015

  • PDF

• WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN UANG ASAP OLEH CALON MEMPELAI LAKI- LAKI TERHADAP CALON MEMPELAI PEREMPUANDI DESA SUNGAIRAMBAH KECAMATANSAMBAS KABUPATEN SAMBAS

  AWANDA BONITA - A1011131104

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI SUKU CADANG SEPEDA ANTARA PENGUSAHA TOKO BINTANG TERANG DENGAN PIHAK PEMBELI DIKECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS

  HARSONO HONGGO - A1011131029

  • PDF

• EFEKTIFITAS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KAITANNYA DENGAN PENERAPAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

  ANGEL BEAT - A1011131095

  • PDF

• ANALISIS KOMPARASI ANCAMAN PIDANA PENJARA DALAM PASAL 2 DAN PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN1999 TENTANGPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

  MOHAMMAD TAUFIK HIDAYAT - A1011131258

  • PDF

• AKIBAT HUKUM PASANGAN YANG MELAKUKAN PERKAWINAN SIRI DI DESA PUGUK KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

  ALI NASRUN - A1011131073

  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION(UNCAC) 2003 DALAM HAL PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK (MUTUAL LEGAL ASSISTANCE)

  RAHMAWATI - A1011131113

  • PDF

• PELAKSANAAN JUAL BELI KARET ANTARA PETANI DENGAN AGEN DI DESA AIR PUTIH KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA

  DOYO UTOMO - A1011131011

  • PDF

• STUDI KOMPARATIF KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA DAN KITAB UNDANG "“ UNDANG HUKUM PERDATA DI KOTA PONTIANAK

  RIDO TUA HAMONANGAN PAKPAHAN - A01112184

  • PDF

• WANPRESTASI PENYEWA RUKO PASAR SUDIRMAN DI KOTA PONTIANAK (STUDI KASUS DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA ANTARA HJ. NURUL HUDA DENGAN GOUW HUI PENG

  IMAM DZIKRILLAH - A1011131234

  • PDF

• PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ANGKUTAN ANTAR JEMPUT TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA KONSUMEN (STUDI KASUS RUTE PERJALANAN SINGKAWANG-PONTIANAK)

  DIAH PERMATASARI - A1011131184

  • PDF

• PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2008 PASAL 3 AYAT 2 TENTANG WAJIB BELAJAR 9 TAHUN (STUDI DI KECAMATAN BELIMBING HULU KABUPATEN MELAWI)

  PASKALINDA WINDAYANI - A01112090

  • PDF

• IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (1) PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2004 TENTANG PEMBERIAN KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN (STUDI DI KELURAHAN BANSIR DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK)

  IPWANSYAH - A1011131253

  • PDF

• EFEKTIFITAS PASAL 14 ayat (3) PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 11 TAHUN 2012 jo. KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DI KOTA PONTIANAK

  YANWAR - A01110169

  • PDF

• STATUS PERJANJIAN KERJA SAMA SISTER CITY YANG DIBENTUK OLEH PEMERINTAH DAERAH REPUBLIK INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

  DANDY ADITYA QASTHARI - A1011131007

  • PDF

• PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT DAYAK GOLIK DI DESA BEDUAI KECAMATAN BEDUAI KABUPATEN SANGGAU

  SILA VANGHURIA MORLI - A1011131138

  • PDF

• WANPRESTASI PEMBELI PASIR DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI PADA PENGUSAHA PT. CIPTA KARYA DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

  ESTHER AURORA HANDOYO - A1011131133

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PEMINJAM ATAS KERUSAKAN KENDARAAN RODA EMPAT DALAM PERJANJIAN PINJAM PAKAI DI DESA BALAI KARANGAN KECAMATAN SEKAYAM KABUPATEN SANGGAU

  INTAN - A1011131123

  • PDF

• KEWAJIBAN ANGGOTA KOPERASI MEMBAYAR PINJAMAN PADA CREDIT UNION BENUO PANTA BAJU DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DI DESA BEDAYAN KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

  ELZA TIVANI - A1011131013

  • PDF

• KEWAJIBAN ORANGTUA TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN POLIGAMI TIDAK DICATATKAN PADA KANTOR URUSAN AGAMA DITINJAU DARI UU NO. 1 TAHUN 1974 DI KELURAHAN TANJUNG KAPUAS KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

  YOGI HENDRA PRANATA - A1012131090

  • PDF

• PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA MENGENAI PEMBERIAN INFORMASI HARGA ECERAN TERTINGGI OBAT TERHADAP KONSUMEN DI KOTA PONTIANAK

  ANTONIA RISDIANTRI - A01011131114

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB KASIR TERHADAP KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN DALAM PENERIMAAN PEMBAYARAN DI SWALAYAN SIM JAYA ABADI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

  LITA - A1011131213

  • PDF

• KAJIAN MENGENAI EFEKTIVITAS PENGAWASAN TEMPAT PARKIR YANG DILAKUKAN DINAS PERHUBUNGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR DI KOTA PONTIANAK

  FERDIAN RADITYO - A1011131227

  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS PERAN BEA DAN CUKAI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN (STUDI KASUS KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PONTIANAK)

  DEDDY MAULANA - A1011131043

  • PDF

• EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PASAL 3 AYAT (3) UNDANG "“UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 BERKAITAN DENGAN FUNGSI KEIMIGRASIAN DI SEPANJANG GARIS PERBATASAN WILAYAH INDONESIA OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS II ENTIKONG (STUDI KASUS DI PERBATASAN ENTIKONG)

  ANNISA PRATIWI - A1011131192

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 08/PID.PRKN/2016/PN.PTK DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

  ANANDA MAULIDIAH - A1011131054

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENYEWA ATAS KERUSAKAN SPARE PART MOBIL PADA PEMILIK RENTAL AGUS DI KELURAHAN SAIGON KOTA PONTIANAK

  RIZQI ZAINURRAKHMAN - A1011131182

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA COMANDITER VENOOTSCHAP ERA MANDIRI DALAM PERJANJIAN PENGADAAN KOMPUTER PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

  ANGGA SATRIO - A1011131025

  • PDF

• UPAYA PENYELESAIAN PEMILIK KOS TERHADAP PENYEWA YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMAR KOS DI JALAN DANAU SENTARUM GANG MUFAKAT PONTIANAK

  FIRANI SHINTA - A1011131099

  • PDF

• PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN AKIBAT PENGUASAAN HARTA OLEH SALAH SATU AHLI WARIS (STUDI KASUS PENINGGALAN HARTA WARISAN DI KELURAHAN KAPUAS KANAN HULU KABUPATEN SINTANG)

  LISA MAYASARI - A1011131117

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PD. GEMILANG ABADI TERHADAP KELALAIAN YANGMENGAKIBATKAN RUSAKNYA BARANG PEMBELI PADA SAAT PENYERAHAN BARANG DI KOTA

  EFFENDY - A1011131159

  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 21 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM KAITANNYA PEMBENTUKAN KABUPATEN LAYAK ANAK (STUDI DI KABUPATEN MEMPAWAH)

  FRADDIAN ATMA - A1011131361

  • PDF

• UPAYA DAN TANGGUNG JAWAB PT. PLN (PERSERO) SUB RANTING TANJUNG SATAI DALAM MENGATASI KURANGNYA SUPLAI ENERGI LISTRIK KEPADA KONSUMEN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN PULAU MAYA KABUPATEN KAYONG UTARA

  SUHARTO - A1011131295

  • PDF

• KEWAJIBAN ORANG TUA ANGKAT MEMBERITAHUKAN ASAL USULNYA DAN ORANG TUA KANDUNGNYA DARI ANAK ANGKAT DI KOTA SINTANG

  SRI ZULAIHA - A1011131266

  • PDF

• PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MASYARAKAT ADAT DI DESA KAMPAR SEBOMBAN KECAMATAN SIMPANG DUA KABUPATEN KETAPANG

  AMBROSIUS HENDRY BELASIKA RADON - A1012131202

  • PDF

• PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP BIAYA NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 76/PDT.G/2015/PN.PTK)

  INDAH AZHARI PUTRI - A1012131032

  • PDF
  • PDF

• TINJAUANYURIDISTERHADAP PUTUSAN PERADILAN ARBITRASE INTERNASIONAL (ARBITRAL TRIBUNAL) TENTANG SENGKETA LAUT CINA SELATAN ANTARA FILIPINA DAN CINA

  ANNISA RAHIM - A1011131217

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENJUAL KOSMETIK MEREK ETUDE HOUSE TERHADAP PEMBELI DI KOTA PONTIANAK (PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI KOSMETIK DI MAKE UP STORE)

  APRIYANTI - A1011131180

  • PDF

• PERJANJIAN JUAL BELI TANAH SISTEM PANJAR YANG PEMBELINYA MEMBATALKAN PERJANJIAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA)

  DINA DESRINAH BAUTY - A1011131059

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN SAMBUNGAN AIR MINUM PDAM KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2009 DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT

  AULI IRHAM HIDAYATULLAH - A1011131027

  • PDF

• WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN UANG ASAP OLEH CALON MEMPELAI LAKI - LAKI TERHADAP CALON MEMPELAI PEREMPUAN DI DESA SUNGAI RAMBAH KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS

  AWANDA BONITA - A1011131104

  • PDF

• PRO KONTRA SANKSI KEBIRI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PRESPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN

  TEGUH OPRASIYANTO SIHOMBING - A1012131304

  • PDF

• WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (KHUSUS BARANG ELEKTRONIK) PADA PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE DI KOTA SINGKAWANG

  TIAN AYUDHI - A01110069

  • PDF

• HAK IMUNITAS ADVOKAT BERDASARKAN PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DI INDONESIA

  KARTIKA MEILIANA YASWIN -A1011131310

  • PDF

• PELAKSANAAN UPACARA ADAT KEMATIAN MASYARAKAT BATAK TOBA DI KOTA PONTIANAK

  RIFKA HELFRIDA ROMAULI PANGARIBUAN - A1011131127

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMERASAN DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM PERTAMINA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 368 (AYAT 1) KUHP DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA.

  ORBIHIL DIANTO - A1012131108

  • PDF

• KEWAJIBAN PENGUSAHA PT. CAHAYA HENSEN LESTARI MENDAFTARKAN TENAGA KERJA PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA PONTIANAK

  KEKE DINDA ANITA HAM - A1011131310

  • PDF

• ANALISIS TEORITIK TERHADAP PUTUSAN HUKUMAN MATI DARI PERSPEKTIF HAM (KASUS PIDANA NOMOR 39 PK/ PID.SUS /2011 MENGANULIR PUTUSAN NOMOR 455 K/PID.SUS /2007

  MONICA TIARA ARINI - A1011131066

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR ATAS PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN

  YUNITA PUTRI - A1011131169

  • PDF

• PELAKSANAAN ADAT BOGAWAI NOSU MINU PODI PADA MASYARAKAT DAYAK JANGKANG DUSUN PISANG DESA PISANG KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU

  YOHANA OSIN - A11112100

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BANGUNAN ANTARA PEMBELI DENGAN PENGUSAHA TOKO USAHA JAYA DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA

  LAURA ANDIKA KARYATEN - A1012131030

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENYEWA PADA PENGUSAHA CV. TRITAMA ATAS GANTI RUGI PERBAIKAN MOBIL SEWA YANG RUSAK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KOTA PONTIANAK

  RIA INDRIANI SILALAHI - A1011131166

  • PDF

• PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENERIMA KUASA MENYALAHGUNAKAN KUASA MENGGADAIKAN TANAH PADA PEMBERI KUASA DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA DI DESA AIR SAGA KECAMATAN TANJUNG PANDAN KABUPATEN BELITUNG

  DIAH HANDINI SUKAMTO - A1011131116

  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWAJIBAN PERPAJAKAN (STUDI TERHADAP KETENTUAN PENGAMPUNAN PAJAK DI INDONESIA

  YUFLIH RESTHI ANDARI - A1012131206

  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (2) HURUF C PERDA KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN JO PERDA KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DALAM KAITANYA DENGAN PEMBUATAN E-KTP DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONT

  RUDI SANTOSO - A1011131327

  • PDF

• WANPRESTASI NASABAH BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG PONTIANAK

  RADEN MAULANA WIDYANTO - A01112138

  • PDF

• PELAKSANAAN KONTRAK KERJA PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN/GERTAK ANTARA CV. REDANA PRATAMA DENGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

  SYARIF ADRIN HANAFIAH - A1012131236

  • PDF

• PELAKSANAAN PEMBAYARAN HONORARIUM PERAWAT KONTRAK DALAM PERJANJIAN PEKERJAAN/KONTRAK PPK-BLUD PUSKESMAS SAMBAS KABUPATEN SAMBAS

  TEGUH OKTORIO PRATAMA - A1012131237

  • PDF

• PENERAPAN PASAL 69 AYAT 2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA) BERKAITAN DENGAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) ANAK DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

  AGUSTIN MALINDA ASGAR - A1011131188

  • PDF

• IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DI DESA SUNGAI AMBAWANG KUALA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA PERIODE TAHUN 2008-2014

  ZAINUDIN - A1012131214

  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUANYA

  DEWI SUCI PRATIWI - A1012131062

  • PDF

• PERALIHAN KENDARAAN RODA DUA OLEH KONSUMEN PADA PIHAK KETIGA TANPA PERSETUJUAN PIHAK PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE DI KOTA PONTIANAK

  RENI HARYATI - A1011131254

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN JUAL BELI MENURUTUNDANG-UNDANG INFORMASI DAN ELEKTRONIK DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

  AIDA ELVIA NURRACHIM - A01112256

  • PDF

• STUDI KOMPARATIF HAK WARIS ANAK SUMBANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

  DESI MAHARANI - A1011131294

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN ANTARA AGEN DENGAN PENGUSAHA ANATHEMA KOTA PONTIANAK

  DESTA HUTABARAT - A01112140

  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 72 AYAT 1 HURUP (a) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA STUDI KASUS DI DESA BALAI SEBUT KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU

  YULIANUS ANDREW - A01108043

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG DIRUGIKAN OLEH KONSUMEN (STUDI KASUS PADA WIN ONE KARAOKE)

  ERWIN TRISNO - A11112238

  • PDF

• KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN PADA MASYRAKAT BATAK TOBA DALAM HUKUM WARIS ADAT DI KOTA PONTIANAK

  HELPRIDA NABABAN - A01112042

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB JURU PARKIR ATAS KEHILANGAN HELM PEMILIK KENDARAAN RODA DUA DI LUAR LOKASI PARKIR MEGA MALL KOTA PONTIANAK

  LIDWINA - A1011131147

  • PDF

• KEWAJIBAN NADZIR DI DESA MERBANG KECAMATAN BELITANG HILIR UNTUK MENDAFTARKAN TANAH WAKAF DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEKADAU

  EMI KLISTIYANTI - A11112084

  • PDF

• PELAKSANAAN BALIK NAMA SERTIFIKAT HAK MILIK DALAM JUAL BELI TANAH DI DESA SELAT REMIS KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA

  WIDYA SEPTIANI - A01112064

  • PDF

• WANPRESTASI PEMBELI TERHADAP PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI CINCAU TOMY DI KELURAHAN PASIRAN KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

  DWI YULIA MITA - A01109070

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM BENDA BUDAYA YANG RUSAK AKIBAT KONFLIK BERSENJATA MENURUT KONVENSI DEN HAAG 1954 (STUDI KASUS : PALMYRA, SURIAH)

  HANDOKO - A1011131209

  • PDF

• PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA ISLAM TERTENTU DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016

  MUHAMMAD IQBAL N’DITI - A1012131212

  • PDF

• WANPRESTASI PENGUSAHA TOKO MITRA MAKMUR KAKAP DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ROKOK PADA PENGUSAHA UD. LANGGENG JAYA DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

  WILIAM JAP JAYA - A1012131018

  • PDF

• AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGAJUAN CERAI (KHULUK) OLEH ISTRI YANG MENINGGALKAN RUMAH TANPA IZIN SUAMI (NUSYUZ) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

  BAMBANG SUMARDIANTO - A11110173

• WANPRESTASI AGEN DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN STOK BERAS PADA PEMILIK WARUNG SEMBAKO DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BERAS DI KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS

  KASIANUS HERLING - A1012131240

• PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTAN SISTEM PERADILAN ANAK TERHADAP ANAK SELAKU TERDAKWA DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

  JULI DEWI YANTI - A01112345

  • PDF

• UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PONTIANAK DALAM MENCEGAH MASUKNYA BENDA YANG DILARANG

  MIRA WAHYUNINGTIAS - A1011131336

• PENERAPAN PASAL 52 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG TELEKOMUNIKASI PELAYARAN ( STUDI DI PELABUHAN PONTIANAK )

  HERYANSAH - A1012131013

  • PDF

• URGENSI PENGATURAN LALU LINTAS UDARA DIATAS WILAYAH KEPULAUAN RIAU DALAM RANGKA PENEGAKANKEDAULATAN NEGARA DI UDARA

  RAHMAN SUPRIATNO - A1012131131

  • PDF

• EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN PEGAWAINEGERI SIPIL KABUPATEN MEMPAWAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

  MUHAMMAD IRVAN - A1012131234

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA, PT.TIKI (TITIPAN KILAT) TERHADAP HILANGNYA BARANG MILIK PENGIRIM DI KOTA PONTIANAK

  HENNY JUITA TOBING - A01112267

  • PDF

• IMPLIKASI KEBERADAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK), DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA STUDI DI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KALIMANTAN BARAT

  SINDI PATRIA SARI - A01112062

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN SUNGAI" (STUDI KASUS DI DESA PERIGI KECAMATAN SILAT HILIR KABUPATEN KAPUS HULU)

  HANI MIFTAHUL ROHMAH - A1011131067

  • PDF