Vol. 1 No. 2 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN

Articles

• PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MENGENAI JAM KERJA BERDASARKAN PASAL 3 ANGKA 11 PP NO. 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) KABUPATEN PONTIANAK

  HARITS SUWENDONO - A01108034

  • PDF

• KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT BATAK TOBA DI KOTA PONTIANAK YANG TIDAK MEMPUNYAI SAUDARA LAKI-LAKI

  KATRIN SIMAMORA - A11109031

  • PDF

• KEWAJIBAN PEMILIK HAK ATAS TANAH DI DESA BAGAN ASAM KECAMATAN TOBA KABUPATEN SANGGAU UNTUK MENDAFTARKAN TANAH KE KANTOR PERTANAHAN SANGGAU

  MEIJI LENA TARIGAN - A01109013

  • PDF

• KEWAJIBAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MEMBAYAR BIAYA SERVIS DAN PENGGANTIAN SUKUCADANG PADA CV. DEMAK MOTOR DI KOTA KETAPANG

  FEBRIAN KARTONO - A01109106

  • PDF

• WANPRESTASI PANGKALAN RONY TERHADAP PT. DWI INDO MANDIRI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA

  JULIAWATI - A01109023

  • PDF

• FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENGANIAYAAN TERHADAP PENCARI SUAKA WARGA NEGARA AFGHANISTAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM PETUGAS DI RUMAH DETENSI IMIGRASI PONTIANAK DITINJAU DARI KRIMINOLOGI

  PIRAMITHA ANGELINA - A01109035

  • PDF

• IMPLEMENTASI PASAL 77 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN JAM KERJA LEMBUR

  ARIANI TRI B. SARI - A11109207

  • PDF

• PUTUSAN NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD (N.O) DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK (STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR 40/PDT.G/2012/PN.PTK)

  TARI ELZA CUTRIYAH - A01109158

  • PDF

• WANPRESTASI MAHASISWA DALAM PENGEMBALIAN BUKU DI PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

  SISKA WARDANI - A01109175

  • PDF

• PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH PEKERJA YANG TIDAK MEMENUHI WAKTU PERJANJIAN KERJA PADA PT. SARI BUMI KUSUMA UNIT INDUSTRI KUMPAI KABUPATEN KUBU RAYA

  KRISMAN HARA TUA SITOMPUL - A11109105

  • PDF

• KEWAJIBAN MANTAN PEJABAT UNTUK MENGEMBALIKAN INVENTARIS MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONTIANAK DALAM PERJANJIAN PINJAM PAKAI

  LENDY HARYANTI - A01109166

  • PDF

• PELAKSANAAN SISTEM JUAL BELI TANAH KAVLING DENGAN CARA PERSEKOT MENURUT HUKUM ISLAM DI KOTA PONTIANAK

  AAN PRIYATNA - A01109045

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PT. AL-FATH TERHADAP JAMAAH DALAM PEMBERANGKATAN HAJI PLUS DI KOTA PONTIANAK

  RININTHA DWI JULIANTI - A01109087

  • PDF

• KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI PONTIANAK

  ORIBIA NABILA - A01109103

  • PDF

• STUDI KOMPERATIF ANTARA CREDIT UNION KELING KUMANG DENGAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI UNIVERSITAS TANJUNGPURA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN

  SY. FITRI ZAKIA PUTRI ALQ. - A01109201

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENJUAL MEMBERIKAN GANTI RUGI TERHADAP PEMBELI ATAS KERUSAKAN TAS REPLIKA DALAM MASA GARANSI DI KELURAHAN SUNGAI JAWI LUAR KOTA PONTIANAK

  DINA NURDIANA - A01109078

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PT. BATAVIA AIR ATAS KETERLAMBATAN KEBERANGKATAN PENUMPANG RUTE PONTIANAK-YOGYAKARTA

  SALASATRIE ARYANDA NASTITI - A01109105

  • PDF

• ASPEK TRANSAKSI JUAL BELI GAS ANTARA PRINCIPAL, REKANAN/DISTRIBUTOR, DAN AGEN DARI PERSPEKTIF

  MAHALI ILYAS - A11109202

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG MENGGUNAKAN SARANA PERMAINAN BILLIARD DI KOTA PONTIANAK

  INDAH SARI PANJAITAN - A01109085

  • PDF

• WANPRESTASI PT. PERTAMINA (PERSERO) DALAM PEMBAYARAN TRANSPORTATION FEE TERHADAP PT. DARMALI NIAGA DI KOTA PONTIANAK

  SUBANDI - A01109029

  • PDF

• TELAAH TERHADAP ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DIKAITKAN DENGAN TEORI RECEPTIO IN COMPLEXU

  ETIKA RAHMAWATI - A01109047

  • PDf

• PENERAPAN PASAL 11 UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

  WIMSISCA NAINGGOLAN - A11109048

  • PDF

• STUDI KOMPARATIF TENTANG STATUS PERKAWINAN SUAMI MURTAD ANTARA DOKTRIN FIQIH DENGAN REGULASI PERKAWINAN INDONESIA

  AYU KUSUMA WARDANI - A01109040

  • PDF

• WANPRESTASI PEMILIK WARUNG DALAM PERJANJIAN PENITIPAN KERUPUK BASAH DI DESA PERIGI KECAMATAN SILAT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU

  TRI MINARTI - A01109022

  • PDF

• PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM MANDOR TERHADAP STATUS HAK TANAH DAN KEPEMILIKAN WAKAF MASJID DAN MADRASAH YANG DI AMBIL PIHAK LAIN (Studi Kasus Di Desa Simpang Kasturi Kecamatan Mandor Kabupaten Landak)

  DWI SUDARYANTO - A01104179

  • PDF

• PELAKSANAAN JUAL BELI BANGUNAN KIOS DI PINGGIR SUNGAI RAYA DALAM YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU DI KABUPATEN KUBU RAYA

  DEBBY HANA OCTALIA - A01109027

  • PDF

• IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR : 21 TAHUN 2000,TENTANG SERIKAT PEKERJA/BURUH(STUDY DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBURAYA)

  YAN CHENDRA - A11109082

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN MILITER TINGKAT BANDING TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN MILITER TINGKAT PERTAMA BERDASARKAN PASAL 227 UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer

  JHON MERIS NAINGGOLAN - A11109106

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI AYAM BROILER ANTARA AGEN DENGAN PEDAGANG ECERAN DI PASAR RAKYAT DUSUN TUNGKUL KECAMATAN NGABANG

  HENDRI KURNIAWAN - A01109153

  • PDF

• KEWAJIBAN MENCATATKAN PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT DESA AMAWANG KECAMATAN SADANIANG PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PONTIANAK

  SURIANTI - A01109055

  • PDF

• KEDUDUKAN PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1074

  HERU RAMDANI - A11109182

  • PDF

• WANPRESTASI PT. METRO BATAVIA TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUANGAN DAN KONSESI USAHA MILIK PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) DI BANDAR UDARA SUPADIO PONTIANAK

  DHIRHAMSYAH - A11109163

  • PDF

• PENYELUNDUPAN IKAN DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN BARAT-SARAWAK SEBAGAI BENTUK TRANSNATIONAL CRIME DAN KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN PERBATASAN INDONESIA DAN MALAYSIA

  FATMA MUTHIA KINANTI - A01109121

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA BUKU BACAAN PADA RENTAL KOMIK DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA

  SUTRISNO - A01109164

  • Untitled ()
  • PDF

• PEMBANGUNAN WATER FRONT CITY BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2002-2012

  GUSTI HARTONO - A11109003

  • PDF

• HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/VIII/2010 DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM

  PUPUT HERLINA SELAWATI - A01109100

  • PDF

• IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI KOTA PONTIANAK

  RUSDI - A11109140

  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI TERHADAP METODE SWAKELOLA PENGADAAN BARANG / JASA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010

  HARDY MA'MUN - A11109143

  • PDF

• PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PRAJURIT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT BESERTA KELUARGANYA PADA RUMAH SAKIT KARTIKA HUSADA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT NOMOR PERKASAD/ 16/III/20

  AGUS HARTONO - A11109124

  • PDF

• WANPRESTASI SISWA DALAM PERJANJIAN JASA KURSUS MENGEMUDI PADA INSTRUKTUR TELADAN PRIMER KOPERASI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DI KOTA PONTIANAK

  ERLIANSYAH PARLINDUNGAN NASUTION - A01108209

  • PDF

• PENERAPAN PASAL 4 AYAT (2) PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NO. 12 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PENGOPERASIAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK

  RUDI - A11109184

  • PDF

• KEWENANGAN PENYIDIKAN TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH PERAIRAN YURISDIKSI NASIONAL INDONESIA KHUSUSNYA KALBAR BERDASARKAN UURI NO. 45/2009 TTG PERUBAHAN ATAS UURI NO. 31/2004 TTG PERIKANAN

  BINA WIJAYANTI - A11109159

  • PDF

• PEREDARAN NARKOTIKA DI LAPAS KELAS II A PONTIANAK DI TINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI

  EKA ANDRI PRASETYO - A01109191

  • PDF

• PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEDAGANG YANG MENJUAL KIOS/LOS PADA PEDAGANG LAIN DI PASAR KEMUNING KOTA PONTIANAK

  RIA SISCA SUSANTI - A11109042

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMESANAN GAMBAR BANGUNAN ANTARA PIHAK PEMESAN DENGAN KONSULTAN KONSTRUKSI BANGUNAN CV. PRISANTI DI KOTA PONTIANAK

  FARIKAH PUSPITA DEWI - A11109004

  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS PENCATATAN PERKAWINAN CAMPURAN BEDA AGAMA DI YAYASAN PARAMADINA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

  JAMILAH - A11109079

  • PDF

• PEMANFAATAN PROGRAM LARASITA OLEH PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK

  AINUL YAQIEN - A11109191

  • PDF

• PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT DAYAK JANGKANG DI DESA JANGKANG BENUA KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU

  VENNYCO DARLOK MEKBAR PURBA - A01109190

  • PDF

• KAJIAN YURIDIS TERHADAP DESENTRALISASI DI BIDANG KEHUTANAN DALAM UPAYA HAK PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN BERDASARKAN PASAL 17 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

  IKSAN LAHARDI - A11109194

  • PDF

• PENOLAKAN PENGAJUAN PERMOHONAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA DI KECAMATAN SADANIANG KABUPATEN PONTIANAK

  ARPIAN - A11109044

  • PDF

• PELAKSANAAN ADAT MENJELANG KELAHIRAN ANAK PADA MASYARAKAT JAWA BARAT DI KOTA PONTIANAK

  ANGGITA ANGGRIANA - A11109084

  • PDF

• FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI DI KOTA PONTIANAK

  FITRIANI - A01109059

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG DI PEKERJAKAN DIPERUSAHAAN KELAPA SAWIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 DI KABUPATEN KETAPANG

  EKA JUMANIA ISRA - A01109075

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PT. TIKINDO PONTIANAK ATAS RUSAKNYA PENGIRIMAN BARANG DAN DOKUMEN DI KOTA PONTIANAK

  HERRY NOVIAN - A01106078

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PASAL 75 UNDANG – UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI TERHADAP PEMULANGAN PURNA KERJA TKI KARENA BERAKHIRNYA MASA PERJANJIAN KERJA DI WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA

  IRVAN ARIYADI - A11109152

  • PDF

• PERBUATAN MELAWAN HUKUM KONTRAKTOR YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH USIA KERJA (STUDI KASUS CV. ARIESTA KENCANA PRIMA SEKADAU)

  NUR AZMAN - A11109164

  • PDF

• EKSISTENSI PEMBINAAN PENGADILAN PAJAK DI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

  DIDIT SUGIHARTO - A01109170

  • PDF

• UPAYA PERUM BULOG DIVRE KALIMANTAN BARAT MEMPERKECIL TERJADINYA WANPRESTASI OLEH PELANGGAN BERAS KOMERSIL DI KOTA PONTIANAK

  LUCIA CAHYANINGRUM - A11109062

  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 20 (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 DALAM KAITANNYA DENGAN PENGURUSAN KTP DAN KK DI KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA

  EKA RATNASARI - A01109058

  • PDF

• PELAKSANAAN ADAT BALALA’ TAHUTN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA LONGKONG KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK

  MESY - A01109065

  • PDF

• PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB) DAN RUANG MILIK JALAN (RMJ) PADA RUAS JALAN DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK

  AGUNG WIDURA SAPUTRA - A11109013

  • PDF

• IMPLEMENTASI PROSEDUR PEMBUATAN SIM C BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2010 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BERLAKU PADA POLRI DI POLRESTA PONTIANAK KOTA

  RETNO D. PRASETYA - A11108058

  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 45 UU RI NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN ANAK DI POLRESTA PONTIANAK KOTA

  RINO PANDRIYA - A11109035

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBUATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM HUBUNGAN DENGAN PERIZINAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN

  H. SUNARYO - A11109114

  • PDF

• IMPLEMENTASI PASAL 88 AYAT (1) KEPUTUSAN DPRD NOMOR.2 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DPRD (Study Badan kehormatan (BK) DPRD Kota Pontianak)

  H. SYAFIUN - A11109016

  • PDF

• IMPLEMENTASI PASAL 2A PP NOMOR 58 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN PP NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KUHAP DI SATRESKRIM POLRESTA

  ANDY RUSWANDI - A11109102

  • PDF

• WANPRESTASI PELANGGAN DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK TERHADAP PT.PLN (PERSERO) AREA PONTIANAK RAYON SUNGAI JAWI

  TIKA OCTA CELVIA - A11109058

  • PDF

• EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 57 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG SUNGAI DI KOTA

  MUHAMMAD NURUSSHAIM - A11109019

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PASAL 7 AYAT (2) DAN PASAL 8 AYAT (1) HURUF a UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DI KOTA PONTIANAK

  RAMLI - A11109116

  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 67 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PTUN DALAM KAITANNYA DENGAN PENGADAAN BARANG/JASA.

  MOHAMMAD HERRY - A11109147

  • PDF

• PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/ PENGEMBANGAN JALAN DI KOTA PONTIANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

  SAPRANI - A11109146

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI MELALUI PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI OLEH PIHAK PEMERINTAH DAN SWASTA

  ERIK MAHENDRA PRATAMA - A11107269

  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DIKAITKAN DENGAN KEARIFAN LOKAL (LOCAL WISDOM) (STUDI KASUS KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG)

  SYAIFULLAH - A1110932

  • PDF

• HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH DALAM HUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas)

  TOMMY SUNJOTO - A11109193

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI SUKU CADANG KULKAS MERK SHARP ANTARA PEMBELI DENGAN DISTRIBUTOR DI KOTA PONTIANAK

  NURUL IDZNI - A01108010

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PT. SETIA SEJATI TOUR AND TRAVEL TERHADAP PERANTARA PENJUALAN TIKET DALAM PEMBAYARAN KOMISI DI KOTA PONTIANAK

  I GEDE JNANA PARAMARTHA BANDEM - A11104196

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DI HUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR. 11 TAHUN 2010, TETANG PENERTIBAN TANAH TERLANTAR (Study Areal Ijin Usaha Perkebunan Kelapa sawit Di Kabupaten Sintang)

  NINA MARLINA - A11109206

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI KITCHEN SET SECARA PESANAN ANTARA PENJUAL DENGAN PEMBELI DI KELURAHAN TANJUNG HULU KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK

  ADRIANUS YADI - A11109050

  • PDF

• PENERAPAN LEMBAGA PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) PADA PERTIM BANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) (Studi Kasus Terhadap Putusan No. 01/PDT.G/2010/PN.PTSB)

  ANGGA PRIBADI - A11107269

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TOKO EMAS YANG MENERIMA PENJUALAN EMAS TANPA SURAT RESMI DI KOTA PONTIANAK

  ANI SURYANI - A11109217

  • PDF

• STIGMA / CAP NAPI TERHADAP TIMBULNYA RESIDIVIS PENCURIAN DI WILAYAH PONTIANAK

  ANDREAS SITOHANG - A01108035

  • PDF

• PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT KETURUNAN TIONGHOA YANG BERAGAMA BUDHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI VIHARA MAITREYA MURTI KOTA PONTIANAK

  MAYBIE EZRA - A11111056

  • PDF

• KEDUDUKAN AKTA DI BAWAH TANGAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK)

  EKA HENANDRA - A11108188

  • PDF

• WANPRESTASI PIHAK PEMBERI GADAI PADA KANTOR PEGADAIAN CABANG PASAR KEMUNING DI KOTA PONTIANAK

  YULIUS - A11109020

  • PDF

• PERANAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN ANAK NEGARA YANG TELAH SELESAI MENJALANI MASA PEMBINAANNYA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PONTIANAK

  TRI BELLINDA - A01109068

  • PDF

• PENERAPAN KEWENANGAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM UPAYA MENCIPTAKAN PEACE-BUILDING DUNIA INTERNASIONAL DENGAN CARA KEKUATAN (USE OF FORCE) DI KAWASAN TIMUR TENGAH

  TYAN MIRANI - A01109026

  • PDF

• PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP TINGGINYA TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

  IRFAN MULIAWAN - A11109199

  • PDF

• KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT MENGATASI MASALAH PERDAGANGAN PEREMPUAN (WOMEN TRAFFICKING) DALAM MODUS PERKAWINAN TRANSNASIONAL INDONESIA-TAIWAN (STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK)

  CORY SOESANA ARDIANSJAH - A11109174

  • PDF

• HAMBATAN PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

  EMMA JULIANTRI - A11109091

  • PDF

• PENERAPAN PASAL 13 PERATURAN PEMERINTAH NO. 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DIKOTA PONTIANAK

  ALI RAHARDJO - A11109018

  • PDF

• FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI KRIMINOLOGI DI KOTA PONTIANAK

  TRI ARIANY - A01109197

  • PDF

• WANPRESTASI DISTRIBUTOR KACANG KEDELAI PADA PENGUSAHA TAHU DI KOTA PONTIANAK

  AYU PUTRI AMANDA - A11109097

  • PDF

• POLA PENJAMINAN RESIKO PIUTANG ANGGOTA OLEH PUSKOPDIT BKCU KALIMANTAN

  VITALIS PERRY TYAS - A01108104

  • PDF

• PENGATURAN DAN EFEKTIFITAS PASAL 5 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PERISTIWA MANDOR SEBAGAI HARI BERKABUNG DAERAH DAN MAKAM JUANG MANDOR SEBAGAI MONUMEN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI KOTA PONTIANAK

  HENDRI SUSILO - A01108044

  • PDF

• PERSEPSI ANGGOTA MASYARAKAT DI KOTA PONTIANAK TERHADAP KEWAJIBAN MENJADI SAKSI DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

  ERWIN HENDRY - A01108195

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PELANGGAN YANG MENAMBAH DAYA LISTRIK TANPA MELALUI PROSEDUR PADA PT.PLN (PERSERO) RAYON KOTA DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

  DEDE AGUS DWI MAYANTI - A01108008

  • PDF

• PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI IZIN BENGKEL DI KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI

  JUNAIDI - A11109145

  • PDF

• PENERAPAN SANKSI PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DI KOTA PONTIANAK

  SHELLA EVANA - A01108071

  • PDF

• PENYEBAB TINDAK PIDANA YANG DENGAN SENGAJA MEMBAWA HEWAN BAHAN ASAL HEWAN HASIL BAHAN ASAL HEWAN KE DALAM NEGARA RI TANPA DILENGKAPI SERTIFIKAT DARI NEGARA ASAL DI LOKASI PPLB ENTIKONG

  SARWANI - A11106127

  • PDF

• PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999

  EMIYATI - A11109037

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH PEKERJA SUPERMARKET GARUDA MITRA PONTIANAK

  EKA SETIAWATI - A11109043

  • PDF

• TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TIDAK TERPENUHINYA NAFKAH BATHINSEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

  ANJAS R KOLMAN - A11109211

  • PDF

• PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA NOMOR: SKEP/100/VII/2003 TERHADAP PENANGANAN PENUMPANG PESAWAT UDARA SIPIL YANG MEMBAWA SENJATA API DAN PELURU (STUDI DI BANDARA SUPADIO PONTIANAK)

  ANDRI NURSALEH - A11108105

  • PDF

• KEDUDUKAN ANAK ANGKAT YANG BERSTATUS SEBAGAI ANAK KANDUNG BERDASARKAN AKTA KELAHIRAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

  NAUVAL TRI PRAMADELLA - A11108005

  • PDF

• PENGAWASAN TERHADAP PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-01.PW-01.01 TAHUN 2011 DI RUTAN KLAS IIA PONTIANAK

  ANNASYA PRATIWI - A11107352

  • PDF

• AKIBAT HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

  ANDY PRIAMASDI - A01109032

  • PDF

• MEKANISME PENYELESAIAN PEREDARAN PRODUK PANGAN ILLEGAL YANG DILAKUKAN OLEH INSTANSI YANG BERWENANG DI KOTA PONTIANAK

  WANTIKA YUNINGTYAS - A0117040

  • PDF

• KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT BERDASARKAN PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000

  MASPITURATAUJAN. - A11109201

  • PDF

• PRO KONTRA HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

  NIEKE PAMELA LITUHAYU - A11109001

  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 15 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG BATAS UMUR UNTUK MELAKSANAKAN PERKAWINAN DI DESA JAWA TENGAH KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

  AGUS KURNIAWATI - A01106022

  • PDF

• ANALISIS SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR 702 / IX / 2005 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2005 TENTANG SEBUTAN, PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS SERAGAM POLRI DAN PNS POLRI DIKAITKAN DENGAN LARANGAN PENGGUNAAN JILBAB BAGI ANGGOTA POLWAN

  RA. HENY SULASTRY - A11107379

  • PDF