Vol. 3 No. 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN

Articles

• PRAKTEK PENYELUNDUPAN PAJAK UNTUK MENGHINDARI PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR, STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK

  ALFA FAROTUA PASKAH - A11111136

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PENCURIAN LISTRIK OLEH PELANGGAN YANG MENCATUT PHASA NOL PT. PLN (PERSERO) SUNGAI PINYUH BERDASARKAN PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1985 DI DESA PARIT KURUS KABUPATEN PONTIANAK

  DIMAS HENDRA SAPUTRA - A01108142

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 20 UUPA N0. 5 TAHUN 1960 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR. 11 TAHUN 2010, TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DALAM KAITANNYA DENGAN STATUS HAK MILIK ATAS TANAH

  M.RUSARI - A11111004

  • PDF

• PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN KERABAT KERATON KERAJAAN MATAN TANJUNGPURA KETAPANG

  UTI ERSAN WAHYUDI - A01111073

  • PDF

• PENJATUHAN PIDANA SEUMUR HIDUP TERHADAP PENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DI KOTA PONTIANAK MENURUT PASAL 114 AYAT (2) UU NO 35 TAHUN 2009, (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK)

  MULYADI UMAR - A011111083

  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS PEMOHON EUTHANASIA BERDASARKAN HUKUM WARIS KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA

  OLIVIA PUTRI - A01111027

  • PDF

• EKSTRA YURISDIKSI NEGARA TERHADAP KEJAHATAN PEMBAJAKAN (HIJACKING) DI PESAWAT TERBANG BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

  MUHAMMAD RAFI DARAJATI - A01111004

  • PDF

• FAKTOR PENYEBAB TIDAK HADIRNYA SAKSI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU

  MESAKH TRY SETIAWAN - A11111001

  • PDF

• UPACARA ADAT KEMATIAN MASYARAKAT TIONGHOA DALAM PERSPEKTIF AGAMA KRISTEN PROTESTAN PADA YAYASAN GOLGOTA GEREJA KRISTEN KALIMANTAN BARAT DI PONTIANAK

  LINDA WIJAYA - A01111229

  • PDF

• PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 jo SEMA No. 4 Tahun 2000) DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

  SHINTA WAHYUNI - A11111022

  • PDF

• WANPRESTASI DALAM JUAL BELI TANAH KAPLINGAN SECARA ANGSURAN ANTARA TUMENGGUNG DENGAN PEMILIK TANAH DI DESA PAK MAYAM KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

  GEDE SUJANA - A11111110

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN PASAL 19 AYAT (2) HURUF C UUPA NOMOR 5 TAHUN 1960

  PARMAN RIADI - A11110104

  • PDF

• MENINGKATNYA PENCURIAN RINGAN ( PENJAMBRETAN ) TERHADAP WANITA DI KOTA PONTIANAK DI TINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI

  DEVIYANTI LISMANA - A01111029

  • PDF

• PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN MANGROVE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (STUDI DI DESA KUALA KARANG KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA

  IVAN WAGNER - A01110102

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG UNDANG UNDANG POKOK AGRARIA ( UUPA )

  SUHARTADI - A11111162

  • PDF

• KEWAJIBAN MENCATATKAN KEMATIAN UNTUK MEMPEROLEH PENETAPAN AHLI WARIS DI DESA SUNGAI AMBANGAH KECAMATAN SUNGAI RAYA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA

  CICI PARAMIDA - A01111043

  • PDF

• IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN BERDASARKAN PERPRES NO. 13 TAHUN 2009 TENTANG KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN STUDI PADA KEGIATAN SIMPAN PINJAM UNTUK KELOMPOK PEREMPUAN DI DESA HARAPAN DAN DESA PENJ

  AWANG AL RIZKY - A01111041

  • PDF

• EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 81 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI POLRESTA PONTIANAK KOTA

  RANGGA YUDHA ANDHIKA - A11108066

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS SURAT PERNYATAAN TANAH YANG DIKELUARKAN OLEH KEPALA DESA SEBAGAI DASAR PENGUASAAN ATAS TANAH NEGARA BERDASARKAN PASAL 7 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (STUDI KASUS DI DESA ASAM BESAR KECAMA.

  FRANSMINI ORA RUDINI - A01111008

  • PDF

• STUDI KOMPARATIF HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN STAATSBLAD 1917 NOMOR 129

  PAULA FRANSISCA - A01111026

  • PDF

• PENGAWASAN TERHADAP AKTIVITAS KEGIATAN DITAMAN ALUN-ALUN KAPUAS BERDASARKAN PASAL 2 AYAT 1 PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2004 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KOTA PONTIANAK

  SUDHARMAN - A01109091

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE DI KECAMATAN TANAH PINOH KABUPATEN MELAWI

  MARGRACE SANDY - A11111002

  • PDF

• PERLINDUNGAN TANAH ADAT BUMIAD/ PIWAG PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK BIDAYUH DUSUN SEBUJIT BARU DESA HLI BUEI KECAMATAN SIDING KABUPATEN BENGKAYANG

  MARGARINI BUALIM - A01111138

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS PERJUDIAN ONLINE FANS CLUB BOLA DALAM KAITANNYA DENGAN PASAL 27 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 (STUDI KASUS DITINGKAT PENYIDIK POLRES SINGKAWANG)

  SUZAN - A01111206

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN SEWA RAHIM MENURUT HUKUM ISLAM

  SITI THOYYIBAH - A01111144

  • PDF

• WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN SEPEDA MOTOR DENGAN PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT

  ISTIQOMAH - A11111205

  • PDF

• PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS TERHADAP NARAPIDANA YANG MENDAPAT PEMBEBASAN BERSYARAT SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 15 KUHP

  SYUHADA - A11111209

  • PDF

• SISTEM OUTSOURCING DALAM REKRUTMEN PEKERJA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE KOTA PONTIANAK

  SYARIFAH INDAH - A11111213

  • PDF

• PELAKSANAAN PEERJANJIAAN SEWA OLEH PETANI PADA PILIK TTAANNAH PERTANIAN DI DESA SUKA DAMAI KECAMATAN LEDO KABUPATEN BENGKAYANG

  ERNAWATI ALIAH SARI RATNA HABIBAH - A01111048

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ANAK SUMBANG DALAM PENERIMAAN HARTA WARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

  LYLY - A01111173

  • PDF

• FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PROSTITUSI YANG DILAKUKAN MAHASISWI DIKOTA PONTIANAK DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI

  ELA - A01111047

  • PDF

• KEDUDUKAN ANAK YANG BELUM DICATATKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KAITANNYA DENGAN HAK KEPERDATAAN DI DESA TANJUNG SATAI KECAMATAN PULAU MAYA KABUPATEN KAYONG UTARA

  AYU LESTARI - A01111042

  • PDF

• FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERKELAHIAN ANTAR WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINTANG

  JHON APRIADI - A11111009

  • PDF

• PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAAN PADA PEGAWAI TIDAK TETAP (HONOR) DI POLRESTA PONTIANAK

  TOMMI HARTONO - A11111130

  • PDF

• PELAKSANAAN SANKSI PIDANA DENDA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU NARKOTIKA MENURUT PASAL 112 UU NO.35 TAHUN 2009 DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

  RASTRA PRASETYO ADITIYONO - A01111011

  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 68 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIKAITKAN DENGAN ANAK DI BAWAH UMUR JUAL KORAN DIPEREMPATAN JALAN

  RONI - A11111221

  • PDF

• EKSISTENSI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA PERWAKILAN PONTIANAK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS DI KALIMANTAN BARAT

  RIZKA AFRIANDITA EDMANDA - A01111007

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PT. SUMATERA UNGGUL MAKMUR DENGAN MASYARAKAT DALAM HAL PENGADAAN KEBUN PLASMA DI DESA BATU MAKJAGE KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS

  REMI - A01111081

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

  RUTELIN - A01111200

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENYEWA DALAM PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN RUMAH YANG DISEWA (STUDI KASUS PERJANJIAN SEWA MENYEWA DI KELURAHAN TENGAH KECAMATAN PONTIANAK KOTA

  ADHI PRADANA PUTRA - A01110089

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PT. YUDA PRATAMA ATAS KERUSAKAN BARANG MILIK PENGIRIM TRAYEK PONTIANAK-ENTIKONG

  TRI HANDOKO - A11109017

  • PDF
  • Untitled ()

• PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU TERHADAP PESERTA PEMILU PADA PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF 2014 DI KOTA PONTIANAK DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 2012

  SRI SUDONO SALIRO - A01111069

  • PDF

• PENERAPAN SANKSI DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS KETENTUAN MASUK KERJA BERDASARKAN PASAL 3 AYAT (11) PP NO 53 TAHUN 2010 DI KABUPATEN SANGGAU

  SEPTIANA PURNELI - A11111038

  • PDF

• PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT MILIK PT.CNIS DI DUSUN SUKA BHAKTI SP.4 KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI

  ANTONIUS MANDO - A01111039

  • PDF
  • PDF

• STUDI KOMPARATIF PENENTUAN USIA KAWIN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974

  M. RICHARD SASONO A01111139

  • PDF

• UPACARA ADAT PEMBERIAN MAKAN DALAM KELAMBU OLEH MASYARAKAT BUGIS DESA SUNGAI BEMBAN KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA

  FERIANTO - A01111049

  • PDF

• PELAKSANAAN KETENTUAN IZIN PEMANFAATAN RUANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2012-2032 (Studi Kasus Pembangunan Grand Mall Singkawang)

  FREDERIKA ANDRIANI - A11111043

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB DINAS KESEHATAN TERHADAP KUALITAS AIR MINUM PADA USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT (TINJAUAN YURIDIS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 736/MENKES/PER/VI/2010 TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM)

  VICTOR LAWRENCIUS SIDAURUK - A01108171

  • PDF

• WANPRESTASI KLUB PERSIPON DALAM PERJANJIAN KERJA DENGAN PEMAIN SEPAK BOLA DI KOTA PONTIANAK

  DANIEL SIMANJUNTAK - A01110098

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI KAYU OLAHAN ANTARA PENJUAL DENGAN PENGUSAHA MATERIAL BANGUNAN DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK

  DWI ARIEF KUSUMA - A11111088

  • PDF

• AKTA JUAL BELI (AJB) SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT

  HAIRUL ANWAR - A11111181

  • PDF

• STUDI PERBANDINGAN SISTEM PERJANJIAN BAGI HASIL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 DENGAN HUKUM ADAT YANG BERLAKU DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

  SITI MASITHA DEWI - A01111079

  • PDF

• PELAKSANAAN PENETAPAN AHLI WARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

  REANDA NELIS - A11111079

  • PDF

• REAKSI ADAT SEBAGAI PEMULIHAN KESEIMBANGAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT KESULTANAN ALWATZIKHOEBILLAH SAMBAS

  URAY MUHAMMAD FAJRI - A11111012

  • PDF

• PELAKSANAAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG SENJATA API UNTUK KEPENTINGAN OLAHRAGA DIKAITKAN DENGAN PENGAWASAN DAN KEPEMILIKAN SENJATA AIRSOFT GUN TANPA IJIN DI WILAYAH KOTA PONTIANAK

  DIANTOPO MASNGOEDI - A11111112

  • PDF

• PENERAPAN PASAL 45 AYAT (3) UNDANG-UNDANG RI NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN ANAK TERHADAP TEMPAT TAHANAN ANAK YANG DIBEDAKAN DENGAN TAHANAN ORANG DEWASA (STUDI KASUS DI POLRESTA PONTIANAK KOTA)

  MELKY ANDRIE - A11111006

  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 236 UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM KAITANNYA PENGGANTIAN KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS DILAKUKAN DILUAR PENGADILAN

  AHMAD ANDRIAN SAPUTRA - A11111026

  • PDF

• PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HAK WARIS MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

  FAHRURREZZA - A11111124

  • PDF

• PELAKSANAAN KETENTUAN BATAS UMUR PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI DUSUN TUBUNG KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MELAWI

  RONI SUGIARTO - A11111027

  • PDF

• KEWAJIBAN MEMBAYAR REKENING LISTRIK OLEH PENYEWA KEPADA PEMILIK RUMAH DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA DIKELURAHAN PARIT MAYOR KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

  NOVAL - A01111150

  • PDF

• PELAKSANAAN PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PENJUALAN TIKET PESAWAT OLEH SUB-AGENT KEPADA PENGUSAHA PT. SENTOSA WISATA GLOBAL DI KOTA PONTIANAK

  CANDRA HENDI - A01111030

  • PDF

• WANPRESTASI RAHIN DALAM PEMBAYARAN GADAI SYARIAH PADA MURTAHIN SMART STUDENT CO-OPERATION DI KOTA PONTIANAK

  M. RIO AGUSTIAN WIJAYA - A01111015

  • PDF

• PELAKSANAANPASAL 12 HURUF (f) PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA PONTIANAK.

  ERIN ZUNAIDI - A11111018

  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 3 JO PASAL 8 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN DI KOTA PONTIANAK

  JONI HOTMAN - A11111047

  • PDF

• PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA BANGE KECAMATAN SANGGAU LEDO KABUPATEN BENGKAYANG

  ANDRO - A11111172

  • PDF

• PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BAUKSIT PT. MAHKOTA KARYA UTAMA TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PASAL 87 UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DI DESA SEJOTANG KECAMATAN TAYAN HILIR KABUPATEN SANGGAU

  LORENSIUS BARON - A11111084

  • PDF

• FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERJUDIAN ONLINE MELALUI MEDIAINTERNET YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DI KOTA PONTIANAK DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI

  MUHAMMAD IKHSAN - A01110122

  • PDF

• KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN TANAH DALAM SENGKETA PENGUASAAN HAK MILIK ATAS TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH NOMOR : 03/PDT.G/2013.PN.MPW)

  ESTU SULISTYONINGSIH - A01111215

  • PDF

• PENYEBARLUASAN VIDEO PORNO DAN FOTO PORNO OLEH PELAKU SEKSUAL PRIA TERHADAP PASANGAN DI LUAR NIKAH DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PONTIANAK KOTA DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI

  INSAN MALAU - A11111073

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN PASAL 303bis KUHP TERHADAP PELAKU PERMAINAN JUDI DALAM BENTUK KARTU REMI DI POLRESTA PONTIANAK

  SELLY INDAH NURMAYANTI - A01111080

  • PDF

• KESESUAIAN ANTARA PUTUSAN HAKIM DAN PEMBINAAN DILAPAS KELAS II A PONTIANAK DALAM HUBUNGAN TIMBULNYA RESIDIVIS

  RUSADI - A01111131

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 19 TAHUN 2002

  SYAHRUL RAMADHAN - A01110041

  • PDF

• IMPLEMENTASI KETENTUAN PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DI KOTA PONTIANAK

  ASEP MUTTAQIN - A11111030

  • PDF

• KELAIKLAUTAN KAPAL SEBAGAI SYARAT PENERBITAN PERSETUJUAN BERLAYAR DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTOROITAS PELABUHAN KELAS II PONTIANAK

  SURAHMAN - A11110183

  • PDF

• KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA PONTIANAK DALAM KELANCARAN PENDISTRIBUSIAN AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

  JHONIKO - A11109220

  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

  ADIAKSA BIMA PUTRA - A01111202

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKAAN KEDUTAAN OLEH PEMBERONTAK SURIAH DI QATAR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

  ARTOWASKITO NUGROHO - A01110028

  • PDF

• PELAKSANAAN BALIK NAMA HAK MILIK TANAH YANG DIPEROLEH BERDASARKAN WARIS DI KELURAHAN SAMPIT KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG

  SARASWATI - A01111089

  • PDF

• PELAKSANAAN APENGAWASAN INSTANSI TERKAIT TERHADAP PEREDARAN OBATTRADISIONAL IMPORYANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DIKAITKAN DENGAN PASAL 106 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DI KOTA PONTIANAK

  ROHINA - A11111174

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE GROUP CABANG PONTIANAK

  SHERLY YULIANA - A11111033

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMAR KOS DENGAN PEMILIK RUMAH DI PERUMAHAN CANDRA ASRI SUNGAI RAYA DALAM KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

  LOLA RIANA PERMATA SARI - A11111068

  • PDF

• PELAKSANAAN ADAT NGARAS PADA MASYARAKAT SUNDA DI DESA SAPE KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU

  AGUS HASANUDIN - A01110032

  • PDF

• PELAKSANAANPEMBAYARAN OLEH PEMINJAM DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAMDENGAN CU KHATULISTIWA BAKTI DI DESA SEKILAP KECAMTAN MANDOR KABUPATEN LANDAK

  BRIAN WIRA SUGARI - A11111051

  • PDF
  • Untitled ()

• PELAKSANAAN POLA PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN R.I NOMOR:M.02-PK.04.10 TAHUN 1990 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS IIB SUNGAI RAYA PONTIANAK

  ADAM LESTIYO SUPRAYOGI - A11111109

  • PDF

• TINJAUAN NORMATIF MENGENAI KONSEKUENSI YURIDIS DEBITUR PAILIT TERHADAP KLAUSULA ARBITRASE DITINJAU MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG [STUDI KASUS PAILITNYA PT SRI MELAMIN REJEKI

  CHINTYA INDAH PERTIWI - A01111016

  • PDF

• PELAKSANAAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN OLEH ORANG TUA MEMPELAI KE PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH

  BEYYINAH - A01111062

  • PDF

• WANPRESTASI PENYEWA RUMAH MEMBAYAR SEWA DI KELURAHAN MARIANA KECAMATAN PONTIANAK KOTA

  SYARIF AHMAD FARIZ ALKADRI - A01111037

  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 10 PERATURAN DAERAH NO 4 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR BERKAITAN DENGAN PENINGKATAN PENDAPATAN DI KOTA PONTIANAK

  HARIPENSIA MARIA YOVITA - A11111037

  • PDF

• WANPRESTASI PEMBELI SEWA DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YAMAHA PADA DEALER PT. MULTI PRATAMA NUSANTARA DI KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK

  MAMURI - A01111082

  • PDF

• FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN SODOMI TERHADAP ANAK DI KOTA PONTIANAK DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI

  EMEL - A01110192

  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT ( 3) PERATURAN PEMERINTAH NO 6 TAHUN 2005 BERKAITAN DENGAN PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA PONTIANAK

  JULIATI LATIANI - A11111094

  • PDF

• PENANGKAPAN DAN PENYITAAN OLEH POLISI TERHADAP BARANG - BARANG YANG DIBAWA DARI KECAMATAN ENTIKONG KE KOTA PONTIANAK

  BARRY ALPINE SINURAT - A01111213

  • PDF

• PERMOHONAN ITSBAT NIKAH BAGI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT DI PENGADILAN AGAMA SAMBAS

  DERI SURATMAN - A01111044

  • PDF

• EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENADAH HANDPHONE HASIL CURIAN DIWILAYAH HUKUM POLSEK SELATAN KOTA PONTIANAK

  MUAMMAR KHADAFI - A01110070

  • PDF

• TINJAUAN HUKUM PASAL 10 (b) UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM TERHADAP PEMBANGUNAN JALAN DI KUBU RAYA (Studi Kasus Bundaran A Yani II)

  MOCHAMAD ELMO SIDIQ - A11109125

  • PDF

• FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA JUDI BOLA BOLA DIKALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS TANJUNGPURA DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI

  KISWAN - A01110201

  • PDF

• PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENANGGULANGAN ANAK-ANAK TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Study Pada Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Barat)

  RYDO FIRNANDI - A11111129

  • PDF

• STUDI KOMPERATIF AHLI WARIS PENGGANTI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

  RISVAN BAIRAISI - A11109060

  • PDF

• PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN HEWAN DI POS PEMERIKSAAN LINTAS BATAS (PPLB) ARUK KABUPATEN SAMBAS DENGAN BIAWAK SERAWAK MALAYSIA TIMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMB

  ZULKARNAEN - A11109154

  • PDF

• PENGARUH MABUK MINUMAN KERAS OLEH ANAK TERHADAP TIMBULNYA PERKELAHIAN DI KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK DITINJAU DARI SUDUT PANDANG KRIMINOLOGI

  JULIO CESAR TAKILALA - A01109052

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMILIK KENDARAAN PRIBADI YANG DIJADIKAN ANGKUTAN UMUM YANG TIDAK MEMILIKI IZIN TRAYEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DI KABUPATEN LANDAK

  HOTLAND MARADHU SIMANJUNTAK - A01109033

  • PDF

• PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DAN PEREMPUAN DALAM SITUASI ARMED CONFLICT DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO

  LOLA SONYA - A01111128

  • PDF

• PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 28 TAHUN 2008 DI DESA SEDEDAP

  ABSOMAD - A11110127

  • PDF

• PERANAN HUKUM ADAT DAYAK TOBAG DALAM PELESTARIAN DANAU LAIT DI DESA SUBAH KECAMATAN TAYAN HILIR KABUPATEN SANGGAU

  MAZMUR PANGSUMA - A01109122

  • PDF

• MEKANISME PENANGANAN DAN PENYELESAIAN TERHADAP KASUS PRODUK PANGAN SOSIS ILEGAL DI KOTA PONTIANAK DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

  MARSIANA C - A01110014

  • PDF

• PELAKSANAAN KEWAJIBAN OLEH PEMILIK TANAH UNTUK MEMELIHARA TANDA BATAS TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK

  ZULKARNAIN - A11111019

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PENAMBANG EMAS TANPA IZIN DI KECAMATAN BELITANG HILIR KABUPATEN SEKADAU (UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2009)

  YUNI MONIKA SITORUS - A01111180

  • PDF

• PEMBANGKANGAN MILITER (MELANGGAR PASAL 103 KUHPM) DI LINGKUNGAN TNI "“ AD DI WILAYAH YONIF 643/WANARA SAKTI KOMPI B DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI

  NIA SULISTIANI SINAGA - A01111087

  • PDF

• PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGGUNAAN GALON MEREK DAGANG PIHAK LAIN DI KELURAHAN SUNGAI JAWI DALAM KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK

  KHAIRUL LIZAN AZMI AZZIKRI - A11109083

  • PDF

• EFEKTIVITAS PENERAPAN KETENTUAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA BERDASARKAN PASAL 68 AYAT (4) UNDANG "“ UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PONTIANAK

  LINDA PUSPITASARI - A11111054

  • PDF

• STUDI KOMPARATIF STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 62 TAHUN 1958 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

  RIA RIZQI AMALIA - A01111223

  • PDF

• WANPRESTASI PEMBELI DALAM PEMBELIAN PERANGKAT KOMPUTER PADA CV. JAYA PUTRA MULTISARANA DI KOTA PONTIANAK

  PURWO ADI WISNU MURTI - A11109053

  • PDF

• TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN KUBURAYA PROPINSIKALIMANTAN BARAT (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK) PUTUSAN HAKIM NO:( 255/PIDSUS/2014/PN.PTK

  SUBHAN RAMADHAN - A11107079

  • PDF

• UPAYA MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG)

  FAVIAN PARTOGI ALEXANDER SIANIPAR - A01111028

  • PDF

• PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT DALAM PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 58 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN2011 TENTANGPEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

  RIKA IRMASARY - A11111192

  • PDF

• PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

  NOVIANA EKA SAFITRI - A11111193

  • PDF

• SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH ( STUDI KASUS ANTARA HAIRI S. BIN SAMAN MELAWAN FUI NYUN CIN, ANDI WIJAYA MASLIM DAN LIM MOEI FAM DI KELURAHAN KALIASIN KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN KOTA SINGKAWANG )

  RICKY SASLI - A01107157

  • PDF

• WANPRESTASI NASABAH DALAM PERJANJIAN GADAI DI PT.PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

  RAYMOND KARSUWADI - A01108090

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DESA RAWAK HILIR DENGAN PT. MULTI JAYA PERKASA KIATAK KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU

  LISTIA NANDA - A01111099

  • PDF

• FAKTOR- FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN PEMALSUAN BPKB DI KOTA PONTIANAK DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI

  ROBERT OKTA SOPHIAN HASUDUNGAN LUMBAN R. - A01108003

  • PDF

• FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN KESUSILAAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK DI KOTA PONTIANAK

  DANIEL SIMANUNGKALIT - A01110009

  • PDF

• STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKANLUKA BERAT atau MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN PASAL 229 AYAT (1) huruf C UU NOMOR 22 TAHUN 2009

  JOKO SURYANTO - A11110039

  • PDF

• WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PT. ADIRA FINANCE DI KOTA SINGKAWANG

  GUSTAV ROMLI SIANIPAR - A11110090

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAJAR SMA SEBAGAI PENGEMUDI KENDARAAN RODA EMPAT YANG TIDAK MEMILIKI SIM A BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 2009 DI KOTA PONTIANAK

  BRIGYTA FRISTAWATI SINAGA - A11111042

  • PDF

• UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PELANGGARAN PASAL 8 AYAT 1 HURUF (b) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 OLEH PENJUAL BAHAN KUE DI KOTA PONTIANAK

  KHUSNUL KHOTIMAH - A01110130

  • PDF

• PENCURIAN YANGDILAKUKAN OLEH ANAK DIKECAMATAN PONTIANAK BARAT DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI

  MARULAK SIBURIAN - A11108138

  • PDF

• PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT ( BNNP KALBAR ) DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS KEJAHATAN NARKOTIKA MELALUI KERJASAMA REGIONAL ASEAN (ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS)

  AGUNG PRIYADI - A11109027

  • PDF

• PERLUASAN WILAYAH ISRAEL DI PALESTINA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

  MURSAYINAH - A011111126

  • PDF