Vol. 5 No. 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN

Articles

• IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP PRODUK MAINAN ANAK DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB

  NELLA HASIAN SILITONGA - A01112252

  • PDF

• PERPANJANGAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA HAK GUNABANGUNAN DALAM KAITANNYA DENGAN LUAS TANAHDI KOTA PONTIANAK

  JOHN RICO LEONARDO SIAHAAN - A11112027

  • PDF

• STUDI KOMPARATIF PERJANJIAN/AKAD JUAL BELI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

  UNGGUL EKA PUTRA - A01111108

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PEMILIK JASA PROFESIONAL CAR WASH & CAR SALON TERHADAP KERUSAKAN KENDARAAN PENGGUNA JASA DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK

  TYAN MIRANDA - A11112050

  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK BERKAITAN DENGAN PENYIDIK YANG MEMINTA PERTIMBANGAN DARI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN SETELAH TINDAK PIDANA ANAK DILAPORKAN (Studi di Polresta Pontianak Kota)

  HAFIZ MAULANA - A11112118

  • PDF

• PENGAWASAN TERHADAP KEPEMILIKAN SENJATA API RAKITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1951 DI KOTA PONTIANAK

  VIAN MICKY KUSUMAH WIBOWO - A11112199

  • PDF

• EFEKTIVITAS PENJATUHAN SANKSI DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 STUDI KASUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PUSKESMAS SUBAH KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS

  I WAYAN BISMA PRAMANTA - A01110155

  • PDF

• IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEMPERADILAN PIDANA ANAK(Studi di Polresta Pontianak Kota)

  RURY RAHMA DANTI - A11112032

  • PDF

• WANPRESTASI PEMILIK D"™JAU FUTSAL DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAPANGAN FUTSAL DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT

  MUHAMMAD IRDIAN - A11112069

  • PDF

• KEWAJIBANANGGOTAMEMBAYARUANGPINJAMANPADAKOPERASI KARYAWAN YAYASAN KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK (YKIA) KOTA PONTIANAK

  RAHMAT PUTRA GANESA - A01112045

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAANDAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK ANTARAPT. AKR CORPORINDO Tbk DENGAN SPBKB DALAMHAL PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN

  ANDRI FIRMANSYAH - A01111155

  • PDF

• PENERAPAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN TERHADAP TENAGA KERJA (Studi Pada PT. Putra Sinka Sukses Kota Singkawang)

  IRWAN HIDAYAT - A11111108

  • PDF

• PENGAWASAN TERHADAP KENDARAAN PLAT HITAM YANG DIGUNAKAN UNTUK ANGKUTAN UMUM (Studi Kasus Di Kota Pontianak)

  FADLILLAH - A11111169

  • PDF

• IMPLEMENTASI PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PADA PEREKRUTAN HAKIM AGUNG BERDASARKAN UUD RI TAHUN 1945

  ALOYSIUS - A11111048

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN DEBITUR WANPRESTASI PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PONTIANAK

  DIMAS ANGGARA PRATIKYA - A01112072

  • PDF

• PENCATATAN PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT DESA PAAL KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI

  SITI BUDIMAN - A01110008

  • pdf

• WANPRESTASI PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT MUSIK FULL BAND PADA PEMILIK WANA STUDIO DI PONTIANAK

  MICHAEL CEVESTER HABIBIE - A01112040

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN LISENSINASKAH BUKU ANTARA PENULIS DAN PENERBIT BUKU MENURUT UNDANG "“ UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

  BENNY ADAM FRANS SELAN - A11111060

  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA METERAI DAN BESARNYA BATAS PENGENAAN HARGA NOMINAL YANG DIKENAKAN BEA METERAI

  RIZKY TALENTA SIPAYUNG - A01112264

  • PDF

• WANPRESTASI PENYEWA MOBIL YANG MENGALAMI KERUSAKAN PADA RENTAL MOBIL PUTRA JAYA DI KOTA PONTIANAK

  YUNI MAHMUDA - A11111235

  • PDF

• ANALISIS PERAN DAN FUNGSI NAVIGASI GUNA MENDUKUNG KEAMANAN, KESELAMATAN DAN KELANCARAN PELAYARAN BERDASARKAN PASAL 172 SAMPAI DENGAN PASAL 177 UNDANG

  ANDY TRIANANDA - A11112204

  • PDF

• WANPRESTASI PENGUSAHA PT. ZAMZAM PUTRA MANDIRI TERHADAP PEMILIK LAHAN DALAM PERJANJIAN KERJASAMA BAGI BANGUN PERUMAHAN DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

  TOMMY NUR PRATOMO - A11112128

  • PDF

• PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI) MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SINTANG

  IRA DAMAYANTI PUTRI - A01112048

  • PDF

• ANALISA YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI TANAH YANG TIDAK DILAKUKAN DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

  BARBARA FEBRIYENI - A11112129

  • PDF

• PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG HASIL RAMPASAN NEGARA DIRUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) PONTIANAK

  ARIFKI ZAINEFI - A01112015

  • PDF

• WANPRESTASI ANGGOTA DALAM PENGEMBALIAN PINJAMAN PADA PRIMER KOPERASI KARTIKA DI KODIM 1202 SINGKAWANG

  KADERRINI EKASARI - A11112051

  • PDF

• POLA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PT.SARANA KALBAR VENTURA DENGAN PERUSAHAAN PASANGAN USAHANYA DI KOTA PONTIANAK

  SUNARTI - A01112200

  • PDF

• KETENTUAN ADAT PUTUSNYA PERTUNANGAN MENURUT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG DESA PIAWAS KECAMATAN BELIMBING HULU KABUPATEN MELAWI

  YOVITA - A11112106

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI BANGUN ANTARA PENGUSAHA CV. PERKASA MANDIRI DENGAN PEMILIK TANAH HAK MILIK DALAM PEMBANGUNAN RUMAH TOKO DI KELURAHAN MARIANA KECAMATAN PONTIANAK KOTA

  MUHAMMAD RYAN RAMANDA - A01111060

  • PDF

• PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN GADAI DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PONTIANAK

  AGUS SUPRIANTO - A11111085

  • PDF

• WANPRESTASI PASIEN DALAM PERJANJIAN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUDARSO PONTIANAK

  MUHAMMAD ZAKARIA - A11112134

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUA KOSMETIK YANG MENGANDUNG ZAT KIMIA BERBAHAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (STUDI KASUS DIKOTA PONTIANAK)

  MALISA - A01112037

  • PDF

• EFEKTIVITAS KINERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS DALAM KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH DEMI MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH

  MUHAMMAD IQBAL - A11110211

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PEMILIK BENGKEL MOBIL AKONG TERHADAP KERUSAKAN FANBELT ATAS KESALAHAN SERVIS MILIK PENGGUNA JASA DI KOTA PONTIANAK

  RYAN DANY S.L. TOBING - A1111123

  • PDF

• PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (STUDI DI KABUPATEN BENGKAYANG)

  ADRITO - A01110071

  • PDF

• PERJANJIAN "MAJAK BUAH" LANGSAT PADA MASYARAKAT DESA PUNGGUR KECIL KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

  FADEL MUHAMMAD - A01112185

  • PDF

• INSIDEN PESAWAT MH17 DITINJAU DARI KONVENSI CHICAGO 1944

  LUMBAN MANIHURUK - A11111025

  • PDF

• PENYELESAIAN HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN MENURUT ADAT MASYARAKAT DAYAK KUBIN DI DESA NANGARAYA KECAMATAN BELIMBING HULU KABUPATEN MELAWI

  SERGIUS EDY SUSANTO - A11111005

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PDAM TIRTA RAYA TIDAK MENGALIRNYA AIR PADA PELANGGAN DI DESA SUNGAI RAYA DALAM KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

  BAYU RIMANG - A01112238

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KIOS ANTARA PEDAGANG DENGAN PERUSAHAAN DAERAH KAPUAS INDAH KOTA PONTIANAK

  RAMADHAN ADITYA PRATAMA - A1111096

  • PDF

• PENERAPAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PENGEDAR/PENJUAL REKAMAN FILM DALAM BENTUK DVD BAJAKAN DI KOTA PONTIANAK

  HANSEN BARTIMEUS SINAMBELA - A01110143

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM BIDANG ADMINISTRASI KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING BERDASARKAN PASAL 75 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (Studi di Kantor ImigrasiKelas I Pontianak)

  ASIH NURKAMILA - A1012131112

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI KECELAKAAN SISWA DI PT. BUMIDA STUDI DI SMK NEGERI 7 PONTIANAK

  RESMAYA AGNESIA MUTIARA SIRAIT - A01112183

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KIOS DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK

  MUHAMMAD BAHRUL ULUM - A11111123

  • PDF

• WANPRESTASI PENYEWA DALAM PEMBAYARAN SEWA TENDA PADA PENGUSAHA PENDA PUTRI DI KECAMATAN PELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG

  RANDA SYUHENDRA - A01112153

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK ANTARA PT. AKR CORPORINDO Tbk DENGAN SPBKB DALAM HAL PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN PERALATAN DI PONTIANAK UTARA

  ANDRI FIRMANSYAH - A01111155

  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL PASAL 9 AYAT (1) PERDA NOMOR. 12 TAHUN 2013, TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DI KOTA PONTIANAKDALAM HUBUNGANNYA DENGAN PEMBINAAN, PELATIHAN, PEMAGANGAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA TERJA (STUDI PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOT

  ADHYTIA NUGRAHA - A01110001

  • PDF

• PENERAPAN HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN NGABANG BERDASARKAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (CRC) 1989

  YOSSIE YASICHA PASARIBU - A01112241

  • PDF

• EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

  DODI SAPUTRA - A01112339

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MEREK DITINJAU DARIUNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (STUDI KASUS PENDAFTARAN MEREK DAN LOGO PIERRE CARDIN OLEH ALEXANDER SATRYO WIBOWO)

  ASTIA - A01112118

  • PDF

• UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BUAH DI KOTA PONTIANAK MENURUT UNDANG "“ UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANGPERLINDUNGAN KONSUMEN

  IVAN MULYANA - A01112099

  • PDF

• WANPRESTASI PENYEDIA JASA LAUNDRY KALESCO TERHADAP PENGGUNA JASA DI KELURAHAN SUNGAI BANGKONG KECAMATAN PONTIANAK KOTA

  JANUARDI - A11112071

  • PDF

• PELAKSANAAN PEMBAYARAN BUAH KELAPA SAWIT OLEH PEMBELI KEPADA PETANI SAWIT DI DESA PEMANGKAT KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA

  DEDE NOVIANDRI - A11112124

  • PDF

• PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI UPAYA MEDIASI PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK

  SUSWATI SEPTIANI - A01112121

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMELIHARA KUKANG BERDASARKAN PASAL 21 AYAT (2) UU NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM DI WILAYAH HUKUM PONTIANAK

  IRON IKTIAR SIMBOLON - A01112124

  • PDF

• KESESUAIAN KEBIJAKAN JAMINAN PRODUK HALAL (UU N0. 33 TAHUN 2014) DENGAN KETENTUAN PERLINDUNGAN MORAL UMUM DALAM PASAL XX (A) GATT 1994

  SUSANTI - A01112311

  • PDF

• PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES PENYELESAIAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI TINGKAT KEPOLISIAN (STUDI DI KOTA PONTIANAK)

  JUNIADI PURBA - A01112205

  • PDF

• PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI TENAGA HONORER DI BALAI PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL PONTIANAK

  ARIEF SETIAWAN - A11112103

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PDAM KOTA PONTIANAK TERHADAP PELAYANAN PENGADAAN AIR BERSIH KEPADA PELANGGAN DI KOTA PONTIANAK

  IMRAN - A11112048

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT DI DESA JAWA TENGAH, KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG, KABUPATEN KUBU RAYA.

  NANA SUWANDA - A11112206

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL PADA PEMILIK Z-TRANS CV.ZONA HIDAYAH PONTIANAK

  NURUL KHALIDAMIA - A11112088

  • PDF

• PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMBUKAAN LAHAN KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG PALUNG DI DESA PAMPANG HARAPAN KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA

  CINTIA KARINA PRATIWI - A01112018

  • PDF

• ANALYSIS ON COMPENSATION FOR LAND TENURE USE THE RIGHT USED IN LAND ACQUISITION FOR THE PUBLIC INTEREST (STUDY ON LAND ACQUISITION FOR PUBLIC INTEREST IN SINGKAWANG)

  RAFIKHAN ADLAN - A11112067

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUAL KOSMETIK ILEGAL BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DI KOTA PONTIANAK

  PUTRI ELPRIDA MARPAUNG - A01112214

  • PDF

• PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG MELALUI NEGOSIASI (STUDI KASUS NON LITIGASI DI KABUPATEN SANGGAU)

  MERLINA YUVITA - A01112309

  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS AZAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA KONTRAK BAKU FIDUSIA

  TRIA NURHASANAH - A11112054

  • PDF

• PENDAPAT ULAMA KOTA PONTIANAK TENTANG FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA YANG MENGHARAMKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)

  MUJAD DIDI - A01112123

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM DAN HAK KEWARISAN ANAK YANG DILAHIRKAN OLEH IBU PENGGANTI (SURROGATE MOTHER) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA

  STEPHANIE SEPTINA SIMANJUNTAK - A01112182

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA CV KARYA MUDA TERHADAP PESERTA KURSUS MENGEMUDI KENDARAAN BERODA EMPAT YANG BELUM TERAMPIL DI KOTA PONTIANAK

  FAKHRUL ARISANDI KADIR UBBE - A01108161

  • PDF

• TINJAUAN TERHADAP PERLAKUAN TAHANAN DI PENJARA GUANTANAMO KUBA BERDASARKAN HUKUMHAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

  AMALIA KHAIRIYAH - A01112255

  • PDF

• PEMERKOSAAN ANTARA PELAJAR DI KABUPATEN SINTANG DI TINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI

  YOHANES VALENTINO - A01112109

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PADA TINGKAT PENYIDIKAN MENURUT UU NO 21 TAHUN 2007 DIWILAYAH KAB. SAMBAS (STUDI DI POLRES SAMBAS)"

  AANG SAPUTRA - A11112150

  • PDF

• PENERAPAN PASAL 21 AYAT (1) HURUF D PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN

  ASRI KURDIANA - A11112010

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN DIRINYA DAN PEKERJANYA MENJADI PESERTA DALAM PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DIKOTA PONTIANAK

  RICHARD ARITONANG - A011080110

  • PDF

• PERKAWINAN CALON MEMPELAI PEREMPUAN YANG MENGGUNAKAN WALIHAKIMDIKANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PONTIANAKSELATANKOTA PONTIANAK

  DWI WANDI DIASTARA - A01110085

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB CV. BORNEO TRANS ATAS RUSAKNYA BARANG DALAM PENGIRIMAN TRAYEK PONTIANAK-SINTANG

  IRVANDI - A01111243

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK SECARA ONLINE

  FEBRI ISMAIL - A0111109

  • PDF

• FAKTOR-FAKTOR TIDAK DIGUNAKANNYA BANTUAN HUKUM DAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH OLEH PENYIDIK DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI DAN RESTORATIF JUSTICE (STUDI KASUS POLSEK PONTIANAK SELATAN)

  NOVY ARIA MELDI - A01112087

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TAWANAN PERANG ISIS DITINJAU DARI KONVENSI JENEWA III TAHUN 1949 DAN PROTOKOL TAMBAHAN KONVENSI JENEWA I TAHUN 1977

  VIDRA FEBRIKA - A01112075

  • PDF

• TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN MENURUT UNDANG "“ UNDANG NO.21 TAHUN 2007 DI TINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI DI WILAYAH ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU

  FRANS AMMARECLAS WUWUR - A11112070

  • PDF

• WANPRESTASI PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL PADA PEMILIK CV. ESQIU TRAVEL DI DESA ARANG LIMBUNG KECAMATAN SUNGAIRAYA KABUPATEN KUBU RAYA

  SUNANDAR - A11112218

  • PDF

• PERAN SERTA PEMILIK KOST DI KOTA PONTIANAK DALAM HAL PENGAWASAN PENDUDUK MUSIMAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 3 AYAT 1 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PEMBERIAN KARTU IDENTITAS KEPADA PENDUDUK MUSIMAN DI KOTA PONTIANAK

  SUTEK - A11112018

  • PDF

• PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001

  YUDI RUSTANDI - A01111163

  • PDF

• IMPLEMENTASI PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORMAS BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

  WINDY CRISTY - A1112120

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA MAMA MARKET TERHADAP KONSUMEN YANG MEMBELI BARANG KADALUARSA DI KOTA PONTIANAK

  AGNES ROSALINA SIMANGUNSONG - A01112326

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBAYARAN SEWA MENYEWA ALAT BAND DAN SOUND SYSTEM ANTARA PENYEWA DENGAN PEMILIK RENTAL MM MUSIC STUDIO DI DESA LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBURAYA

  YOSEPH EVANS KRISTANTO - A01110173

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PENETAPAN NOMOR 04/Pdt.P/2012/PN. MGL YANG MENGABULKAN PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

  DENI ALFIANTO - A01111174

  • PDF

• PELAKSANAAN HUKUM WARIS ADAT MASYARAKATBATAK TOBA DI KOTA PONTIANAK BERDASARKANTAP MPRS NO. II TAHUN 1960 DAN PUTUSANMAHKAMAH AGUNG NO 179K/SIP/1961

  AUGUSTINI SOEDARSIH SITUMORANG - A11112167

  • PDF

• PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MELALUI PROSES AJUDIKASI DALAM PENINGKATAN STATUS HAK ATAS TANAH (STUDI KASUS DESA DURIAN)

  TASYAA NABILLA - A01110222

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PEMELIHARAAN SAPI DI KELURAHAN SAIGON KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK

  IKRIMA ROZA PUTRIANTIWI - A01112125

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PT. WAWASAN KEBUN NUSANTARA PADA PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DI KECAMATAN SELUAS KABUPATEN BENGKAYANG

  KUSUWA - A01111057

  • PDF

• TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

  GANDI FRANSISKUS - A01112334

  • PDF

• KEDUDUKAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP PENINGKATAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DI KOTA PONTIANAK

  MUHAMMAD GIBRAN - A11112233

  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 25 AYAT (2) HURUF A PERATURAN KAPOLRI NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENGAWASAN BARANG BUKTI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN RESORT KOTA PONTIANAK KOTA

  ALVON OKTOBERTUS - A11109223

  • PDF

• PELAKSANAAN POLA PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA SUNGAI RAYA PONTIANAKDALAM HUBUNGAN TIMBULNYA RESIDIVIS MENURUT KEPMEN KEHAKIMAN RI NOMOR : M.02-PK.04.10 TAHUN 1990

  LUHUT HORAS OHARA PANJAITAN - A11111069

  • PDF

• PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT DAYAK KANAYATN DI DESA ANTAN RAYAN KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

  ALPIANUS - A01112143

• UPAYA PENGURUS CREDIT UNION (CU) KELUARGA KUDUS DI JALAN KAREL SATSUIT TUBUN KOTA PONTIANAK TERHADAP ANGGOTA WANPRESTASI

  FENI DINAWATI - A11112122

  • PDF

• WANPRESTASI PANITIA EVERGREEN CUP DALAM PEMBAYARAN HONOR WASIT PADA IKATAN WASIT BOLA BASKET KALIMANTAN BARAT DI KOTA PONTIANAK

  JOSUA TUA HAMONANGAN MANURUNG - A01112310

  • PDF

• PENYALAHGUNAAN IZIN USAHA WARUNG KOPI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN WARUNG KOPI DI KECAMATAN BENGKAYANG KABUPATEN BENGKAYANG

  HENDRI - A01110196

  • PDF

• PELAKSANAAN PERDA KOTA PONTIANAK NO 4 TAHUN 2011 PASAL 34 AYAT 1 HURUF (D) TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TARIF PARKIR KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KOTA PONTIANAK

  ROYANTO EFRIL MANALU - A01111210

  • PDF

• WANPRESTASI PENGUSAHA TOKO BANGUNAN ANEKA JAYA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BANGUNAN PADA PD. SIMPANG SEPAKAT DI WILAYAH KECAMATAN PONTIANAK KOTA

  CHRISTIANI - A11112045

  • PDF

• PENERAPAN YURISDIKSI NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN PESAWAT TERBANG YANG MELEWATI LINTAS BATAS YURISDIKSI NEGARA

  ILHAM HIDAYAT - A11110206

  • PDF