Vol. 10 No. 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN

Published: 2015-09-17

KEWENANGAN KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI (KBIH) DALAM MELAKSANAKAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN KEPADA JEMAAH HAJI DI ARAB SAUDI BERDASARKAN PASAL 32 KEPUTUSAN KEMENTERIAN AGAMA RI NOMOR 371 TAHUN 2002 Jo. KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR : 369 TAHUN 2003 TENTAN

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN AHMAD KHOLIL, SH A.21212044
- PDF ()
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP NEGOSIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SENGKETA BISNIS DI INDONESIA YANG BERLANDASKAN NILAI PANCASILA

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN AGUNG SUBAKTI, SH. SS A.21212061
- PDF ()
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM BISNIS CAPPUCINO CINCAU TERKAIT UPAYA MENCIPTAKAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT (Studi Terhadap Bisnis Cappucino Cincau Di Kota Pontianak)

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN AMIRUDIN, SH A.21212001
- PDF ()
KEYAKINAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU (WITNESS STATEMENT OF FAITH JUDGE DE AUDITU TESTIMONIUM)

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN ANDI HALALUDDIN, SH A.21212084
- PDF ()
MENIKAH DI BAWAH UMUR OLEH MASYARAKAT MADURA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 MARRIAGE UNDER THE AGE REQUIREMENT BY MADURANESE ACCORDING TO THE LAW OF NUMBER 1 1974

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN ARIS SUJARWONO, SH A.21212032
- PDF ()
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA PONTIANAK

Jurnal Mahasiswa S2 HukumUNTAN DAVID RICHARDO HUTASOIT, ST. A.21212080
- PDF ()
PENGAWASAN TERHADAP PENGEMUDI ATAU PERUSAHAAN ANGKUTAN BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Di Jembatan Timbang Batu Layang Kota Pontianak)

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN DEWA JAYA FEROGUSTA, SH A.21212057
- PDF ()
PENGATURAN PENGELOLAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN DEWA N. ARINATA, S.Ik. A.21212023
- PDF ()
PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR PONTIANAK)

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN ELI HAKIM SILABAN A.21212039
- PDF ()
PELAKSANAAN SISTEM LPSE BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH JO. PERATURAN LKPP NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA E-TENDERING DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGGUNAAN ANGGARAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN (

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN ENDANG MASRONI,SH A.21212067
- PDF ()
Penyalahgunaan Pas Lintas Batas oleh Pihak Ketiga Terhadap Terjadinya Kejahatan Melalui Pos Lintas Batas Jagoi Babang ( Abuse Of Cross-Border By Third Parties Against Crime Occurrence Through Transboundary Post Jagoi Babang )

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN FX. NIKOLAS A.21212081
- PDF ()
ANALISIS PENGELOLAAN ASET PEMERINTAHAN KABUPATEN SAMBAS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PEMEKARAN WILAYAH KOTA SINGKAWANG

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN FERDIANSYAH, SH A.21211054
- PDF ()
Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penyelesaian Konflik Tata Batas Wilayah Antara Kabupaten Sambas Dengan Kabupaten Bengkayang

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN HARY WIBOWO, SH A.21212077
- PDF ()
OPTIMALISASI PERAN PATROLI SABHARA POLRESTA PONTIANAK KOTA BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 23 TAHUN 2010 TERKAIT PENINGKATAN DAYA CEGAH DAN DAYA TANGKAL MASYARAKAT TERHADAPKEJAHATAN

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN INFAN PRIBADI SETIAWAN, SH A.21212011
- PDF ()
EFEKTIVITAS GUGUS TUGAS DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2007

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN SRI RAHAYU, SH A.21211015
- PDF ()
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA UNTUK PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PANGAN

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN YUSMANITA, SSi., Apt. A21211098
- PDF ()
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN BADAN JALAN UNTUK TEMPAT PARKIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Studi di Kota Pontianak).

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN JOVAN R. SUMUAL, SH., S.Ik. A21211062
- PDF ()
IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PENDUDUK MELALUI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DI KOTA PONTIANAK IMPLEMENTATION THROUGH REGISTRATION RESIDENT POPULATION INFORMATION SYSTEMS ADMINISTRATION (SIAK) IN PONTIANAK

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN IRIANITA, SH A.21212017
- PDF ()
EFEKTIVITAS PENGATURAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2010

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN SYAMSURI, S.H. A.21212087
- PDF ()
Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Tuntutan Pidana Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE003/A/JA/02/2010 Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sanggau)

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN RYA DILLA FITRI, S.H. A..21212038
- PDF ()
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN BENGKAYANG

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN MARTINUS, SH. A.21212040
- PDF ()
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETERNAK KECIL DAN MENENGAH AYAM PEDAGING (BROILER) ATAS TERJADINYA OVER PRODUKSI DI KALBAR

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Hukum UNTAN TRISNAWATI A.21212028
- PDF ()
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN PONTIANAK NOMOR 11/PID.SUS/TP.KORUPSI/2013/PN.PTK DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL KONI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN NAKSIR SEMBIRING, SH A.212.12.021
- PDF ()
PENENTUAN LEMBAGA CREDIT UNION SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU ( Studi Kasus Pada Kantor Pusat Credit Union Keling Kumang \Tapang Sambas Di Kabupa

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN JONI VERCELLI MAREHAT, S.Sos A.21212014
- PDF ()
PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH PELAKU USAHA PROPERTY DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI KOTA PONTIANAK)

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN KARTONO. SH. A.21212083
- PDF ()
STRATEGI POLDA KALIMANTAN BARAT DALAM MENGAMANKAN PENYELENGGARAAN PILKADA KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012 DIHUBUNGKAN DENGAN PENYELENGGARAAN PILKADA KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013.

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN DAVID M. SIAHAAN, SE. A.21211053
- PDF ()
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG EKONOMI DALAM MENINGKATKAN MINAT INVESTOR UNTUK BERINVESTASI PADA SEKTOR INDUSTRI DI KABUPATEN BENGKAYANG

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN EGIDIUS EGI, SH A.21212085
- PDF ()
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PRODUK PANGAN YANG BERASAL DARI MALAYSIA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ( STUDI DI KOTA PONTIANAK)

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN MULYADI, SH. A.21212049
- PDF ()
PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI TINDAK PIDANA SESUAI KONVENSI PBB

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN LUSIANA FENI, SH. A.21212026
- PDF ()
IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Kasus Di Polresta Pontianak Kota)

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN GANI FERNANDO SIAHAAN, S.Ik. A.21211072
- PDF ()
DAMPAK YURIDIS PUTUSAN PTUN NO. 55/G/2012/PTUN-JKT TERHADAP TENDER JASA KONSTRUKSI DI KALIMANTAN BARAT

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN SUPARDIONO, SE. A.21211059
- PDF ()
MENIKAH DI BAWAH UMUR OLEH MASYARAKAT MADURA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 MARRIAGE UNDER THE AGE REQUIREMENT BY MADURANESE ACCORDING TO THE LAW OF NUMBER 1 1974

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN ARIS SUJARWONO, SH A.21212032
- PDF ()

Vol. 10 No. 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN

KEWENANGAN KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI (KBIH) DALAM MELAKSANAKAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN KEPADA JEMAAH HAJI DI ARAB SAUDI BERDASARKAN PASAL 32 KEPUTUSAN KEMENTERIAN AGAMA RI NOMOR 371 TAHUN 2002 Jo. KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR : 369 TAHUN 2003 TENTAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP NEGOSIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SENGKETA BISNIS DI INDONESIA YANG BERLANDASKAN NILAI PANCASILA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM BISNIS CAPPUCINO CINCAU TERKAIT UPAYA MENCIPTAKAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT (Studi Terhadap Bisnis Cappucino Cincau Di Kota Pontianak)

KEYAKINAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU (WITNESS STATEMENT OF FAITH JUDGE DE AUDITU TESTIMONIUM)

MENIKAH DI BAWAH UMUR OLEH MASYARAKAT MADURA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 MARRIAGE UNDER THE AGE REQUIREMENT BY MADURANESE ACCORDING TO THE LAW OF NUMBER 1 1974

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA PONTIANAK

PENGAWASAN TERHADAP PENGEMUDI ATAU PERUSAHAAN ANGKUTAN BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Di Jembatan Timbang Batu Layang Kota Pontianak)

PENGATURAN PENGELOLAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR PONTIANAK)

PELAKSANAAN SISTEM LPSE BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH JO. PERATURAN LKPP NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA E-TENDERING DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGGUNAAN ANGGARAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN (

Penyalahgunaan Pas Lintas Batas oleh Pihak Ketiga Terhadap Terjadinya Kejahatan Melalui Pos Lintas Batas Jagoi Babang ( Abuse Of Cross-Border By Third Parties Against Crime Occurrence Through Transboundary Post Jagoi Babang )

ANALISIS PENGELOLAAN ASET PEMERINTAHAN KABUPATEN SAMBAS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PEMEKARAN WILAYAH KOTA SINGKAWANG

Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penyelesaian Konflik Tata Batas Wilayah Antara Kabupaten Sambas Dengan Kabupaten Bengkayang

OPTIMALISASI PERAN PATROLI SABHARA POLRESTA PONTIANAK KOTA BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 23 TAHUN 2010 TERKAIT PENINGKATAN DAYA CEGAH DAN DAYA TANGKAL MASYARAKAT TERHADAPKEJAHATAN

EFEKTIVITAS GUGUS TUGAS DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2007

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA UNTUK PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PANGAN

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN BADAN JALAN UNTUK TEMPAT PARKIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Studi di Kota Pontianak).

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PENDUDUK MELALUI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DI KOTA PONTIANAK IMPLEMENTATION THROUGH REGISTRATION RESIDENT POPULATION INFORMATION SYSTEMS ADMINISTRATION (SIAK) IN PONTIANAK

EFEKTIVITAS PENGATURAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2010

Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Tuntutan Pidana Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE003/A/JA/02/2010 Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sanggau)

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN BENGKAYANG

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETERNAK KECIL DAN MENENGAH AYAM PEDAGING (BROILER) ATAS TERJADINYA OVER PRODUKSI DI KALBAR

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN PONTIANAK NOMOR 11/PID.SUS/TP.KORUPSI/2013/PN.PTK DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL KONI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PENENTUAN LEMBAGA CREDIT UNION SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU ( Studi Kasus Pada Kantor Pusat Credit Union Keling Kumang \Tapang Sambas Di Kabupa

PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH PELAKU USAHA PROPERTY DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI KOTA PONTIANAK)

STRATEGI POLDA KALIMANTAN BARAT DALAM MENGAMANKAN PENYELENGGARAAN PILKADA KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012 DIHUBUNGKAN DENGAN PENYELENGGARAAN PILKADA KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013.

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG EKONOMI DALAM MENINGKATKAN MINAT INVESTOR UNTUK BERINVESTASI PADA SEKTOR INDUSTRI DI KABUPATEN BENGKAYANG

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PRODUK PANGAN YANG BERASAL DARI MALAYSIA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ( STUDI DI KOTA PONTIANAK)

PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI TINDAK PIDANA SESUAI KONVENSI PBB

IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Kasus Di Polresta Pontianak Kota)

DAMPAK YURIDIS PUTUSAN PTUN NO. 55/G/2012/PTUN-JKT TERHADAP TENDER JASA KONSTRUKSI DI KALIMANTAN BARAT

MENIKAH DI BAWAH UMUR OLEH MASYARAKAT MADURA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 MARRIAGE UNDER THE AGE REQUIREMENT BY MADURANESE ACCORDING TO THE LAW OF NUMBER 1 1974

Developed By

Subscription

Information