Skip to main content
Skip to main navigation menu
Skip to site footer
Open Menu
Current
Archives
About
About the Journal
Submissions
Editorial Team
Privacy Statement
Contact
Search
Register
Login
Home
/
Archives
/
Vol. 1 No. 2 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Vol. 1 No. 2 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Periode Wisuda : MARET 2013
Published:
2013-03-06
Articles
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MENGENAI JAM KERJA BERDASARKAN PASAL 3 ANGKA 11 PP NO. 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) KABUPATEN PONTIANAK
HARITS SUWENDONO - A01108034
PDF
KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT BATAK TOBA DI KOTA PONTIANAK YANG TIDAK MEMPUNYAI SAUDARA LAKI-LAKI
KATRIN SIMAMORA - A11109031
PDF
KEWAJIBAN PEMILIK HAK ATAS TANAH DI DESA BAGAN ASAM KECAMATAN TOBA KABUPATEN SANGGAU UNTUK MENDAFTARKAN TANAH KE KANTOR PERTANAHAN SANGGAU
MEIJI LENA TARIGAN - A01109013
PDF
KEWAJIBAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MEMBAYAR BIAYA SERVIS DAN PENGGANTIAN SUKUCADANG PADA CV. DEMAK MOTOR DI KOTA KETAPANG
FEBRIAN KARTONO - A01109106
PDF
WANPRESTASI PANGKALAN RONY TERHADAP PT. DWI INDO MANDIRI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA
JULIAWATI - A01109023
PDF
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENGANIAYAAN TERHADAP PENCARI SUAKA WARGA NEGARA AFGHANISTAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM PETUGAS DI RUMAH DETENSI IMIGRASI PONTIANAK DITINJAU DARI KRIMINOLOGI
PIRAMITHA ANGELINA - A01109035
PDF
IMPLEMENTASI PASAL 77 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN JAM KERJA LEMBUR
ARIANI TRI B. SARI - A11109207
PDF
PUTUSAN NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD (N.O) DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK (STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR 40/PDT.G/2012/PN.PTK)
TARI ELZA CUTRIYAH - A01109158
PDF
WANPRESTASI MAHASISWA DALAM PENGEMBALIAN BUKU DI PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
SISKA WARDANI - A01109175
PDF
PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH PEKERJA YANG TIDAK MEMENUHI WAKTU PERJANJIAN KERJA PADA PT. SARI BUMI KUSUMA UNIT INDUSTRI KUMPAI KABUPATEN KUBU RAYA
KRISMAN HARA TUA SITOMPUL - A11109105
PDF
KEWAJIBAN MANTAN PEJABAT UNTUK MENGEMBALIKAN INVENTARIS MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONTIANAK DALAM PERJANJIAN PINJAM PAKAI
LENDY HARYANTI - A01109166
PDF
PELAKSANAAN SISTEM JUAL BELI TANAH KAVLING DENGAN CARA PERSEKOT MENURUT HUKUM ISLAM DI KOTA PONTIANAK
AAN PRIYATNA - A01109045
PDF
TANGGUNG JAWAB PT. AL-FATH TERHADAP JAMAAH DALAM PEMBERANGKATAN HAJI PLUS DI KOTA PONTIANAK
RININTHA DWI JULIANTI - A01109087
PDF
KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI PONTIANAK
ORIBIA NABILA - A01109103
PDF
STUDI KOMPERATIF ANTARA CREDIT UNION KELING KUMANG DENGAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI UNIVERSITAS TANJUNGPURA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN
SY. FITRI ZAKIA PUTRI ALQ. - A01109201
PDF
TANGGUNG JAWAB PENJUAL MEMBERIKAN GANTI RUGI TERHADAP PEMBELI ATAS KERUSAKAN TAS REPLIKA DALAM MASA GARANSI DI KELURAHAN SUNGAI JAWI LUAR KOTA PONTIANAK
DINA NURDIANA - A01109078
PDF
TANGGUNG JAWAB PT. BATAVIA AIR ATAS KETERLAMBATAN KEBERANGKATAN PENUMPANG RUTE PONTIANAK-YOGYAKARTA
SALASATRIE ARYANDA NASTITI - A01109105
PDF
ASPEK TRANSAKSI JUAL BELI GAS ANTARA PRINCIPAL, REKANAN/DISTRIBUTOR, DAN AGEN DARI PERSPEKTIF
MAHALI ILYAS - A11109202
PDF
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG MENGGUNAKAN SARANA PERMAINAN BILLIARD DI KOTA PONTIANAK
INDAH SARI PANJAITAN - A01109085
PDF
WANPRESTASI PT. PERTAMINA (PERSERO) DALAM PEMBAYARAN TRANSPORTATION FEE TERHADAP PT. DARMALI NIAGA DI KOTA PONTIANAK
SUBANDI - A01109029
PDF
TELAAH TERHADAP ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DIKAITKAN DENGAN TEORI RECEPTIO IN COMPLEXU
ETIKA RAHMAWATI - A01109047
PDf
PENERAPAN PASAL 11 UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA
WIMSISCA NAINGGOLAN - A11109048
PDF
STUDI KOMPARATIF TENTANG STATUS PERKAWINAN SUAMI MURTAD ANTARA DOKTRIN FIQIH DENGAN REGULASI PERKAWINAN INDONESIA
AYU KUSUMA WARDANI - A01109040
PDF
WANPRESTASI PEMILIK WARUNG DALAM PERJANJIAN PENITIPAN KERUPUK BASAH DI DESA PERIGI KECAMATAN SILAT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU
TRI MINARTI - A01109022
PDF
PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM MANDOR TERHADAP STATUS HAK TANAH DAN KEPEMILIKAN WAKAF MASJID DAN MADRASAH YANG DI AMBIL PIHAK LAIN (Studi Kasus Di Desa Simpang Kasturi Kecamatan Mandor Kabupaten Landak)
DWI SUDARYANTO - A01104179
PDF
PELAKSANAAN JUAL BELI BANGUNAN KIOS DI PINGGIR SUNGAI RAYA DALAM YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU DI KABUPATEN KUBU RAYA
DEBBY HANA OCTALIA - A01109027
PDF
IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR : 21 TAHUN 2000,TENTANG SERIKAT PEKERJA/BURUH(STUDY DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBURAYA)
YAN CHENDRA - A11109082
PDF
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN MILITER TINGKAT BANDING TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN MILITER TINGKAT PERTAMA BERDASARKAN PASAL 227 UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer
JHON MERIS NAINGGOLAN - A11109106
PDF
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI AYAM BROILER ANTARA AGEN DENGAN PEDAGANG ECERAN DI PASAR RAKYAT DUSUN TUNGKUL KECAMATAN NGABANG
HENDRI KURNIAWAN - A01109153
PDF
KEWAJIBAN MENCATATKAN PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT DESA AMAWANG KECAMATAN SADANIANG PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PONTIANAK
SURIANTI - A01109055
PDF
KEDUDUKAN PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1074
HERU RAMDANI - A11109182
PDF
WANPRESTASI PT. METRO BATAVIA TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUANGAN DAN KONSESI USAHA MILIK PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) DI BANDAR UDARA SUPADIO PONTIANAK
DHIRHAMSYAH - A11109163
PDF
PENYELUNDUPAN IKAN DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN BARAT-SARAWAK SEBAGAI BENTUK TRANSNATIONAL CRIME DAN KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN PERBATASAN INDONESIA DAN MALAYSIA
FATMA MUTHIA KINANTI - A01109121
PDF
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA BUKU BACAAN PADA RENTAL KOMIK DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA
SUTRISNO - A01109164
Untitled ()
PDF
PEMBANGUNAN WATER FRONT CITY BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2002-2012
GUSTI HARTONO - A11109003
PDF
HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/VIII/2010 DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM
PUPUT HERLINA SELAWATI - A01109100
PDF
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI KOTA PONTIANAK
RUSDI - A11109140
PDF
TINJAUAN YURIDIS UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI TERHADAP METODE SWAKELOLA PENGADAAN BARANG / JASA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010
HARDY MA'MUN - A11109143
PDF
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PRAJURIT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT BESERTA KELUARGANYA PADA RUMAH SAKIT KARTIKA HUSADA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT NOMOR PERKASAD/ 16/III/20
AGUS HARTONO - A11109124
PDF
WANPRESTASI SISWA DALAM PERJANJIAN JASA KURSUS MENGEMUDI PADA INSTRUKTUR TELADAN PRIMER KOPERASI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DI KOTA PONTIANAK
ERLIANSYAH PARLINDUNGAN NASUTION - A01108209
PDF
PENERAPAN PASAL 4 AYAT (2) PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NO. 12 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PENGOPERASIAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK
RUDI - A11109184
PDF
KEWENANGAN PENYIDIKAN TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH PERAIRAN YURISDIKSI NASIONAL INDONESIA KHUSUSNYA KALBAR BERDASARKAN UURI NO. 45/2009 TTG PERUBAHAN ATAS UURI NO. 31/2004 TTG PERIKANAN
BINA WIJAYANTI - A11109159
PDF
PEREDARAN NARKOTIKA DI LAPAS KELAS II A PONTIANAK DI TINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI
EKA ANDRI PRASETYO - A01109191
PDF
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEDAGANG YANG MENJUAL KIOS/LOS PADA PEDAGANG LAIN DI PASAR KEMUNING KOTA PONTIANAK
RIA SISCA SUSANTI - A11109042
PDF
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMESANAN GAMBAR BANGUNAN ANTARA PIHAK PEMESAN DENGAN KONSULTAN KONSTRUKSI BANGUNAN CV. PRISANTI DI KOTA PONTIANAK
FARIKAH PUSPITA DEWI - A11109004
PDF
TINJAUAN YURIDIS PENCATATAN PERKAWINAN CAMPURAN BEDA AGAMA DI YAYASAN PARAMADINA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
JAMILAH - A11109079
PDF
PEMANFAATAN PROGRAM LARASITA OLEH PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK
AINUL YAQIEN - A11109191
PDF
PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT DAYAK JANGKANG DI DESA JANGKANG BENUA KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU
VENNYCO DARLOK MEKBAR PURBA - A01109190
PDF
KAJIAN YURIDIS TERHADAP DESENTRALISASI DI BIDANG KEHUTANAN DALAM UPAYA HAK PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN BERDASARKAN PASAL 17 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
IKSAN LAHARDI - A11109194
PDF
PENOLAKAN PENGAJUAN PERMOHONAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA DI KECAMATAN SADANIANG KABUPATEN PONTIANAK
ARPIAN - A11109044
PDF
PELAKSANAAN ADAT MENJELANG KELAHIRAN ANAK PADA MASYARAKAT JAWA BARAT DI KOTA PONTIANAK
ANGGITA ANGGRIANA - A11109084
PDF
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI DI KOTA PONTIANAK
FITRIANI - A01109059
PDF
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG DI PEKERJAKAN DIPERUSAHAAN KELAPA SAWIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 DI KABUPATEN KETAPANG
EKA JUMANIA ISRA - A01109075
PDF
TANGGUNG JAWAB PT. TIKINDO PONTIANAK ATAS RUSAKNYA PENGIRIMAN BARANG DAN DOKUMEN DI KOTA PONTIANAK
HERRY NOVIAN - A01106078
PDF
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PASAL 75 UNDANG – UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI TERHADAP PEMULANGAN PURNA KERJA TKI KARENA BERAKHIRNYA MASA PERJANJIAN KERJA DI WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA
IRVAN ARIYADI - A11109152
PDF
PERBUATAN MELAWAN HUKUM KONTRAKTOR YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH USIA KERJA (STUDI KASUS CV. ARIESTA KENCANA PRIMA SEKADAU)
NUR AZMAN - A11109164
PDF
EKSISTENSI PEMBINAAN PENGADILAN PAJAK DI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
DIDIT SUGIHARTO - A01109170
PDF
UPAYA PERUM BULOG DIVRE KALIMANTAN BARAT MEMPERKECIL TERJADINYA WANPRESTASI OLEH PELANGGAN BERAS KOMERSIL DI KOTA PONTIANAK
LUCIA CAHYANINGRUM - A11109062
PDF
PELAKSANAAN PASAL 20 (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 DALAM KAITANNYA DENGAN PENGURUSAN KTP DAN KK DI KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA
EKA RATNASARI - A01109058
PDF
PELAKSANAAN ADAT BALALA’ TAHUTN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA LONGKONG KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK
MESY - A01109065
PDF
PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB) DAN RUANG MILIK JALAN (RMJ) PADA RUAS JALAN DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK
AGUNG WIDURA SAPUTRA - A11109013
PDF
IMPLEMENTASI PROSEDUR PEMBUATAN SIM C BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2010 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BERLAKU PADA POLRI DI POLRESTA PONTIANAK KOTA
RETNO D. PRASETYA - A11108058
PDF
PELAKSANAAN PASAL 45 UU RI NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN ANAK DI POLRESTA PONTIANAK KOTA
RINO PANDRIYA - A11109035
PDF
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBUATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM HUBUNGAN DENGAN PERIZINAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN
H. SUNARYO - A11109114
PDF
IMPLEMENTASI PASAL 88 AYAT (1) KEPUTUSAN DPRD NOMOR.2 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DPRD (Study Badan kehormatan (BK) DPRD Kota Pontianak)
H. SYAFIUN - A11109016
PDF
IMPLEMENTASI PASAL 2A PP NOMOR 58 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN PP NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KUHAP DI SATRESKRIM POLRESTA
ANDY RUSWANDI - A11109102
PDF
WANPRESTASI PELANGGAN DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK TERHADAP PT.PLN (PERSERO) AREA PONTIANAK RAYON SUNGAI JAWI
TIKA OCTA CELVIA - A11109058
PDF
EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 57 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG SUNGAI DI KOTA
MUHAMMAD NURUSSHAIM - A11109019
PDF
PENEGAKAN HUKUM PASAL 7 AYAT (2) DAN PASAL 8 AYAT (1) HURUF a UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DI KOTA PONTIANAK
RAMLI - A11109116
PDF
PELAKSANAAN PASAL 67 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PTUN DALAM KAITANNYA DENGAN PENGADAAN BARANG/JASA.
MOHAMMAD HERRY - A11109147
PDF
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/ PENGEMBANGAN JALAN DI KOTA PONTIANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM.
SAPRANI - A11109146
PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI MELALUI PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI OLEH PIHAK PEMERINTAH DAN SWASTA
ERIK MAHENDRA PRATAMA - A11107269
PDF
PELAKSANAAN PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DIKAITKAN DENGAN KEARIFAN LOKAL (LOCAL WISDOM) (STUDI KASUS KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG)
SYAIFULLAH - A1110932
PDF
HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH DALAM HUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas)
TOMMY SUNJOTO - A11109193
PDF
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI SUKU CADANG KULKAS MERK SHARP ANTARA PEMBELI DENGAN DISTRIBUTOR DI KOTA PONTIANAK
NURUL IDZNI - A01108010
PDF
TANGGUNG JAWAB PT. SETIA SEJATI TOUR AND TRAVEL TERHADAP PERANTARA PENJUALAN TIKET DALAM PEMBAYARAN KOMISI DI KOTA PONTIANAK
I GEDE JNANA PARAMARTHA BANDEM - A11104196
PDF
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DI HUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR. 11 TAHUN 2010, TETANG PENERTIBAN TANAH TERLANTAR (Study Areal Ijin Usaha Perkebunan Kelapa sawit Di Kabupaten Sintang)
NINA MARLINA - A11109206
PDF
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI KITCHEN SET SECARA PESANAN ANTARA PENJUAL DENGAN PEMBELI DI KELURAHAN TANJUNG HULU KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK
ADRIANUS YADI - A11109050
PDF
PENERAPAN LEMBAGA PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) PADA PERTIM BANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) (Studi Kasus Terhadap Putusan No. 01/PDT.G/2010/PN.PTSB)
ANGGA PRIBADI - A11107269
PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TOKO EMAS YANG MENERIMA PENJUALAN EMAS TANPA SURAT RESMI DI KOTA PONTIANAK
ANI SURYANI - A11109217
PDF
STIGMA / CAP NAPI TERHADAP TIMBULNYA RESIDIVIS PENCURIAN DI WILAYAH PONTIANAK
ANDREAS SITOHANG - A01108035
PDF
PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT KETURUNAN TIONGHOA YANG BERAGAMA BUDHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI VIHARA MAITREYA MURTI KOTA PONTIANAK
MAYBIE EZRA - A11111056
PDF
KEDUDUKAN AKTA DI BAWAH TANGAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK)
EKA HENANDRA - A11108188
PDF
WANPRESTASI PIHAK PEMBERI GADAI PADA KANTOR PEGADAIAN CABANG PASAR KEMUNING DI KOTA PONTIANAK
YULIUS - A11109020
PDF
PERANAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN ANAK NEGARA YANG TELAH SELESAI MENJALANI MASA PEMBINAANNYA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PONTIANAK
TRI BELLINDA - A01109068
PDF
PENERAPAN KEWENANGAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM UPAYA MENCIPTAKAN PEACE-BUILDING DUNIA INTERNASIONAL DENGAN CARA KEKUATAN (USE OF FORCE) DI KAWASAN TIMUR TENGAH
TYAN MIRANI - A01109026
PDF
PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP TINGGINYA TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK
IRFAN MULIAWAN - A11109199
PDF
KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT MENGATASI MASALAH PERDAGANGAN PEREMPUAN (WOMEN TRAFFICKING) DALAM MODUS PERKAWINAN TRANSNASIONAL INDONESIA-TAIWAN (STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK)
CORY SOESANA ARDIANSJAH - A11109174
PDF
HAMBATAN PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
EMMA JULIANTRI - A11109091
PDF
PENERAPAN PASAL 13 PERATURAN PEMERINTAH NO. 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DIKOTA PONTIANAK
ALI RAHARDJO - A11109018
PDF
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI KRIMINOLOGI DI KOTA PONTIANAK
TRI ARIANY - A01109197
PDF
WANPRESTASI DISTRIBUTOR KACANG KEDELAI PADA PENGUSAHA TAHU DI KOTA PONTIANAK
AYU PUTRI AMANDA - A11109097
PDF
POLA PENJAMINAN RESIKO PIUTANG ANGGOTA OLEH PUSKOPDIT BKCU KALIMANTAN
VITALIS PERRY TYAS - A01108104
PDF
PENGATURAN DAN EFEKTIFITAS PASAL 5 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PERISTIWA MANDOR SEBAGAI HARI BERKABUNG DAERAH DAN MAKAM JUANG MANDOR SEBAGAI MONUMEN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI KOTA PONTIANAK
HENDRI SUSILO - A01108044
PDF
PERSEPSI ANGGOTA MASYARAKAT DI KOTA PONTIANAK TERHADAP KEWAJIBAN MENJADI SAKSI DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
ERWIN HENDRY - A01108195
PDF
TANGGUNG JAWAB PELANGGAN YANG MENAMBAH DAYA LISTRIK TANPA MELALUI PROSEDUR PADA PT.PLN (PERSERO) RAYON KOTA DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
DEDE AGUS DWI MAYANTI - A01108008
PDF
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI IZIN BENGKEL DI KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI
JUNAIDI - A11109145
PDF
PENERAPAN SANKSI PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DI KOTA PONTIANAK
SHELLA EVANA - A01108071
PDF
PENYEBAB TINDAK PIDANA YANG DENGAN SENGAJA MEMBAWA HEWAN BAHAN ASAL HEWAN HASIL BAHAN ASAL HEWAN KE DALAM NEGARA RI TANPA DILENGKAPI SERTIFIKAT DARI NEGARA ASAL DI LOKASI PPLB ENTIKONG
SARWANI - A11106127
PDF
PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999
EMIYATI - A11109037
PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH PEKERJA SUPERMARKET GARUDA MITRA PONTIANAK
EKA SETIAWATI - A11109043
PDF
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TIDAK TERPENUHINYA NAFKAH BATHINSEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
ANJAS R KOLMAN - A11109211
PDF
PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA NOMOR: SKEP/100/VII/2003 TERHADAP PENANGANAN PENUMPANG PESAWAT UDARA SIPIL YANG MEMBAWA SENJATA API DAN PELURU (STUDI DI BANDARA SUPADIO PONTIANAK)
ANDRI NURSALEH - A11108105
PDF
KEDUDUKAN ANAK ANGKAT YANG BERSTATUS SEBAGAI ANAK KANDUNG BERDASARKAN AKTA KELAHIRAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
NAUVAL TRI PRAMADELLA - A11108005
PDF
PENGAWASAN TERHADAP PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-01.PW-01.01 TAHUN 2011 DI RUTAN KLAS IIA PONTIANAK
ANNASYA PRATIWI - A11107352
PDF
AKIBAT HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
ANDY PRIAMASDI - A01109032
PDF
MEKANISME PENYELESAIAN PEREDARAN PRODUK PANGAN ILLEGAL YANG DILAKUKAN OLEH INSTANSI YANG BERWENANG DI KOTA PONTIANAK
WANTIKA YUNINGTYAS - A0117040
PDF
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT BERDASARKAN PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000
MASPITURATAUJAN. - A11109201
PDF
PRO KONTRA HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
NIEKE PAMELA LITUHAYU - A11109001
PDF
PELAKSANAAN PASAL 15 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG BATAS UMUR UNTUK MELAKSANAKAN PERKAWINAN DI DESA JAWA TENGAH KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA
AGUS KURNIAWATI - A01106022
PDF
ANALISIS SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR 702 / IX / 2005 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2005 TENTANG SEBUTAN, PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS SERAGAM POLRI DAN PNS POLRI DIKAITKAN DENGAN LARANGAN PENGGUNAAN JILBAB BAGI ANGGOTA POLWAN
RA. HENY SULASTRY - A11107379
PDF
Information
For Readers
For Authors
For Librarians